Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • MBG Jadi Contoh Pemanfaatan Produk Lokal hingga Pelosok

    MBG Jadi Contoh Pemanfaatan Produk Lokal hingga Pelosok

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan isi pertemuannya dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Nusron Wahid saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Kamis 20 November 2025.

    Menurut dia, pertemuan tersebut membahas keluhan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah mencari tambahan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “(Rapat) pertama (membahas) kedelai. Kita mau tanam kedelei 1 juta hektare ke depan, secara bertahap. Dan hari ini sudah dirapatkan lagi jam 06.00 pagi (bersama tim Kementan). Jam 05.00 lewat sudah ada tim. Jadi kita selalu rapat, jam 06.00 pagi,” kata Mentan Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Amran menambahkan, timnya saat ini tengah memetakan letak 1 juta hektare tersebut. Opsinya, lanjut dia, bisa jadi membuka lahan baru atau mencari lahan bekas sitaan yang belum pernah ditamani sawit.

    “Lahan baru, lahan eks yang disita tetapi belum ada sawitnya. Kita rencana tanami kedelai,” tutur Amran.

    Selain soal bahan baku kedelai, Amran juga mengaku, dalam rapat kemarin juga membahas soal peternakan yang ingin dikerjasamakan dengan Kementerian Kehutanan. Dia menuturkan, menteri kehutanan menyambut baik hal tersebut.

    “Kami tadi telpon, bicara langsung dengan Pak Menteri Kehutanan,” terang Amran.

  • Wamentan tekankan Pusvetma jadi motor produksi vaksin nasional

    Wamentan tekankan Pusvetma jadi motor produksi vaksin nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan peran strategis Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma sebagai motor produksi vaksin hewan nasional untuk memperkuat kesehatan hewan serta menjamin ketersediaan vaksin berkualitas bagi seluruh daerah.

    “Kementan (Kementerian Pertanian) memiliki sumber daya yang luar biasa, balai-balai yang kuat, para ahli yang kompeten. Jika semua saling terhubung, hasilnya akan jauh lebih optimal,” kata Wamentan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Wamentan saat meninjau BBVF Pusvetma di Surabaya menyampaikan kunjungan kerjanya ke fasilitas tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat subsektor peternakan dalam rangka mencapai swasembada pangan.

    Ia menegaskan penguatan komunikasi dan kolaborasi antarlembaga di lingkungan Kementerian Pertanian merupakan kunci percepatan kinerja.

    Ia juga menekankan pentingnya Pusvetma memperluas kemitraan dengan akademisi dan perguruan tinggi untuk mempercepat inovasi riset dan produksi vaksin hewan.

    Sudaryono juga meminta Pusvetma meningkatkan kapasitas produksi vaksin untuk mendukung stabilitas kesehatan hewan nasional.

    “Kalau Pusvetma makin kuat, produksi naik, maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut meningkat. Ini berdampak langsung pada penguatan subsektor peternakan dan mendukung tujuan presiden untuk swasembada pertanian,” tegasnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Wamentan Sudaryono meninjau fasilitas produksi vaksin.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan Berencana Bangun Pabrik Vaksin Hewan untuk Tekan Impor

    Kementan Berencana Bangun Pabrik Vaksin Hewan untuk Tekan Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berencana membangun fasilitas baru atau pabrik vaksin hewan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan kapasitas industri kesehatan hewan dalam negeri.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai Indonesia telah memiliki kemampuan penuh untuk memproduksi vaksin, serum, dan obat-obatan hewan secara mandiri.

    “Secara SDM [sumber daya manusia] kita mampu, peralatan kita punya. Jadi siapa bilang kita tidak mampu? Kita memang mampu,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, kondisi Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki karakteristik penyakit hewan berbeda dari negara subtropis. Oleh karena itu, lanjut dia, pengembangan teknologi vaksin dalam negeri menjadi penting dan strategis.

    “Ini menjadi peluang karena kita bisa mengembangkan vaksin yang sesuai dengan karakter penyakit di Indonesia. Ini menunjukkan kita tidak boleh bergantung pada impor,” ucapnya.

    Untuk memperkuat kapasitas produksi, pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas baru sebagai pabrik vaksin hewan pada tahun mendatang guna meningkatkan kapasitas produksi Pusvetma. 

    Terlebih, Sudaryono melihat kemampuan teknis Pusvetma sudah berada pada level unggul, mulai dari kualitas laboratorium, riset, hingga kapasitas produksi vaksin.

    Dia menyampaikan, berbagai vaksin strategis seperti vaksin antraks, vaksin unggas, hingga vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) telah diproduksi di dalam negeri. Pusvetma juga telah mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan untuk vaksin unggas yang permintaannya sangat besar.

    “Dengan fasilitas baru dan peningkatan kapasitas produksi, kita ingin agar vaksin nasional bisa 100% mandiri tanpa impor. SDM ada, alat ada, tinggal kita memperkuat fasilitasnya,” tambahnya.

    Sudaryono menambahkan, penguatan industri vaksin hewan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Dia menilai, ketersediaan vaksin yang memadai mampu berdampak langsung pada produktivitas peternak, stabilitas pasokan protein hewani, serta daya saing sektor peternakan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyebut, Pusvetma kini menjadi salah satu badan layanan umum (BLU) paling berkembang di bidang pertanian, sejalan dengan peningkatan signifikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) beberapa tahun terakhir.

    “Pendapatannya yang semula kurang dari Rp10 miliar pada 2018 dan tahun ini kita buktikan bahwa Pusvetma menjadi BLU bidang pertanian dengan capaian PNBP hampir Rp100 miliar,” ujar Agung.

    Di samping memperkuat kapasitas finansial, Pusvetma juga tengah menyiapkan peningkatan produksi vaksin unggas seperti Avian Influenza (AI) dan New Castle Disease (ND), dua jenis vaksin penting untuk menjaga pasokan protein hewani nasional.

  • Wamentan Bongkar Penyebab Harga Telur Mahal di Pasar

    Wamentan Bongkar Penyebab Harga Telur Mahal di Pasar

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) menduga bahwa salah satu faktor yang menyebabkan harga telur ayam meroket karena praktik curang dari oknum middleman atau tengkulak, yang sengaja mempermainkan harga komoditas pangan itu di pasaran. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025).

    Sudaryono menjelaskan bahwa harga telur ayam per kilogram yang dijual oleh para peternak tersebut ditemuinya pada kisaran harga Rp24.000 hingga Rp26.000. Setelah itu, pihaknya juga menemukan bahwa harga telur ayam yang diperjualbelikan di pasaran malah melonjak naik atau melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp30.000 per kilogram.

    “Hanya kemudian dari Rp24 ke 26 ribu ini, ada beberapa daerah yang menjualnya lebih dari HET, HET-nya Rp30 ribu. Nah, kami melihat dan menduga bahwa ada beberapa oknum middleman, yang secara sengaja memang kemudian, karena kan ada kebutuhan tambahan karena MBG dan lain-lain, kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan kemudian beberapa yang naik,” ungkap Sudaryono. 

    Sudaryono pun kemudian menegaskan bahwa Kementan telah menggandeng Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk mengusut dan menertibkan oknum-oknum di pasaran yang telah berbuat aksi nakal yang merugikan masyarakat tersebut.

    “Ini sekarang sedang ditertibkan. Kementerian Pertanian menggandeng Satgas Pangan di Bareskrim Polri untuk menindak ini semua karena ini meresahkan masyarakat karena peternaknya sudah kita cek di setiap kandang, berapa dia jual telur per kilogram keluar kandang, dan hampir semua peternak ini tertib,” tegasnya.

    Dirinya pun mengungkapkan bahwa harga telur ayam per kilogram yang ditemukan pihaknya, paling tinggi berkisar pada angka Rp26.000.

    Untuk itu, Sudaryono menegaskan pihaknya bersama jajaran kepolisian akan tegas menindak oknum yang memperjualbelikan komoditas telur kepada masyarakat dengan mematok harga atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Paling mahal Rp26.000. Hanya Rp26.000, dan HET-nya Rp30.000, sehingga ada spare Rp4.000. Nah, ini ada yang lebih [di atas HET], ada Rp31.000, Rp31.500. Sebenarnya naiknya enggak terlalu signifikan, tapi di atas HET, dan ini kita akan kita tertibkan,” pungkasnya. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat harga telur ayam ras mengalami peningkatan di 157 kabupaten/kota pada pekan kedua November 2025. Kenaikan ini sejalan dengan bergulirnya program MBG. 

    BPS mencatat, telur ayam ras mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) di 43,61% wilayah di Indonesia. Pada pekan kedua November 2025, terdapat 157 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras. Jika dibandingkan dengan pekan pertama November 2025, jumlahnya naik 1 kabupaten/kota.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan telur ayam ras terus mengalami tren peningkatan harga. Pada pekan kedua November 2025, rata-rata harga telur ayam ras secara nasional telah berada di atas harga acuan penjualan (HAP). 

    Adapun, HAP untuk telur ayam ras adalah Rp30.000 per kilogram. Secara rata-rata nasional, telur ayam ras naik 0,32% dibandingkan Oktober 2025 menjadi Rp31.646 per kilogram pada pekan kedua November 2025.

    “Untuk telur ayam ras ini menarik karena memang juga yang memberikan kenaikan harga telur ayam ras adalah meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan komoditas telur ayam ras sebagai salah satu komponen lauk pauk pada menu MBG,” ujar Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, di YouTube Kemendagri, Senin (17/11/2025). 

    Meski demikian, Amalia menyebut peningkatan harga telur ayam ras ini menjadi peluang bisnis agar bisa memenuhi kebutuhan permintaan yang tengah meningkat, terutama dalam hal kebutuhan MBG. Selain itu, kenaikan harga telur ayam ras juga dipengaruhi faktor distribusi. Dalam hal ini, adanya kenaikan harga di tingkat distributor.

    Amalia menuturkan, tidak stabilnya stok yang disebabkan hambatan atau kurang lancarnya pasokan daerah penghasil ke wilayah yang bukan menjadi sentra produksi telur ayam ras. 

    “Tentunya kalau kita lihat perlu juga diimbangi dengan ketersediaan stok di pasaran karena memang meningkatnya permintaan telur ayam ras dan ada di beberapa tempat yang distribusinya yang perlu diperhatikan,” imbuhnya. 

    Pada pekan kedua November 2025, BPS mengungkap harga telur ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram di kabupaten Mamberamo Tengah.

    Mengekor, kabupaten Puncak Jaya dan kabupaten Intan Jaya yang di level Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam ras terendah berada di level Rp23.320 per kilogram pada pekan kedua November 2025.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono saat memberikan keterangan di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025) malam./Bisnis-Julianus Palermo 

  • Musim Hujan, Mendag Waspadai Lonjakan Harga Cabai

    Musim Hujan, Mendag Waspadai Lonjakan Harga Cabai

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewanti-wanti potensi lonjakan harga aneka cabai menjelang akhir tahun yang bertepatan dengan momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, cabai merupakan komoditas yang selalu perlu diantisipasi, terutama karena akhir tahun bertepatan dengan musim hujan.

    “Biasanya kan kalau Nataru yang perlu diantisipasi adalah cabai. Kami sudah koordinasi terus. Cabai itu biasanya kalau akhir tahun sama awal tahun. Tapi karena faktor cuaca sebenarnya karena hujan terus. Jadi sebenarnya itu saja, bukan karena mau Nataru,“ kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Budi menambahkan, Kemendag akan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, termasuk Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), untuk mencegah terjadinya penurunan pasokan di sejumlah wilayah.

    “Kami koordinasi terus dengan asosiasi petani, jangan sampai pasokan juga terganggu. Biasanya setiap akhir tahun kami komunikasi. Kementan [Kementerian Pertanian] juga, Bapanas [Badan Pangan Nasional],” ujarnya.

    Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (22/11/2025) pukul 12.00 WIB, rata-rata harga cabai rawit merah nasional di tingkat konsumen sebesar Rp42.947 per kilogram, masih berada dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Lalu, rata-rata harga cabai merah keriting tercatat Rp53.196 per kilogram, sementara cabai merah besar mencapai Rp53.396 per kilogram.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan tingginya curah hujan di sejumlah sentra produksi menekan pasokan cabai sehingga mendorong kenaikan harga di tingkat produsen maupun konsumen.

    Meski demikian, secara nasional rata-rata harga cabai merah pada pekan kedua November 2025 tercatat turun 4,04% dibandingkan Oktober 2025 menjadi Rp52.979 per kilogram, masih dalam rentang HAP Rp37.000–Rp55.000 per kilogram.

    ”Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai merah, dari 136 [kabupaten/kota] minggu lalu, saat ini 164 kabupaten/kota. Bahkan di kabupaten Nduga harga cabai merah mencapai Rp200.000 per kilogram,“kata Amalia dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (17/11/2025).

    BPS menyebut, kenaikan indeks perubahan harga (IPH) turut dipicu hambatan produksi di sejumlah sentra, yang menyebabkan pasokan ke wilayah nonsentra berkurang dan memicu kenaikan harga di tingkat distributor maupun konsumen. Beberapa wilayah sentra juga melaporkan kasus gagal panen.

    Kabupaten Tambrauw mencatat harga cabai merah rata-rata Rp99.500 per kilogram pada pekan kedua November 2025, dengan kenaikan IPH sebesar 86,33% dan level harga 80,91% di atas HAP. Sementara itu, Kabupaten Boven Digoel mencatat harga Rp98.750 per kilogram atau 79,55% di atas batas atas HAP, dengan kenaikan IPH 30,48%.

    Menurut Amalia, yang paling dirasakan konsumen adalah tingginya harga akhir yang harus dibayarkan, bukan persentase kenaikan harga. “Ketika harga sudah tinggi, itulah yang dirasakan konsumen sehingga mereka menilai harga cabai mahal,” pungkasnya.

  • Wamentan Ungkap Alasan Naik-Turun Harga Bahan Pangan di Pasar

    Wamentan Ungkap Alasan Naik-Turun Harga Bahan Pangan di Pasar

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) angkat suara mengenai harga bahan atau komoditas pangan yang selalu mengalami dinamika hampir setiap harinya di pasaran. 

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan pemerintah telah berusaha keras dalam upaya untuk menstabilkan harga bahan pangan di pasaran. Harga bahan pangan yang naik-turun tersebut, sebut Sudaryono, adalah hal yang wajar terjadi.

    “Komoditas itu pasti naik-turun, yang harus dicatat oleh awak media adalah jangan sampai kalau naik, naik lama. Misalnya, naik sehari, kalau bisa diturunkan segera, pun kalau turun terlalu murah juga enggak boleh turun lama-lama, harus kita naikkan gitu,” ucap Sudaryono di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025) malam.

    Dirinya mengungkapkan, bila harga komoditas pangan terlalu rendah maka akan berdampak buruk pada peternak maupun petani. Namun, bila harga bahan pangan cenderung tinggi, maka akan merugikan masyarakat.

    “Kenapa ada HAP dan HET itu tujuannya, untuk menjamin bahwa pembeli yaitu konsumen dan produsennya sama-sama happy gitu loh. Jadi ‘Oh pak harga cabai naik’ oke naik berapa lama? Kalau naik seminggu, dua minggu enggak turun, nah, itu baru masalah. Kita berupaya kalau ada kenaikan, segera kita turunkan. Kalau ada penurunan drastis harus kita naikkan gitu ya,” ungkapnya.

    Politikus Gerindra tersebut pun menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan hanya untuk menurunkan harga barang semata. Namun, juga melakukan intervensi terhadap para pemasok komoditas tersebut, yakni para petani, peternak, hingga pekebun agar mendapatkan pendapatan yang layak dan kesejahteraan yang memadai.

    “Harga gabah terlalu murah ya kita naikkan, dengan Bulog ngambil Rp6.500 misalnya, atau harga gula di tingkat petani, petani tebu nggiling kemudian harga gulanya terlalu murah, enggak dibeli. IDFood, RNI yang ditugasi oleh negara, dikasih anggaran Rp1,5 triliun untuk membeli untuk melindungi produsen. Jadi, atas bawah sama-sama happy lah, kira-kira gitu ya,” tegasnya. 

    Pemerintah, tegasnya, akan senantiasa memonitor dinamika harga dan distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan supaya produsen menerima penghasilan yang setimpal.

    “Yang perlu diperhatikan adalah kalau naik jangan lama-lama, kalau turun juga jangan lama-lama. Naik turun itu hal yang biasa. Insyaallah kita stabilkan semua,” pungkasnya.

  • Wamentan Tepis Kabar Harga Bahan Pangan Meroket imbas Program MBG

    Wamentan Tepis Kabar Harga Bahan Pangan Meroket imbas Program MBG

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan nasional dalam kondisi aman di tengah kenaikan permintaan seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan dirinya menepis isu bahwa harga sejumlah komoditas pangan meroket karena stok yang menipis akibat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas nasional tersebut.

    Meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), Sudaryono membeberkan bahwa faktor geografis menjadi salah satu penyebab variasi harga pangan di beberapa wilayah, terutama daerah-daerah dengan medan logistik yang sulit seperti wilayah Papua.

    Namun, dia menilai lonjakan harga yang terjadi di wilayah lain yang tidak memiliki kendala distribusi serupa adalah sebagai anomali dan tidak mencerminkan kondisi stok nasional.

    “Kalau memang ada misalnya contoh di Papua, harganya jauh lebih mahal kan ada faktor yang memang betul setelah kita cek memang ada misalnya biaya angkutan yang lebih mahal, tapi kalau yang di tempat lain yang secara geografis kemudian jarak dan lain-lain tidak terlalu ya. Ini berarti sebuah anomali. Wong yang biasanya enggak lebih mahal kok ini lebih mahal?,” ujar Sudaryono di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, stok pangan secara nasional masih berada di level yang mencukupi, apalagi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk untuk komoditas telur, daging ayam, beras, sayur, dan buah. Dia juga memastikan bahwa para peternak tetap tertib dalam menjual komoditas garapannya sehingga tidak ada indikasi kelangkaan yang bersumber dari gangguan pasokan.

    “Jadi, secara stok kita cukup, kemudian secara ketertiban dari peternak-peternak telurnya juga menjual telurnya juga tertib. Nah, hanya memang kita sangat mengantisipasi atas lonjakan dari kebutuhan telur maupun daging ayam dan lainnya termasuk di situ ada sayuran dan lain-lain karena ada MBG,” bebernya.

    Kementerian Pertanian pun optimistis peningkatan permintaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG masih dapat dikelola dengan baik atau manageable oleh pemerintah. Dirinya pun menegaskan bahwa seluruh komoditas pangan yang dibutuhkan untuk memasok program tersebut masih berada pada tingkat ketersediaan yang aman.

    “Tapi ini Insyaallah manageable-lah. Jadi, peningkatan terkait sayur, buah, kemudian beras, kemudian kebutuhan protein ini manageable, karena ada MBG ini Insyaallah dia manageable. Jadi, bukan terus tiba-tiba langka enggak ada. Kita pastikan itu itu kita siap di situ ya,” pungkasnya. 

    Pemerintah, tegasnya, akan terus memonitor dinamika harga dan distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kelancaran program MBG sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

  • Kementan Pastikan Harga Telur dan Ayam Stabil, Pasokan untuk Program MBG Aman

    Kementan Pastikan Harga Telur dan Ayam Stabil, Pasokan untuk Program MBG Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga telur dan daging ayam tetap stabil serta tidak melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah strategis bersama para pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan mengendalikan harga komoditas unggas.

    Amran mengatakan, peternak petelur yang tergabung ke dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) berkomitmen untuk memasok telur bagi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Mereka [Pinsar] bersedia menyiapkan telur untuk MBG dan cukup. Mereka sepakat meningkatkan produksi dan harga kita jaga, jangan melewati HAP yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” kata Amran dalam konferensi pers, di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Ke depan, Amran memastikan pasokan telur dan daging ayam untuk beberapa bulan ke depan akan terjaga. Untuk itu, pemerintah akan terus mengawal pelaku usaha agar produksi meningkat dan harga tetap berada dalam batas kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Jadi harga ayam tidak naik turun-naik turun. Kenapa? Kita sudah tetapkan adalah HPP dan juga HAP. Jadi ini tidak naik turun lagi. Sistemnya kami atur pelan-pelan, karena ini persoalan lama,” imbuhnya.

    Secara rata-rata nasional, Amran menuturkan produksi telur nasional berada di angka 6,5 juta ton per tahun. Ke depan, akan ada penambahan terhadap kebutuhan tambahan produksi untuk program MBG mencapai 700.000 ton telur dan 1,1 juta ton ayam per tahun.

    Lebih lanjut, Amran menambahkan setidaknya 9 juta petani dan peternak akan terdampak langsung. “Bayangkan petani jagung itu 5 juta. Peternak 3,7 juta. Ini menggerakkan kurang lebih 9 juta. Katakanlah [dibulatkan menjadi] 10 juta, itu 40 juta,” ujarnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat harga telur ayam ras mengalami peningkatan di 157 kabupaten/kota pada pekan kedua November 2025. Kenaikan ini sejalan dengan bergulirnya program MBG.

    BPS mencatat, telur ayam ras mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) di 43,61% wilayah di Indonesia. Pada pekan kedua November 2025, terdapat 157 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras. Jika dibandingkan dengan pekan pertama November 2025, jumlahnya naik 1 kabupaten/kota.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan telur ayam ras terus mengalami tren peningkatan harga. Pada pekan kedua November 2025, rata-rata harga telur ayam ras secara nasional telah berada di atas harga acuan penjualan (HAP). Adapun, HAP untuk telur ayam ras adalah Rp30.000 per kilogram.

    Secara rata-rata nasional, telur ayam ras naik 0,32% dibandingkan Oktober 2025 menjadi Rp31.646 per kilogram pada pekan kedua November 2025.

    “Untuk telur ayam ras ini menarik karena memang juga yang memberikan kenaikan harga telur ayam ras adalah meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan komoditas telur ayam ras sebagai salah satu komponen lauk pauk pada menu MBG,” ujar Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, di YouTube Kemendagri, Senin (17/11/2025).

    Meski demikian, Amalia menyebut peningkatan harga telur ayam ras ini menjadi peluang bisnis agar bisa memenuhi kebutuhan permintaan yang tengah meningkat, terutama dalam hal kebutuhan MBG. Selain itu, kenaikan harga telur ayam ras juga dipengaruhi faktor distribusi. Dalam hal ini, adanya kenaikan harga di tingkat distributor.

    Amalia menuturkan, tidak stabilnya stok yang disebabkan hambatan atau kurang lancarnya pasokan daerah penghasil ke wilayah yang bukan menjadi sentra produksi telur ayam ras.

    “Tentunya kalau kita lihat perlu juga diimbangi dengan ketersediaan stok di pasaran karena memang meningkatnya permintaan telur ayam ras dan ada di beberapa tempat yang distribusinya yang perlu diperhatikan,” imbuhnya.

    Pada pekan kedua November 2025, BPS mengungkap harga telur ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram di kabupaten Mamberamo Tengah.

    Mengekor, kabupaten Puncak Jaya dan kabupaten Intan Jaya yang di level Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam ras terendah berada di level Rp23.320 per kilogram pada pekan kedua November 2025.

  • Mendagri: Dukung Ketahanan Pangan, Pemda Harus Buat Kebijakan Lindungi Persawahan

    Mendagri: Dukung Ketahanan Pangan, Pemda Harus Buat Kebijakan Lindungi Persawahan

    Mendagri: Dukung Ketahanan Pangan, Pemda Harus Buat Kebijakan Lindungi Persawahan
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus membuat kebijakan untuk melindungi persawahan di wilayah masing-masing.
    Ia menyampaikan bahwa
    pelindungan lahan sawah
    merupakan syarat utama dalam mendukung
    ketahanan pangan nasional
    . Hal pertama yang harus dipastikan adalah luas lahan tidak berkurang, sehingga ditetapkan konsep lahan sawah yang dilindungi (LSD).
    Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Alih Fungsi Lahan, Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), serta mitigasi bencana hidrometeorologi tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang digelar secara
    hybrid
    dari Ruang Sidang Utama, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
    “Inti dasar rapat ini adalah penataan ulang rencana tata ruang wilayah yang terkait dengan lahan baku sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Intinya itu. Tindak lanjutnya adalah daerah harus membuat kebijakan untuk melindungi persawahan yang sudah ada,” kata Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
    Ia menjelaskan bahwa salah satu visi utama Presiden RI Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan.
    Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa kemerdekaan sebuah negara tidak hanya diukur dari lepasnya kolonialisme, tetapi juga dari kemampuannya memberi makan rakyat tanpa bergantung pada impor.
    Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mendorong produksi pangan terus dilakukan, mulai dari penguatan lahan, irigasi, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).
    Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa penguatan sektor lahan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada dan membuka sawah baru di wilayah yang sebelumnya bukan persawahan.
    Optimalisasi ini menjadi fokus penting dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri, sejalan dengan arahan Presiden agar pasokan pangan nasional tetap aman. Dalam konteks tersebut, penataan tata ruang menjadi langkah krusial untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
    “Kita harus betul-betul memahami hal ini. Ada tindak lanjut yang perlu dilakukan, di antaranya revisi RTRW. Kami mengapresiasi daerah yang sudah melakukan revisi tersebut,” ujar Tito.
    Ia meminta pemda memastikan luas lahan sawah tidak berkurang akibat alih fungsi yang tidak terkendali.
    Lahan yang sudah ada harus dipertahankan dan tidak dikonversi menjadi kawasan komersial atau industri. Karena itu, revisi RTRW harus memberikan porsi yang jelas bagi KP2B, termasuk memastikan LBS tervalidasi dengan baik melalui data lapangan maupun citra satelit.
    “Citra satelit dapat digunakan untuk membuat peta yang bisa diperbesar secara detail. Peran Badan Informasi Geospasial (BIG) sangat penting untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data, tidak hanya mengandalkan survei lapangan atau peta yang dibuat berdasarkan data daratan,” jelas Tito.
    Untuk mempercepat proses tersebut, Kemendagri bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), BIG, dan instansi terkait akan membentuk satuan tugas (satgas) gabungan untuk mengawal revisi tata ruang daerah.
    Tito juga mendorong terciptanya iklim kompetitif antardaerah. Pemerintah pusat akan memberikan penghargaan dan insentif bagi daerah yang cepat menyelesaikan revisi tata ruang dan menunjukkan komitmen terhadap pelindungan lahan sawah.
    “Daerah yang belum melakukan revisi pasti akan kami kejar. Kami juga akan menciptakan iklim kompetitif, misalnya awal tahun depan kami memberi penghargaan kepada daerah yang cepat melakukan revisi atau provinsi yang paling banyak menyelesaikannya,” tegasnya.
    Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala BIG Muh Aris Marfai; serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gugatan Kementan Terhadap Pemberitaan Tempo Ditolak Pengadilan, Begini Alasan Hakim

    Gugatan Kementan Terhadap Pemberitaan Tempo Ditolak Pengadilan, Begini Alasan Hakim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan menolak gugatan Kementerian Pertanian (Kementan) ke PT Tempo Inti Media, Tbk.

    Hal itu terungkap berdasar keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 684/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel. Putusan tersebut tertanggal 17 November 2025.

    Dalam putusannya PN Jaksel menyampaikan bahwa pihaknya tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan Kementan.

    “Mengabulkan eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah),” bunyi putusan itu dikutip Selasa, 17 November 2025.

    Diketahui, Mentan Amran menggugat Tempo secara perdata ihwal poster “Poles-Poles Beras Busuk” beberapa waktu lalu.

    Menurut Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, gugatan Mentan Amran Sulaiman memang mencemaskan karena akan jadi preseden ke depan bagaimana publik dan pejabat publik melihat dan berhubungan dengan media.

    Dia menilai, masih ada pejabat publik yang belum sepenuhnya memahami esensi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahkan setelah hampir tiga dekade Indonesia memilikinya.

    “Mentan seharusnya memakai mekanisme sengketa pers di Dewan Pers jika tidak puas dengan sebuah pemberitaan. Begitu ia memakai mekanisme hukum lewat pengadilan, bukan hanya kebebasan pers yang terancam, tapi ketakutan bredel gaya baru yang akan meluas,” tuturnya.

    Pers, imbuh dia, tidak luput dari kesalahan. UU Pers telah mengatur ketidakpuasan dan kekeliruan media melalui mekanisme sengketa di Dewan Pers. Sehingga, kata dia, sengketa pers harusnya diselesaikan melalui mekanisme dimaksud. (bs-sam/fajar)