Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Mentan Amran: Stok Beras Bisa Tembus 4 Juta Ton Pada Mei 2025 – Halaman all

    Mentan Amran: Stok Beras Bisa Tembus 4 Juta Ton Pada Mei 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memproyeksikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan menembus 4 juta ton pada Mei 2025.

    Amran menjelaskan, hingga April 2025 ini diperkirakan stok beras mencapai 3 juta ton. 

    Menurutnya, penyerapan per hari bisa mencapai 30.000 ton. Dengan kalkulasi itu, kata Amran, stok CBP per Mei 2025 bisa mencapai 4 juta ton.

    “Tapi kalau kita lihat, kalau tidak tercapai itu, di atas 2 juta ton itu sebenarnya luar biasa. Kenapa? Mungkin, boleh cek data deh, mungkin ini stok tertinggi kalau bisa capai 2 juta berarti 4 juta ton,” ujar Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

    Amran mengatakan, jika dibandingkan triwulan pertama tahun lalu, stok beras naik rata-rata 50 persen. Berdasarkan data BPS, stok ini menjadi yang tertinggi selama tujuh tahun terakhir.

    “Ini tertinggi selama 7 tahun itu kata BPS, bukan kata Kementerian Pertanian, menarik 50 persen dibanding tahun lalu,” ucap Amran.

    Amran menegaskan, keberhasilan peningkatan stok beras merupakan kerja bersama termasuk TNI-Polri, hingga media.

    “Kalau Bapak-Ibu tidak memberitakan apa adanya, kita juga kerepotan. Karena tidak semua orang ingin Indonesia mandiri,” kata Amran.

    Selain itu, Amran mengklaim pada momen Ramadhan hingga Lebaran, pemerintah berhasil menjaga harga pangan.

    “Kita syukuri harga pangan di bulan suci Ramadan relatif stabil. Kemudian juga capaian, untuk swasembada capaian produksi cukup tinggi,” tutur Amran.

  • DPR Acungi Jempol Gebrakan Cetak Sawah Mentan Amran

    DPR Acungi Jempol Gebrakan Cetak Sawah Mentan Amran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPR RI mengapresiasi berbagai gebrakan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman yang terus berupaya mewujudkan swasembada beras baik melalui optimasi lahan (oplah) maupun program cetak sawah yang saat ini tersebar di sejumlah provinsi.

    Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman mengatakan saat ini berdasarkan catatannya menunjukan progres kerja oplah di Kalimantan Tengah sudah mencapai 63.000 hektare dari total 75.000 hektare lahan yang sudah kontrak.

    Hal ini menunjukan bahwa Kementan dibawah pimpinan Andi Amran Sulaiman secara serius menjalankan visi besar Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mengapresiasi langkah Menteri Pertanian yang berupaya untuk cetak sawah. Mudah-mudahan uapnya ini membuahkan hasil yang lebih bagus. Di Kalimantan Tengah, kemarin dari target 75.000 ada sekitar 63.000 yang sudah kontrak,” ujar Arif dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran pemerintah di bidang pangan, Senin (24/3/2025).

    Arif mengatakan berbagai upaya ini diharapkan mampu mempercepat capaian swasembada seperti yang diharapkan bersama.

    Dia ingin, bulan Ramadan tahun ini menjadi momentum tepat bagi Indonesia menancapkan kedaulatan pangan.

    “Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu langkah untuk swasembada yang diharapakan oleh bapak Presiden. Memang di bulan Ramadan ini bisa dimaknai sebagai masa depan kita yang lebih baik,” katanya.

    Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil memastikan bahwa berbagai program kerja menuju Indonesia swasembada terus dikerjakan secara kolektif baik dengan kementerian dan lembaga maupun BUMN yang bergerak di bidang pangan.

  • Mabes TNI Tegaskan Prajurit di Luar 14 Institusi Harus Pensiun Dini/Mundur

    Mabes TNI Tegaskan Prajurit di Luar 14 Institusi Harus Pensiun Dini/Mundur

    Jakarta –

    Undang-undang (UU) TNI telah disahkan DPR dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Terdapat 3 pasal yang diubah dalam UU TNI.

    Salah satunya pasal 47 yang mengatur prajurit TNI boleh menduduki jabatan di 14 Kementerian/Lembaga. Mabes TNI menyampaikan prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 institusi yang telah ditentukan diminta untuk pensiun dini atau mengundurkan diri.

    “Untuk hal ini sudah jelas, Panglima TNI sudah menegaskan bahwa anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil (Kementerian/Lembaga) di luar yang sudah diamanatkan dalam Pasal 47 UU No 34 /2004 (10 K/L, 14 K/L dalam Revisi UU TNI) harus pensiun dini/mengundurkan diri dari dinas keprajuritan,” kata Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (23/3/2024).

    Perubahan pada Pasal 47 UU TNI yang lama dan RUU TNI yakni terletak pada posisi ayat (1) dan ayat (2). Selain itu, RUU TNI yang baru memuat 4 kementerian/lembaga tambahan yang dapat dijabat prajurit TNI. Pada UU TNI yang lama, Pasal 47 mengatur 10 pos yang dapat diisi prajurit aktif.

    Pasal 47 di UU TNI lama dan RUU TNI sama-sama tidak menghapus ketentuan bahwa prajurit harus pensiun atau mundur jika menempati jabatan sipil lain selain kementerian/lembaga yang sudah ditentukan di UU.

    Pasal 47 UU 34/2004
    (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
    (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

    (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

    Berikut daftar 14 kementerian dan lembaga yang dapat diisi anggota TNI aktif dalam UU TNI terbaru:

    Diketahui ada sejumlah Kementerian/Lembaga di luar 14 institusi tersebut diduduki TNI aktif. Mulai dari Irjen Kemenhub Letjen Maryono, Irjen Kementan Letjen Irham W, Badan Penyelenggara Haji Laksamana Satu Ian Heriyawan dan Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy.

    (dek/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemerintah pastikan pangan aman dan terjangkau hingga Lebaran

    Pemerintah pastikan pangan aman dan terjangkau hingga Lebaran

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi sambutan dalam kegiatan Bazar Pangan Murah di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025). ANTARA/HO-Humas Kementan

    Mentan: Pemerintah pastikan pangan aman dan terjangkau hingga Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 13:48 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terjangkau hingga Lebaran 2025.

    “Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaannya tetap aman hingga Lebaran,” kata Mentan saat menghadiri Bazar Pangan Murah di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, sebagaimana keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Mentan juga menyatakan bahwa pihaknya mendukung Bazar Pangan Murah yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) tersebut.

    Ia menyampaikan stok pangan nasional dalam kondisi aman, di antaranya cadangan beras mencapai 2,2 juta ton.

    Jumlah itu tertinggi dalam tujuh hingga delapan tahun terakhir.

    Selain itu, harga bahan pangan yang sempat mengalami kenaikan, seperti cabai, kini telah kembali stabil, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan lonjakan harga menjelang Lebaran.

    Lebih lanjut, Mentan yang juga menjabat Ketua Presidium Perhimpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) itu mengapresiasi bazar yang diinisiasi oleh Iluni UI sebagai wujud kepedulian dalam menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, khususnya di sekitar kampus UI.

    “Ini merupakan kolaborasi luar biasa yang membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Dengan adanya kerja sama seperti ini, kita dapat memastikan harga pangan tetap stabil hingga Lebaran,” ujar Mentan.

    Menurutnya, hal itu juga merupakan bagian dari program operasi pasar pangan murah.

    Kementan sebelumnya telah menginisiasi pasar murah mencakup lima bahan pokok, termasuk beras dan bawang putih, yang disalurkan melalui Pos Indonesia untuk menjangkau masyarakat luas dan menjaga kestabilan harga pangan di pasaran.

    Dalam kesempatan itu, Mentan juga memberikan bantuan senilai Rp100 juta kepada seluruh pekerja outsourcing UI.

    Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di perguruan tinggi lain agar semakin banyak masyarakat yang terbantu.

    Ketua Umum Iluni UI Didit Ratam menjelaskan bazar itu menghadirkan dua program utama, yaitu pembagian 3.000 paket sembako gratis kepada karyawan UI golongan 1-2, pekerja outsourcing, dan masyarakat sekitar.

    Selain itu penyediaan 1.000 paket sembako murah yang berisi daging sapi 1 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, dan beras 2 kg.

    Paket sembako murah ini dapat ditebus dengan harga Rp100.000 dari nilai pasar Rp180.000, sehingga sangat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

    Menurutnya, kerja sama antara Kementan dan Iluni UI menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan pangan, memastikan keterjangkauan harga bahan pokok, serta membantu masyarakat yang membutuhkan menjelang Idul Fitri.

    Sumber : Antara

  • Harga Bawang Melambung Jelang Lebaran, Badan Pangan Gelar Operasi Pasar

    Harga Bawang Melambung Jelang Lebaran, Badan Pangan Gelar Operasi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (BPN) bakal menggelar operasi pasar murah secara rutin guna menekan harga bawang merah dan bawang putih yang melambung menjelang Lebaran.

    Badan Pangan Nasional mencatat harga bawang bawang merah di tingkat konsumen secara nasional berada di Rp 42.581 per kilogram (kg) per 21 Maret 2025. Angka ini melonjak dibandingkan pada rerata harga pada tengah Februari yang kala itu ada di Rp34.849 per kg.

    Sementara rerata harga bawang putih di level konsumen secara nasional berada di Rp 44.097 per kg per 21 Maret. Sementara harga komoditas serupa di awal Januari 2025 masih berada di Rp41.984 per kg.

    Untuk meredam harga, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan operasi pasar murah akan dilaksanakan dari outlet besar sampai kecil.

    “Kami rutin memonitor pergerakan harga pangan pokok strategis. Ketika sudah mulai ada tren kenaikan, tentu harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai program intervensi yang diinisiasi pemerintah bersama stakeholder pangan,” kata Arief melalui keterangan resmi, Sabtu (22/3/2025).

    Dia pun mengatakan saat ini Badan Pangan Nasional berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggelontorkan stok bawang merah dan bawang putih. Adapun kedua komoditas itu dipasok dari petani lokal dengan harga yang tentunya di bawah pasar. 

    “Ini merupakan esensi dari program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP),” ungkap Arief.

    Dia mengatakan pada Jumat (21/3/2025) kemarin, pihaknya telah memasok 1 ton bawang. Jumla itu terdiri dari 700 kg bawang merah dan 300 kg bawang putih.

    Menurut Arief, kedua jenis bawang itu dilepas dengan harga yang sangat menarik bagi konsumen. Rinciannya, bawang merah dibanderol di harga Rp33.000 per kg dan bawang putih Rp30.000 per kg. 

    Semua pasokan dikirimkan oleh Champion Bawang binaan Kementan melalui sokongan program FDP dari Badan Pangan Nasional. Dengan begitu, bawang benar-benar bersumber dari petani lokal.

    “Kita bantu buka jalur penjualan dari yang makro sampai mikro seperti hari ini. Apalagi fokus Bapak Presiden Prabowo benar-benar melihat kondisi harga pangan kita, ketersediaan dan harga pangan mesti baik,” kata Arief.

    Selain program FDP, pemerintah juga terus menggenjot realisasi Operasi Pasar Pangan Murah yang merupakan program anyar pemerintah saat ini. Perkembangannya sesuai data yang dihimpun, per 20 Maret telah mencapai 3.027 titik lokasi di 37 provinsi dan 462 kabupaten/kota.

    Adapun aneka komoditas yang disediakan dengan harga khusus telah menorehkan realisasi penjualan yang menunjukkan tingginya animo masyarakat. 

    Secara terperinci kuantitasnya adalah beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) 1.388 ton, gula konsumsi 450 ton, MinyaKita 427 kiloliter, daging kerbau 25 ton, dan bawang putih 4.239 kg. Selain itu, ada pula bawang merah 1.935 kg, telur ayam ras 26.770 kg, hingga daging ayam ras 9.083 kg.

  • Harga Bawang Merah dan Bawang Putih Melonjak Jelang Lebaran

    Harga Bawang Merah dan Bawang Putih Melonjak Jelang Lebaran

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional mencatat terjadi kenaikan harga bawang merah dan bawang putih menjelang Lebaran. Kenaikannya hingga 20% dibandingkan Harga Acuan Penjualan (HAP).

    Dalam pantauan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), per 21 Maret rata-rata harga bawang merah di tingkat konsumen secara nasional berada di Rp 42.581/kilogram (kg).

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan angka ini cukup menanjak jika dibandingkan pada rata-rata harga pada tengah Februari Rp 34.849/kg.

    Sementara rata-rata harga bawang putih di level konsumen secara nasional per 21 Maret berada di Rp 44.097/kg. Angka itu naik dari harga Januari 2025 yang masih berada di Rp 41.984/kg.

    “Kami rutin memonitor pergerakan harga pangan pokok strategis. Ketika sudah mulai ada tren kenaikan, tentu harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai program intervensi yang diinisiasi pemerintah bersama stakeholder pangan,” terang dia dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

    Lebih rinci dalam panel harga pangan nasional, harga bawang merah di sejumlah daerah telah mencapai Rp 46.000-50.000/kg, seperti di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Jakarta, Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah.

    Begitu juga bawang putih, rata-rata di sejumlah daerah harganya telah mencapai Rp 47.000-60.000/kg, seperti di Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengggara, Papua, Papua Barat Daya dan Papua Tengah. Sementara HAP yang diatur untuk bawang merah Rp 36.500-Rp 41.500/kg dan bawang putih Rp 38.000/kg.

    Untuk mengatasi masalah kenaikan harga itu, Badan Pangan Nasional berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian akan menggelontorkan stok bawang merah dan bawang putih yang dipasok dari petani lokal dengan harga yang tentunya di bawah pasar.

    “Ini merupakan esensi dari program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP),” ungkapnya.

    Sebelumnya, pada Jumat (21/3/2025) bertempat di Kantor NFA, pasokan total sebanyak 1 ton yang terdiri dari 700 kg bawang merah dan 300 kg bawang putih dibanderol masing-masing Rp 33.000/kg dan 30.000/kg.

    Semua pasokan dikirimkan oleh Champion Bawang binaan Kementan melalui sokongan program FDP dari NFA, sehingga benar-benar bersumber dari petani lokal. Ini juga termasuk langkah mendukung petani Indonesia.

    “Sebisa mungkin kita penuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan hasil panen petani lokal sendiri. Kita bantu buka jalur penjualan dari yang makro sampai mikro seperti hari ini. Apalagi fokus Bapak Presiden Prabowo benar-benar melihat kondisi harga pangan kita, ketersediaan dan harga pangan mesti baik,” kata Arief.

    Selain program FDP, pemerintah juga terus menggenjot realisasi Operasi Pasar Pangan Murah yang merupakan program anyar pemerintah saat ini. Perkembangannya sesuai data yang dihimpun NFA, per 20 Maret telah mencapai 3.027 titik lokasi di 37 provinsi dan 462 kabupaten/kota.

    Aneka komoditas yang disediakan dengan harga khusus telah menorehkan realisasi penjualan yang menunjukkan tingginya animo masyarakat.

    Secara terperinci kuantitasnya adalah beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) 1.388 ton, gula konsumsi 450 ton, MinyaKita 427 kiloliter, daging kerbau 25 ton, dan bawang putih 4.239 kg. Selain itu, ada pula bawang merah 1.935 kg, telur ayam ras 26.770 kg, hingga daging ayam ras 9.083 kg.

    (ada/ara)

  • Operasi Pasar Menjelang Lebaran, Kemendag Pastikan Harga Stabil

    Operasi Pasar Menjelang Lebaran, Kemendag Pastikan Harga Stabil

    Bantul, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga menjelang Lebaran 2025 tetap stabil. Kepastian itu diutarakan setelah Kemendag bersama Kementerian Pertanian (Kementan) memperluas operasi pasar melalui kantor pos di seluruh Indonesia di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

    Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama menjelang Lebaran 2025. Salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

    Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan turut meninjau langsung operasi pasar yang digelar di kantor pos cabang Bantul, Yogyakarta. Selain mendukung pemerintah dalam menyediakan bahan pokok, operasi pasar juga berfungsi untuk mengendalikan kelangkaan dan mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.

    “Operasi pasar berjalan dengan lancar, dengan pemantauan di beberapa titik. Ini merupakan bentuk kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan masyarakat mendapatkan alternatif harga yang lebih terjangkau,” kata Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan, saat ini sudah ada 2.818 kantor pos cabang yang melaksanakan operasi pasar dari target pemerintah sebanyak 4.800. Sementara itu, di Yogyakarta, seluruh kantor pos cabang sudah 100 persen menggelar operasi pasar.

    “Kedepannya, kantor pos cabang ini akan dijadikan pusat distribusi, tempat di mana kebutuhan bahan pokok dijual sesuai harga eceran tertinggi atau bahkan di bawah harga pasar,” ungkapnya.

    Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menambahkan, kantor pos cabang di seluruh Indonesia sudah siap 100 persen untuk menyelenggarakan operasi pasar. Barang yang dijual antara lain beras, gula, minyak, dan bahan pokok lainnya.

    Terkait stok barang, Pos Indonesia memastikan akan melakukan pemesanan barang kepada mitra yang telah ditunjuk oleh pemerintah, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

    “Kementerian Pertanian bekerja sama dengan PT Pos Indonesia menggelar operasi pasar serentak mulai 24 Februari hingga 26 Maret 2025. Kegiatan ini dilakukan di kantor pos di seluruh Indonesia untuk memastikan distribusi pangan dapat menjangkau hingga ke desa-desa,” ujarnya.

    Dalam operasi pasar ini, setiap warga dapat membeli kebutuhan pokok seperti minyak (maksimal 2 liter), beras (maksimal 10 kilogram), dan gula (maksimal 2 kilogram) cukup dengan menunjukkan KTP.

    “Harga bahan pokok dalam operasi pasar ini lebih murah daripada harga pasaran untuk menekan inflasi menjelang Lebaran,” pungkas Faizal Rochmad Djoemadi yang memastikan harga tetap stabil menjelang Lebaran 2025.

  • Bulog Gandeng TNI-Polri Awasi Penyerapan Gabah dari Petani

    Bulog Gandeng TNI-Polri Awasi Penyerapan Gabah dari Petani

    Bisnis.com, KLATEN – Perum Bulog akan melibatkan seluruh aparat termasuk TNI dan Polri untuk mengawasi program penyerapan gabah kering panen (GKP) dari petani dengan harga Rp6.500.

    Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq menyampaikan bahwa Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan serta Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari Polri akan menjadi pengawas program ini.

    “Bulog tidak sendiri, bersama dengan para penyuluh pertanian, kemudian teman-teman dari Babinsa, dari Babinkamtibmas itu, sama-sama memberikan pendampingan untuk sampai ke bulog,” kat Marga di Klaten, Jumat (21/3/2025).

    Senada dengan Marga. Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Fadillah Rachmawati menyebut Babinsa bakal dikerahkan dalam program ini dikarenakan sudah memiliki pengetahuan terkait lokasi panen gabah para petani.

    Fadillah menyebut, Babinsa akan lebih mudah dalam memberikan pendampingan bagi petani gabah agar panenannya diserap oleh Bulog.

    “Jadi karena [Babinsa] sudah membersamainya dari awal, tentu ini lebih memudahkan begitu sebenarnya,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mewajibkan penggilingan dalam negeri untuk membeli gabah kering panen (GKP) minimal Rp6.500 per kilogram (kg), guna meningkatkan kesejahteraan petani.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pelaksanaannya akan dikawal oleh Kepolisian untuk memastikan GKP yang dibeli penggilingan sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

    “Itu yang dikawal kepolisian, karena kesepakatan kita adalah Rp6.500 [per kg] diserap bukan saja Bulog, tapi semua pihak,” kata Amran usai menggelar rapat koordinasi dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Perum Bulog, dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg. 

    HPP beras di gudang Perum Bulog dipatok sebesar Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

  • KPK Duga Syahrul Yasin Limpo Bayar Pengacara dengan Uang Hasil Korupsi

    KPK Duga Syahrul Yasin Limpo Bayar Pengacara dengan Uang Hasil Korupsi

    PIKIRAN RAKYAT – Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur mengungkapkan, pihaknya tengah melacak aliran uang hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK menduga uang hasil korupsi SYL digunakan untuk membayar pengacara yang tergabung dalam firma hukum Visi Law Office.

    “Di perkara TPPU itu tentu kita akan melacak ke mana saja uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi itu mengalir. Salah satunya karena Visi Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya waktu itu ya, penasihat hukumnya. Kami menduga bahwa uang hasilnya tindak pidana korupsi SYL itu digunakan untuk membayar,” kata Asep kepada wartawan, dikutip Jumat, 21 Maret 2025. 

    Terkait dugaan tersebut, KPK saat ini sedang memeriksa lebih lanjut tentang kontrak yang terjalin antara Syahrul Yasin Limpo dan Visi Law Office. Perlu diketahui, Visi Law didirikan oleh mantan juru bicara KPK Febri Diansyah dan eks peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz. Pada Januari 2022, Rasamala Aritonang bergabung sebagai partner Visi Law Office. 

    “Kita akan lihat apakah proses kontrak antara mereka itu benar atau tidak. Apakah ada hal-hal lain yang misalkan dititipkan dan lain-lainnya, jadi sedang didalami,” ucap Asep. 

    Sebelumnya, KPK rampung menggeledah kantor firma hukum Visi Law Office di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), tetapi lembaga antirasuah tidak menjelaskan secara terperinci soal jenis dokumen yang disita. 

    Penyidik KPK menggeledah kantor hukum Visi Law yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Maret 2025. Penggeledahan terkait kasus dugaan TPPU yang menjerat SYL. Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

    “Benar (penyidik menggeledah kantor Visi Law). Terkait Sprindiknya TPPU tersangka SYL,” kata Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu, 19 Maret 2025.

    Tessa mengatakan, mantan tim kuasa hukum SYL, Rasamala Aritonang ikut menyaksikan proses penggeledahan. Pada hari yang sama, Rasamala juga diperiksa sebagai saksi untuk perkara TPPU SYL.

    Daftar Aset SYL yang Disita KPK 

    KPK melakukan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka SYL. Penyidikan ini hasil pengembangan kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang lebih awal menjerat politikus Partai Nasdem tersebut.

    Sebagaimana diketahui penggunaan Undang-Undang (UU) pencucian uang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Melalui pasal ini, KPK dapat menerapkan strategi follow the money, dan sangat mungkin merampas aset-aset milik SYL. Pasal TPPU yang diterapkan lembaga antirasuah terhadap SYL adalah upaya konkret memiskinkan koruptor. 

    Sejalan dengan penyidikan kasus dugaan pencucian uang SYL, tim penyidik menyita sejumlah aset berupa kendaraan hingga rumah yang berada di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, salah satu rumah ada yang seharga Rp4,5 miliar. 

    Berikut daftar aset SYL yang disita KPK:

    1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar

    Tim Penyidik menyita 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna Putih beserta 1 buah kunci remote mobil pada Rabu, 22 Mei 2024. Mobil tersebut ditemukan di lahan kosong Perumahan Bumi Permata Hijau, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan.

    Mobil tersebut diduga sengaja disembunyikan oleh orang dekat SYL untuk menghindari pencarian tim penyidik KPK. 

    2. Mobil Mercedes Benz 

    Tim penyidik KPK menyita satu unit mobil merek Mercedes Benz Sprinter 315 CD warna hitam beserta satu kunci remote. Mobil tersebut sempat disembunyikan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik juga menemukan fakta bahwa mobil Mercedes Benz itu penguasaan orang terdekat SYL. 

    3. Rumah di Makassar Seharga Rp4,5 Miliar 

    Penyidik menyita satu rumah milik SYL yang berada di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah itu ditaksir seharga Rp4,5 miliar. SYL membeli rumah senilai miliaran rupiah menggunakan uang yang bersumber dari Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta (MH). 

    4. Rumah di Parepare

    KPK menyita satu rumah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pembelian rumah tersebut dilakukan oleh Muhammad Hatta (MH). Dia diduga membeli rumah itu untuk SYL menggunakan uang hasil memeras pejabatan Kementerian Pertanian (Kementan). 

    5. Mercedes Benz, New Jimny dan Honda Adv

    Lembaga antirasuah menyita mobil Mercedes-Benz Sprinter dan New Jimny yang diduga sengaja disembunyikan SYL di dua lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, penyidik juga menyita 1 unit motor Honda X-ADV 750. 

    6. Rumah di Jaksel

    Selain di Parepare dan Makassar, KPK lebih dulu menyita rumah SYL yang berlokasi di Jakarta Selatan (Jaksel) pada Februari 2024. Penyidik bersama Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK masih terus melacak aset-aset SYL.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Panglima TNI Diminta Segera Tarik Prajurit TNI dari Kementerian dan Lembaga di Luar Ketentuan Pasal 47 UU TNI

    Panglima TNI Diminta Segera Tarik Prajurit TNI dari Kementerian dan Lembaga di Luar Ketentuan Pasal 47 UU TNI

    PIKIRAN RAKYAT – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025.

    Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan adalah diperbolehkannya prajurit TNI aktif menduduki jabatan di 14 kementerian dan lembaga, yang sebelumnya diusulkan 16 kementerian dan lembaga.

    Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa seluruh pihak harus patuh terhadap regulasi baru ini. Ia meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera mengeluarkan surat perintah bagi prajurit yang masih bertugas di luar 14 K/L (Kementerian atau Lembaga) yang telah ditetapkan untuk segera mengundurkan diri atau pensiun.

    “Kita harus taat azas. Saya mohon kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan surat perintah, sehingga seluruh prajurit aktif yang berada di luar 14 K/L yang diperbolehkan dapat mengundurkan diri atau pensiun sesuai aturan yang berlaku,” ujar TB Hasanuddin, Jumat 21 Maret 2025.

    Ia menambahkan, bahwa jumlah prajurit yang terdampak oleh perubahan ini bisa mencapai ribuan, termasuk mereka yang saat ini bertugas di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelengara Haji, Kementan, Kemenhub, Staf atau ajudan di berbagai kementrian/lembaga dan lain sebagainya.

    Oleh karena itu, kebijakan transisi ini perlu dilakukan dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas organisasi dan profesionalisme TNI.

    TB Hasanuddin juga menekankan bahwa aturan baru ini merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi TNI agar tetap profesional dan fokus pada tugas pokoknya dalam pertahanan negara.

    “Kita ingin memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik dan semua pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News