Kementrian Lembaga: Kementan

Kementan Targetkan 27 Ribu Petani Milenial untuk Swasembada Pangan

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan 27.000 petani milenial di sejumlah lahan klaster pertanian modern.

Langkah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan mencapainya target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, Kementan juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait penyerapan tenaga kerja milenial.

Mentan Amran menjelaskan bahwa program klaster pertanian modern ini menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan produksi pangan dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi milenial.

“Kami berkolaborasi dengan Kemnaker karena mereka memiliki antara 300 hingga 500 instruktur. Saat ini sudah ada 27.000 petani milenial yang mendaftar,” kata Menteri Amran kepada wartawan di kantor Kementan, Senin (3/3/2025).

Amran menambahkan, para petani milenial tersebut akan ditempatkan di lima provinsi besar, yakni Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Program ini akan melibatkan 12 provinsi lainnya, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

“Ini adalah solusi permanen. Dengan melibatkan lima provinsi besar, kami berharap bisa mempercepat pencapaian target swasembada pangan,” ujarnya.

Selain penempatan petani milenial, Kementan memberikan dukungan berupa 3.600 alat pertanian yang akan digunakan di lapangan.

“Kami menargetkan total 7.000 unit alat yang akan dikirimkan ke lapangan. Dan untuk mendukung pengoperasian alat tersebut, kami akan melibatkan mekanik yang akan dipenuhi oleh Kementerian Tenaga Kerja,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Yassierli menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung kelancaran program ini dengan menyediakan instruktur dan mekanik yang dibutuhkan.

“Kemenaker siap mendukung dengan instruktur dan mekanik melalui skema sertifikasi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang akan disesuaikan dengan program prioritas pemerintah,” jelas Menteri Tenaga Kerja Yassierli yang menggandeng Menteri Pertanian demi menggenjot swasembada pangan di Indonesia.

Dengan kolaborasi antara Kementan dan Kemnaker, diharapkan program petani milenial ini akan berhasil mempercepat tercapainya swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

03/03/2025 21:01
KPK Segera Mengeksekusi Syahrul Yasin Limpo setelah Kasasinya Ditolak MA

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terkait hukuman 12 tahun penjara dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian 2020–2023.

“Dengan putusan ini, perkara telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip dari Antara, Senin (3/3/2025).

KPK mengapresiasi atas amar putusan majelis hakim pada kasasi dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo. KPK juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan dukungan data dan informasi, sehingga penanganan perkara ini dapat dilakukan secara efektif.

Selain pemberian efek jera, hukuman pembayaran uang pengganti juga menjadi instrumen dalam peningkatan asset recovery.

Dalam modus perkara ini, pemerasan dalam jabatan juga menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi yang dilakukan KPK pada area manajemen ASN.

Selanjutnya, KPK yang segera mengeksekusi Syahrul Yasin Limpo berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar tindak pidana korupsi seperti ini tidak terulang kembali.

Syahrul Yasin Limpo dihukum karena melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar di lingkungan Kementerian Pertanian dalam rentang 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021—2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya untuk membayarkan kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.

Diketahui, majelis hakim MA telah menolak permohonan kasasi Syahrul Yasin Limpo. Ketua majelis hakim Yohanes Priyana didampingi dua anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono memutuskan hukuman SYL tetap 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding.

MA juga menghukum SYL wajib membayar uang pengganti senilai Rp 44,2 miliar ditambah US$ 30.000 dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini. Jika tidak mampu maka diganti dengan kurungan 5 tahun penjara.

Sebelumnya Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis SYL di tingkat banding menjadi 12 tahun penjara, denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 44,2 miliar ditambah US$ 30.000, subsider 5 tahun penjara.

Hukuman itu lebih berat dari vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Syahrul Yasin Limpo 10 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider empat bulan, serta hukuman bayar uang pengganti bagi SYL sebesar Rp 14,14 miliar ditambah US$ 30.000 dengan subsider 2 tahun penjara.

Sekarang KPK segera mengeksekusi Syahrul Yasin Limpo setelah kasasinya ditolak MA.

03/03/2025 07:03
Presiden Prabowo Diminta Berantas Mafia Impor Bawang Putih

loading…

Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan memberantas dugaan mafia impor bawang putih. Foto/SindoNews

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan memberantas dugaan mafia impor bawang putih. Sebab dugaan kecurangan dalam impor komoditas ini sudah lama terjadi.

Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan, Prabowo perlu turun langsung lantaran impor bawang putih ini sudah lama terjadi dan harus ditindak tegas oleh kepala negara.

“Iya harus turun tangan. Kalau enggak, kerugian negara semakin meningkat, akibat impor bawang putih ini,” tegas Uchok Sky Khadafi, Senin, (3/3/2025).

Uchok menambahkan kasus impor bawang putih ini sudah lama terjadi. Oleh sebab itu, Uchok meminta agar Prabowo turun tangan memberantas mafia impor bawang putih di kementerian. “Itu sudah dari dulu, pokoknya yang namanya impor itu bawang putih apa semuanya soal pamgan itu harus dibasmi,” tutupnya.

Kasus dugaan mafia impor bawang putih kembali mencuat ke permukaan, kali ini dengan isu yang lebih mengejutkan. Kuota impor bawang putih yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, ternyata telah dijadikan alat jual beli dengan harga yang sangat tinggi.

Mafia impor bawang putih ini melibatkan sejumlah oknum yang memiliki akses untuk mengendalikan kuota impor. Dengan memanipulasi alokasi kuota impor, mereka menjadikan kuota tersebut sebagai komoditas yang diperdagangkan dengan harga yang sangat tinggi.

Diduga, mereka menjual kuota tersebut kepada importir atau pengusaha dengan harga Rp7.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya, sehingga memengaruhi harga pasar bawang putih yang melambung.

Adanya keterlibatan perusahaan dalam proses impor bawang putih diduga melibatkan pihak di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menciptakan kondisi bahwa impor tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

03/03/2025 06:44
MA Tolak Kasasi, KPK Pastikan Jebloskan Sahrul Yasin Limpo (SYL) ke Penjara

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) karena menolak kasasi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Sahrul Yasin Limpo (SYL)

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menuturkan bahwa lembaga antirasuah tersebut menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan data dan informasi. Sebab demikian, penanganan perkara dilakukan secara efektif.

“Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga Ybs [SYL] selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali/PK),” jelas Tessa dalam keterangan resminya, Minggu (2/3/2025).

Selain pemberian efek jera, hukuman pembayaran uang pengganti juga menjadi instrumen dalam peningkatan asset recovery.

Diberitakan sebelumnya, MA pada Jumat (28/2) telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pria yang akrab disapa dengan SYL. Sebab demikian, ia tetap dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun.

Perkara kasasi SYL terdaftar dengan No.1081 K/Pid.Sus/225. Majelis Hakim membacakan putusan kasasi SYL hari ini, Jumat (28/2).

“Amar putusan: Tolak Perbaikan,” demikian dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Jumat (28/2).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Kasasi memutuskan kasasi yang diajukan SYL ditolak dengan perbaikan pada redaksi pembenanan uang pengganti senilai Rp44,2 miliar dan US$30.000 dikurangi dengan jumlah uang yang disita perkara tersebut.

Selanjutnya, uang tersebut dirampas untuk negara subsidair lima tahun penjara. Adapun pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat pidana badan terhadap SYL menjadi 12 tahun penjara. Dia juga dibebankan untuk membayar uang pengganti senilai Rp44 miliar.

Ketua Majelis Hakim Banding Artha Theresia juga menjatuhkan hukuman denda Rp500 juta dengan subsider empat bulan kurungan penjara kepada SYL. Putusan banding itu kembali ke tuntutan jaksa, atau lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta.

“Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta,” ujarnya di PT DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kemudian, SYL diwajibkan membayar uang pengganti Rp44,2 miliar dan US$30.000 atas perkaranya di Kementan itu. Adapun, jika SYL tidak sanggup membayar uang pengganti maka jaksa akan menyita harta SYL untuk dilelang.

Namun dalam catatan Bisnis, pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL. Oleh sebab itu, SYL hanya dijatuhi hukuman pidana uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

02/03/2025 20:43
Harga Beras di Jepang Tembus Rp 86.156/Kg, RI Waspada Krisis Pangan Global

Jakarta –

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan harga beras di Jepang mengalami kenaikan hingga 90% dalam lima tahun terakhir. Saat ini, harga beras di Negeri Sakura tercatat sekitar 3.892 yen atau setara Rp 86.156 per kilogram.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Moch. Arief Cahyono menekankan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mewaspadai potensi krisis pangan global sejak lama.

Oleh karena itu, berbagai strategi terus dijalankan untuk meningkatkan kapasitas produksi beras nasional, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian.

“Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, termasuk penyediaan pompa air saat El Nino melanda tahun lalu, penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan benih unggul untuk petani,” ujar Arief, dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025 diperkirakan mengalami peningkatan signifikan. Potensi produksi diperkirakan mencapai 8,67 juta ton, meningkat 52,32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang tercatat sebesar 5,69 juta ton.

Di sisi harga, pemerintah juga terus menjaga keseimbangan antara petani dan konsumen. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram, sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp 12.500 per kilogram.

“Melalui kebijakan ini, diharapkan petani tetap memperoleh keuntungan yang layak, sementara masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang stabil dan terjangkau,” tambah Arief.

Arief Cahyono menjelaskan lonjakan ini dipicu oleh pelemahan nilai tukar yen serta dampak cuaca ekstrem yang telah melanda dalam beberapa tahun terakhir di sana. Kondisi ini menambah kekhawatiran akan potensi krisis beras global, mengingat berbagai negara juga menghadapi tantangan dalam produksi pangan.

Meski begitu, Arief menekankan Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat mencapai 2 juta ton dan diperkirakan akan terus bertambah seiring panen raya yang berlangsung di berbagai daerah.

“Pemerintah terus memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman, terutama di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim. Kami terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri guna menjaga ketahanan pangan nasional,” jelas Arief.

Lonjakan harga beras menyebabkan pemerintah Jepang tengah mengevaluasi strategi ketahanan pangannya, termasuk mendorong pertanian berbasis komunitas agar masyarakat tetap berkontribusi dalam produksi pangan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utamanya.

“Di Indonesia, transformasi menuju pertanian modern terus diperkuat guna mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang. Tentu keberhasilan ini akan lebih optimal jika mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat,” jelas Arief.

(hns/hns)

01/03/2025 21:44
Mentan Andi Amran Sidak Dua Pasar di Jakarta, Pastikan Tak Ada Mafia yang Bermain Pangan di Ramadhan

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman baru-baru ini telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua lokasi pasar yakni Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, untuk memastikan harga pangan stabil dan pasokan aman selama bulan Ramadhan 2025.

Andi Amaran menyampaikan bahwa sidak tersebut bertujuan untuk memastikan masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa harus khawatir dengan harga pangan.

Lanjut Andi Amran, pihaknya juga memastikan untuk stok pasokan pangan cukup, harga yang terkendali, dan pihaknya akan memantau agar tidak ada yang bermain harga pangan.

Saat berdialog dengan para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta, Sabtu, 1 Maret 2025, Mentan juga menuturkan bahwa sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat tetap aman, harga stabil, serta tidak ada komoditas yang dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Dia lalu mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas pangan yang dijual di pasar tersebut tidak ada yang melebihi harga yang telah ditentukan pemerintah.

Adapun, HET untuk sejumlah pangan yang telah ditentukan pemerintah, yakni beras SPHP Rp12.500/kg, bawang putih Rp40.000/kg, gula konsumsi Rp18.500/kg, Minyakita Rp15.700/liter, serta daging ayam ras Rp40.000/kg.

Meski demikian, Andi Maran menjelaskan secara rinci perihal harga-harga yang dijual di pasar yang ia kunjungi tersebut.

Dia menegaskan bahwa pihak pemerintah akan bekerja maksimal supaya masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa dibayangi rasa kekhawatiran akan lonjakan harga pangan yang kerap terjadi menjelang bulan Ramadhan.

Dalam sidak ke pasar tersebut, Andi Amran meninjau langsung komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, daging, telur, dan bawang.

Dia juga terlihat berbincang dengan berbagai pedagang di pasar untuk mengetahui kondisi stok dan tren harga di pasaran. Dari hasil pantauan, mayoritas harga bahan pokok masih dalam batas wajar, meskipun ada beberapa komoditas yang mengalami sedikit kenaikan.

Andi Amran lalu menegaskan bahwa pihak pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas jika nantinya ditemukan indikasi spekulasi harga yang merugikan masyarakat.

“Kami tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadhan untuk mengambil keuntungan berlebihan. Jika ada yang terbukti memainkan harga dan merugikan masyarakat, kita akan tindak tegas,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Sabtu, 1 Maret 2025.

Selain itu, dia juga memastikan bahwa Kementan akan terus bersinergi dengan kementerian terkait, seperti Badan Pangan Nasional, BUMN Pangan, serta pemerintahan daerah dalam menjaga kelancaran distribusi pangan.

Pihak pemerintah juga telah mengantisipasi potensi lonjakan harga dengan menggencarkan operasi pasar murah di berbagai wilayah, hal itu dilakukan supaya masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang relatif terjangkau.

Andi Amaran lalu menegaskan, upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya dilakukan saat Ramadhan saja, tetapi menjadi komitmen berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Lanjutnya, Kementan ingin pada bulan Ramadhan ini menjadi bulan yang penuh berkah bagi semua. Pihak pemerintah hadir guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup, harga yang stabil, dan tidak ada spekulan yang merugikan masyarakat.

Dia pun yakin bahwa dengan kerja keras bersama, Indonesia bisa menghadapi tantangan pangan dengan baik.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

01/03/2025 20:17
MA Tolak Kasasi Eks Mentan SYL, Hukuman Penjara Tetap 12 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Pria yang akrab disapa SYL itu tetap dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun.

Perkara kasasi SYL terdaftar dengan No.1081 K/Pid.Sus/225. Majelis Hakim membacakan putusan kasasi SYL hari ini, Jumat (28/2/2025).

“Amar putusan: Tolak Perbaikan,” demikian dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Jumat (28/2/2025).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Kasasi memutuskan kasasi yang diajukan SYL ditolak dengan perbaikan pada redaksi pembenanan uang pengganti senilai Rp44,2 miliar dan US$30.000 dikurangi dengan jumlah uang yang disita perkara tersebut.

Selanjutnya, uang tersebut dirampas untuk negara subsidair lima tahun penjara.

Adapun pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat pidana badan terhadap SYL menjadi 12 tahun penjara. Dia juga dibebankan untuk membayar uang pengganti senilai Rp44 miliar.

Ketua Majelis Hakim Banding Artha Theresia juga menjatuhkan hukuman denda Rp500 juta dengan subsider empat bulan kurungan penjara kepada SYL.

Putusan banding itu kembali ke tuntutan jaksa, atau lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta.

“Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta,” ujarnya di PT DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kemudian, SYL diwajibkan membayar uang pengganti Rp44,2 miliar dan US$30.000 atas perkaranya di Kementan itu. Adapun, jika SYL tidak sanggup membayar uang pengganti maka jaksa akan menyita harta SYL untuk dilelang.

Namun, dalam catatan Bisnis, pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL. Oleh sebab itu, SYL hanya dijatuhi hukuman pidana uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

Sebelumnya, SYL didakwa melalukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian serta gratifikasi. Dia juga kini masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencucian uang.

28/02/2025 18:23
Friday Mubarak, Pengusaha Ritel Incar Transaksi Rp75 Triliun selama Ramadan 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meluncurkan program Friday Mubarak dengan target mencatatkan transaksi hingga Rp75 triliun selama Ramadan 2025.

Friday Mubarak sebuah inisiatif besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor ritel modern menjelang dan selama bulan Ramadan. Program yang diinisiasi oleh Aprindo ini ditargetkan mampu mencatatkan omset hingga Rp2,5 triliun per hari.

Ketua Umum DPP Aprindo, Solihin menegaskan bahwa Friday Mubarak bukan sekadar program promosi, tetapi sebuah langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan sektor ritel.

“Momentum Ramadan selalu memberikan dampak signifikan bagi sektor ritel. Melalui Friday Mubarak, kami ingin memastikan bahwa masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil,” kata Solihin dalam peluncuran Friday Mubarok di Hypermart Puri Indah, Jumat (28/2/2025).

Dengan estimasi transaksi harian mencapai Rp2,5 triliun, program ini diproyeksikan dapat memberikan dampak luas, tidak hanya bagi sektor ritel tetapi juga bagi produsen dan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok.

Solihin menambahkan, Friday Mubarak diharapkan bisa menjadi solusi atas beberapa tantangan utama selama Ramadan, seperti fluktuasi harga, ketimpangan distribusi bahan pangan, serta meningkatnya permintaan terhadap produk halal dan bersertifikasi.

“Kami ingin menciptakan ekosistem ritel yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memastikan harga tetap stabil, stok pangan tersedia, dan UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas, kami optimis program ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam peluncuran, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Aprindo.

Airlangga menyampaikan bahwa program ini bakal memberikan diskon dan promosi yang banyak kepada masyarakat saat periode Ramadan 2025, terkhusus di hari Jumat.

“Friday Mubarak yang diselenggarakan APRINDO kali ini akan berlangsung sampai 30 Maret 2025 dengan target penjualan Rp75 triliun. Di mana, setiap hari Jumat akan lebih banyak promosi dan diskonnya,” ucap Airlangga.

Adapun, tidak hanya di Jakarta, acara launching Friday Mubarak juga dilakukan secara serentak di 5 (lima) lokasi lainnya yaitu Super Indo Kota Semarang, Alfamart Lampung, Indomaret Kabupaten Dairi dan Alfamart.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, Aprindo menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kemenko Perekonomian RI, Kemenko Pangan, Kemendag, Kemendagri, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kementan, Bulog, Bapanas, dan BPJPH.

28/02/2025 17:23
Kolaborasi Pemerintah-Stakeholder Kejar Target Swasembada Pangan Nasional

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, melakukan kolaborasi dengan kementerian dan berbagai instansi untuk capai impian besar Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam bidang pangan. Zulkifli melihat potensi hasil bumi Indonesia mampu diberdayakan untuk mencapai Swasembada Pangan.

Diketahui, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 139,4 triliun untuk mendukung program swasembada pangan pada 2025. Dana itu, akan digunakan untuk berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Melalui anggaran tersebut, Kemenko Bidang Pangan, akan mewujudkan kemandirian pangan yang relevan dengan kondisi saat ini. Hal tersebut sejalan dengan impian Presiden Prabowo untuk menjadikan ketahanan dan kemandirian pangan sebagai daya tolak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan langkah strategis guna mempercepat pencapaian swasembada pangan. Di tahun 2025, Kementan terus memperkuat cetak sawah, optimalisasi lahan (oplah), hingga dukungan sarana-prasarana produksi.

Kementan berupaya menghadapi tantangan baru di sektor pertanian yakni kendala penurunan tenaga kerja di bidang pertanian. Fenomena pengurangan jumlah rumah tangga pertanian atau tenaga kerja di pedesaan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kementan dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan pada masa mendatang.

Dalam menghadapi tantangan bersama, Menko Bidang Pangan melakukan kolaborasi dengan Kementan, Bupati Ngawi, Petani, dan Bulog melahirkan pagelaran #DemiIndonesia Mandiri Pangan.

Acara ini merupakan sebuah rangkaian perayaan yang dirancang untuk mengapresiasi hasil kerja keras para petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional. #DemiIndonesia Mandiri Pangan akan menjadi langkah besar untuk membawa Indonesia semakin dekat dengan Swasembada Pangan.

Acara ini tidak hanya menjadi momen syukur atas panen yang melimpah, melainkan juga wadah untuk mempererat hubungan antara pemerintah, petani, dan masyarakat luas melalui kegiatan yang berdampak untuk Swasembada Pangan.

#DemiIndonesia Mandiri Pangan akan dilaksanakan di Lapangan Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, pada tanggal 3 Maret 2025 mendatang. Dengan Ngawi yang dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional, kegiatan ini diharapkan dapat mencerminkan kekayaan panen dan potensi lokal, sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat.

#DemiIndonesia Mandiri Pangan memiliki perbedaan khusus dari acara bertema pangan lainnya. Acara ini mempertunjukan aksi transaksi pangan secara langsung oleh Bulog dan simbolis pemberian alat bertani yang dapat melibatkan semua pihak.

Berbagai elemen berpartisipasi mulai dari petani, pedagang, masyarakat sekitar, hingga Presiden dan Jajaran Menteri. Bersama akan menjadi saksi langkah strategis untuk mencapai Swasembada Pangan di masa mendatang.

Acara ini akan diisi oleh berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya Panen Raya Bersama & Live Transaksi Panen Raya, Manifesto Swasembada Menko Pangan, Talkshow, Expo Hasil Panen, Ekonomi kreatif, Panggung Pesta Rakyat, hingga jajanan lokal.

Sebagai informasi, #DemiIndonesia Mandiri Pangan akan dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Menteri Koordinator Pangan, Menteri-menteri dibawah naungan Kemenko Pangan, Menteri Pertanian, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Ngawi.

(prf/ega)

27/02/2025 21:13
Gelar RUTA 2025, Asosiasi Pertanian CropLife Perkuat Sinergi Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan – Halaman all

Laporan Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi nirlaba yang mewakili kepentingan petani dan industri benih dan pestisida, CropLife Indonesia menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan (RUTA) 2025 di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025.

Kegiatan yang mengangkat tema “Sinergi Pembangunan Pertanian Berkesinambungan melalui Kerangka Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan (SPMF)” ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia dengan dukungan teknologi modern dan inovasi dalam sistem pertanian.

Sebagai bagian dari agenda RUTA 2025, digelar juga talkshow dengan narasumber Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Leli Nuryati, Kepala Pusat Riset Tanaman Perkebunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Setiari Marwanto dan Country Lead of Harvest Plus Solution of Indonesia Sulaiman Ginting.

Chairman CropLife Indonesia Kukuh Ambar Waluyo mengatakan, para narasumber sepakat kolaborasi para stakeholder dalam program SPMF, dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, mampu menjawab tantangan pertanian.

Penggunaan pestisida terdaftar akan memastikan efektivitas serta keamanan bagi aplikator dan lingkungan.

“Implementasi teknologi modern, seperti drone dalam perlindungan tanaman, serta pengelolaan batas aman residu pada produk pertanian, akan meningkatkan kualitas pangan dari segi gizi dan keamanan.”

“Dengan sinergi yang kuat, pelaksanaan SPMF akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu, 26 Februari 2025.

Dia mengatakan, sektor pertanian berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan.

Dengan kontribusi besar terhadap PDB dan lapangan kerja, sektor ini perlu didorong melalui peningkatan produktivitas, keberlanjutan, serta adopsi teknologi modern untuk memastikan efisiensi dan ketahanan jangka panjang.

“Selain itu, praktik pertanian berkelanjutan berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Investasi dalam teknologi pertanian modern dan digitalisasi juga dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan memperkuat ketahanan sektor pertanian secara keseluruhan,” tuturnya.

Penggunaan pestisida terdaftar akan memastikan efektivitas serta keamanan bagi aplikator dan lingkungan.

Implementasi teknologi modern, seperti drone dalam perlindungan tanaman, serta pengelolaan batas aman residu pada produk pertanian, akan meningkatkan kualitas pangan dari segi gizi dan keamanan.

“Dengan sinergi yang kuat, pelaksanaan SPMF akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” katanya.

Direktur Pestisida Kementerian Pertanian (Kementan) Handi Arief yang diwakili Budi Hanafi selaku Ketua Kelompok Substansi Pengawasan Pestisida Direktorat Pestisida menyatakan, sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan petani sangat penting dalam membangun pengelolaan pestisida yang berkelanjutan.

Melalui kerja sama yang solid, kata dia, kebijakan yang tepat dapat diterapkan untuk menjaga produktivitas pertanian tanpa mengorbankan kesehatan dan lingkungan.

“Bersama, kita dapat menciptakan ekosistem pertanian yang bertanggung jawab, adaptif, dan inovatif,” ujarnya.

Direktur Eksekutif CropLife Indonesia Agung Kurniawan didampingi Yosephine Sianipar selaku SMPF Projects Manager CropLife Indonesia mengatakan, 2024 menjadi tonggak penting bagi CropLife Indonesia, karena terpilih menjadi salah satu dari tiga negara di ASEAN yang akan mengimplementasikan Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF) hingga 2029.

Pihaknya berharap upaya ini menciptakan sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan petani dalam melaksanakan SPFM.

Sehingga, pengelolaan pestisida berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan efisiensi produksi dengan dukungan teknologi modern.

Sebagai asosiasi pertanian yang berkomitmen terhadap pengelolaan pestisida berkelanjutan, kata dia, CropLife Indonesia memainkan peran strategis dalam implementasi SPMF.

“CropLife Indonesia berperan dalam mengedukasi petani mengenai praktik penggunaan pestisida yang bertanggung jawab, mendukung inovasi dalam industri pertanian, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” tuturnya.

Acara ditutup dengan penandatangan perjanjian kerja sama antara CropLife Indonesia dengan stakeholder secara simbolis sebagai komitmen bersama dalam pelaksanaan SPMF di Indonesia.

Diantaranya, dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) dengan fokus pada kerja sama “Penetapan Prosedur Operasi Standar Penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak (Drone) Pertanian di Indonesia serta dengan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingtan) dengan fokus pada kerja sama “Penetapan Batas Maksimum Residu Pestisida.

Penandatanganan kerjasama juga dilakukan dengab Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan fokus pada “Kerja sama dalam bidang riset untuk kemajuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dan dengan Harvest Plus Solutions yang diwakili oleh Induja Rai dan Sulaiman Ginting, dengan fokus kerja sama pada Pengembangan Praktik Pertanian yang Baik melalui Program Kerangka Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan.

26/02/2025 22:34