Kementrian Lembaga: Kementan

  • Mendag Buka Suara Soal Potensi RI Ekspor Telur Ayam ke AS

    Mendag Buka Suara Soal Potensi RI Ekspor Telur Ayam ke AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait potensi Indonesia dalam membuka peluang ekspor telur ayam ras ke Amerika Serikat (AS).

    Langkah ekspor telur ayam ras lokal itu seiring dengan merebaknya wabah flu burung di AS. Alhasil, harga telur di AS melambung tinggi lantaran kurangnya pasokan di sana.

    Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menuturkan bahwa pemerintah sejatinya belum melakukan ekspor telur ayam ras ke AS. Dia juga mengaku tidak tahu kapan ekspor komoditas ini akan dilakukan.

    Namun yang jelas, dia menegaskan sebelum pemerintah memutuskan mengekspor telur ayam, terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri harus tercukupi.

    “Memang belum dilakukan [ekspor telur ke AS]. Kami juga belum tahu kapan, tapi pada prinsipnya ya nggak ada masalah sepanjang dalam negeri tercukupi,” kata Budi saat ditemui di Tip Top Rawamangun, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Kendati demikian, Budi mengaku bahwa stok telur ayam dalam negeri memang melimpah. Menurutnya, jika kebutuhan telur secara nasional sudah mencukupi, sehingga ekspor telur ayam tidak menjadi persoalan.

    “Kalau kita kan stok telur memang banyak, kalau sudah kebutuhan nasional tercukupi, ya diekspor lebih bagus, nggak ada masalah. Yang penting tercukupi dulu dalam negeri,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeklaim sejumlah komoditas pangan seperti telur dan ayam mencatatkan surplus.

    Amran juga menyebut pemerintah tertarik untuk mengekspor telur ayam. Namun, kata dia, prioritas utama tetap pemenuhan kebutuhan dalam negeri, terutama dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita tertarik [eskpor telur ayam], tetapi kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri karena ada pangan bergizi [MBG] dulu. Tetapi kalau [telur ayam ras] berlebih, kita akan ekspor,” ujar Amran saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengaku siap mengekspor sekitar 1,6 juta butir telur ayam premium setiap bulan ke AS. Dia pun meyakini Indonesia bisa ikut mengekspor jutaan telur ayam ras ini ke Negeri Paman Sam.

    Bahkan, menurutnya, ekspor telur ayam ras ini juga dinilai bagus untuk memperluas pasar baru.

    “Ya kan bagus juga ya, jadi kita punya market baru. Tentu saja kan di tengah-tengah kita juga lagi tingkatkan produktivitas protein kita untuk makan bergizi dan lain-lain. Jadi bagus juga kalau kita punya channel lain,” tutur Sudaryono.

    Lebih lanjut, Sudaryono juga akan mengecek neraca komoditas sebelum memutuskan ekspor ke luar negeri.

    “Tentu saja jangan sampai kita sudah sok-sokan ekspor, jangan sampai tiba-tiba kemudian malah kebutuhan dalam negerinya nggak terpenuhi,” ujarnya.

    Untuk itu, kata dia, Kementan sudah menghitung berapa banyak telur premium yang bisa siap diekspor. Terlebih, dia mengeklaim telur premium ini memiliki harga yang lebih mahal sehingga kualitas telur juga bersaing.

    “Telur premium itu telur dengan kualitas yang tinggi ya, tentu saja yang harganya lebih mahal, jadi tidak mempengaruhi telur medium yang memang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat kita,” tuturnya.

    Jika menengok proyeksi neraca pangan nasional 2025, stok akhir telur ayam ras mencapai 284.884 ton. Di mana, stok awal 2025 komoditas ini adalah 29.328 ton.

    Adapun, perkiraan produksi telur ayam ras sepanjang 2025 adalah sebanyak 6,47 juta ton. Namun, neraca pangan ini belum memasukkan rencana impor maupun ekspor telur ayam ras sepanjang Januari—Desember 2025 adalah nihil.

    Dengan demikian, total ketersediaan telur ayam ras mencapai 6,5 juta ton. Jika dirinci lebih jauh, kebutuhan tahunan mencapai 6,22 juta ton, kebutuhan bulanan mencapai 518.627 ton, dan 17.051 ton telur ayam ras merupakan kebutuhan harian. Alhasil, stok akhir telur ayam ras yang dimiliki sebanyak 284.884 ton pada 2025.

  • MA Pangkas Hukuman Eks Sekjen Kementan Kasdi Jadi 6 Tahun Penjara

    MA Pangkas Hukuman Eks Sekjen Kementan Kasdi Jadi 6 Tahun Penjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman mantan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono, menjadi 6 tahun penjara di tingkat kasasi.

    Kasdi adalah terpidana kasus pemerasan. Kasus ini juga menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dia sebelumnya divonis 9 tahun penjara di tingkat banding.

    “Amar: tolak perbaikan. Menolak permohonan kasasi terdakwa dengan perbaikan pemidanaan menjadi pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp250 juga subsidiair kurungan selama 3 bulan,” tulis laman resmi MA yang dikutip Jumat (7/3/2025).

    Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sidang putusan kasasi terpidana Kasdi Subagyono telah dibacakan pada hari Selasa (4/3/2025) lalu. 

    Kendati lebih rendah daripada vonis di tingkat banding, hukuman Kasdi lebih lama 2 tahun dari putusan di pengadilan tingkat pertama. Selain itu hukuman denda yang dijatuhkan kepada Kasdi juga lebih rendah dari Rp400 juta menjadi 250 juta. 

    Kasasi SYL 

    Sebelumnya, MA juga telah memutus  kasasi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Putusan kasasi SYL, hanya mengubah besaran uang pengganti yang harus dibayar oleh elite Partai Nasdem tersebut. Alhasil dia tetap dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. 

    Perkara kasasi SYL terdaftar dengan No.1081 K/Pid.Sus/225. Majelis Hakim membacakan putusan kasasi SYL hari ini, Jumat (28/2/2025). 

    “Amar putusan: Tolak Perbaikan,” demikian dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Jumat (28/2/2025). 

    Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Kasasi memutuskan kasasi yang diajukan SYL ditolak dengan perbaikan pada redaksi pembebanan uang pengganti senilai Rp44,2 miliar dan US$30.000 dikurangi dengan jumlah uang yang disita perkara tersebut. 

    Selanjutnya, uang tersebut dirampas untuk negara subsidair lima tahun penjara. 

    Adapun pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat pidana badan terhadap SYL menjadi 12 tahun penjara. Dia juga dibebankan untuk membayar uang pengganti senilai Rp44 miliar. 

    Ketua Majelis Hakim Banding Artha Theresia juga menjatuhkan hukuman denda Rp500 juta dengan subsider empat bulan kurungan penjara kepada SYL. 

    Putusan banding itu kembali ke tuntutan jaksa, atau lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta.

    “Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta,” ujarnya di PT DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024). 

    Kemudian, SYL diwajibkan membayar uang pengganti Rp44,2 miliar dan US$30.000 atas perkaranya di Kementan itu. Adapun, jika SYL tidak sanggup membayar uang pengganti maka jaksa akan menyita harta SYL untuk dilelang.

    Namun, dalam catatan Bisnis, pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL. Oleh sebab itu, SYL hanya dijatuhi hukuman pidana uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

    Sebelumnya, SYL didakwa melalukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian serta gratifikasi. Dia juga kini masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencucian uang. 
     

  • Harga Cabai Rawit di Pasar Induk Kramat Jati Tembus Rp70.000 per Kg

    Harga Cabai Rawit di Pasar Induk Kramat Jati Tembus Rp70.000 per Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki hari keenam bulan suci Ramadan, harga cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) terpantau masih mahal jika dibandingkan dengan harga acuan penjualan (HAP).

    Pedagang cabai Guyub Rukun Pedagang Cabai PIKJ Guntur mengatakan harga cabai rawit merah dibanderol di kisaran Rp60.000–Rp70.000 per kilogram per hari ini, Kamis (6/3/2025).

    “Hari ini, 6 Maret 2025, harga cabai rawit merah di PIKJ Rp60.000–Rp70.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp25.000–Rp35.000 per kilogram,” kata Guntur kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025).

    Untuk diketahui, HAP nasional untuk cabai rawit merah adalah di kisaran Rp40.000–Rp57.000 per kilogram. Ini artinya, harga cabai rawit merah di PIKJ masih mahal atau di atas HAP.

    Sementara itu, HAP nasional untuk cabai merah keriting adalah Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Dengan kata lain, harga cabai merah keriting di PIKJ terpantau berada di bawah HAP pada hari ini.

    Guntur pun mengakui harga aneka cabai di awal bulan Ramadan 2025 sempat melambung tinggi. Sebab, para petani tidak memetik cabai saat awal puasa, walhasil ketersediaan cabai di pasar sangat berkurang. Begitu pula di PIKJ.

    Dia mengungkap stok aneka cabai di PIKJ relatif sedikit, namun tetap dapat mencukupi permintaan pasar. Meski begitu, harganya masih lumayan tinggi sebab stok yang tidak melimpah.

    Adapun, Guntur memperkirakan harga cabai rawit merah akan mulai melandai dalam dua pekan ke depan. Namun, tetap di rentang Rp70.000–Rp85.000 per kilogram.

    “Harga cabai, khususnya cabai rawit merah, dua pekan ke depan akan melandai karena ada daerah sentra produksi yang mulai panen baru, tapi prediksi saya masih tetap di kisaran Rp70.000–Rp85.000 per kilogram,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia menyebut PIKJ tidak terdampak banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Hanya saja, pembeli menjadi berkurang.

    “PIKJ tidak kebanjiran, pasokan stabil biasa. Cuma pengunjung yang berkurang karena sebagian terdampak banjir,” bebernya.

    Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa produksi cabai secara keseluruhan dalam kondisi aman.

    Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Andi Muhammad Idil Fitri menyampaikan Kementan telah berkoordinasi dengan para Champion Cabai untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

    “Kami sudah menugaskan Champion Cabai binaan untuk segera mendistribusikan pasokan ke pasar. Dengan langkah ini, pasokan akan kembali normal dan harga cabai melandai,” kata Idil dalam keterangan tertulis.

    Di samping itu, Idil menjelaskan hujan deras juga menjadi faktor yang menyebabkan petani menunda panen, sehingga hal ini sempat memengaruhi ketersediaan cabai di pasar.

    Namun demikian, Idil memastikan kondisi ini hanya sementara, dan saat ini pasokan sudah kembali normal, terutama di beberapa sentra produksi.

    “Di Magelang, harga lelang cabai rawit merah saat ini sudah turun ke Rp56.000 per kg. Begitu juga di Jawa Timur, pasokan kembali stabil dan harga menunjukkan penurunan yang signifikan,” pungkasnya.

  • KPK Dapat Laporan soal MBG: Harga Makanan Rp10.000, Diterima Rp8.000

    KPK Dapat Laporan soal MBG: Harga Makanan Rp10.000, Diterima Rp8.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menerima laporan adanya dugaan praktik penyimpangan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Modusnya diduga terkait dengan pengurangan makanan dari harga atau anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap menunya. 

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Pada pertemuan itu, BGN meminta pendampingan dan pengawasan KPK dalam pelaksaan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu. 

    Setyo awalnya menjelaskan bahwa pengawasan terhadap MBG penting karena anggarannya yang besar. Saat ini, anggaran MBG yang digelontorkan dari APBN senilai Rp70 triliun di 2025.

    Menurutnya, ada empat hal yang harus dicermati dalam pelaksanaan MBG. Pertama, potensi terjadinya fraud. 

    “Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Kamis (6/3/2025).

    Kedua, ekslusivitas penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Setyo menyebut hal itu menjadi perhatian untuk ditertibkan. 

    “Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” kata Ketua KPK jilid VI itu.

    Ketiga, pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi ketika diberikan ke siswa penerima manfaat. Dia juga menggarisbawahi soal pemberian susu dan biskuit yang tidak efektif untuk menurunkan risiko stunting, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK. 

    Keempat, soal anggaran. Perwira Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) itu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Dia mengakui telah menerima laporan adanya pengurangan makanan di daerah dari harga yang telah ditetapkan. 

    “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Dia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan. 

    Tidak hanya itu, pria yang sebelumnya menjabat Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut juga menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal untuk bahan baku makanan hingga sumber daya pelaksana program MBG.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap alasan mengapa turut meminta pendampingan KPK untuk mengawasi transparansi dan akuntabilitas program. 

    Dadan menjelaskan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025 untuk MBG. Anggaran itu rencananya bakal ditambah Rp100 triliun sehingga mencapai total Rp170 triliun pada kuartal III/2025. 

    Dia menyebut pendampingan juga bakal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    “Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025). 

    Untuk diketahui, program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program prioritas Prabowo Subianto itu ditargetkan bisa menyasar ke seluruh peserta didik di Indonesia pada akhir tahun ini. 

  • Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga pangan di tengah fluktuasi pasar dengan berbagai strategi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembukaan 4.500 gerai pangan di berbagai wilayah Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Program ini diharapkan mampu memberikan akses pangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat serta mengendalikan lonjakan harga bahan pokok.

    Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk RNI, Bulog, PPI, PT Pos, dan Berdikari. Gerai-gerai yang akan dibuka ini akan menyediakan bahan pangan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat membantu menekan inflasi harga pangan.

    “Untuk menstabilkan harga, kita membuka gerai seluruh Indonesia. Rencananya 4.500 dan ini besar-besaran bersama RNI, Bulog, PPI, PT Pos, Berdikari. Pertanian membuka gerai untuk menekan harga dan kita menjual harga di bawah HET,” ungkap Amran saat memberikan keterangan kepada media di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025), setelah batal menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV.

    Selain mengatasi stabilitas harga secara umum, pemerintah juga menaruh perhatian pada lonjakan harga beberapa komoditas tertentu, seperti cabai yang mencapai lebih dari Rp 100.000 per kilogram. Untuk mengatasi permasalahan ini, Andi Amran menegaskan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi kondisi harga pangan.

    “Ada kemarin Rp 200.000 turun menjadi Rp 100.000, ini distribusi. Salah satu contoh beras kita tidak ada alasan naik, tapi naik 2%. Kami langsung turun ke lapangan. Aku beri tahu, ini enggak boleh terjadi. Kenapa? Produksi kita naik 52%, stok kita banyak, terus celah alasannya apa lagi? Kalau dulu kan stok kurang, produksi kurang. Sekarang semua terpenuhi, tidak ada alasan naik, sehingga enggak boleh ada pengusaha menaikkan harga,” katanya.

    Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng, yang dinilai tidak seharusnya mengalami lonjakan mengingat Indonesia adalah produsen terbesar di dunia. Andi Amran menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi harga minyak goreng untuk naik meskipun hanya sedikit.

    “Sama dengan cabai, sama dengan minyak goreng. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Kenapa harga naik sedikit? Sedikit sih naiknya, tidak seperti tahun lalu, tetapi itu enggak boleh. Sedikit pun tidak boleh, tidak boleh menjual pangan di atas HET,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem distribusi guna memastikan bahwa stok pangan yang melimpah dapat sampai ke konsumen dengan harga yang tetap stabil. Menurutnya, kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi, tetapi juga oleh distribusi yang belum optimal.

    “Bagian produksi diminta untuk menata distribusinya, bersama dengan teman-teman lainnya. Karena, bukan semata-mata karena produksi kurang, sehingga harga naik. Contoh, minyak goreng, beras, kita produksinya banyak, stoknya banyak, kok harganya naik 2%,” jelas Andi Amran.

    Dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, diharapkan harga pangan tetap terkendali dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan guna mencegah kenaikan harga yang tidak wajar dan memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif.

  • Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Kita Akan Buka 4.500 Gerai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk menekan harga pangan di Indonesia dengan membuka total 4.500 gerai di berbagai wilayah secara besar-besaran.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap pangan dengan harga yang wajar.

    Menurut Andi Amran, program pembukaan gerai pangan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa BUMN yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain RNI, Bulog, PPI, PT Pos, dan Berdikari.

    Gerai-gerai ini nantinya akan berperan dalam mendistribusikan bahan pangan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali.

    “Untuk menstabilkan harga, kita membuka gerai seluruh Indonesia. Rencananya 4.500 dan ini besar-besaran bersama RNI, Bulog, PPI, PT Pos, Berdikari. Pertanian membuka gerai untuk menekan harga dan kita menjual harga di bawah HET,” ungkap Amran saat memberikan keterangan kepada media di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025), setelah batal menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV.

    Ia juga menekankan bahwa para pelaku usaha dilarang menjual bahan pangan dengan harga di atas HET. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pedagang yang melanggar ketentuan ini.

    “Kemudian, pesan pentingnya adalah tidak ada boleh pengusaha menjual di atas HET. Kalau ada, ditindak,” tegasnya.

    Terkait dengan harga cabai yang melonjak hingga lebih dari Rp 100.000 per kilogram, Andi Amran menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi harga pangan di pasaran.

    “Ada kemarin Rp 200.000 turun menjadi Rp 100.000, ini distribusi. Salah satu contoh beras kita tidak ada alasan naik, tapi naik 2%. Kami langsung turun ke lapangan. Aku beri tahu, ini enggak boleh terjadi. Kenapa? Produksi kita naik 52%, stok kita banyak, terus celah alasannya apa lagi? Kalau dulu kan stok kurang, produksi kurang. Sekarang semua terpenuhi, tidak ada alasan naik, sehingga enggak boleh ada pengusaha menaikkan harga,” katanya.

    Ia juga menggarisbawahi bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, tetapi juga pada komoditas lain seperti minyak goreng. Ia mempertanyakan alasan di balik kenaikan harga minyak goreng, mengingat Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk komoditas ini.

    “Sama dengan cabai, sama dengan minyak goreng. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Kenapa harga naik sedikit? Sedikit sih naiknya, tidak seperti tahun lalu, tetapi itu enggak boleh. Sedikit pun tidak boleh, tidak boleh menjual pangan di atas HET,” tambahnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pengelolaan distribusi yang lebih baik. Menurutnya, kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh kurangnya produksi, melainkan bisa juga disebabkan oleh masalah dalam rantai distribusi.

    “Bagian produksi diminta untuk menata distribusinya, bersama dengan teman-teman lainnya. Karena, bukan semata-mata karena produksi kurang, sehingga harga naik. Contoh, minyak goreng, beras, kita produksinya banyak, stoknya banyak, kok harganya naik 2%,” jelas Mentan Andi Amran.

  • Wamentan Ancam Pecat Pegawai yang Permainkan Impor Pangan

    Wamentan Ancam Pecat Pegawai yang Permainkan Impor Pangan

    Jakarta

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan tak akan segan-segan memberhentikan pegawai yang melakukan permainan dalam impor pangan. Hal ini menjawab saat dikonfirmasi terkait permainan impor bawang putih.

    Dia mempersilahkan masyarakat melaporkan jika menemukan pelanggaran terkait pengelolaan pangan. Kementerian Pertanian sendiri juga telah menindak banyak kasus terkait sektor pertanian, salah satunya kasus pupuk palsu.

    “Ya kita silahkan, kalau ada laporkan. Nggak ada urusan saya. Kan ada Irjan (Inspektorat Jenderal), kita cek semua. Tentu saja kalau ada pelanggaran, saya dengan Pak Menteri nggak segan-segan. Ada yang salah pasti kita minimal kita berhentikan, kalau perlu kita pecat. Bahkan kita ada yang beberapa yang diproses hukum kan. Ada yang pupuk palsu dan lain-lain,” kata dia di Gedung DPR RI, Kamis (6/3/2025).

    Menurutnya jangan sampai ada yang melalukan permainan di atas penderitaan masyarakat. Dia juga mempersilahkan masyarakat menyampaikan laporan dengan surat kaleng jika ada pelanggaran di sektor pertanian. Pihaknya berjanji akan segera melakukan investasi atas laporan tersebut.

    “Jadi jangan sampai ada orang yang menari-nari di atas penderitaan rakyat ya, apapun ya. Mau beras, jagung, bawang putih. Itu kan kalau bawang putihnya mahal kan artinya yang justru rugi rakyat banyak nih. Kalau ada indikasi, kasih surat istilahnya, kalau bahasa dulu surat kaleng ya ke pertanian, nggak usah menyebut nama siapa yang mengirim, kasih tahu si ini si ini. Kita investigasi, kita cek semua. Jadi kita tegas di situ,” tegasnya.

    Terkait penyelewengan di sektor pertanian, salah satunya terkait kasus pupuk palsu. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah menonaktifkan 11 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang ikut andil dalam kasus tersebut.

    Pejabat itu disebut telah melancarkan perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu dan tidak sesuai standar. Adapun perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu yakni 4 perusahaan. Kemudian, 23 perusahaan menyalurkan pupuk di bawah standar.

    “Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Itu Direktur Eselon 2, Eselon 3, yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan,” kata Amran dalam konferensi pers, Selasa (26/11/2024).

    Sebanyak 11 pejabat itu telah resmi dinonaktifkan hari ini. Namun, tidak menutup sebanyak 11 pejabat itu akan diproses ke penegak hukum.

    “Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen, bila perlu kami kirim ke penegak hukum,” tuturnya.

    (ada/kil)

  • Ingat! Pedagang Jual Beras Mahal Bakal Disegel – Page 3

    Ingat! Pedagang Jual Beras Mahal Bakal Disegel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin stok komoditas pangan salah satunya beras di Ramadan 2025 ini dalam kondisi aman. Jika ada pedagang yang menjual beras di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET), Mentan mengancam bakal melakukan penyegelan.

    “Sanksi administrasi (bagi pedagang yang jual harga beras di atas HET). Bila masih tidak mematuhi aturan, disegel,” tegas Mentan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (4/3/2025).

    Ancaman itu tidak sembarang dilayangkan. Lantaran Mentan mendapati hasil produksi beras di awal tahun naik, sementara harga beras terpantau turun.

    “Alhamdulillah pangan di bulan suci Ramadan cukup stabil, tapi kita akan tetap kawal sampai Lebaran,” ucapnya.

    “Kami meminta kepada seluruh pengusaha jangan menaikkan harga pangan di atas HET, karena tidak ada alasan. Dimana produksi khususnya yang strategis seperti beras, minyak goreng, itu lebih dari cukup stoknya. Jadi tidak ada alasan pengusaha menaikkan harga,” seru dia.

    Gandeng TNI dan Polri

    Untuk itu, Mentan bersama TNI/Polri telah merapatkan barisan, guna menindak pengusaha nakal yang bikin harga beras mahal. Menurut dia, Kementerian Pertanian (Kementan) terus menjalin komunikasi intens dengan TNI/Polri dari berbagai tingkat.

    “Kami sudah komunikasi sampai tingkat bawah, sampai tingkat polsek Bhabinkamtibnas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat), sampai tingkat babinsa (bintara pembina desa) dari TNI,” tuturnya.

    Sebelumnya, Perum Bulog juga telah menjamin stok beras aman di sepanjang Ramadan 2025 ini.

    Stok beras Bulog

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan, pihak ya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan pasokan beras tetap stabil selama bulan puasa, dengan stok yang mencukupi, baik dari cadangan beras pemerintah (CBP) maupun hasil pembelian gabah dari petani domestik.

    “Untuk saat ini total stok beras yang dikuasai Perum Bulog kurang lebih sebanyak 1,9 juta ton,” ungkap dia beberapa waktu lalu.

     

  • 3.000 Sapi Perah Impor Asal Australia Masuk RI, Brasil Menyusul

    3.000 Sapi Perah Impor Asal Australia Masuk RI, Brasil Menyusul

    Jakarta

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan 3.000 sapi perah impor dari Australia telah masuk Indonesia. Importasi ini dilakukan oleh pelaku usaha sebagai bentuk investasi.

    Untuk diketahui, pemerintah tengah mendorong pelaku usaha berinvestasi di bidang peternakan, yakni importasi sapi perah. Langkah ini dilakukan demi meningkatkan produksi susu dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

    “Kalau nggak salah sudah ada 3.000-an (sapi perah impor). (Asal negara) Dari Australia. Dari Brasil belum, aturannya sudah bisa, tinggal nunggu,” kata Sudaryono ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025) malam.

    Sudaryono mengatakan target tahun ini importasi sapi perah mencapai 200.000 ekor. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik bagi investor, baik itu perizinan hingga lahan peternakannya.

    Sementara ini, peternak sekaligus pabrik susu yang sudah ada tengah diupayakan untuk terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya, agar investor tertarik untuk mengimpor sapi dan membangun peternakan.

    “Kita harus dorong industri susu yang existing agar bisa mendapatkan porsi di Makan Bergizi Gratis. Yang existing kan sudah ada di Baturaden, Bogor, Puncak, itu bisa diserap Makan Bergizi Gratis. Itu bisa jadi trigger, ternyata Makan Bergizi Gratis akan menaikkan demand susu, sehingga orang mau berinvestasi,” terang dia.

    Sebagai informasi, Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengungkapkan 211 perusahaan berkomitmen untuk mengimpor sapi perah dan sapi pedaging untuk mendukung MBG.

    Adapun impor yang dilakukan ini bukan untuk langsung dikonsumsi, tetapi dikembangkan guna meningkatkan produksi susu dan daging sapi dalam negeri. Dengan begitu Indonesia tak lagi impor susu dan daging sapi.

    “(Perusahaan yang komitmen) 141 untuk yang perah, yang 70 sapi pedaging,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, usai melalukan FGD dengan Kementerian/Lembaga tentang Investasi Pengembangan Sapi Perah dan Sapi Pedaging di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024) lalu.

    Agung menyebut, total target impor sapi perah dan pedaging sebanyak 2 juta ton selama lima tahun ke depan. Rinciannya, sebanyak 141 investor berkomitmen mengimpor 1,2 juta ekor sapi perah dan 70 investor mengimpor sapi pedaging 800 ribu ekor.

    (ada/rrd)

  • Wamentan Sebut Harga Cabai Turun Tiga Hari Lagi

    Wamentan Sebut Harga Cabai Turun Tiga Hari Lagi

    Jakarta

    Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan telah terjadi kenaikan signifikan pada harga cabai, terutama jenis cabai keriting dan cabai rawit merah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan tengah melakukan upaya untuk mengguyur pasar dengan stok yang lebih banyak.

    Dengan begitu, diyakini dua sampai tiga hari lagi harga cabai dapat berangsur turun. Selain itu, pemenuhan untuk permintaan masyarakat yang meningkat dapat terpenuhi.

    “Ya ini kita tunggulah. Kita lakukan aksi di Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, bagaimana kita banjiri komoditi itu di pasar tradisional, supermaket, pasar modern harus ada. Kita tunggu dua sampai tiga hari insyaallah bisa agak turun dan bisa dinikmati semua warga negara,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin malam (3/3/2025) kemarin.

    Sudaryono menyebut, kenaikan harga cabai saat ini disebabkan oleh permintaan yang lebih tinggi. Sementara jumlah stok yang ada tidak lebih tinggi, artinya seperti kebutuhan sebelum Ramadan.

    “Memang yang menjadi perhatian cabai, cabai keriting, cabai rawit karena memang supply sama tetapi demandnya jauh lebih besar,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoro mengatakan saat ini, harga rata-rata nasional cabai rawit merah Rp 81.700/kilogram (kg), sementara HAP Rp 57.000/kg.

    Dengan rata-rata nasional itu, di sejumlah pasar, Budi menyebut harga cabai rawit ada yang tembus Rp 100.000/kg.

    “Jadi bisa saja di pasar A ada harga Rp 100.000, pasar B Rp 70.000, Rp 60.000, lalu kita buat rata-rata. Kita akui cabai memang ada kenaikan,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (3/3/2025).

    Lihat juga Video: Harga Cabai di Lumajang Jatim Rp 112 Ribu Per Kilogram, Sebelumnya Rp 50 Ribu

    (ada/rrd)