Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Kementan gandeng Pos Indonesia gelar OP selama Ramadhan 1446 H

    Kementan gandeng Pos Indonesia gelar OP selama Ramadhan 1446 H

    Perintah Presiden jelas di fase Ramadhan dan Lebaran ini, yakni kami akan melaksanakan operasi pasar. Kami akan mengintervensi pasar untuk bahan sembako, seperti gula, beras, minyak goreng, bawang putih, dan lainnya. Semua itu akan didistribusikan me

    Madiun (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Pos Indonesia (PosIND) untuk menggelar operasi pasar (OP) sebagai upaya memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, menjaga stabilitas harga, dan ketersediaan stok selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah/2025.

    “Perintah Presiden jelas di fase Ramadhan dan Lebaran ini, yakni kami akan melaksanakan operasi pasar. Kami akan mengintervensi pasar untuk bahan sembako, seperti gula, beras, minyak goreng, bawang putih, dan lainnya. Semua itu akan didistribusikan melalui cabang-cabang kantor pos di seluruh Indonesia,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Madiun, Rabu.

    Menurut dia, operasi pasar itu bertujuan untuk memastikan harga sembako tetap terjangkau dan normal selama periode tersebut.

    Sudaryono menjelaskan, pemerintah menunjuk Pos Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan operasi pasar di seluruh Indonesia karena memiliki jaringan logistik yang dapat mendukung distribusi bahan pangan secara merata.

    Sesuai data, operasi pasar dimulai pada 24 Februari 2025 dan akan berlangsung hlhingga H-3 Idul Fitri atau 29 Maret 2025.

    Pada tahap awal, operasi pasar ini digelar di 325 titik gerai PT Pos Indonesia, dengan 215 titik di Pulau Jawa dan 110 titik di luar Pulau Jawa. Mulai 1 Maret 2025, cakupan operasi pasar akan diperluas ke 4.500 kantor pos di seluruh wilayah Indonesia.

    Operasi pasar diprioritaskan untuk lima komoditas yaitu minyak goreng, bawang putih, gula, daging, dan beras SPHP. Pasokan pangan berasal dari BUMN Pangan Perum Bulog, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, dan PT PPI.

    Harga lima komoditas telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam operasi pasar atau gerakan pangan murah besar-besaran itu, minyak goreng Minyak Kita dijual seharga Rp14.700 per liter, gula konsumsi Rp15.000 per kilogram, bawang putih Rp29.000 per kilogram, daging kerbau beku Rp75.000 per kilogram, dan beras medium Rp12.300 per kilogram.

    Sementara, pantauan di pasaran, harga sejumlah komoditas sudah mulai mengalami kenaikan seperti telur ayam ras, gula pasir, maupun sejumlah bumbu dapur.

    “Dengan OP serentak ini, Kami harapkan selama Ramadhan dan Lebaran, harga-harga semua bahan pokok pangan bisa stabil atau bahkan lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Wamentan.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tiap Tahun 100.000 Ha Lahan Sawah di RI Lenyap, Pemerintah Bisa Apa?

    Tiap Tahun 100.000 Ha Lahan Sawah di RI Lenyap, Pemerintah Bisa Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, setidaknya 100.000 hektare (ha) lahan pertanian di Indonesia mengalami alih fungsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. 

    Padahal, Presiden Prabowo Subianto mempercepat target swasembada pangan yang awalnya tahun 2029 menjadi 2026. Zulhas sendiri optimistis target itu bisa tercapai, apalagi dengan dibentuknya Kemenko Pangan dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. 

    Hanya saja, imbuh dia, untuk mewujudkan pangan swasembada pangan di Indonesia tidak bisa hanya mengendalikan satu kementerian atau pemerintah pusat saja. Sebab, ujarnya, urusan pangan mencakup persoalan yang sangat luas. 

    Apalagi, ucap Zulhas, ada sederet tantangan yang dapat menghalangi upaya Indonesia mencapai swasembada pangan. 

    “Banyak sekali instansi yang terlibat. Menteri Pertanian bisa apa kalau dia sendiri,” kata Zulhas katanya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Swasembada pangan, jelasnya, menyangkut tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengurusi neraca pangan hingga harga pangan. Juga ada BUMN pangan yang dikerahkan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dengan menampung hasil produksi petani. 

    Belum lagi, kata dia, ada persoalan mengenai pupuk, kawasan, perizinan termasuk izin impir dan ekspor, irigasi, hingga jalan. Juga, menyangkut kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena pangan tak melulu karbohidrat, tapi juga protein yang dihasilkan dari produksi kelautan dan perikanan. Tak kalah penting, sambungnya, ada peran perguruan tinggi dan lembaga riset seperti BRIN, juga TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

    Di sisi lain, kata Zulhas, ada sederet tantangan dalam menuju swasembada pangan.

    Mulai dari perubahan iklim, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan global, bencana alam, perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDMP, peningkatan jumlah penduduk, aspek distribusi, hingga alih fungsi lahan yang mencapai 100.000 ha per tahun.

    “Kata kuncinya, ini akan sukses kalau ada kerja sama antarbupati, gubernur, pemerintah pusat,” tegas Zulhas.

    Kata dia, kondisi saat ini sangat memungkinkan untuk Indonesia bisa swasembada pangan dalam tempo cepat. Hal ini justru berbanding terbalik dengan tahun lalu dimana kondisinya tidak memungkinkan bahkan Indonesia impor hampir 4 juta ton beras.

    “Tantangan pangan, perubahan iklim. Tahun lalu kita shortage, tahun lalu kita impor beras hampir 4 juta ton, impor garam hampir 3 juta ton, jagung 2,8 juta,” sebutnya.

    Food Estate Jadi Solusi Strategis

    Karena itu, ucapnya, salah satu jurus yang dilakukan pemerintah untuk menjamin tercapainya swasembada pangan adalah dengan membangun lahan pertanian yang baru. Meski, di satu sisi, dia mengakui ada tantangan dari segi pertumbuhan jumlah penduduk yang memicu terjadinya kelebihan kapasitas lahan. Dia mencontohkan pulau Jawa yang jumlah penduduknya ditaksir sudah mencapai 90 juta orang. 

    “Sebagian daerah sudah di bawah permukaan laut, alih fungsi lahan cepat sekali di Pulau Jawa. Lahan-lahan pertanian berubah menjadi industri, menjadi perumahan, dll. Harusnya Pulau Jawa menjadi pusat keuangan,pusat pendidikan,pusat industri kreatif, tapi sekarang menjadi pusat pertanian. Karena separuh lebih, hampir 60 persen hasil pertanian itu masih di Jawa,” bebernya.

    “Oleh karena itu, kita memang harus membangun yang baru, yang kita kenal dalam food estate.  Sekarang Mentan lagi di Merauke. Di sana besar sekali, Merauke itu satu kabupaten, mungkin lebih luas dari Pulau Jawa. Akan dikembangkan 1-2 juta hektare lahan pertanian. Kemudian di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan daerah lain,” kata Zulhas.

    Foto: Curhat Menko Zulhas Soal Target Swasembada, Impor Pangan hingga Kesejahteraan Petani (CNBC Indonesia TV)
    Curhat Menko Zulhas Soal Target Swasembada, Impor Pangan hingga Kesejahteraan Petani (CNBC Indonesia TV)

    (dce/dce)

  • Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…

    Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…

    Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) yang menegaskan bahwa perwira
    TNI aktif
    tidak boleh terlibat dalam
    politik praktis
    dan harus mundur jika memasuki ranah politik atau pemerintahan telah memicu diskusi mengenai peran militer dalam
    jabatan sipil
    di Indonesia.
    SBY mengatakan itu saat mengenang pengalamannya menjadi Ketua Tim Reformasi ABRI.
    Ketika itu, tim reformasi membuat aturan baru yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
    “Dulu waktu saya masih di militer, dalam semasa
    reformasi TNI
    aktif, itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” kata SBY, saat bertemu dengan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia, pada Minggu (23/2/2025).
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa larangan prajurit aktif terlibat dalam politik merupakan salah satu doktrin utama yang diterapkan saat reformasi ABRI.
    Dia sendiri mencontohkan putranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mundur dari karier militer ketika hendak berpolitik.
    AHY mundur dari TNI saat hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta bersama Sylviana Murni pada 2017.
    Menurut SBY, kewajiban bagi prajurit aktif untuk mundur ketika hendak terjun ke dunia politik adalah syarat mutlak yang telah ditetapkan sejak era reformasi.
    Pernyataan SBY di atas berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini.
    Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah perwira TNI aktif yang menduduki jabatan sipil strategis, bahkan ada yang di luar ketentuan Undang-Undang (UU).
    Berikut adalah beberapa di antaranya:
    Perwira menengah TNI Angkatan Darat (AD) ini ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sebelumnya, Teddy merupakan ajudan Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan pernah menjadi asisten ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
    Penunjukan ini dilakukan melalui mutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Diangkat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan).
    Sebelumnya, Irham menjabat sebagai Wakil Inspektur Jenderal Angkatan Darat.
    Menempati posisi di Badan Penyelenggara Haji.
    Sebelumnya, Ian menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI.
    Ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
    Saat ini, Novi masih tercatat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.
    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Pindad pada Januari 2024.
    Maruli menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.
    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali diangkat sebagai Komisaris Utama PT PAL Indonesia sejak Desember 2024.
     
    Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, seperti diatur dalam Pasal 47 Ayat 1, prajurit disebutkan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
    Dalam UU tersebut, hanya diatur 10 jabatan sipil yang dapat diduduki
    prajurit TNI aktif
    .
    Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
    Hal ini diatur pada Pasal 47 Ayat 2.
    Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI, Mayjen Alvis Anwar, enggan berkomentar panjang lebar soal pernyataan SBY bahwa prajurit TNI aktif yang masuk pemerintahan atau berpolitik harus pensiun dini dari kemiliteran.
    Ia hanya menyinggung bahwa dalam UU TNI, memang mengatur beberapa posisi jabatan sipil yang dapat diduduki oleh militer aktif.
    “Mohon maaf saya belum bisa memberikan tanggapan, karena itu mungkin pernyataan Beliau ya,” kata Alvis, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (25/2/2025).
    “Sementara kalau Undang-Undang kan yang saat ini berlaku ada beberapa lembaga ya yang boleh TNI masuk ya,” tambahnya.
    Pengamat militer Khairul Fahmi menilai apa yang disampaikan oleh SBY memang merujuk pada UU TNI yang ada hingga kini.
    SBY, kata Khairul, juga tetap menaati UU tersebut ketika memimpin negara pada 2004 hingga 2014.
    Namun, dalam satu dekade terakhir, Khairul melihat beberapa perwira aktif mengisi jabatan strategis di luar ketentuan.
    Hal ini dinilai menimbulkan dinamika tersendiri dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi TNI.
    “Jika pemerintah memang melihat ini sebagai kebutuhan, maka langkah terbaik adalah memastikan bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas,” kata Khairul, kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2025).
    Menurut Khairul, pemerintah perlu memerhatikan beberapa aspek jika memang melihat kebutuhan menempatkan perwira aktif di luar instansi yang diperbolehkan.
    Misalnya, soal kepatuhan terhadap regulasi.
    Dari perspektif hukum, penempatan perwira aktif di jabatan sipil di luar yang diatur dalam UU TNI berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kepatuhan terhadap regulasi.
    “Jika memang ada kebutuhan menempatkan perwira aktif di luar instansi yang diperbolehkan, sebaiknya dilakukan revisi regulasi yang memberikan payung hukum yang lebih jelas,” tegas Khairul.
    Revisi ini, lanjut dia, harus mengatur dengan tegas ruang lingkup, batasan, serta mekanisme yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil tanpa menimbulkan ambiguitas hukum.
    Misalnya, jika pemerintah ingin membuka lebih banyak ruang bagi perwira aktif di jabatan sipil, maka perlu ada mekanisme seleksi dan persyaratan yang ketat, termasuk apakah harus melalui pensiun dini atau status non-aktif sementara.
    Selain itu, harus ada juga ketentuan mengenai akuntabilitas dan evaluasi kinerja agar tidak terjadi penempatan yang hanya berbasis kedekatan politik atau jaringan tertentu.
    “Dengan adanya payung hukum yang jelas, maka kebijakan ini bisa berjalan dengan lebih terarah dan tidak bertentangan dengan prinsip reformasi TNI,” ucap Khairul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan minta PPL se-Jateng dan Jogja percepat swasembada pangan

    Mentan minta PPL se-Jateng dan Jogja percepat swasembada pangan

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat berdialog dengan PPL Jawa Tengah di Magelang, Selasa (25/2/2025). ANTARA/HO-Humas Kementan

    Mentan minta PPL se-Jateng dan Jogja percepat swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 00:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak penyuluh pertanian lapangan (PPL) seluruh Jawa Tengah (Jateng) dan Yogyakarta untuk menggebrak pertanian Indonesia demi mempercepat swasembada yang ditarget Presiden Prabowo Subianto.

    “Langkah pertama adalah PPL harus meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan ketiga meningkatkan luas tambah tanam atau LTT,” kata Mentan saat berdialog dengan PPL Jawa Tengah di Magelang, Selasa (25/2).

    Ketiga langkah tersebut, menurut Mentan, terbukti mampu membawa Indonesia mencapai swasembada pada tahun-tahun sebelumnya.

    Apalagi Mentan mengaku bahwa ia merupakan alumni PPL yang sejak 15 tahun sebelumnya telah bergelut di sektor pertanian.

    “Aku PPL yang jadi menteri. Saya jadi PPL pada 1995. Jadi PPL itu adalah menteri pertanian dan menteri pertanian adalah PPL,” ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Mentan menceritakan proses ia menjadi PPL tidaklah mudah. Bahkan dia harus mengarungi persaingan dengan 7.000 orang lainnya. Dari jumlah tersebut disaring menjadi 100 orang dan yang terpilih hanya 1 orang, yaitu Menteri Pertanian.

    “Dulu saya masuk PPL di tes dari 7.000 kemudian 100 dan yang diterima hanya 1 yaitu menteri pertanian sekarang. Jadi saya ini adalah kakaknya PPL,” katanya.

    Sebagai bentuk apresiasi, Mentan berjanji akan memberi penghargaan bagi 10 ribu PPL yang berhasil mencapai prestasi dengan meningkatkan produksi.

    Penghargaan yang dimaksud adalah memberi kendaraan motor dinas untuk digunakan PPL dalam menyambangi rumah-rumah dan sawah-sawah petani.

    “PPL seluruh Indonesia tolong sampaikan nanti kalau kalian berhasil meningkatkan produksi Insya Allah tahun depan ada penghargaan bagi 10 ribu orang yang paling tinggi nilainya,” kata Mentan.

    “Tapi ingat. Kalau mau jadi berlian harus penuh dengan tekanan. Berikan tekanan tertinggi. Cara terbaik tes nya adalah meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas dan LTT,” tambah Mentan.

    Mentan menambahkan bahwa menjadi seorang PPL adalah berkah khusus yang diberikan sang pencipta untuk menyiapkan makanan bagi rakyat Indonesia. Karena itu tidak berlebihan jika saat ini banyak orang penting termasuk kepala dinas, bupati, gubernur sampai menteri yang berasal dari PPL.

    “Mau jadi menteri pertanian anda harus jadi PPL. Jangan lupa saya dulu kerja 20 jam dan ada 25 rumah yang saya datangi per hari. Saya bangun jam 2 subuh langsung ke sawah nanti pulang jam 11 malam. Ingat karakter yang mengantarkan kita jadi pemimpin. Saya ingin PPL Indonesia jadi berlian dan emas jangan jadi perak,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan perhatian khusus pada swasembada beras yang harus dicapai dalam waktu cepat dan singkat.

    “Saya katakan luar biasa perhatian Presiden kita terhadap sektor pertanian. Pupuk naik 2 kali lipat, HPP dinaikkan Rp6.500, Irigasi diperbaiki, kemudian ada pompa yang kita distribusi,” jelasnya.

    Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Kepala Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian Kementan Idha Widi Arsanti, Direktur Pengadaan Bulog, dan juga sejumlah pejabat eselon II Kementerian Pertanian lainnya.

    Sumber : Antara

  • Cak Imin Bahas Isu Kemiskinan Ekstrem Saat Isi Materi Retreat Kepala Daerah di Magelang

    Cak Imin Bahas Isu Kemiskinan Ekstrem Saat Isi Materi Retreat Kepala Daerah di Magelang

    Cak Imin Bahas Isu Kemiskinan Ekstrem Saat Isi Materi Retreat Kepala Daerah di Magelang
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Isu
    kemiskinan ekstrem
    menjadi salah satu pembahasan saat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (
    Cak Imin
    ) mengisi materi hari kelima
    retreat kepala daerah
    di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
    Dia mengatakan, pemerintah berupaya keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan dengan cara penguatan bantuan sosial (bansos), memperluas pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian subsidi energi bagi kalangan yang membutuhkan, dan meningkatkan layanan sosial.
    Oleh karena itulah, Cak Imin mengajak para kepala daerah untuk menuntaskan isu kemiskinan tersebut dengan kolaborasi pusat dan daerah.
    “Karena itu mari para kepala daerah, kita bahu-membahu bersatu padu untuk mempercepat penanganan,” ujarnya.
    Cak Imin menuturkan, kementerian yang dia pimpin secara khusus mendapatkan tugas besar untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.
    Dia optimistis, dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, langkah tersebut dapat terealisasikan dengan baik.
    “Karena ini program nasional, saya dan Bapak/Ibu Kepala Daerah tentu harus memiliki kebersamaan agar target graduasi, menaikkan kelas dari kemiskinan menuju berdaya (dapat tercapai),” ujar Menko Muhaimin.
    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berupaya mewujudkan swasembada pangan dan menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah daerah.
    Dia menyebutkan, Kementan telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan.
    Saat sejumlah daerah di Indonesia dilanda El Nino, Kementan bekerja sama dengan jajaran TNI/Polri untuk melakukan pompanisasi ke sejumlah lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
    Dengan upaya tersebut, hasil panen para petani dapat terjaga dengan baik.
    “Kami seorang Menteri Pertanian sukses. Tidak pernah bisa berhasil tanpa kolaborasi, tanpa bupati, tanpa gubernur, tanpa wali kota,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan Genjot Perluasan Lahan Padi 2 Juta Hektare

    Kementan Genjot Perluasan Lahan Padi 2 Juta Hektare

    Magelang, Beritasatu.com – Dalam upaya mempercepat swasembada pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan penambahan luas lahan tanam (LLT) hingga dua juta hektare pada April 2025. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi secara nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor beras.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Kementan terus menggenjot LTT, Indeks Pertanaman (IP), dan produktivitas pertanian secara nasional. Hingga April, target dua juta hektare lahan diproyeksikan akan tercapai.

    “Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, peningkatan LTT cukup signifikan. Secara nasional, kenaikan LTT mencapai 52% atau lebih dari satu juta hektare,” ujar Andi Amran Sulaiman saat memberikan arahan kepada ratusan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Gudang Bulog, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

    Untuk mengejar target tersebut, Kementan menerapkan beberapa strategi utama, seperti percepatan LTT , IP, dan peningkatan produktivitas dengan memberikan reward atau peringkat kepada para PPL yang berpredikat bagus. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah akan memberikan kendaraan dinas bagi PPL terbaik.

    “PPL yang berprestasi nanti kita siapkan kendaraan (motor dinas). Tahun depan, kami anggarkan sekitar 5.000 hingga 10.000 unit untuk mereka yang masuk peringkat 1 hingga 10.000,” kata mentan.

    Selain memperluas lahan tanam, Kementan memastikan penyerapan gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram. Mekanisme pembelian akan dilakukan secara door-to-door untuk memastikan petani mendapatkan harga terbaik.

    Kementan juga memperkuat sektor pertanian dengan penyediaan benih unggul, distribusi pupuk hingga 9,5 juta ton, serta pembangunan dan perbaikan irigasi.

    “Serapan gabah harus maksimal, tidak boleh di bawah harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 6.500 per kilogram,” tegasnya.

    Melalui penambahan luas tambah tanam dan strategi lainnya, Kementan berharap swasembada pangan dapat segera tercapai, sekaligus mengurangi impor beras.

  • Mentan Amran, Mahasiswa, dan Rektor PTN se-Indonesia Optimistis Capai Swasembada Pangan

    Mentan Amran, Mahasiswa, dan Rektor PTN se-Indonesia Optimistis Capai Swasembada Pangan

    loading…

    Puluhan mahasiswa dari BEM Fakultas Pertanian dari berbagai universitas di Indonesia berkumpul di Ruang diskusi di Kantor Kementerian Pertanian untuk berdialog dan menyampaikan harapan dan aspirasi mereka tentang masa depan pertanian Indonesia. FOTO/IST

    JAKARTA – Ruang diskusi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, terasa berbeda pada Senin (24/2/2025) siang. Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian dari berbagai universitas di Indonesia berkumpul, bukan sekadar untuk berdialog, tetapi juga untuk menyampaikan harapan dan aspirasi mereka tentang masa depan pertanian Indonesia. Di hadapan mereka, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berbicara tegas, penuh keyakinan, memaparkan strategi besar pemerintah dalam membangun pertanian nasional.

    Mahasiswa yang hadir tampak antusias. Mereka tidak hanya menyimak, tetapi juga mengajukan pertanyaan kritis. Namun, satu hal yang tidak terbantahkan mereka sepakat bahwa ketegasan Mentan Amran dalam membangun sektor pertanian adalah kunci bagi tercapainya swasembada pangan dan kesejahteraan petani.

    Muhammad Tafiqul Siregar, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, menyampaikan harapannya terhadap kebijakan yang diterapkan Menteri Amran. Baginya, keberanian dan transparansi dalam kepemimpinan menjadi nilai penting dalam membawa perubahan nyata. “Beliau cukup tegas dan transparan. Saya percaya, di bawah kepemimpinan Pak Amran, pertanian Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

    Bagi Tafiqul, pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan juga pondasi bagi ketahanan bangsa. Ia berharap kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan.

    Sementara itu, Nursolihin, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, menyoroti respons cepat Menteri Amran dalam menyikapi permasalahan pertanian. Baginya, kepemimpinan yang sigap dan tegas sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor ini. “Beliau sangat tegas dalam menanggapi permasalahan yang ada, khususnya di bidang pertanian. Kami berharap kebijakan swasembada pangan benar-benar bisa menjadi solusi dalam menangani krisis pangan di Indonesia,” katanya.

    Diskusi ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa dari berbagai daerah untuk menyampaikan kondisi pertanian di wilayah mereka. Gregori, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan bagaimana tantangan ketahanan pangan di daerahnya bisa dijawab dengan kebijakan yang lebih berpihak pada petani. “Sebagai anak NTT, saya berterima kasih karena aspirasi mahasiswa dan masyarakat bisa didengar serta diimplementasikan dalam kebijakan pertanian nasional,” ujarnya.

    Senada dengan Gregori, Alwi Sofyan dari Institut Pertanian STIPER Yogyakarta menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga distribusi dan akses yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. “Dengan program swasembada pangan, lahan-lahan pertanian dioptimalkan, pupuk didistribusikan langsung, dan berbagai langkah lain diambil. Harapan kami, ke depan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dalam ketahanan pangan,” kata Alwi.

    Diskusi di Kantor Kementerian Pertanian itu lebih dari sekadar pertemuan formal. Ia menjadi jembatan antara mahasiswa, sebagai calon pemimpin masa depan, dengan pemegang kebijakan yang menentukan arah pertanian Indonesia. Para peserta pulang dengan keyakinan bahwa ketegasan Menteri Amran bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata dalam membangun pertanian yang lebih kuat dan berdaya saing. Mereka percaya bahwa dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, pertanian Indonesia bisa menjadi pilar ketahanan dan kedaulatan pangan.

    Sebelumnya, Mentan Amran juga bertemu para Rektor, Ketua Himpunan Alumni Universitas seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto yang juga turut hadir mengatakan bahwa sektor pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan sektor pangan. “Industri pangan memerlukan SDM yang berkualitas, dan melalui sinergi ini, kita dapat menghasilkan SDM yang kompeten dan siap mengatasi tantangan di sektor pangan,” kata Mendikti Saintek Brian.

    Mendikti Saintek juga mengatakan melalui sinergi yang erat antara Kementan dan Kemdikti Saintek, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada pangan dan menjadi negara yang mandiri dalam sektor pangan, sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

    (abd)

  • Kementan Bahas Strategi Manajemen PHLN untuk Mencapai Swasembada Pangan – Halaman all

    Kementan Bahas Strategi Manajemen PHLN untuk Mencapai Swasembada Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) menyusun produk knowledge management Program Hibah Luar Negeri (PHLN), berupa buku yang menjadi platform berbagi pengetahuan.

    Hal ini sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia pertanian melalui berbagai program strategis.

    Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengatakan peningkatan kualitas SDM mutlak diperlukan.

    Pasalnya, SDM adalah ujung tombak pembangunan pertanian.

    “Pertanian membutuhkan SDM-SDM berkualitas yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Sehingga pertanian pun dapat digarap dengan cara-cara modern yang tentunya diharapkan dapat berpengaruh juga pada peningkatan produksi pertanian,” kata dia dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

    Penyusunan buku sendiri merupakan bagian dari langkah strategis dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

    Untuk diketahui, beberapa program seperti Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) dan program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP), telah berakhir pada 2023 dan 2024. 

    Menyusul program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) di tahun 2024 dan program Youth Entrepreneur and Employment Support Services (YESS) yang berakhir pada tahun 2025.

    Titik berat program-program tersebut sangat beragam, dari optimalisasi sistem irigasi (infrastruktur dan pemberdayaan), pemberdayaan masyarakat di lokasi remote, dan peningkatan keterlibatan generasi muda di bidang pertanian.

    Program-program ini telah menjangkau banyak penerima manfaat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan pertanian.

    Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menjelaskan jika proses dan hasil pembelajaran dari program menjadi aset pengetahuan yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari.

    “Program-program PHLN bisa saja berakhir sesuai durasinya. Namun hasil pembelajaran, sistem dan pengelolaan di lapangan, jangan sampai hilang begitu saja. Perlu semua hal tersebut dijadikan satu produk pengetahuan (Product Knowledge) yang dapat dimanfaatkan dan menjadi dasar mengambil kebijakan,” ujar Idha Widi Arsanti, saat memberi arahan.

    Santi melanjutkan, penyusunan buku menjadi proses pembelajaran yang berharga dalam mengelola program-program yang akan datang dan berada dalam kendali BPPSDMP.

    Agenda rapat koordinasi diawali dengan pemaparan dari Kepala Pusat lingkup BPPSDMP. 

    Adapun paparan program YESS disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Muhammad Amin, program READSI disampaikan oleh Kepala Pusat Pelatihan Inneke Kusumawaty, dan program IPDMIP serta SIMURP disampaikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan, Purwanta.

    Sekretaris BPPSDMP, Siti Munifah, yang menjadi moderator, menggarisbawahi program PHLN yang sudah memasuki fase pengakhiran proyek untuk memastikan keberlanjutan pendampingan di lokasi program yang diintervensi dan juga melengkapi dokumen-dokumen pengakhiran program yang dibutuhkan.

    Rapat koordinasi juga diisi dengan pemaparan Kajian Kebutuhan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) pada 10 lokasi Pertanian Modern, juga pemaparan Buku Kamus Istilah Penyuluhan dan Buku 700 Teknologi Inovatif Pertanian & Repository 1000 Teknologi Inovatif Pertanian.

  • Masuk Zona Merah, Harga Minyakita Naik Lampaui HET

    Masuk Zona Merah, Harga Minyakita Naik Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan status harga minyak goreng sederhana milik pemerintah, Minyakita, masuk dalam zona merah atau intervensi lantaran melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Bapanas merekam, harga Minyakita pada Minggu (23/2/2025) secara rata-rata nasional berada di level Rp17.650 per liter atau naik 12,42% dibanding HET yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Merujuk Panel Harga Bapanas, harga Minyakita di sejumlah daerah berada di zona merah. Zona merah menggambarkan status intervensi lantaran harganya berada di atas HET atau lebih dari 5%.

    Adapun, harga Minyakita terendah terjadi di Kepulauan Riau yakni Rp16.592 per liter. Kondisi ini menempatkan Kepulauan Riau masuk dalam zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%-5%.

    Selain Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.

    Sementara itu, harga tertinggi terjadi di Papua Tengah. Di provinsi ini, harga Minyakita mencapai Rp19.684 per liter menempatkannya pada zona merah.

    Selain Papua Tengah, provinsi lain yang masuk ke zona merah yaitu Papua Barat, Papua, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.

    Kemudian, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Banten, Aceh, Bengkulu, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Lampung, Bali, Gorontalo, Jawa Barat, Jambi, Riau, dan Kalimantan Selatan. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah meminta semua pihak untuk menjual MinyaKita dan gula sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. 

    Imbauan tersebut disampaikan Amran, menyusul tingginya harga komoditas Minyakita dan gula di sejumlah daerah.  

    “Kepada rakyat, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kami memantau ada pergerakan harga naik, minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” kata Amran usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

    Seiring dengan adanya imbauan itu, Amran juga telah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan turun tangan guna memastikan harga komoditas pangan di tingkat konsumen sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. 

  • Operasi pasar pangan murah sambut Ramadhan mulai 24 Februari

    Operasi pasar pangan murah sambut Ramadhan mulai 24 Februari

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bapanas: Operasi pasar pangan murah sambut Ramadhan mulai 24 Februari
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 16:52 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa operasi pasar dalam rangka gerakan pangan murah (GPM) untuk menjaga stabilitas komoditas harga pangan menyambut Ramadhan dimulai pada 24 Februari 2025.

    “Mulai 24 Februari sampai akhir Maret 2025, pemerintah akan gotong royong bersama BUMN dan swasta akan menggelar operasi pasar murah agar masyarakat dapat memperoleh harga pangan pokok strategis yang baik dan wajar,” kata Arief dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Arief menyampaikan bahwa pemerintah telah mematangkan rencana operasi pasar dalam bentuk gerakan pangan murah yang akan digelar serentak secara nasional sebelum dan sepanjang bulan Ramadhan.

    “Bapak Mentan (Menteri Pertanian) sudah menyampaikan bahwa perintah Bapak Presiden untuk menstabilkan dan juga menurunkan harga pangan,” ujarnya.

    Arief menuturkan bahwa mengenai rencana tersebut pemerintah yang dipimpin langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menggelar Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Rabu (19/2), dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, BUMN pangan, hingga asosiasi di sektor pangan.

    “Nanti harga beberapa komoditas yang ada di operasi pasar, tentunya akan di bawah HET (harga eceran tertinggi). Operasi pasar itu selalu akan di bawah HET. Kita ingin bulan puasa, Ramadhan sampai Lebaran, masyarakat mendapatkan harga yang baik, harga yang wajar, harga yang sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Arief menuturkan bahwa GPM akan dilaksanakan setiap hari sejak 24 Februari sampai akhir Maret 2025. Unsur-unsur yang terlibat antara lain dinas pangan, dinas perdagangan, dan dinas pertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota serta Kantor Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan yang ada di 34 provinsi.

    Sementara BUMN yang terlibat antara lain Perum Bulog, ID FOOD ditambah PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan 4.500 kantor se-Indonesia.

    Selain itu juga akan didukung oleh jaringan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), PT Charoen Pokphand Indonesia, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk serta 452 Kios Pangan di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota.

    Terkait itu, pemerintah telah menetapkan target kuantitas pangan pokok strategis yang akan digelontorkan dalam GPM Ramadhan tahun ini.

    Untuk minyak goreng Minyakita total sebanyak 70 ribu kiloliter dengan pembagian Bulog 50 ribu kiloliter dan 20 ribu ton disalurkan oleh ID FOOD. Gula konsumsi akan didistribusikan total 50 ribu ton dari PTPN sebanyak 43 ribu dan ID FOOD 7 ribu ton.

    Sementara bawang putih total 20 ribu ton akan dimasifkan oleh 21 pelaku usaha. Untuk daging kerbau beku total 19 ribu ton dari stok PT Berdikari 10 ribu ton dan PT PPI 9 ribu ton. Terakhir, beras sebanyak 100 ribu ton akan didistribusikan Bulog di seluruh Indonesia.

    Dengan itu, secara keseluruhan total targetnya menjadi 189 ribu ton dalam bentuk gula, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras, ditambah Minyakita 70 ribu kiloliter.

    Untuk pengawasan, tambah Arief, Satgas Pangan Polri diharapkan dapat menertibkan agar harga pangan dalam operasi pasar tersebut dapat sesuai dengan yang telah ditetapkan.

    “Tidak boleh ada harga yang lebih tinggi daripada harga acuan. Harga petani dan peternak pun tidak boleh terganggu dengan GPM ini. Kita pastikan itu bersama-sama,” imbuh Arief.

    Sumber : Antara