Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Kementan tindak lanjuti peluang investasi pembiakan sapi dari Vietnam

    Kementan tindak lanjuti peluang investasi pembiakan sapi dari Vietnam

    Kita harus ‘follow up’ terus, investasi itu baik buat kita. Sapinya yang sedikit jadi banyak, kegiatan ekonominya jadi besar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah terus menindaklanjuti rencana investasi pengembangbiakan sapi yang akan dilakukan oleh TH Group, perusahaan asal Vietnam.

    Sudaryono di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, mengatakan investasi ini penting untuk memperbanyak populasi sapi di Indonesia serta meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor peternakan.

    “Kita harus ‘follow up’ terus, investasi itu baik buat kita. Sapinya yang sedikit jadi banyak, kegiatan ekonominya jadi besar, dan tidak merugikan apa-apa,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa investasi TH Group meliputi impor sapi dari Vietnam untuk kemudian dikembangbiakkan di Indonesia.

    Saat ini, sudah ada tiga lokasi yang diminati oleh TH Group, salah satunya di Maros, Sulawesi Selatan.

    Pemerintah juga menawarkan beberapa lokasi lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk mendekati pasar maupun pengembangan sapi indukan.

    “Intinya, kita butuh indukan lebih banyak. Sapi beranak lebih lama dibandingkan manusia, kalau tidak diperbanyak, lama-lama populasi sapi bisa menurun, apalagi kalau untuk kurban sering disembelih,” katanya.

    Pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 2 juta hektare lahan potensial di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan sapi perah maupun sapi potong.

    Luasan ini tidak hanya ditawarkan kepada TH Group, tetapi juga kepada investor lain yang berminat mengembangkan usaha peternakan di Indonesia.

    Terkait komitmen investasi, Sudaryono mengungkapkan bahwa hingga saat ini TH Group belum memberikan komitmen final. Namun, pemerintah terus mendorong realisasi investasi dari berbagai pihak.

    “Dari total ada sekitar 67 perusahaan yang sudah komit, kita harus terus dorong supaya mereka merealisasikan janji investasinya,” katanya.

    Sementara itu, mengenai nilai investasi yang dibutuhkan, Sudaryono menyebutkan bahwa perhitungan kasar bisa dilakukan berdasarkan harga sapi perah.

    “Kalau 100 ribu ekor sapi dikalikan harga satuannya, bisa dihitung sendiri,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Manfaatkan Petroganik, Produktivitas Padi di Blora Naik 17,2%

    Manfaatkan Petroganik, Produktivitas Padi di Blora Naik 17,2%

    Jakarta –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebesar 17,2% melalui penggunaan pupuk organik bersubsidi Petroganik. Kenaikan ini terlihat dari hasil program ‘Rembuk Tani & Panen Raya Petroganik’ di Desa Kamolan, Kecamatan Blora.

    Diketahui, produktivitas budidaya padi petani sebelumnya hanya 6,5 ton per hektare. Sementara produktivitas padi lahan demonstration plot (demplot) atau lahan percontohan Petroganik di Desa Kamolan, Blora meningkat menjadi 7,4 ton per hektare.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh mengatakan demplot Petroganik bertujuan untuk memberikan percontohan kepada petani. Kombinasi penggunaan pupuk anorganik dan organik dinilainya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas padi. Adapun penggunaan Petroganik dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mewujudkan pertanian berkelanjutan.

    “Kami dari Pupuk Indonesia sedang mengedukasi agar petani mau menggunakan pupuk organik dalam rangka menyeimbangkan penggunaan pupuk organik dan anorganik. Alhamdulillah dengan penggunaan pupuk berimbang ini bisa menunjukkan hasil yang cukup baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Dia menjelaskan berdasarkan hasil uji sampel, kandungan C-Organik tanah lahan pertanian di Kabupaten Blora masih rendah atau di bawah 2 persen. Kondisi ini juga terjadi untuk rata-rata tanah pertanian di Indonesia.

    Dari penggunaan Petroganik dengan dosis 500 kilogram per hektare, kata dia, kondisi pertanaman terlihat cukup bagus. Pihaknya berharap ke depan sistem budidaya demplot ini dapat diduplikasi oleh petani di Kabupaten Blora. Dengan begitu penggunaan Petroganik dapat mendorong produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Blora guna mewujudkan swasembada pangan nasional.

    “Ini merupakan program kerja sama kami dari Pupuk Indonesia, bersama Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah untuk mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Demplot ini tidak hanya ada di sini tapi juga beberapa daerah,” ujar Tri Wahyudi.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, Kabupaten Blora tahun 2025 memiliki alokasi pupuk bersubsidi terbesar nomor dua di Provinsi Jawa Tengah. Total alokasinya mencapai 122.500 ton, dengan rincian 67.500 ton Urea, 50.000 NPK Phonska, dan 5.000 ton Organik. Khusus untuk pupuk bersubsidi Organik, Kabupaten Blora mendapatkan 10 persen dari total alokasi Jawa Tengah sebanyak 50.341 ton.

    Sementara terkait realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Blora hingga saat ini di angka 27.208 ton atau 22 persen dari total alokasi. Sebagai perbandingan, persentase penebusan pupuk bersubsidi Jawa Tengah masih 18 persen atau 246.165 ton.

    “Serapan Blora ini masuk urutan nomor lima secara nasional. Serapan Blora sudah di atas serapan rata-rata nasional,” jelasnya.

    Khusus untuk penyaluran pupuk organik Petroganik di Blora, menurutnya terbilang baik, karena sekarang sudah mencapai 44 persen dari alokasi. Ia pun berharap kesadaran penebusan pupuk bersubsidi ini diikuti oleh petani-petani lain di Jawa Tengah agar mendapatkan hasil panen lebih optimal.

    Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, Jekvy Hendra mengapresiasi dukungan seluruh stakeholder Blora dalam pengembangan pupuk organik. Dia menyebut penggunaan pupuk Petroganik tidak lantas menghilangkan penggunaan pupuk kimia, melainkan menyeimbangkan penggunaan pupuk organik dengan pupuk kimia. Harapannya keberlanjutan tanah dapat terpelihara.

    “Hari ini data terbaru Blora melakukan penyerapan yang tinggi untuk pupuk organik Petroganik, dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Semangat ini yang harus kita pupuk,” katanya.

    Di sisi lain, Bupati Blora, Arief Rohman mengungkapkan pihaknya bertekad untuk menjadi salah satu lumbung pangan Jawa Tengah. Karena itu, ia mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyampaikan terima kasih adanya edukasi dari Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian.

    “Semoga petani yang menggunakan Petroganik nanti semakin banyak lagi. Karena hasilnya bagus, kami minta Dinas Pertanian bersama jajaran untuk mengembangkan penggunaan produk yang bagus ini,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Pupuk Indonesia menggelar program Rembuk Tani yang merupakan wadah sosialisasi Perusahaan untuk memastikan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap pupuk bagi petani, serta mendorong peningkatan hasil pertanian melalui dialog dan program diskon khusus. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu petani mencapai hasil panen yang optimal dengan biaya yang efisien.

    Dalam program Rembuk Tani, Pupuk Indonesia mengadakan program promosi untuk transaksi pembelian pupuk Petroganik dan Phonska Plus pada Ramadan. Dengan pembelian minimal transaksi Rp200.000, petani berhak mendapatkan kupon undian, dan berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik.

    (akn/ega)

  • RUU TNI Disahkan, DPR Minta Prajurit Aktif Mundur dari Ranah Sipil

    RUU TNI Disahkan, DPR Minta Prajurit Aktif Mundur dari Ranah Sipil

    Jakarta, Beritasatu.com –  Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menarik mundur seluruh prajurit TNI dari ranah sipil, yakni mereka yang aktif bertugas di luar 14 kementerian dan lembaga (K/L), yang diatur dalam Pasal 47 revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang baru disahkan.

    TB Hasanuddin menegaskan, Panglima TNI harus memastikan mereka undur diri atau pensiun, termasuk yang bertugas di BUMN.

    “Kita harus taat asas. Saya mohon kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan surat perintah, sehingga seluruh prajurit aktif yang berada di luar 14 K/L yang diperbolehkan dapat mengundurkan diri atau pensiun sesuai aturan yang berlaku,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

    Menurut TB Hasanuddin, jumlah prajurit yang terdampak oleh perubahan ini bisa mencapai ribuan, termasuk mereka yang saat ini bertugas di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelengara Haji (BPH), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Karena itu, kebijakan transisi ini perlu dilakukan dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas organisasi dan profesionalisme TNI,” tegasnya.

    Dia juga menegaskan bahwa aturan baru ini merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi TNI agar tetap profesional dan fokus pada tupoksinya terkait pertahanan negara.

    Dengan disahkannya RUU TNI sebagai undang-undang, kata dia, seluruh prajurit aktif di luar 14 K/L yang diperbolehkan diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku demi menjaga soliditas dan profesionalisme institusi TNI.

    “Kita ingin memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik dan semua pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas TB Hasanuddin.

    Diketahui, DPR baru saja mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna pada Kamis, (20/3/2025). Salah satu poin yang direvisi adalah Pasal 47 yang mengatur tentang perluasan penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga.

    Di dalam peraturan tersebut, TNI aktif diperbolehkan berdinas di 14 kementerian atau lembaga (K/L), yakni Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung.

    Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kejaksaan Agung.

    Dengan begitu, berdasarkan RUU TNI yang telah disahkan sebagai undang-undang, prajurit TNI yang bertugas di luar kementerian/lembaga tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun dini.

  • TB Hasanuddin Minta Panglima TNI Tarik Prajurit yang Jabat di Luar 14 Pos Kementerian Lembaga

    TB Hasanuddin Minta Panglima TNI Tarik Prajurit yang Jabat di Luar 14 Pos Kementerian Lembaga

    loading…

    Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera menarik prajurit yang menduduki jabatan di luar 14 pos kementerian/lembaga. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera menarik prajurit yang menduduki jabatan di luar 14 pos kementerian/lembaga sebagaimana yang diatur dalam UU TNI.

    Sedianya, UU TNI yang baru disahkan DPR RI mengatur penempatan tugas prajurit aktif di 14 kementerian atau lembaga. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU TNI.

    “Kita harus taat azas. Saya mohon kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan surat perintah, sehingga seluruh prajurit aktif yang berada di luar 14 K/L yang diperbolehkan dapat mengundurkan diri atau pensiun sesuai aturan yang berlaku,” ujar Kang TB, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Menurutnya, jumlah prajurit yang bertugas di luar 14 pos kementerian atau lembaga ini mencapai ribuan.

    Apalagi, katanya, banyak prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di BUMN, Badan Penyelengara Haji, Kementan, Kemenhub, Staf atau ajudan di berbagai kementrian/lembaga dan lain sebagainya.

    Kendati demikian, Kang TB berkata, kebijakan transisi ini perlu dilakukan dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas organisasi dan profesionalisme TNI.

    Ia juga menekankan bahwa aturan baru ini merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi TNI agar tetap profesional dan fokus pada tugas pokoknya dalam pertahanan negara.

  • Presiden nilai harga sembako masih terkendali jelang Lebaran

    Presiden nilai harga sembako masih terkendali jelang Lebaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden nilai harga sembako masih terkendali jelang Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menilai harga-harga sembako masih terkendali menjelang Hari Lebaran yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025.

    “Alhamdulillah saya lihat kurang seminggu Lebaran ya saya kira harga-harga pangan sembako terkendali ya. Kami sudah rencanakan yang baik,” kata Presiden Prabowo selepas meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis.

    Presiden melanjutkan pemerintah berupaya keras memberi berbagai kemudahan bagi masyarakat, terutama mereka yang akan mudik ke kampung halaman.

    “Transportasi kita sudah turunkan, harga pesawat kita sudah turunkan, tiket kereta api, jalan tol juga akan kita turunkan. Kita fasilitasi sebaik mungkin untuk rakyat kita,” kata Presiden.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menekankan pemerintah terus berjuang memperbaiki birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien.

    “Kami sedang berjuang terus untuk mengurangi birokrasi, mengurangi regulasi yang berbelit-belit. Kami ingin ekonomi efisien, efisien, efisien, dengan efisiensi kita bisa bersaing, kompetitif, dan kita semakin cepat nanti menuju negara yang sejahtera,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan khusus beras dan minyak goreng saat ini tidak boleh ada kenaikan harga, karena produksi dua komoditas tersebut melimpah.

    “Saya intens berkoordinasi dengan jajaran Kementan, dari hasil pantauan kami, secara umum harga bahan pokok stabil,” kata Mentan Amran saat jumpa pers di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (18/3).

    Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 20 Maret 2025 menunjukkan rata-rata harga minyak goreng curah cenderung tetap sebesar Rp18.750 per kilogram, sementara untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp22.200 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp 21.100 per kilogram.

    Kemudian, rata-rata harga ayam ras segar juga cenderung stabil Rp35.950 per kilogram, rata-rata harga telur juga stabil Rp30.250 per kilogram.

    Sumber : Antara

  • Kementan Siapkan Pemberdayaan Petani untuk Hilirisasi dan MBG

    Kementan Siapkan Pemberdayaan Petani untuk Hilirisasi dan MBG

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan program pemberdayaan petani untuk mendukung hilirisasi industri serta pasokan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG). Program ini bersifat proyek percontohan (pilot project) dan akan menggandeng Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan program ini akan diterapkan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan potensi pertanian yang kuat.

    Program pemberdayaan petani akan difokuskan pada budi daya komoditas strategis di 15 provinsi, termasuk beberapa wilayah di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

    Untuk mendukung program ini, Kementan menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan BP Taskin. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko di kantor Kementan, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/3/2025).

    “Kita punya pengalaman di Banyuwangi yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 38% menjadi 8%. Pola ini akan kita terapkan di 15 provinsi berbasis pertanian,” ujar Amran.

    Amran menegaskan para petani di 15 provinsi tersebut akan diberdayakan untuk mengembangkan komoditas pertanian yang sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing. Program ini juga bertujuan untuk memenuhi pasokan industri hilirisasi dalam negeri serta mendukung penyediaan bahan baku untuk program makan bergizi gratis.

    “Program ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, tetapi juga memastikan pasokan bahan baku untuk pangan bergizi,” tambah Amran.

    Setiap daerah akan dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatif produksi pertaniannya. Keunggulan ini mengacu pada komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing sektor pertanian.

    Sebagai contoh, Brebes memiliki keunggulan dalam budi daya bawang merah. Kementan berencana membangun cold storage agar harga tetap stabil, baik saat panen raya maupun di luar musim. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan difokuskan pada peternakan sapi dan kambing, sedangkan Sulawesi Selatan mengembangkan jagung sebagai komoditas utama.

    “Kita melihat keunggulan komparatif suatu daerah berdasarkan agroklimat dan kulturnya,” jelas Amran.

    Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menekankan sinergisitas antara BP Taskin dan Kementan diharapkan membawa dampak positif berkelanjutan, baik dalam peningkatan produksi pertanian maupun pengentasan kemiskinan.

    “Kementan fokus mendorong swasembada pangan melalui budi daya dan hilirisasi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. BP Taskin ingin memastikan pertumbuhan ini berdampak pada penurunan kemiskinan hingga 0% atau minimal menghapus kemiskinan ekstrem,” ungkap Budiman terkait program pemberdayaan petani Kementan.

  • Serapan Gabah Awal Tahun Tembus 390.000 Ton

    Serapan Gabah Awal Tahun Tembus 390.000 Ton

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan, data serapan gabah pada awal 2025, yakni antara Januari sampai Maret ini mencapai 390.000 ton. Perolehan serapan gabah ini mencetak rekor dibanding 2024 lalu yang hanya terserap sebesar 30.000 ton.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan hal tersebut saat menghadiri rapat koordinasi Luas Tambah Tanam di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (19/3/2025). Amran mengatakan capaian serapan gabah ini menjadi langkah awal yang baik guna menuju target pemerintah atas serapan gabah mencapai tiga juta ton pada April 2025 nanti.

    “Tahun lalu Januari, Februari, Maret, per tanggal hari ini hanya 30.000 ton. Sekarang 390.000. Berapa persen naik? Ini sudah bagus,” kata Amran dikutip dari keterangan resminya, Kamis (20/3/2025).

    Selain mengungkapkan informasi serapan gabah Januari-Maret 2025, Mentan Amran menuturkan pemerintah tetap berkomitmen pembelian gabah dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kilogram (kg) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden Prabowo yang memerintahkan kita semua bergerak dan tidak boleh berpangku tangan. Kita sudah tetapkan HPP Rp 6.500,” tutur Mentan Amran.

    Terlebih, Amran mengingatkan kembali adanya sanksi kepada oknum-oknum yang membeli gabah di bawah HPP. Dia menyebutkan salah satu dari pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Kalimantan Selatan, resmi dicopot dari jabatannya seusai Mentan Amran mendengarkan langsung keluhan dari petani.

    “Sudah dicopot pimwilnya. Nanti kalau ada yang masih membeli gabah di bawah HPP, aku dengar, nanti aku cari,” tegas dia.

    Sekadar informasi, pemerintah menegaskan komitmennya mencapai swasembada pangan dengan menargetkan penyerapan 3 juta ton gabah setara beras hingga April 2025.

    Mentan Amran meminta Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai HPP guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani. Dengan kerja sama antara berbagai pihak, diharapkan target ambisius ini dapat tercapai, membawa Indonesia lebih dekat pada kemandirian pangan yang berkelanjutan.

    Kementan mengungkapkan, serapan gabah pada Januari sampai Maret 2025 mencapai 390.000 ton.

  • Andi Amran Sulaiman, Anak Babinsa dari Pelosok Bone Dapat Penghormatan Istimewa dari Presiden Prabowo

    Andi Amran Sulaiman, Anak Babinsa dari Pelosok Bone Dapat Penghormatan Istimewa dari Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia patut bersyukur dengan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Di saat yang bersamaan, negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan juga Jepang mengalami krisis beras yang menimbulkan kepanikan masyarakat di tiga negara tersebut. Parahnya, harga di sana bahkan mencapai hampir Rp100.000 per kilogram.

    “Alhamdulillah, harga beras di Indonesia stabil,” kata Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Tak salah jika Presiden Prabowo Subianto memberi penghormatan istimewa kepada Andi Amran. Kepala negara bahkan menjuluki pria asal Sulawesi Selatan itu sebagai pahlawan pangan, dan pahlawan bangsa.

    Tak hanya Amran, Prabowo juga memuji Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan.

    “Saya minta Menteri Pertanian berdiri. Tepuk tangan. kita harus mengakui prestasinya. Saya hormat karena saudara sekarang adalah pahlawan bangsa,” ujar Presiden.

    Target yang ia berikan ke tim pangan yang dikomandoi Zulkifli Hasan dan Andi Amran, empat tahun ke depan wajib swasembada ternyata menunjukkan tanda-tanda gemilang. Presiden yakin, cita-cita swasembada bisa tercapai pada tahun ini.

    “Ternyata alhamdulilah sangat besar kemungkinan, Insyaallah mungkin tidak sampai empat tahun, akhir 2025 bisa kita katakan swasembada,” ungkap Prabowo bangga.

    Andi Amran Sulaiman mengatakan penghormatan yang diberikan Presiden sejatinya adalah buah dari kerja keras jajaran Kementan yang setiap saat terus melakukan pendampingan terhadap para petani Indonesia.

  • Bupati Gowa minta bantuan benih varietas unggul kepada Kementan

    Bupati Gowa minta bantuan benih varietas unggul kepada Kementan

    Gowa (ANTARA) – Bupati Gowa Sulsel meminta bantuan benih varietas unggul dan bersertifikat serta sarana pendukung pertanian kepada Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk mendukung program swasembada pangan.

    Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang saat Rapat Koordinasi Satgas Swasembada Pangan bersama Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian Fadjry Djufry di Gowa, Kamis, menyampaikan progres pertanian di daerahnya yang saat ini akan memasuki musim panen.

    “Demi mendukung swasembada pangan ini, kami berharap ada bantuan dari Kementerian Pertanian berupa benih varietas unggul dan sarana pertanian lainnya,” ujarnya.

    Sitti Husniah kepada pejabat Kementan RI itu mengatakan jika Kabupaten Gowa merupakan penyangga kota Makassar yang juga berkontribusi besar dalam surplus beras provinsi Sulsel setiap tahunnya.

    Dirinya pun berharap bantuan berupa benih varietas unggul dan bersertifikat, serta sarana pendukung produksi pertanian berupa alat tanam padi (transplanter), traktor dan combine (mesin pemanen kombinasi) bisa meningkatkan produktivitas para petani.

    “Masyarakat yang mempunyai lahan pertanian namun terkendala di bibit pasti kami bantu, tetapi kami berharap untuk lebih di bantu lagi melalui pemerintah pusat agar petani bisa mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik dengan target yang diharapkan oleh kita semua,” harapnya.

    Kepala BSIP Kementerian Pertanian Fadjry Djufry menyebut Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah di Sulsel yang luas tanam cukup luas.

    Sehingga pihaknya menaruh harapan besar agar target yang diberikan pusat mampu tercapai.

    “Gowa ini urutan ke empat-lima besar di Sulsel untuk luas tanam nya. Kita ingin ke depannya Gowa, karena dekat dengan Makassar dan menjadi daerah penyangga bisa jadi contoh nasional, apalagi Gowa sering menjadi tempat kunjungan dari luar sehingga diharapkan dengan dukungan dan kolaborasi bersama bisa memenuhi target yang diberikan,” tuturnya.

    Dirinya menyampaikan target luas tanam Kabupaten Gowa 95.659 hektare dengan luas baku sawah sebesar 36.409.

    Data ini telah dibagi kepada masing-masing kecamatan sesuai dengan potensi lahan dan produksi.

    “Tentu apa yang menjadi kebutuhan termasuk bibit, benih akan kita dukung sehingga target-target ini tercapai dengan baik demi mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto,” ucapnya.

    Pewarta: Muh. Hasanuddin
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Duga SYL Gunakan Uang Korupsi untuk Pendampingan Hukum dari Visi Law Office

    KPK Duga SYL Gunakan Uang Korupsi untuk Pendampingan Hukum dari Visi Law Office

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat aliran dana uang korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang digunakan untuk membayar jasa pendampingan hukum dari Visi Law Office. 

    Untuk diketahui, Visi Law Office diketahui pernah memberikan bantuan hukum ke SYL saat kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor Visi, Rabu (19/3/2025), berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pencucian uang. KPK menetapkan SYL sebagai tersangka pada kasus tersebut. 

    Asep menyebut, penyidiknya tengah mendalami dugaan apabila uang kasus korupsi SYL di Kementerian Pertanian (Kementan) turut mengalir ke kantor firma hukum tersebut. 

    “Di perkara TPPU [tindak pidana pencucian uang, red] itu tentu kita akan melacak ke mana saja uang hasil yang diduga hasil tindak pidana korupsi itu mengalir. Nah salah satunya karena Visi Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya waktu itu ya, penasihat hukumnya, nah kami menduga bahwa uang hasilnya tindak pidana korupsi SYL itu, itu digunakan untuk membayar,” terangnya pada konferensi pers, Kamis (20/3/2025).

    Lembaga antirasuah, terang Asep, turut mendalami keabsahan dalam proses kontrak pendampingan hukum antara keduanya. 

    “Apakah ada hal-hal lain yang misalkan dititipkan lah dan lain-lainnya gitu. Jadi sedang didalami,” kata perwira tinggi Polri bintang satu itu. 

    Sebelumnya, KPK menyebut penyidiknya telah menyita barang bukti berupa dokumen dan elektronik saat menggeledah kantor Visi Law Office. 

    Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, Visi Law Office didirikan oleh Donal Fariz dan Febri Diansyah, yang merupakan mantan juru bicara KPK. Kemudian, bekas pegawai KPK lainnya seperti Rasamala Aritonang kemudian bergabung sebagai partner. 

    Namun, kini diketahui Febri tidak lagi bekerja di bawah naungan kantor firma hukum tersebut. 

    Pada hari yang sama penggeledahan, KPK turut memeriksa Rasamala sebagai saksi. Dia juga disebut hadir di kantornya saat penggeledahan oleh KPK masih berlangsung. 

    “Infonya ikut [penggeledahan di lokasi, red,” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (19/3/2025). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Rasamala sudah pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk kasus SYL terkait dengan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Pada Oktober 2023 lalu, Rasamala turut diperiksa bersama dengan rekan advokatnya yang juga bekas pegawai KPK, Febri Diansyah. 

    Untuk diketahui, Rasamala, Febri dan Donal Fariz juga pernah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK terkait dengan kasus tersebut. Febri khusunya pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan SYL sebelumnya. 

    Pada sidang tersebut, Senin (3/6/2024), Febri yang saat itu masih bekerja di Visi Law Office mengungkap firma hukum tersebut mendapatkan fee sebesar Rp3,1 miliar untuk memberikan pendampingan hukum ke SYL pada tahap penyidikan.

    “Jadi untuk proses penyidikan, nilai totalnya Rp3,1 miliar untuk tiga klien dan pada saat itu kami menandatangani PJH (perjanjian jasa hukum) sekitar tanggal 10 atau 11 Oktober setelah Pak Menteri SYL sudah mundur sebagai menteri pertanian. Karena mundurnya 6 Oktober seingat saya,” ujar pria yang pernah menjadi juru bicara KPK itu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024). 

    Sebelumnya, pada tahap penyelidikan, firma hukum itu mendapatkan fee Rp800 juta dari SYL. Dengan demikian, total fee pendampingan hukum yang mereka terima yakni Rp3,9 miliar dari SYL. 

    Adapun SYL saat ini sudah mendekam di penjara usai divonis bersalah dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementan dan gratifikasi. Dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun berdasarkan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) Februari 2025 lalu. 

    Meski sudah menjadi terpidana, kasus dugaan pencucian uang yang menjerat SYL sebagai tersangka kini masih bergulir di KPK dalam tahap penyidikan.