Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Kementan kunjungi sawah dan beri penyuluhan petani di Sukakarya Bekasi

    Kementan kunjungi sawah dan beri penyuluhan petani di Sukakarya Bekasi

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengunjungi areal persawahan dalam rangka memberikan penyuluhan kepada para petani di wilayah Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Tenaga Ahli Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nandang mengungkapkan kunjungan lapangan ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dalam rangka mendukung program pertanian nasional.

    “Kami juga ingin melihat dari dekat, mengecek langsung hasil panen dan progres sektor pertanian di wilayah ini,” katanya di Kabupaten Bekasi, Sabtu.

    Kunjungan lapangan ini turut dihadiri Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Mitra Bulog Cabang Karawang, LSM dan kelompok tani, Balai Penyuluhan Pertanian serta penyuluh lapangan hingga perangkat wilayah setempat.

    Dalam kesempatan ini Nandang turut memberikan arahan dan evaluasi teknis terkait hasil panen serta pengelolaan lahan tanam guna meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Bekasi.

    Menurut dia optimalisasi hasil panen ditentukan dari sejumlah indikator yang sudah mulai diperhatikan sejak penyiapan lahan tanam, mencakup tingkat kesuburan tanah, pemilihan benih padi hingga ketersediaan pasokan irigasi.

    Perawatan selama masa tanam juga penting dilakukan, termasuk pemberian pupuk dan anti hama secara rutin serta penggunaan teknologi modern guna memudahkan serta mempercepat produktivitas petani.

    “Yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebutuhan petani, termasuk tugas utama kami untuk memastikan kebutuhan petani tercukupi. Lalu peran Perum Bulog dengan menyerap hasil panen petani,” katanya.

    Sub Koordinator Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Dodo Hadi Triwardoyo mengatakan pemerintah daerah tahun ini menargetkan produksi gabah kering hingga mencapai 500.000 ton melalui 48.000 hektare lahan pertanian yang ada.

    Ia menyatakan sejumlah langkah terus dilakukan guna memenuhi target produksi tahun ini sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional serta Astacita Presiden Prabowo Subianto pada sektor swasembada pangan.

    Langkah strategis pertama melalui perbaikan infrastruktur pertanian seperti normalisasi saluran yang memiliki sedimentasi tinggi serta memastikan mesin pompa berikut selang air berfungsi dengan baik.

    Pihaknya juga berupaya mengoptimalkan ketersediaan lahan pertanian dengan terus meningkatkan produktivitas panen pada setiap area persawahan yang ada, termasuk pemberian bantuan benih secara berkelanjutan.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Bojonegoro ajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi

    Pemkab Bojonegoro ajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi

    Bupati Bojonegoro sudah mengirimkan surat permohonan ke Kementan, agar alokasi pupuk 2025 di Bojonegoro dipenuhi sesuai RDKK

    Bojonegoro (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mengajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian (Kementan) agar sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) para petani di wilayah setempat.

    “Bupati Bojonegoro sudah mengirimkan surat permohonan ke Kementan, agar alokasi pupuk 2025 di Bojonegoro dipenuhi sesuai RDKK,” kata Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro Zaenal Fanani di Bojonegoro, Jumat.

    Zaenal menyebutkan sesuai data RDKK Kabupaten Bojonegoro, kebutuhan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 65.661 ton dengan alokasi dari Kementerian Pertanian sebanyak 65.893 ton.

    Sementara untuk kebutuhan NPK sebanyak 72.644 ton dengan alokasi 42.141 ton atau 52 persen dari total kebutuhan.

    Sedangkan pupuk organik dibutuhkan sebanyak 58.482 ton dan mendapatkan alokasi 18.083 ton atau 30 persen dari total kebutuhan.

    “Memohon Kementan untuk memenuhi (penambahan alokasi) sesuai lahan pertanian Bojonegoro seluas 83 ribu hektare,” jelas Zaenal.

    Kecukupan pupuk, lanjut Zaenal, dibutuhkan sektor pertanian supaya pemupukan bisa dilakukan secara berimbang.

    Pola pemupukan yang baik dilakukan dengan mengalokasikan lima kuintal pupuk organik, tiga kuintal pupuk NPK dan dua kuintal pupuk urea untuk lahan seluas satu hektare.

    “Untuk luas lahan satu hektare, pemupukan paling baik dengan pola 5-3-2. Jika kekurangan pupuk, hasilnya tidak bisa maksimal,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu Zaenal menambahkan bahwa penggunaan pupuk organik dinilai memiliki manfaat yang sangat besar, di antaranya adalah untuk memperbaiki struktur tanah, penyerapan unsur hara, menetralkan air dan memperbaiki organisme tanah.

    Selain itu Zaenal mengimbau para petani yang memasuki Musim Tanam kedua (MT 2) untuk menggunakan pupuk organik yang cukup, terutama daerah-daerah yang kekurangan air.

    Pupuk organik dapat diproduksi sendiri oleh petani dengan menggunakan sisa tanaman, kotoran hewan maupun bahan baku organik yang ada di sekitar petani.

    “Pupuk organik dapat melembabkan tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia,” katanya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Muhammad Yazid
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamentan Jelaskan soal Kuota Impor Mau Dihapus Prabowo

    Wamentan Jelaskan soal Kuota Impor Mau Dihapus Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyentil rumitnya birokrasi di Tanah Air, salah satunya dengan adanya peraturan teknis (pertek) yang dibuat kementerian. Prabowo bilang, pertek kini harus diterbitkan atas izin dirinya. Tujuannya, supaya lebih mudah mengimpor komoditas khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Terkait ini, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan tujuan pemerintah tetap swasembada, baik pangan maupun komoditas lainnya. Jika ada kebutuhan impor, Sudaryono bilang, Presiden tidak menginginkan adanya kuota untuk menghindari celah impor hanya pada segelintir kalangan.

    “Kalau ada kebutuhan impor, itu Pak Presiden tidak mau ada kuota itu maksudnya begini, kuota itu nanti dikasih ke teman-temannya semua. Misal butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Tidak usah ada pihak tertentu dikasih kuota, kemudian dia yang mengatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Itu yang menurut Pak Presiden tidak adil,” ucap Sudaryono selepas rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Sudaryono mengelaborasi, hal ini ditujukan supaya rantai distribusinya lebih ringkas dan harga jadi lebih terkendali. Ia menjelaskan, jika ada pihak tertentu yang diberikan kuota, distribusi hingga ke end user atau konsumen cenderung akan mendapatkan penambahan harga.

    “Kalau nanti orang dikasih kuota, dikasih kuota dia jualan lagi, dijual lagi, end-usernya mungkin turunan ketiga keempat, artinya ada penambahan harga. Nah, di situ dianggap tidak efisien. Kalau begitu yang impor langsung saja, tidak usah lewat sini, lewat sana lagi, lewat sini lagi, baru ke si end-usernya aja. Ya sudah, si orang yang perlu ini saja yang kita kasih, dia bisa impor,” elaborasinya.

    Sudaryono juga menjelaskan, pengajuan impor dari asosiasi atau pengusaha bisa langsung diajukan ke kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ini supaya dari segi birokrasi dan harga juga lebih efisien dan terkendali.

    “Bisa ke Kementan dan Kemendag, khususnya ya. Tapi dari situ, sehingga efisien, sehingga harga pangan kita khusus yang impor turun, masyarakat bisa menikmati protein dengan harga yang lebih rendah,” katanya melanjutkan.

    Sudaryono mengatakan pemerintah tetap harus melindungi komoditas dari dalam negeri. Impor bukan berarti dibuka seluas-luasnya dan mematikan industri dalam negeri. Sudaryono bilang, Indonesia harus tetap swasembada dan tetap menjalankan hilirisasi.

    “Bukan berarti dibuka seluas-seluasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, tidak. Kita tetap harus swasembada, yang bisa diproduksi di dalam negeri, diproduksi di dalam negeri. Hilirisasi tetap jalan. Lapangan pekerjaannya ada, industrinya hidup di Indonesia. Tapi yang masih impor, yang impor saja, yang bahan yang harus diimpor oleh misalnya industri obat, misalnya harus impor garam, tidak usah lagi kuota-kuota. Industrinya itu langsung bisa impor barang yang dia perlukan sehingga lebih efisien. Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia,” tandasnya.

    Lihat juga Video Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus: Silakan Siapa Saja Boleh

    (fdl/fdl)

  • Alasan KPK Batal Periksa Adik Febri Diansyah Selasa Kemarin di Kasus TPPU SYL – Halaman all

    Alasan KPK Batal Periksa Adik Febri Diansyah Selasa Kemarin di Kasus TPPU SYL – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa adik mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Selasa (8/4/2025) kemarin.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkap alasannya.

    Tessa menjelaskan, panggilan untuk Fathroni pada Selasa kemarin sebenarnya adalah panggilan untuk Kamis (27/3/2025). Pada Kamis itu, Fathroni sudah memenuhi panggilan penyidik.

    “Panggilan Selasa tanggal 8 untuk Fathroni adalah panggilan yang dibuat penyidik sebelum yang bersangkutan hadir terakhir pada tanggal 27 Maret 2025. Jadi untuk tanggal 8 secara de factonya sudah dipenuhi oleh yang bersangkutan,” kata Tessa kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

    Usai pemeriksaan pada Kamis (27/3/2025), Fathroni mengaku tidak ada komunikasi dengan Febri terkait pemeriksaan waktu itu.

    “Enggak ada komunikasi [dengan Febri],” kata Fathroni.

    Fathroni tak membeberkan materi apa yang didalami penyidik saat memeriksanya. Dia menjelaskan diperiksa oleh AKBP Rossa Purbo Bekti.

    “[Diperiksa oleh] Pak Rossa. Silakan tanya ke penyidiknya,” katanya.

    Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkap materi pemeriksaan terhadap Fathroni Diansyah pada Kamis (27/3/2025).

    Tessa menyebut pada pemeriksaan Fathroni, penyidik mendalami soal penyitaan dokumen.

    “Didalami terkait beberapa dokumen hasil penggeledahan dari kantor Visi Law Office,” kata Tessa dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025). 

    Dokumen yang didalami penyidik, yakni dokumen konfirmasi biaya bantuan hukum kepada Syahrul Yasin Limpo, eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono, dan Muhammad Hatta.

    Febri Diansyah pernah menjadi saksi di sidang korupsi Syahrul Yasin Limpo, pada 3 Juni 2024. 

    Pada sidang tersebut, terungkap fakta bahwa saat menjadi penasihat hukum SYL dan dua anak buahnya, advokat sekaligus managing partner Visi Law Office Febri Diansyah, mendapatkan bayaran sebesar Rp3,1 miliar. 

    Tarif itu, kata dia, dibayarkan untuk menangani kasus Syahrul cs pada tahap penyelidikan dan sebagian tahap penyidikan.

    Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Kolase Tribunnews/Kompas)

    Awalnya, Febri mengatakan hanya mendapat bayaran Rp800 juta. Namun ketika dicecar oleh jaksa KPK, pernyataannya diubah.

    “Rp3,1 miliar untuk tiga klien. SYL mengatakan salah satu yang hadir agar mencarikan terlebih dahulu pinjaman,” kata Febri.

    Febri mengaku mendapatkan surat kuasa dari Syahrul cs pada 5 Oktober 2023. Akan tetapi surat tersebut dicabut pada November 2023, setelah dia dicekal oleh KPK.

     

  • Mantap! Zulhas Bilang RI Sudah Capai Swasembada Pangan, Ini Alasannya

    Mantap! Zulhas Bilang RI Sudah Capai Swasembada Pangan, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia sudah berhasil mencapai target swasembada pangan, setidaknya untuk dua komoditas utama, yakni beras dan jagung. Hal itu Ia sampaikan dengan mengacu pada data produksi dan stok yang menunjukkan surplus.

    “Kita syukuri tugas yang dibebankan Bapak Presiden untuk swasembada pangan, paling kurang beras dan jagung, sudah bisa kita capai,” kata Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, saat ditemui di kantornya, Selasa (8/4/2025).

    Zulhas menjelaskan, menurut perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga akhir April 2025 mencapai 13,9 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi dalam negeri rata-rata sekitar 2,6 juta ton per bulan. Artinya, dalam empat bulan kebutuhan hanya sekitar 10,4 juta ton, dan Indonesia masih memiliki kelebihan sekitar 3,5 juta ton.

    “Insyaallah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan dan hasilnya juga nyata, itu berkat kerja sama semua pihak,” lanjutnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan ini bukan hanya kerja satu lembaga, tetapi hasil koordinasi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah.

    “Ada Kementan, Kementerian Pangan, ada Kementerian PU (Pekerjaan Umum), kementerian lain yang terkait. Juga pemerintah daerah, ada gubernur, ada bupati. Semua pihak. Yang satu irama satu tim bekerja keras,” ungkapnya.

    Ke depan, Zulhas menyebut produksi masih bisa ditingkatkan, terutama jika perbaikan irigasi terus dilakukan. “Ini belum selesai mengenai irigasi. Kalau irigasi tambah rapi, tentu kita akan mendampingi. Ini baru yang optimalisasi atau intensifikasi. Belum masuk yang pengembangan lahan baru,” jelasnya.

    Tak hanya beras, jagung juga dilaporkan mengalami surplus. “Kali ini sudah dua, beras dan jagung. Jagung juga sudah berlebih,” katanya.

    Zulhas bahkan menyebut Indonesia memiliki stok beras yang sangat besar, bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

    “Alhamdulillah, di mana-mana negara lain beras kurang, kita, stok beras kita bsekarang berlebih. Kemarin saya cek, Bulog baru tambah 800 ribu ton (serapan). Berarti ditambah 2 juta ton, stok beras kita 2,8 juta ton. Saya kira tidak ada negara di dunia yang punya stok beras 2,8 juta ton. Tidak ada. Bahkan beberapa negara ASEAN kurang,” tukasnya.

    Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, produksi beras pada periode Januari-April 2025 (subround 1) diperkirakan mencapai 13,95 juta ton. Khusus Februari-April saja, angkanya mencapai 12,71 juta ton, naik 2,51 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Terdapat peningkatan sebesar 2,88 juta ton atau naik 25,99% dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025).

    Lebih jauh, ia menyebut angka ini merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. “Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kenaikan produksi secara tahunan diperkirakan terbesar sejak tahun 2019,” tambahnya.

    (dce)

  • Libur Lebaran, Harga Cabai dan Bawang Berangsur Turun

    Libur Lebaran, Harga Cabai dan Bawang Berangsur Turun

    JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga cabai dan bawang berangsur stabil selama libur Lebaran 2025. Di wilayah sentra pasokan ke Jakarta, Cianjur, harga cabai mengalami penurunan drastis.

    Salah satu petani champion cabai asal Cianjur, Suhendar menyebut harga cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati turun menjadi Rp 30.000 per kilogram (kg), sedangkan cabai merah keriting hanya Rp 15.000 per kg.

    Padahal saat Ramadan hingga jelang Lebaran, harga cabai sempat menyentuh angka Rp 100.000 lebih per kilogramnya.

    “Pasar Induk Kramat Jati sepi pembeli, sehingga harga cabai anjlok,” ujar Hendar dalam keterangannya, Minggu, 6 April.

    Sementara itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Andi Muhammad Idil Fitri menjelaskan bahwa fluktuasi harga cabai ini lebih disebabkan oleh fenomena tahunan sebelum dan sesudah Lebaran.

    Selama libur panjang, aktivitas di lapak dan pasar sayur menurun karena banyak pedagang dan petani yang masih libur panen. Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 4 April 2025, harga cabai rawit merah di tingkat produsen Rp 56.500 per kg, cabai merah keriting Rp 36.143 per kg, dan cabai merah besar Rp 50.000 per kg.

    “Penurunan aktivitas di lapak sayuran menyebabkan pasokan berkurang sementara. Namun, ini hanya bersifat sementara, dan pasokan akan segera normal setelah libur Lebaran usai,” ujar Idil.

    “Jika ada kenaikan harga, itu hanya bersifat sementara.  Insyaallah H+7 Lebaran atau setelah libur bersama berakhir, pasokan dan harga cabai akan kembali normal,” kata Idil.

    Kemudian, untuk harga bawang merah di pasar yang sama, kualitas super dipasarkan Rp 40.000-Rp 45.000 per kg sedangkan kualitas medium dijual Rp 35.000-Rp 38.000 per kg.

    Tadinya, bawang merah pada momen yang di pasaran juga mencapai Rp 100.000 per kg. Bawang yang masuk Jakarta dipasok dari Brebes, Indramayu, Kendal, dan Solok, Sumatera Barat.

    Idil memastikan pada April ini, produksi bawang merah siap konsumsi akan mencapai lebih dari 100.000 ton. “Pasokan April pascalebaran secara umum aman. Banyak panenan dari Indramayu, Pantura, Solok, dan Bandung Raya yang siap mengamankan pasokan nasional,” kata dia.

  • Kementan Gencarkan Penggunaan Alat dan Mesin Modern untuk Panen Raya

    Kementan Gencarkan Penggunaan Alat dan Mesin Modern untuk Panen Raya

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggencarkan mekanisasi pertanian dengan meningkatkan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi petani. Hal ini dilakukan seiring panen raya, yang  diperkirakan akan berlangsung secara masif di berbagai daerah setelah Lebaran.

    Pada tahun 2024, Kementan telah menyalurkan 1.400 unit combine harvester ukuran besar ke berbagai wilayah guna meningkatkan efisiensi panen dan mengurangi losses. Tahun ini, dukungan mekanisasi semakin diperbesar dengan alokasi 3.247 unit combine harvester besar dan 2.152 unit power thresher yang akan membantu proses panen dan perontokan gabah lebih cepat dan efisien.

    Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menegaskan, percepatan mekanisasi menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

    “Dengan mekanisasi, petani dapat memanen lebih cepat, lebih efisien, dan dengan hasil yang lebih baik,” tutur Andi, Rabu (2/4/2025).

    Dengan dukungan mekanisasi yang terus ditingkatkan serta potensi panen yang besar, pemerintah optimistis produksi pangan nasional akan semakin meningkat. Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    “Tahun ini, setelah Lebaran, panen raya akan berlangsung di berbagai daerah, dan Kementan telah menyiapkan bantuan alsintan agar petani dapat memperoleh hasil optimal dengan kualitas yang lebih baik,” ujar Andi.

    Penggunaan combine harvester dinilai mampu mengurangi losses hingga 3-5% dibandingkan metode panen manual. Selain itu juga dapat menyelesaikan panen dalam waktu 3-4 jam per hektare, jauh lebih cepat dibandingkan cara tradisional yang memakan waktu 2-3 hari per hektare.

    Andi juga menambahkan penggunaan power thresher dapat meningkatkan efisiensi perontokan padi secara signifikan dibandingkan metode manual.

    “Dengan kapasitas rata-rata 300-600 kg per jam, power thresher mampu mempercepat proses perontokan padi dibandingkan cara manual yang hanya sekitar 50-100 kg per jam dengan tenaga kerja terbatas. Selain itu, dapat menekan kehilangan hasil (losses) hingga 1-2%. Mesin ini juga dilengkapi blower yang membantu memisahkan kotoran dan sekam, sehingga menghasilkan gabah yang lebih bersih,” ujar Andi.

    Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), potensi panen raya padi periode Februari hingga April 2025 diperkirakan mencapai 6,63 juta ton gabah kering giling (GKG) di 10 provinsi sentra padi. Angka ini menunjukkan besarnya kapasitas produksi yang perlu didukung dengan teknologi modern agar petani dapat memanen dengan optimal.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa modernisasi pertanian melalui mekanisasi adalah bagian dari strategi besar dalam menghadapi tantangan produksi pangan nasional.

    “Kami memastikan petani mendapatkan akses terhadap alsintan yang memadai. Dengan dukungan ini, kita tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga mempercepat pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujarnya terkait modernisasi petani untuk panen raya.

  • Salurkan Alsintan Modern, Kementan Bakal Kebut Proses Panen Usai Lebaran

    Salurkan Alsintan Modern, Kementan Bakal Kebut Proses Panen Usai Lebaran

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) bakal mempercepat proses panen raya yang diperkirakan akan berlangsung secara masif di berbagai daerah setelah Lebaran 2025. Percepatan panen ini didukung oleh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern untuk para petani.

    Pada tahun 2024, Kementan sendiri telah menyalurkan 1.400 unit Combine Harvester ukuran besar ke berbagai wilayah untuk meningkatkan efisiensi panen dan mengurangi losses. Sementara tahun ini, dukungan mekanisasi diperbesar dengan alokasi 3.247 unit Combine Harvester Besar dan 2.152 unit Power Thresher untuk membantu proses panen dan perontokan gabah yang cepat dan efisien.

    “Tahun ini, setelah Lebaran, panen raya akan berlangsung di berbagai daerah, dan Kementan telah menyiapkan bantuan alsintan agar petani dapat memperoleh hasil optimal dengan kualitas yang lebih baik,” kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/4/2025).

    Ia menegaskan, percepatan mekanisasi menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Dengan begitu, proses memanen akan lebih cepat dan efisien seiring sengan hasil yang panen yang baik.

    Andi mengaku optimis produksi pangan nasional akan meningkat dengan dukungan mekanisasi tersebut. Menurutnya, langkah mampu meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

    Andi menjelaskan, penggunaan Combine Harvester dinilai mampu mengurangi losses hingga 3-5% dibandingkan metode panen manual. Selain itu juga dapat menyelesaikan panen dalam waktu 3-4 jam per hektare, jauh lebih cepat dibandingkan cara tradisional yang memakan waktu 2-3 hari per hektare.

    Sementara penggunaan power thresher, dipercaya dapat meningkatkan efisiensi perontokan padi secara signifikan dibandingkan metode manual. Adapun rata-rata kapasitas power thresher mencapai 300 hingga 600 kg per jam.

    “Power thresher mampu mempercepat proses perontokan padi dibandingkan cara manual yang hanya sekitar 50-100 kg per jam dengan tenaga kerja terbatas. Selain itu, dapat menekan kehilangan hasil (losses) hingga 1-2%. Mesin ini juga dilengkapi blower yang membantu memisahkan kotoran dan sekam, sehingga menghasilkan gabah yang lebih bersih,” ujar Andi.

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi panen padi periode Februari hingga April 2025 diperkirakan mencapai 6,63 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) di 10 provinsi sentra padi. Angka ini menunjukkan besarnya kapasitas produksi yang perlu didukung dengan teknologi modern agar petani dapat memanen dengan optimal.

    (kil/kil)

  • Kementan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Waktu di Musim Tanam 2025

    Kementan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Waktu di Musim Tanam 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dengan meningkatkan tata kelola pupuk subsidi.

    Dalam rangka memastikan kelancaran Musim Tanam II (MT II) yang dimulai pada April 2025, Kementan menerapkan kebijakan baru mengenai fleksibilitas pemutakhiran data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) sepanjang tahun.

    Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur penetapan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.

    Perubahan ini memberikan dampak langsung kepada petani, salah satunya Pak Syahrudin, Ketua Kelompok Tani Harapan Kita di Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo.

    Ia mengungkapkan akses terhadap pupuk subsidi kini semakin mudah dan lancar, terutama menjelang musim tanam April.

    “Penebusan pupuk sekarang sangat mudah. Komunikasi antara pengecer dan distributor pun berjalan dengan baik. Kami tidak lagi mengalami keterlambatan dalam mendapatkan pupuk,” ujarnya kepada wartawan, Senin (31/3/2025).

    Syahrudin mengapresiasi kebijakan ini yang memastikan semua petani yang terdaftar dalam eRDKK mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu.

    Ia menambahkan, pengecer semakin aktif berkoordinasi dengan petani mengenai jadwal tanam dan distribusi pupuk, sehingga Musim Tanam II bisa berjalan sukses.

    “Kami tidak khawatir dengan ketersediaan pupuk, dan sejauh ini tidak ada petani di Kabupaten Wajo yang mengalami kekurangan pupuk,” jelasnya.

    Menurutnya, peran penyuluh dan Dinas Pertanian sangat penting dalam memastikan distribusi pupuk berjalan lancar. Pemutakhiran data dalam eRDKK dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh petani yang berhak mendapatkan akses pupuk subsidi tanpa hambatan.

    Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah menegaskan, kebijakan terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran pupuk subsidi, terutama pada MT II dimulai April 2025.

    “Dengan adanya fleksibilitas dalam pemutakhiran eRDKK, data penerima pupuk subsidi dapat terus diperbarui sesuai kondisi di lapangan. Hal ini memastikan bahwa petani yang benar-benar membutuhkan dapat mengakses pupuk tepat waktu dan sesuai alokasi,” ujarnya.

    Andi juga menambahkan sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi pupuk, meminimalkan potensi kesalahan data, dan mengurangi penyimpangan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, perubahan kebijakan ini merupakan langkah nyata Kementan dalam mendukung keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional.

    “Kami ingin memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran. Fleksibilitas pemutakhiran data eRDKK adalah respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan petani di lapangan,” katanya.

    Mentan Amran juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, distributor, pengecer, dan penyuluh pertanian untuk kelancaran distribusi pupuk.

    Dengan adanya kebijakan pemutakhiran data eRDKK, tata kelola pupuk subsidi menjadi lebih adaptif dan responsif, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memaksimalkan hasil panen, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

  • Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost Sukses Stabilkan Harga Pangan

    Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost Sukses Stabilkan Harga Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeklaim bahwa Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025 yang digelar selama Ramadan telah sukses membuat harga pangan terjangkau.

    Program ini berhasil menyalurkan 2.853 ton komoditas pangan dengan omzet penjualan mencapai Rp39,3 miliar melalui 3.531 outlet yang aktif bertransaksi dari total 3.992 lokasi yang disiapkan.

    “Tingginya serapan pangan menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Pemerintah akan terus memperkuat distribusi pangan serta memastikan ketersediaan stok agar harga tetap stabil di pasaran,” ujar Mentan Amran dalam keterangan tertulis, Senin (31/2/20125).

    Selama program berlangsung hingga 28 Maret 2025, tercatat 638.955 transaksi dengan total 1.388.481 item pangan terjual. Beberapa komoditas paling diminati antara lain beras SPHP sebanyak 1.652.970 kg, gula kemasan 553.212 kg, dan minyak goreng 464.341 liter.

    Sementara itu, stok akhir operasi masih menyisakan 155,3 ton dari tujuh komoditas, dengan jumlah terbesar berasal dari beras premium sebanyak 12.370 kg, daging kerbau 169 kg, dan bawang putih 189 kg.

    Keberhasilan operasi pasar ini didukung oleh inovasi digital melalui platform AgriPost Kementan. Sebagai bagian dari upaya hilirisasi komoditas pertanian, AgriPost hadir untuk memangkas rantai pasok pangan yang panjang dengan menghubungkan produsen langsung ke konsumen.

    Dengan melibatkan BUMN pangan dalam sistem distribusi, harga pangan tetap terkendali dan ketersediaan pangan merata di seluruh wilayah.

    Masyarakat mulai mengenal AgriPost yang berlokasi di kantor pos sebagai tempat berbelanja bahan pangan murah dengan stok yang cukup. Berbeda dengan operasi pasar konvensional yang sering kali menyebabkan antrean panjang akibat keterbatasan stok, AgriPost memastikan ketersediaan pangan lebih terjaga.

    “Beberapa komoditas yang dijual dengan harga lebih rendah dibanding pasar antara lain beras SPHP seharga Rp 12.000 per kg, gula pasir Rp 15.000 per kg, daging kerbau beku Rp 75.000 per kg, minyak goreng Minyakita Rp 14.700 per kg, serta daging ayam ras beku Rp 34.000 per kg,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pada 25 Februari 2025, Mentan Amran Sulaiman memimpin Operasi Pasar Pangan Murah secara besar-besaran dengan melibatkan 4.500 gerai kantor pos di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025.

    Operasi pasar tersebut resmi dimulai pada Senin (24/2/2025) di Kantor PT Pos Indonesia (PosIND), Jakarta Selatan. Mentan Amran menegaskan bahwa kolaborasi dengan PT Pos Indonesia memungkinkan distribusi pangan murah menjangkau hingga pelosok desa.

    “Dengan 4.500 gerai PT Pos Indonesia, operasi pasar ini bisa menjangkau masyarakat luas, baik di kota maupun di daerah terpencil. Ini langkah konkret pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil menjelang Ramadan,” ujar Mentan Amran.

    Dari hasil pelaksanaan program, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah outlet aktif terbanyak, yaitu 549 outlet, disusul oleh Jawa Tengah dengan 528 outlet, serta Jawa Barat dengan 325 outlet. Dari sisi jumlah item pangan yang terjual, Jawa Timur juga menempati posisi teratas dengan 272.583 item, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 236.934 item dan Sumatera Utara dengan 109.705 item.

    Sementara itu, jika dilihat dari omzet penjualan, Jawa Tengah mencatat angka tertinggi dengan Rp 6,7 miliar, diikuti oleh Jawa Timur dengan Rp 5,6 miliar dan Jawa Barat dengan Rp 3,64 miliar.

    Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025 membuktikan bahwa distribusi pangan yang efektif dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan. Keberhasilan ini juga menjadi indikator bahwa upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan dengan baik.

    Ke depan, Kementan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan program ini agar cakupan distribusinya semakin luas. Strategi akan disusun untuk memastikan setiap komoditas dapat terserap optimal, sehingga program serupa dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang. Dengan kombinasi inovasi digital dan kebijakan distribusi yang tepat, diharapkan ketahanan pangan nasional semakin kuat dan masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang.

    Mentan Amran juga memberikan apresiasi kepada PT Pos Indonesia, BUMN pangan (Perum Bulog, PT Berdikari, ID Food, PPI), Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, serta pihak swasta yang telah berperan aktif dalam mendukung kesuksesan Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025. 

    Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan akses harga pangan murah bagi seluruh lapisan masyarakat.