Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • 6 Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi Regional

    6 Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi Regional

    Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, Kompas.com –
      Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menilai reaksi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terlalu berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor yang masuk ke Sabang, Aceh, sebagai beras ilegal.
    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) melalui juru bicaranya, Muhammad MTA mengatakan, tidak ada regulasi yang dilanggar oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan pihak terkait lainnya dalam hal impor beras tersebut. 
    “Menteri Amran dalam pernyataannya, kami nilai terlalu reaksioner dan minim terhadap sesitivitas daerah, terutama Aceh sebagai bekas konflik. Tanggapan Menteri terkait impor 250 ton di Sabang, kami nilai terlalu didramatisir seakan-akan sebuah tindakan pidana serius dan melawan undang-undang,” kata MTA lewat keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (24/11/2025) malam.
    Menurut MTA, kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi salah satu kebijakan transisi yang startegis berpihak kepada masyarakat setempat.
    Hal ini sendiri atas keistimewaan yang dimiliki Sabang sebagai kawasan bebas.
    MTA juga menyebut salah satu hal yang dihadapi oleh pemerintah kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan, sehingga memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini.
    Karena itu, sebut MTA, pernyataan beras ilegal yang disampaikan Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh, terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan.
    “Kami meminta ke depan apabila ada permasalahan kewenangan dan regulasi seperti yang terjadi ini, semua pihak terutama pemegang otoritas bisa menjaga keharmonisan dan menjaga stabilitas nasional dengan memegang teguh persatuan. Sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia maju dan kuat,” ujarnya. 
    Gubernur Aceh, kata MTA, berharap agar Mentan untuk segera melakukan uji lab terhadap beras 250 ton tersebut. 
    “Uji lab sesuai mekanisme perundang-undangan dan segera dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan adanya praktik impor beras ilegal di Sabang, Aceh, tatkala produksi beras dalam negeri diperkirakan surplus tahun ini.
    Menteri Pertanian (Mentan)
    Amran Sulaiman
    mengatakan, pihaknya telah menyita 250 ton beras impor di sebuah gudang di Sabang, Aceh.
    Gudang tersebut diketahui milik perusahaan swasta bernama PT Multazam Sabang Group.
    Saat ini pihaknya masih mengusut siapa pemilik beras ilegal itu untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
    Amran mengecam impor beras ilegal ini. Sebab selain melanggar aturan, praktik ini juga melanggar perintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang melakukan impor beras.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sebut Eks Mentan SYL Diduga Terima Uang Pengadaan X-Ray hingga Sapi

    KPK Sebut Eks Mentan SYL Diduga Terima Uang Pengadaan X-Ray hingga Sapi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menerima aliran dana pengadaan X-Ray, pengolahan karet, dan sapi di lingkungan Kementerian Pertanian.

    Pasalnya, aliran uang dari ketiga perkara tersebut diduga berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga tengah diusut KPK. 

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan dugaan aliran dana merupakan pengembangan dari kasus pemerasan, gratifikasi, dan jual beli jabatan, di mana kasus tersebut telah berhukum tetap.

    Perkara tersebut terjadi ketika SYL masih menjabat sebagai Menteri Pertanian sehingga diduga menerima sejumlah uang.

    “Tetapi kemudian ada beberapa perkara di Kementerian Pertanian yang muncul belakangan. Tapi perkara itu di masa Pak Menterinya Pak SYL juga sehingga kami tentunya menunggu ya supaya perkara ini juga sekalian naik, sehingga TPPU-nya nanti biar sekaligus gitu,” kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).

    Asep menyampaikan, penanganan TPPU menunggu tiga perkara tersebut dinyatakan menjadi sumber penerimaan SYL atau predikat crime 

    “Karena tentunya juga ada aliran uang dari perkara-perkara tersebut, ya dugaan kami ya, kepada saudara SYL,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lembaga antirasuah membutuhkan waktu tambahan untuk mendakwa SYL di perkara TPPU.

    Adapun SYL saat ini sudah mendekam di penjara usai divonis bersalah dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementan dan gratifikasi. Dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun berdasarkan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) Februari 2025 lalu. 

  • Titiek Soeharto nilai sektor pertanian terus membaik menuju swasembada

    Titiek Soeharto nilai sektor pertanian terus membaik menuju swasembada

    Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai sektor pertanian terus menunjukkan perbaikan signifikan menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi, penguatan program pemerintah, serta kolaborasi kuat lintas pemangku kepentingan.

    “Kami atas nama Komisi IV sampaikan penghargaan atas Kementan yang sudah mencapai indikator penilaian, membaik, bahkan dapat penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization),” kata Titiek dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dalam rapat kerja terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana program tahun 2026 itu, Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas capaian sektor pertanian yang terus membaik dan berhasil memperoleh penghargaan dari FAO.

    Titiek menegaskan, sektor pertanian menghadapi tantangan serius, mulai dari perubahan iklim yang sulit diprediksi, kekeringan, organisme pengganggu tanaman, hingga pola tanam yang berpengaruh pada produktivitas.

    Ia juga menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada harus diikuti percepatan program strategis di lapangan, termasuk optimalisasi lahan, penyediaan irigasi, benih unggul, pupuk subsidi, hingga modernisasi alsintan.

    “Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Kementan bergerak cepat menghadapi tantangan pangan dan memastikan ketersediaan secara berkelanjutan.

    “Pada tahun 2025 Kementan fokus pada cetak sawah, oplah, pompanisasi, pengembangan padi gogo, dan irigasi bersama PU,” jelas Amran.

    Ia menyebut pagu alokasi 2025 sebesar Rp31,91 triliun dengan pagu efektif Rp31,12 triliun, telah dioptimalkan untuk menjalankan berbagai program strategis.

    Termasuk tambahan anggaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk peningkatan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kakao, mete, lada, dan pala.

    Mentan Amran menambahkan progres realisasi anggaran hingga 20 November 2025 mencapai 72,29 persen dan diproyeksikan minimal mencapai 93 persen pada akhir tahun.

    Dia mengaku, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran yang diproyeksikan realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai minimal 93 persen.

    “Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dengan tetap menjaga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel,” jelasnya.

    Dalam raker tersebut, Mentan juga memaparkan rencana kerja tahun 2026 dengan pagu anggaran Rp40,145 triliun, sejalan dengan tema kerja pemerintah tahun depan yang diarahkan untuk kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

    Kementan menegaskan komitmennya untuk menjaga percepatan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan swasembada dapat dicapai secara berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kita Pemakan Tahu-Tempe, Impor Kedelai 2,6 Juta Ton

    Kita Pemakan Tahu-Tempe, Impor Kedelai 2,6 Juta Ton

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menyentil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait Indonesia yang masih banyak mengimpor kedelai. Padahal, makanan pokok Indonesia tahu dan tempe membutuhkan banyak kedelai.

    Titiek mengatakan kebutuhan kedelai dalam negeri setahun mencapai 2,9 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya 300 ribu hingga 400 ribu ton.

    “Kita bangsa pemakan tahu tempe, mustinya kedelai jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun, produksi kita cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya pak,” kata dia dalam rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

    Titiek mengatakan pihaknya mengapresiasi capaian Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah mempercepat target swasembada beras pada tahun ini. Namun menurutnya, komoditas kedelai jangan sampai terlupakan, bahkan seharusnya jadi prioritas.

    “Ini kan harus jadi konsentrasi juga. Sekarang kami mengapresiasi sudah bisa swasembada beras, swasembada jagung. Tolong ke depan swasembada kedelai,” jelasnya.

    Ia meminta agar program peningkatan produksi kedelai kembali dihidupkan. Sebelumnya, pemerintah melalui Perum Bulog memiliki program peningkatan produksi tiga komoditas utama yakni Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale)

    “Dulu bapak punya program Pajale, coba dihidupkan kembali, supaya ke depan jangan impor 2,6 juta (ton). Itu malu pak. Kita makan tempe tahu, impor kedelai segitu,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Mentan pastikan serapan anggaran 2025 bisa capai 93 persen di Desember

    Mentan pastikan serapan anggaran 2025 bisa capai 93 persen di Desember

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan serapan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 dapat mencapai 93 persen pada Desember melalui optimalisasi program prioritas dan percepatan pelaksanaan kegiatan strategis di seluruh daerah.

    “Kami terus berupaya meningkatkan serapan anggaran, diproyeksikan realisasi penyerapan sampai Desember (2025) mencapai minimal 93 persen,” kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

    Kementerian Pertanian mencatat hingga 20 November 2025, realisasi serapan anggaran telah mencapai 72,41 persen atau sekitar Rp22 triliun dari pagu anggaran 2025.

    “Progres realisasi anggaran Kementerian Pertanian sampai dengan 20 November 2025 dengan memperhitungkan outstanding kontrak, kontrak ikatan lockdown, dan blokir anggaran mencapai 72,41 persen,” bebernya.

    Adapun pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp31,91 triliun, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp2,46 triliun untuk mendukung peningkatan produksi komoditas strategis nasional.

    Dari pagu tersebut, terdapat blokir perjalanan dinas senilai Rp136 miliar yang dijaga pemanfaatannya secara selektif dan hanya dapat digunakan setelah memperoleh persetujuan rekomendasi Kementerian Keuangan secara resmi.

    Selain itu, terdapat blokir non perjalanan dinas bersumber dari pendanaan pinjaman luar negeri mencapai Rp572 miliar sehingga perhitungan pagu efektif Kementerian Pertanian menjadi Rp31,12 triliun sepanjang tahun anggaran berjalan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025). ANTARA/Harianto

    Ia menuturkan tambahan anggaran ABT diberikan atas arahan langsung Presiden agar Kementan mempercepat peningkatan produksi tebu, kopi, kelapa, kakao, mente, lada, dan pala melalui perluasan kawasan dan penguatan pembenihan.

    Menurut Mentan keterlambatan serapan dipengaruhi adanya blokir sebesar Rp8 triliun pada September dan sebagian blokir yang bertahan pada Oktober sehingga sejumlah kegiatan belum dapat dieksekusi maksimal.

    Kementan terus mengupayakan percepatan realisasi anggaran melalui monitoring intensif dan koordinasi melekat dengan satuan kerja daerah agar pelaksanaan kegiatan tetap akuntabel dan sesuai pedoman keuangan negara.

    “Inilah salah satu penyebab keterlambatan hanya mencapai 72 persen, tapi insya Allah di akhir tahun kami upayakan 93 persen capaian belanja APBN,” tegas Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Ngadu ke DPR Anggaran Masih Terblokir Rp 8 T

    Mentan Ngadu ke DPR Anggaran Masih Terblokir Rp 8 T

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan serapan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) baru mencapai 72,41% dari pagu Rp 31,91 triliun di 2025. Amran menyebut, masih kurangnya penyerapan ini disebabkan oleh anggaran Kementan yang masih diblokir Kementerian Keuangan sebesar Rp 8 triliun.

    “Di bulan September masih ada blokir Rp 8 triliun, dan Oktober masih ada blokir sebagian. Inilah salah satu penyebab keterlambatan hanya mencapai 72%, tapi insyaallah di akhir tahun kami upayakan 93% capaian belanja APBN,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Amran menjelaskan pagu anggaran Kementan 2025 sebesar Rp 31,91 triliun, termasuk anggaran belanja ABT sebesar Rp 2,46 triliun. Pemblokiran anggaran dilakukan juga pada anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 136 miliar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan dijaga pemanfaatannya secara selektif.

    “Dapat dimanfaatkan setelah mendapatkan persetujuan rekomendasi dan blokir non perjalanan dinas yang bersumber dari pendanaan pinjaman luar negeri sebesar Rp 572 miliar. Dengan demikian, pagu efektif Kementerian Pertanian 2025 adalah Rp 31,12 triliun,” terangnya.

    Dia juga menerangkan anggaran yang bersumber dari ABT merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto secara langsung kepada Kementerian Pertanian agar segera meningkatkan produksi komoditas pertanian strategis antara lain, tebu, kopi, kelapa, kakao, menteh, lada, dan pala.

    Peningkatan produksi sejumlah komoditas itu dilakukan melalui program pengembangan kawasan, penguatan pembenihan, tanaman perkebunan, dan dukungan manajemen serta teknis lainnya.

    Meski serapan anggaran baru 72,41% pada penghujung tahun 2025 ini, Amran meyakini penyerapan akan mencapai 93% pada Desember 2025.

    “Kami terus berupaya meningkatkan serapan anggaran, diproyeksikan realisasi penyerapan, sampai Desember mencapai minimal 93%. Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dengan tetap menjaga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Mentan Temukan 136 Pengecer Persulit Petani Dapat Pupuk, Minta Kartu Tani

    Mentan Temukan 136 Pengecer Persulit Petani Dapat Pupuk, Minta Kartu Tani

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap masih terdapat laporan terkait distributor serta pengecer pupuk bersubsidi nakal hingga dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima laporan terdapat 136 pengecer atau distributor yang masih mewajibkan penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk, sehingga mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk. Padahal, Amran menegaskan petani hanya perlu menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menebus pupuk.

    Alhasil, Amran telah menegur sejumlah distributor maupun pengecer bermasalah. Namun, sambung dia, jika mereka masih melakukan kesalahan yang sama, pemerintah juga akan mencabut izin usaha.

    “Masih ada yang melaporkan 136 wajib masih menggunakan kartu tani. Ini kami wajibkan KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” kata Amran, Minggu (23/11/2025).

    Laporan lainnya, Amran menyampaikan terdapat masalah terkait pungutan alsintan, yakni sebanyak 31 dari sebelumnya sempat mencapai ribuan laporan.

    Laporan tersebut memuat adanya pungutan liar (pungli). Padahal, Amran menegaskan pemerintah telah memberikan bantuan alsintan kepada para petani secara gratis.

    “Ini yang 31 [alsintan bermasalah] kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses. Kalau ada pidana, dipidanakan,” terangnya.

    Dia juga meminta agar masyarakat melakukan pengaduan jika masih menemukan pelanggaran lain di sektor pertanian melalui WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823-1110-9690.

    “Sejak 2015 kami buka [kanal] pengaduan, sampai sekarang kami lakukan. Hanya saja sekarang gencar karena kebijakan pemerintah, khususnya pupuk itu turun 20%. Ini harus diawasi betul. Kemudian jumlah bantuan alat mesin pertanian itu triliunan ke lapangan. Jadi kita harus kontrol,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan terdapat 115 distributor pupuk subsidi yang masih menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) sepanjang 14–20 November 2025.

    Atas laporan itu, pemerintah telah meminta PT Pupuk Indonesia mencabut izin seluruh distributor yang melanggar. Kementan juga telah menyerahkan daftar 115 distributor bermasalah kepada Pupuk Indonesia untuk ditindaklanjuti.

    “Kami perintahkan dicabut [115 distributor pupuk bermasalah], tetapi nanti mengecek juga di bawah. Biasanya kalau sudah kami beri bukti itu langsung dicabut,” kata Amran.

    Namun, Amran menyebut jumlah distributor pupuk bermasalah terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 2.039 laporan.

    “Ini sudah menurun tinggal 5% dari total laporan, yang dulunya 2.000 sekarang tinggal 115, berarti 5%,” imbuhnya.

    Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang mempersulit petani dalam memperoleh pupuk, terutama pada musim tanam. Apalagi, sambung dia, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen per 22 Oktober 2025

    Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025. 

    Perinciannya, penurunan HET pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram.

    Lalu, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

    Selain itu, juga ada ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

  • Mentan Bongkar Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, RI Kecolongan?

    Mentan Bongkar Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, RI Kecolongan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap modus dan kronologi di balik masuknya 250 ton beras impor ilegal asal Thailand ke wilayah Sabang, Aceh.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, masuknya beras impor ilegal ini diduga karena status wilayah tersebut sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone), yang membuat pengawasan distribusi lebih longgar.

    “Itu daerah seolah bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Amran menegaskan saat ini aparat penegak hukum (APH) tengah mendalami siapa pelaku yang melakukan importasi beras ilegal.

    Namun, dia juga menekankan setiap importasi beras harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan. Di sisi lain, PT Multazam Sabang Group (MSG) yang merupakan importir itu tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak.

    Dalam penanganan kasus ini, Kementan juga berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Amran mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat.

    “Beliau [Menteri Perdagangan Budi Santoso] katakan bahwa nggak ada, nggak ada izin. Jadi Kabareskrim, Kapoldanya kami langsung telepon. Satu-satu, kami ingin tahu,” tuturnya.

    Adapun, Kementan menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG. Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

    Padahal, kata Amran, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

    Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan. Terlebih, importasi beras tersebut juga tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

  • Jreng! Mentan Bongkar 250 Ton Beras Ilegal Thailand Masuk ke RI

    Jreng! Mentan Bongkar 250 Ton Beras Ilegal Thailand Masuk ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 250 ton beras impor ilegal asal Thailand masuk ke Indonesia, tepatnya di wilayah Sabang, Aceh.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat. Bahkan, Amran juga mengungkap importir tersebut tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak. Adapun, importir tersebut adalah PT Multazam Sabang Group (MSG).

    “Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Atas laporan itu, Amran menyatakan Kementan langsung menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG.

    “Hari ini kami sampaikan bahwa itu kami segel, dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” imbuhnya.

    Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

    “Nanti keputusan di pengadilan [terkait apakah beras impor ilegal dikembalikan atau dimusnahkan], itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar,” jelasnya.

    Di sisi lain, Amran menambahkan, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

    Lebih lanjut, Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan.

    Apalagi, dia juga menyebut importasi beras tersebut tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

    “Kalau sudah Panglima Tertinggi, seluruh Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor, karena stok kita banyak, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.

  • Wamentan tegaskan harga pupuk subsidi turun demi produktivitas petani

    Wamentan tegaskan harga pupuk subsidi turun demi produktivitas petani

    Mulai 22 Oktober (2025) harga pupuk resmi turun. Nanti kompensasinya kami selesaikan. Jangan khawatir, semua aman.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen demi meningkatkan produktivitas pertanian petani di dalam negeri, sehingga mewujudkan swasembada pangan.

    “Mulai 22 Oktober (2025) harga pupuk resmi turun. Nanti kompensasinya kami selesaikan. Jangan khawatir, semua aman,” kata Wamentan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu kios pupuk, di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan pihaknya melakukan sidak untuk memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

    Sudaryono menegaskan pemerintah telah resmi menurunkan harga pupuk dan meminta seluruh kios untuk menerapkan harga tersebut tanpa ragu. Ia juga memastikan pemerintah sudah menyiapkan mekanisme kompensasi bagi kios atas selisih harga.

    Wamentan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan kelompok tani dapat membeli pupuk tanpa hambatan.

    “Kelompok-kelompok tani aman. Yang penting harga sesuai aturan,” katanya pula.

    Melalui sidak ini, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebijakan penurunan harga pupuk benar-benar sampai kepada petani.

    Menurut Wamentan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar tidak ada kios yang menjual di atas HET serta memastikan ketersediaan stok tetap aman.

    Dalam kunjungan itu, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar berdialog langsung dengan kelompok tani dan pemilik kios terkait harga, distribusi, serta pelayanan terhadap petani.

    Kepada Wamentan Sudaryono, sejumlah petani mengaku harga pupuk di kios tersebut sudah turun dan sesuai dengan HET baru.

    Sudaryono menegaskan pula bahwa pemerintah hadir untuk memastikan petani mendapatkan pelayanan pupuk terbaik.

    “Semua dibereskan. Pokoknya aman,” ujar Sudaryono lagi.

    Pemerintah secara resmi sudah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk pupuk Urea dan NPK yang menjadi kebutuhan utama petani.

    Harga pupuk Urea kini turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, atau setara dengan penurunan harga dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak. Sementara itu, harga pupuk NPK juga diturunkan dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.