Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Wamentan Sebut Efisiensi Anggaran Kementan buat Bangun Sekolah Pertanian

    Wamentan Sebut Efisiensi Anggaran Kementan buat Bangun Sekolah Pertanian

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan efisiensi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan peningkatan infrastruktur pertanian.

    Sudaryono menjelaskan anggaran efisiensi yang terkumpul, salah satunya dari perjalanan dinas, mencapai Rp 44 triliun per tahun. Anggaran itu dialokasikan untuk meningkatkan sektor pertanian.

    “Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek disitu banyak anggaran yang di tahan,” kata dia dalam keterangannya dikutip Jumat (21/2/2025).

    Selain itu upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, merupakan langkah strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dan juga, saya bisa pastikan bahwa dari efisiensi ini tidak ada yang di PHK, tidak ada bantuan sosial yang dikurangi, tidak ada beasiswa yang dihilangkan. Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi,” ujarnya

    Menurut Sudaryono banyak anggaran yang sebelumnya tidak efektif dan tidak tepat sasaran, seperti anggaran untuk pengentasan stunting yang justru tidak sampai pada tujuannya.

    “Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah ke mana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan Rp 1 miliar, Rp 2 miliar diumpeti di ATK, dan lain-lain, sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk,” tambah Sudaryono.

    Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemangkasan anggaran Rp 10,28 triliun. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, anggaran efektif Kementan tersisa Rp 19,09 triliun dari sebelumnya Rp 29,37 triliun.

    “Kementerian Pertanian dibebani efisiensi anggaran sebesar 10,28 triliun sehingga anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan Kementerian Pertanian hanya sebesar 19,09 triliun,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (13/2/2025) lalu.

    Menurut Amran, pemangkasan anggaran sebesar Rp 10,28 triliun akan mengganggu program swasembada pangan yang telah ia rancang. Misal, adanya penyesuaian volume kegiatan dan anggaran, sebagai contoh kegiatan oplah pertanian dari semula 500.000 menjadi 300.000, dan cetak sawah dari 225.000 menjadi 100.000

    “Hal ini tentu akan mengganggu upaya pencapaian swasembada pangan,” kata Amran.

    (ada/hns)

  • Jelang Ramadan 2025, Kementan Gelar Operasi Pasar di 4.000 Lokasi

    Jelang Ramadan 2025, Kementan Gelar Operasi Pasar di 4.000 Lokasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga pangan menjelang Ramadan. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebutkan, program ini menargetkan 4.000 lokasi di seluruh Indonesia hingga awal Ramadan 2025.

    “Insyaallah, mulai Senin ini kita sudah menggelar operasi pasar di sekitar 500 lokasi. Kami berharap jumlahnya mencapai 4.000 lokasi saat memasuki bulan puasa,” ujar Sudaryono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Sudaryono, operasi pasar ini mencakup berbagai komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, aneka sembako, hingga daging beku.

    Ia menambahkan  Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk memastikan stabilitas harga pangan selama Ramadan 2025.

    “Daging beku termasuk dalam operasi pasar ini. Presiden menginginkan harga lebih murah dibanding tahun lalu, bahkan lebih rendah dari harga di Malaysia,” katanya.

    Lebih lanjut, Sudaryono memastikan stok daging sapi aman hingga Lebaran. Pemerintah akan menyalurkan 19.000 ton daging sapi ke pasar murah selama satu bulan ke depan.

    Ia menegaskan, operasi pasar bertujuan mencegah lonjakan harga selama Ramadan dan Lebaran 2025. Namun, pemerintah tetap mengawasi mekanisme tata niaga agar tetap menguntungkan bagi pedagang.

    “Pengusaha boleh mendapat keuntungan, tetapi jangan sampai berlebihan hingga merugikan masyarakat. Itu yang utama,” pungkasnya terkait operasi pasar jelang Ramadan 2025.

  • Jaga Pasokan Ramadan-Lebaran, RI Impor 3.200 Sapi dari Australia

    Jaga Pasokan Ramadan-Lebaran, RI Impor 3.200 Sapi dari Australia

    Jakarta –

    Sapi betina produktif dan bakalan impor, dengan total sebanyak 3.200 ekor, sudah tiba melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Impor ini dilakukan perusahaan dari Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo).

    Direktur Eksekutif Gapuspindo Joni Liano mengatakan ribuan sapi itu mendarat di Indonesia, Kamis (20/2/2025) malam. Kemudian proses bongkar muat dilaksankan pada dini hari pukul 01.00 WIB hingga pagi hari, Jumat (21/2) di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Joni mengatakan impor dilakukan untuk meningkatkan produksi daging sapi di dalam negeri. Sapi betina produktif akan menambah populasi anakan sapi yang tujuannya meningkatkan produkai daging sapi. Sementara sapi bakalan akan digemukan yang juga untuk meningkatkan produksi daging.

    “Sapi betina produktif 200 ekor, dan 3000 sapi bakalan untuk dipotong,” kata Joni kepada detikconm, Jumat (21/2/2025).

    Joni mengatakan impor sapi ini berasal Darwin, Australia. Impor sapi ini juga dilaksanakan untuk menambah pasokan saat ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

    “Tujuan (impor sapi) menambah stok untuk suplai daging sapi segar di bulan Ramadan dan Idul Fitri yang cenderung meningkat,” kata Joni.

    Sebelumnya, Joni mengatakan impor sapi dilakukan oleh PT Lembu Jantan Perkasa (pt LJP). Impor sapi merupakan bagian dari upaya meningkatkan populasi sapi potong di dalam negeri, sejalan dengan program Kementerian Pertanian.

    Joni juga mengatakan untuk 2024 sendiri, realisasi impor sapi bakalan sebanyak 537.000 ekor dengan rata-rata berat hidup 300-320 kilogram (kg). Ratusan ribu ekor sapi itu dilakukan proses penggemukan sehingga dapat dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri.

    “Selanjutnya sapi tersebut diproses penggemukan selama 3 bulan dengan bahan pakan lokal untuk menghasilkan berat hidup 450-470 kg, yang siap untuk dipotong memproduksi daging sapi segar bagi komsumsi masyarakat,” terangnya.

    Untuk diketahui pemerintah berencana untuk meningkatkan produksi daging sapi dan susu dalam negeri. Guna mewujudkan target itu, Kementan menargetkan untuk impor sapi perah dan pedaging sebanyak 2 juta ekor selam lima tahun ke depan.

    Impor sapi ini bukan dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan dari pelaku usaha. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, merinci dari 2 juta ekor sapi, sebanyak 141 investor berkomitmen mengimpor 1,2 juta ekor sapi perah dan 70 investor mengimpor sapi pedaging.

    Hal ini dikatakan usai melalukan FGD dengan Kementerian/Lembaga tentang Investasi Pengembangan Sapi Perah dan Sapi Pedaging di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024) lalu.

    (ada/hns)

  • Krisis Beras Imbas Cuaca Ekstrem: Jepang Lepas 210.000 Ton Cadangan, RI Bagaimana?

    Krisis Beras Imbas Cuaca Ekstrem: Jepang Lepas 210.000 Ton Cadangan, RI Bagaimana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti krisis pangan beras yang terjadi di Jepang, Malaysia, hingga Filipina akibat cuaca ekstrem.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi peringatan bagi Indonesia untuk bertindak cepat dalam menjaga ketahanan pangan.

    Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat swasembada beras sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional guna mengantisipasi ancaman krisis pangan global.

    Pasalnya di Jepang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Negeri Sakura itu melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem.

    Amran mengatakan kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82% dalam setahun, yakni dari 2.023 yen per kilogram atau sekitar Rp215.423 menjadi 3.688 yen per kilogram atau sekitar Rp393.000.

    “Ini dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Kondisi serupa juga terjadi di Malaysia, Amran mengatakan kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga, sementara harga beras impor yang lebih tinggi semakin membebani rakyat.

    “Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara,” ujarnya.

    Sebelumnya, Filipina juga telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4% yang merupakan angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir. 

    Menurut Amran, negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. “Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri,” ujarnya.

    Sementara itu, Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, di mana Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama yang dipicu oleh perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan.

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang,” imbuhnya.

    Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Amran menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan HPP gabah Rp6.500 per kilogram dan membeli beras Rp12.000 per kilogram.

    “Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Amran juga menegaskan bahwa swasembada beras bukan hanya target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

    “Kita tidak ingin rakyat antre beras seperti di Filipina atau panik seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global,” tandasnya. ‎

    Potensi Beras

    Dalam catatan Bisnis, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya potensi produksi beras sebanyak 8,67 juta ton pada Januari—Maret 2025.

    Produksi beras di Indonesia berpotensi mengalami lonjakan hingga 52,32% dibandingkan Januari—Maret 2024. Pada periode itu, produksi beras hanya mencapai 5,69 juta ton. Ini artinya, potensi produksi beras mencapai 2,98 juta ton.

    “Potensi produksi beras sepanjang Januari—Maret tahun ini diperkirakan akan mencapai 8,67 juta ton, atau mengalami peningkatan sebesar 2,98 juta ton atau 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (3/2/2025).

    Namun, produksi beras sepanjang Januari—Maret 2025 ini merupakan angka potensi dengan menggunakan angka potensi luas panen Januari—Maret 2025 dan rata-rata produktivitas subround I 2022–2024.

    Adapun, potensi luas panen padi sepanjang Januari—Maret 2025 diperkirakan akan mencapai 2,83 juta hektare. Luas panen padi sepanjang periode itu diperkirakan mengalami peningkatan 0,97 juta hektare atau 52,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Krisis Pangan Melanda Jepang hingga Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia? Ini Kata Mentan Amran  – Halaman all

    Krisis Pangan Melanda Jepang hingga Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia? Ini Kata Mentan Amran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim dan ketidakstabilan distribusi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya Indonesia mempercepat swasembada beras sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional. 

    Menurutnya, kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi alarm bagi Indonesia untuk bertindak cepat dalam menjaga ketahanan pangan.

    Mentan Andi Amran menyoroti kebijakan terbaru Pemerintah Jepang yang untuk pertama kalinya dalam sejarah, melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem. 

    “Kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82 persen dalam setahun, dari ¥2.023/kg (Rp215.423) menjadi ¥3.688/kg (Rp393.000). Ini dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai,” ujarnya.

    Sementara di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga, sementara harga beras impor yang lebih tinggi semakin membebani rakyat.

    “Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara,” jelas Mentan Amran. 

    Di media sosial, gelombang protes dari warga Malaysia memang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini, dan mengurangi ketergantungan pada beras impor.

    Sebelumnya, Filipina telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4%—angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir. 

    “Negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri,” tegas Amran.

    Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan bahwa lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, dengan Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama. Perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi disebut sebagai pemicu utama. 

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang,” kata Amran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, harga beras medium di Indonesia stabil di kisaran Rp13.000-Rp14.000/kg, lebih rendah dibanding puncak harga 2024 yang sempat mencapai Rp16.000/kg. 

    “Stabilitas ini patut disyukuri, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan, kita harus memperkuat cadangan beras nasional agar siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata,” ungkapnya.

    Menurut BPS, pada Februari 2024, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga beras di tingkat penggilingan pada Februari 2024 tercatat di level Rp14.274/kg. 

    “Kondisi ini menjadi pengingat bahwa tanpa cadangan yang cukup dan mekanisme stabilisasi yang kuat, kita bisa menghadapi lonjakan harga yang lebih besar di masa depan,” tambah Amran.

    Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Presiden 
    Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog agar segera menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan HPP gabah Rp.6.500/kg dan membeli beras Rp.12.000/kg agar menjaga semangat petani untuk bertani.

    “Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat,” papar Amran.

    Selain itu, Kementan terus mendorong sinergi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan minim kebocoran. 

    “Kami juga mengajak masyarakat mendukung program cetak sawah baru serta peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian modern,” tambahnya.

    Amran menutup dengan menegaskan bahwa swasembada beras bukan sekadar target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

    “Kita tidak ingin rakyat antre beras seperti di Filipina atau panik seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global,” pungkasnya. ‎

  • 10 K/L yang Anggarannya Dipangkas Paling Besar: Kementerian PU-Kemendikdasmen

    10 K/L yang Anggarannya Dipangkas Paling Besar: Kementerian PU-Kemendikdasmen

    Jakarta –

    Kementerian dan lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkena efisiensi anggaran dari total pagu belanja 2025. Semua telah mendapatkan persetujuan dari mitra komisi masing-masing di DPR RI terkait besaran yang harus dipotong.

    Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di mana ditargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    “Identifikasi rencana efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” bunyi diktum ketiga poin 3 dalam Inpres tersebut, dikutip Jumat (21/2/2025).

    Di antara K/L yang telah melaporkan besaran pemangkasan anggaran, paling besar yang terkena efisiensi yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Daftar 10 K/L yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar:

    1. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu tahun ini sebesar Rp 110,95 triliun.

    2. Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dipotong Rp 26,9 triliun dari pagu tahun ini Rp 166,2 triliun.

    3. Anggaran Polri dipotong Rp 20,58 triliun dari pagu tahun ini Rp 126,62 triliun.

    4. Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dipotong Rp 19,6 triliun dari pagu tahun ini Rp 105,7 triliun.

    5. Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipangkas Rp 17,87 triliun atau 56,82% dari total pagu Rp 31,45 triliun.

    6. Anggaran Kemendikti Saintek dipotong Rp 14,3 triliun dari pagu tahun ini Rp 57,6 triliun.

    7. Anggaran Kementerian Agama (Kemenag) dipotong Rp 12,32 triliun dari pagu anggaran tahun ini Rp 78,55 triliun.

    8. Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dipotong Rp 10,28 triliun dari pagu tahun ini Rp 29,3 triliun.

    9. Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipotong Rp 8,9 triliun dari pagu tahun ini Rp 53,1 triliun.

    10. Anggaran Kemendikdasmen dipotong Rp 7,27 triliun dari pagu tahun ini Rp 33,5 triliun.

    (aid/ara)

  • Kementan Catat Kasus PMK Sapi Menurun, Ini Datanya

    Kementan Catat Kasus PMK Sapi Menurun, Ini Datanya

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat penurunan jumlah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK). PMK sempat mencapai 2.412 kasus per minggu pada awal Januari 2025.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan saat ini kasus menurun drastis menjadi hanya 182 kasus pada pekan ketiga Februari 2025.

    “Kita tidak boleh lengah. Pengawasan lalu lintas ternak harus tetap diperketat, dan vaksinasi akan terus kami tingkatkan,” tegas Agung, dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Kementan memastikan akan terus menggenjot vaksinasi PMK. Sebagai langkah strategis pengendalian PMK, Kementerian Pertanian sejak awal tahun sudah menyalurkan 1,4 juta dosis vaksin PMK ke berbagai provinsi untuk mendukung Bulan Vaksinasi PMK Februari 2025.

    “Distribusi ini menjadi langkah strategis dalam pengendalian PMK agar tidak kembali merebak,” terangnya.

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Imron Suandy mengungkapkan untuk terus menekan jumlah kasus, pihaknya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan swasta.

    “Di samping menyalurkan vaksin PMK dari Kementan, kami juga mendorong partisipasi pemerintah daerah dan sektor swasta untuk pengadaan dan operasionalisasi vaksin sebagai bentuk tanggung jawab bersama pengendalian dan penanggulangan PMK,” terangnya.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Sebelumnya, Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah endemis, tampak mulai bangkit. Program vaksinasi efektif dalam menekan jumlah kasus. Misalnya, Lamongan, pemerintah daerah menggelar vaksinasi serentak sebagai upaya pencegahan. Di Kota Kediri, vaksinasi masif sejak tahun lalu berhasil menekan angka kasus, dengan target rampung sebelum April 2025.

    “Perkembangannya cukup baik, tapi vaksinasi harus tetap berjalan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri M. Ridwan.

    Di Mojokerto, sebanyak 38 ribu dosis vaksin telah diberikan dengan target nol kasus pada saat Ramadan nanti . Kemudian di Trenggalek, vaksinasi menjadi kunci pengendalian PMK.

    Seiring dengan menurunnya kasus PMK, pasar hewan khusus kambing dan domba kembali dibuka. Pasar hewan di Tikung dan Babat, Lamongan, juga resmi kembali beroperasi. Di Jombang, sepuluh pasar hewan telah dibuka setelah tren kasus melandai. Kabar baik juga datang dari Provinsi Aceh yang telah berhasil mengendalikan PMK.

    Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengonfirmasi bahwa sudah tidak adanya laporan kejadian baru selama tiga minggu terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari vaksinasi yang masif dan pengawasan ketat terhadap pergerakan ternak.

    Tak berbeda jauh, kasus PMK Di Jawa Tengah juga terus menurun. Tetapi pemerintah tetap mengingatkan peternak agar tidak lengah. Di Boyolali, tren kasus menunjukkan penurunan, dengan vaksinasi terus digalakkan untuk memastikan perlindungan ternak.

    Di Blora, pasar hewan kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat lonjakan kasus. Sementara itu, di Sragen, meskipun kasus menurun, pasar hewan setempat masih belum diizinkan beroperasi.

    “Peternak harus tetap menjalankan protokol pencegahan,” kata Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Hariyanta Nugraha.

    Sementara itu, Pasar Hewan Imogiri Bantul, DI Yogyakarta, kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat lonjakan kasus. “Kami membuka pasar kembali karena kasus PMK sudah melandai,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Bantul Imawan Eko Handriyanto.

  • Pemerintah Bentuk Gerakan Pangan Murah Sebelum Ramadan Hingga Menjelang Lebaran – Halaman all

    Pemerintah Bentuk Gerakan Pangan Murah Sebelum Ramadan Hingga Menjelang Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah mematangkan rencana operasi pasar dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar serentak secara nasional sebelum dan sepanjang bulan Ramadan.

    Kepala Badan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan GPM akan dimulai dari 24 Februari 2025 sampai akhir Maret 2025.

    Menurutnya, BUMN dan swasta akan bekerja sama agar masyarakat dapat memperoleh harga pangan pokok strategis yang baik dan wajar.

    Hal tersebut diutarakan Arief usai melangsungkan rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Perintah Bapak Presiden untuk menstabilkan dan juga menurunkan harga pangan. Operasi pasarnya nanti bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia,” ujar Arief usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Arief memaparkan, nantinya harga beberapa komoditas yang ada di operasi pasar, tentunya akan di bawah Harga Eceran Tertinggi(HET).

    “Operasi pasar itu selalu akan di bawah HET. Kita ingin bulan puasa, Ramadan sampai Lebaran, masyarakat mendapatkan harga yang baik, harga yang wajar, harga yang sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah,” sambungnya.

    Arif menerangkan, GPM akan dilaksanakan setiap hari mulai 24 Februari 2025 sampai akhir Maret 2025 mendatang.

    Unsur-unsur yang terlibat antara lain dinas pangan, dinas perdagangan dan dinas pertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota serta Kantor Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan yang ada di 34 provinsi.

    Sementara BUMN yang terlibat antara lain Perum Bulog, ID FOOD ditambah PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan 4.500 kantor se-Indonesia.

    Selain itu juga akan didukung oleh jaringan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, PT Charoen Pokphand Indonesia,dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk serta 452 Kios Pangan di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota.

    Terkait itu, pemerintah telah menetapkan target kuantitas pangan pokok strategis yang akan digelontorkan dalam GPM Ramadan tahun ini.

    Untuk minyak goreng MinyaKita total sebanyak 70 ribu kilo liter dengan pembagian Bulog 50 ribu kilo liter dan 20 ribu ton disalurkan oleh ID FOOD. Gula konsumsi akan didistribusikan total 50 ribu ton dari PTPN sebanyak 43 ribu dan ID FOOD 7 ribu ton.

    Sementara bawang putih total 20 ribu ton akan di​lakukan secara masif oleh 21 pelaku usaha. Untuk daging kerbau beku total 19 ribu ton dari stok PT Berdikari 10 ribu ton dan PT PPI 9 ribu ton.

    Terakhir, beras sebanyak 100 ribu ton akan didistribusikan Bulog di seluruh Indonesia.

    Dengan itu, secara keseluruhan total targetnya menjadi 189 ribu ton dalam bentuk gula, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras, ditambah MinyaKita 70 ribu kiloliter.

    “Untuk pengawasannya, nanti teman-teman Satgas Pangan Polri diharapkan dapat menertibkan supaya harganya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada harga yang lebih tinggi daripada harga acuan. Harga petani dan peternak pun tidak boleh terganggu dengan GPM ini. Kita pastikan itu bersama-sama,” ujar Arief.

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), tren inflasi pangan secara tahunan kerap mengalami kenaikan di momentum Ramadan dan Idul Fitri.

    Pada Maret 2023, inflasi pangan berada di 5,83 persen dan April 2023 di 3,74 persen. Kemudian pada Maret dan April 2024 masing-masing berada di 10,33 persen dan 9,63 persen.

    Untuk tahun 2025 ini, inflasi pangan dibuka cukup baik di angka 3,07 persen di Januari, sehingga masih dalam koridor target inflasi komponen volatile food yang dicanangkan pemerintah di kisaran 3 sampai 5 persen.

  • Kementan gandeng Pos Indonesia untuk operasi pasar jelang Ramadhan

    Kementan gandeng Pos Indonesia untuk operasi pasar jelang Ramadhan

    Operasi pasar merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga bahan pokok

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Pos Indonesia untuk melaksanakan operasi pasar menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri 2025, guna memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok dan mendukung masyarakat dengan distribusi barang yang lebih terjangkau.

    Direktur Utama (Dirut) Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan pihaknya siap menyukseskan operasi pasar tersebut guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan menjelang bulan suci Ramadhan.

    “Pos Indonesia siap untuk bekerja sama dalam mendistribusikan kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan antara lain ada beras, gula, bawang merah, bawang putih, dan daging kerbau,” kata Faizal usai rapat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa.

    Faizal mengungkapkan operasi pasar merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga bahan pokok.

    Melalui operasi pasar, pemerintah berusaha memastikan distribusi bahan pangan ke lapisan masyarakat, terutama di masa hari besar keagamaan nasional (HBKN).

    “Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sehingga operasi pasar ini bisa menurunkan harga pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat di saat Ramadan dan lebaran,” ungkapnya.

    Sebagai langkah awal, lanjut Faizal, operasi pasar akan direalisasikan di kota-kota utama di Pulau Jawa guna memastikan distribusi yang cepat dan efektif. Setelah itu, operasi pasar akan diperluas hingga ke wilayah luar Pulau Jawa.

    “Tahap awal minggu depan dilakukan di kota-kota utama di Jawa dulu, supaya ter-deliver segera. Setelah itu, kita akan expand ke kota-kota lainnya di Jawa maupun luar Jawa,” jelas Faizal.

    Faizal menyampaikan Pos Indonesia segera memetakan lokasi operasi pasar dan mengatur proses distribusi agar operasi pasar berjalan dengan kondusif.

    Ia juga menegaskan sesuai pesan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, bahan pokok yang didistribusikan dalam operasi pasar tidak boleh diperjualbelikan kembali.

    “Kami petakan titik-titik di mana bahan pokok akan didistribusikan, sehingga prosesnya kondusif dan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Sesuai pesan Menteri Pertanian, masyarakat membeli untuk kebutuhannya sendiri, tidak untuk dijual kembali,” terangnya.

    Pemerintah telah menyiapkan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadhan 2025.​​​​​​​

    Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah tengah menggodok mekanisme operasi pasar, termasuk kuantitas bahan pokok yang didistribusikan, penentuan harga, hingga penentuan lokasi.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harapkan harga bahan pokok stabil, bila perlu harganya lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Kita akan melakukan operasi pasar besar, khususnya komoditas daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter

    Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kiri), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kedua kiri), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya (kanan), Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti (kedua kanan) dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementan Jakarta, Senin (17/2/2025). ANTARA/Harianto

    Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:28 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pengusaha mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Mentan, dalam jumpa per seusai melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian/lembaga di bidang pangan di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah telah memutuskan HET minyak goreng sebesar Rp15.700 per liter.

    “Hari ini keputusan penting adalah bahwa harga minyak goreng HET Rp15.700 per liter. Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah,” kata Mentan.

    Mentan mengaku pihaknya telah melakukan pemantauan dan ditemukan masih adanya kenaikan harga pangan di pasaran salah satunya minyak goreng.

    Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan secara rinci kenaikan harga yang dimaksud tersebut.

    “Kami memantau ada pergerakan harga naik. Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Mentan mengaku pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk memantau dan mengawal agar harga minyak goreng bisa sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah, hingga ke desa-desa.

    “Satgas pangan masih ada. Ada satgas pangan, kita sudah komunikasi, tolong dipantau sampai tingkat desa. Bahwa harga (HET minyak goreng) sudah ditetapkan oleh pemerintah, melalui Menteri Perdagangan, kita harus patuhi,” tegas Mentan.

    Pemerintah berharap di bulan suci Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2025, masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa dapat tersenyum karena harga pangan stabil, bahkan lebih rendah dari tahun lalu.

    “Kita ingin di bulan suci Ramadhan, itu semua yang melakukan puasa, melaksanakan ibadah puasa, tersenyum. Karena harga stabil dan syukur-syukur di bawah dari harga tahun lalu,” kata Mentan.

    Mentan melakukan rakortas bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Rapat tersebut juga diikuti Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Badan Pusat Statistik, hingga BUMN di bidang pangan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari dan pihak terkait lainnya.

    Mentan mengatakan rapat tersebut diselenggarakan untuk bersinergi dengan lintas sektor agar harga pangan saat Ramadhan relatif dapat terkendali.

    “Hari ini kita rapat untuk persiapan harga bahan pokok di bulan suci Ramadhan. Kita harapkan harganya stabil, bila perlu harganya lebih rendah dari pada tahun sebelumnya,” kata Mentan.

    Sementara itu, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa saat ini harga minyak goreng di pasaran masih sekitar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

    Untuk kondisi tersebut, Arief mengaku segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menertibkan harga minyak goreng sehingga bisa sesuai HET Rp15.700 per lt.

    “Sudah diputuskan oleh Menteri Perdagangan Rp15.700 per liter, ya harus dieksekusi Rp15.700. Sekarang angkanya Rp17.000-Rp18.000 untuk Minyakita. Rata-rata nasional ya. Itu yang harus kita perbaiki sama-sama,” kata Arief.

    Sumber : Antara