Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Didukung Presiden Jokowi dan Prabowo Bersama Para Wapres, Mentan Berhasil Ungkap 784 Kasus Mafia Pangan – Page 3

    Didukung Presiden Jokowi dan Prabowo Bersama Para Wapres, Mentan Berhasil Ungkap 784 Kasus Mafia Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Beredar video pidato Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam wisuda di Universitas Hasanuddin. Saat berpidato, Amran menyebut dirinya pernah mendapat teguran dari Wakil Presiden terkait pemberantasan mafia beras.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, memberikan penjelasan atas isi pernyataan tersebut. “Pernyataan Pak Menteri dalam video tersebut merujuk pada pengalaman beliau di masa lalu, saat menjabat sebagai Menteri Pertanian,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025). 

    Arief menegaskan bahwa teguran yang diterima Mentan Amran saat itu justru dianggap sebagai masukan sangat positif. “Itu menjadi pengingat bagi beliau untuk semakin hati-hati dan bijak dalam mengambil langkah strategis, khususnya terkait kebijakan pangan nasional,” tambahnya.

    Menurut Arief, melalui cerita tersebut, Menteri Amran ingin menyampaikan bahwa dengan dukungan Presiden dan Wakil Presiden, mentan Amran tidak ragu bertindak demi membela petani dan menjaga kepentingan nasional.

    “Pak Menteri selalu memegang prinsip keberpihakan pada petani dan tidak gentar membongkar praktik mafia pangan, meskipun harus menghadapi risiko besar,” tegasnya.

    Ungkap 784 Kasus Mafia Pangan 

    Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran, dengan dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo beserta para Wakil Presiden, pada era pemimpin tersebut di atas kementan dan APH ( Kepolisian, Kejaksaan dan KPK ) berhasil mengungkap 784 kasus mafia pangan selama periode sebelumnya bersama Satgas Pangan Polri.

    Dari jumlah tersebut, 411 orang ditetapkan sebagai tersangka, mencakup kasus-kasus pupuk, hortikultura, ternak, hingga beras. Di internal Kementan sendiri, 1.500 pegawai telah dikenai demosi dan mutasi karena pelanggaran kedisiplinan dan integritas.

    “Tidak mungkin pemberantasan korupsi dan mafia pangan bisa sekuat ini tanpa dukungan penuh dari Presiden dan Wakil Presiden. Kami tegaskan bahwa baik Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto bersama wapresnya memiliki komitmen tinggi dalam memerangi mafia pangan. Dan Pak Menteri Amran terus melanjutkan komitmen tersebut,” lanjut Arief.

    Deretan Kasus 

    Hingga kini, Kementerian Pertanian terus bersinergi dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menindak tegas kasus-kasus seperti pupuk palsu, manipulasi MinyaKita, serta dugaan korupsi di lingkungan internal. Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, Mentan Amran telah menunjukkan ketegasannya: tercatat 20 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 50 perusahaan tengah diproses secara hukum.

    “Presiden dan Wakil Presiden kita sangat tegas dalam isu pangan, khususnya perangi korupsi dan Mafia pangan. Bagi Pak Menteri, integritas adalah harga mati. Siapa pun yang terbukti merugikan petani—baik mitra kerja, pengamat, maupun pegawai internal—akan ditindak tanpa kompromi,” tutup Arief.

  • Top 3: Papua Masih Punya Banyak Gunung Emas – Page 3

    Top 3: Papua Masih Punya Banyak Gunung Emas – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, terdapat seorang pengamat yang menyebarkan opini tanpa dasar dan terlibat dalam proyek fiktif yang merugikan negara hingga Rp 5 miliar. Kepada pengamat tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan proses hukum dan saat ini tengah berjalan dan akan dituntaskan oleh aparat penegak hukum.

    Mentan Amran menjelaskan, proses laporan pengaduan kepada pengamat yang rugikan negara Rp 5 miliar ini akan dipercepat dan saat ini telah masuk ke ranah penegak hukum.

    “Kami sudah lakukan investigasi, dan penegak hukum telah menyimpulkan adanya kerugian negara. Proses hukum akan saya percepat karena banyak yang melobi kepada saya untuk dimaafkan, saya tolak dan siap menghadapi risiko demi rakyat,” tegas Mentan.

    Simak berita selengkapnya di sini

     

  • Presiden Prabowo dan Jokowi Komitmen Tinggi Bersama Para Wapresnya Berantas Korupsi dan Mafia Pangan

    Presiden Prabowo dan Jokowi Komitmen Tinggi Bersama Para Wapresnya Berantas Korupsi dan Mafia Pangan

    Fajar.co.id, Jakarta — Menanggapi beredarnya video pidato Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri wisuda di Universitas Hasanuddin, yang menyebut dirinya pernah mendapat teguran dari Wakil Presiden terkait pemberantasan mafia beras, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, memberikan penjelasan atas isi pernyataan tersebut.

    “Pernyataan Pak Menteri dalam video tersebut merujuk pada pengalaman beliau di masa lalu, saat menjabat sebagai Menteri Pertanian,” ujar Arief melalui keterangan tertulisnya, Jumat (18/4/2025).

    Arief menegaskan bahwa teguran yang diterima Mentan Amran saat itu justru dianggap sebagai masukan sangat positif. “Itu menjadi pengingat bagi beliau untuk semakin hati-hati dan bijak dalam mengambil langkah strategis, khususnya terkait kebijakan pangan nasional,” tambahnya.

    Menurut Arief, melalui cerita tersebut, Menteri Amran ingin menyampaikan bahwa dengan dukungan Presiden dan Wakil Presiden, mentan Amran tidak ragu bertindak demi membela petani dan menjaga kepentingan nasional. “Pak Menteri selalu memegang prinsip keberpihakan pada petani dan tidak gentar membongkar praktik mafia pangan, meskipun harus menghadapi risiko besar,” tegasnya.

    Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran, dengan dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo beserta para Wakil Presiden, pada era pemimpin tersebut diatas kementan dan APH ( Kepolisian, Kejaksaan dan KPK ) berhasil mengungkap 784 kasus mafia pangan selama periode sebelumnya bersama Satgas Pangan Polri. Dari jumlah tersebut, 411 orang ditetapkan sebagai tersangka, mencakup kasus-kasus pupuk, hortikultura, ternak, hingga beras. Di internal Kementan sendiri, 1.500 pegawai telah dikenai demosi dan mutasi karena pelanggaran kedisiplinan dan integritas.

  • Mentan Bongkar Proyek Fiktif Rp 5 M yang Libatkan Pengamat Pertanian

    Mentan Bongkar Proyek Fiktif Rp 5 M yang Libatkan Pengamat Pertanian

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada proyek fiktif di Kementerian Pertanian dengan melibatkan pengamat pertanian. Menurutnya, kasus tersebut dapat merugikan negara hingga Rp 5 miliar.

    Amran tidak menyebut secara detail proyek serta identitas pengamat tersebut. Dia hanya bilang yang bersangkutan kerap membagikan data pertanian yang salah serta memberikan kritik yang konstruktif.

    “Ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu. Dan kami menganalisa yang kritikannya sebagian besar tidak konstruktif. Bahkan kadang datanya salah,” kata Amran saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis kemarin.

    Puncaknya, Amran menyebut pengamat tersebut terlibat dalam proyek pertanian. Saat Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan investigasi, hasil proyek tersebut sebagian besar fiktif dan tidak berjalan. Atas hal tersebut, Amran menyebut negara berpotensi alami kerugian hingga Rp 5 M.

    “Itu potensi kerugian Rp 5 miliar dan tidak digunakan itu barang pengadaan itu tidak digunakan. Itu pun sebagian tanda tangan fiktif, palsu tanda tangannya, dan ini yang mengkritik dari dulu pertanian, saya katakan ini musuh negara,” jelas Amran.

    Saat ini, kasus tersebut telah diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meski begitu, Amran enggan membeberkan lebih lanjut mengenai kasus tersebut.

    Dia menegaskan pihaknya menerima kritik dan saran dari pengamat asalkan tidak menyebabkan kerugian negara. Amran akan menindak tegas siapapun oknum yang ingin merugikan negara, baik pegawai di lingkungan Kementan maupun pengamat pertanian.

    “Jadi, jangan karena dia pengamat, enggak kebal hukum, enggak boleh dong. Siapapun masuk di pertanian, berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harusnya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main, mau korupsi di pertanian, aku beresin,” tegas Amran.

    Tonton juga Video: Eks Waka DPRD Jambi 9 Jam Diperiksa Polisi Terkait SPJ Fiktif

    (rea/rrd)

  • Stok Beras Diramal 3,3 Juta Ton Mei 2025, Mentan: Tertinggi dalam 20 Tahun

    Stok Beras Diramal 3,3 Juta Ton Mei 2025, Mentan: Tertinggi dalam 20 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkirakan, stok beras yang ada di gudang Perum Bulog dapat mencapai 3,3 juta ton pada musim panen Mei 2025. 

    Amran mengatakan, perkiraan stok beras yang dikuasai Perum Bulog kemungkinan merupakan yang tertinggi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir.

    “Menurut laporan yang kami terima, kami kunjungan kemarin itu 3,3 juta ton lebih [perkiraannya]. Dan ini mungkin tertinggi 10-20 tahun stok kita di gudang,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Orang nomor satu di lingkungan Kementan itu mengungkap, saat ini stok beras di gudang-gudang Bulog per 17 April 2025 mencapai 2,8 juta ton. Dia menyebut, stok tersebut cukup banyak.

    Adapun, produksi beras dalam negeri diproyeksi cukup bagus tahun ini. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Februari 2025, total produksi padi pada Januari-Mei 2025 diperkirakan mencapai 34,47 ton GKP.

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara mencapai sekitar 16,62 juta ton beras pada periode Januari-Mei 2025.

    Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori sebelumnya mengatakan, produksi tahun ini memiliki pola yang mirip dengan pola produksi di 2022, dengan puncak produksi terjadi pada Maret.

    “Ini berbeda dengan pola produksi tahun lalu yang puncak panennya di April,” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Dia mengatakan, produksi yang cukup baik ini didukung oleh iklim cuaca yang normal. Khudori merujuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, cuaca tahun ini diperkirakan normal.

    Dengan demikian, besar kemungkinan di bulan-bulan berikutnya, produksi juga tidak tertekan seperti 2023 imbas adanya fenomena El Nino.

    Melihat kondisi tahun ini, Khudori optimistis produksi tahun ini lebih besar dibanding tahun lalu. 

    Merujuk data KSA BPS, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan masyarakat mencapai 30,62 juta ton. Jumlah tersebut turun sebanyak 480.040 ton atau 1,54% dibanding produksi beras di 2023 yang mencapai 31,10 juta ton. 

    Khudori mengatakan, produksi di 2024 merupakan yang terendah dalam 7 tahun terakhir. 

    Sementara itu, Khudori memperkirakan bahwa produksi beras tahun ini tak jauh berbeda dengan produksi di 2022. Masih merujuk data KSA BPS, produksi beras di tahun tersebut mencapai sekitar 31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton atau 0,59% dibandingkan produksi beras di 2021.

    “Perkiraan saya, produksi tahun ini tak jauh dari produksi 2022,” ujarnya.

  • Mentan Amran Dukung Prabowo soal Wacana Hapus Kuota Impor

    Mentan Amran Dukung Prabowo soal Wacana Hapus Kuota Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi kebijakan penghapusan kuota impor yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menuturkan, Kepala Negara ingin agar kegiatan ekspor dan impor dapat menguntungkan masyarakat. Inilah alasan mengapa Presiden berencana untuk memudahkan kegiatan ekspor dan impor.

    “Jadi yang dimaksud Bapak adalah mana yang menguntungkan rakyat Indonesia apapun modelnya, mau impor, mau ekspor, mana yang menguntungkan rakyat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Dia mencontohkan, ketika harga kelapa di tingkat global sedang bagus, pemerintah akan memudahkan ekspor komoditas tersebut. Sebaliknya, ketika sejumlah pihak membutuhkan bahan baku, pihaknya akan memudahkan proses importasi.

    “Jadi ini harus diterjemahkan seluruh regulasi yang kita bangun [untuk] kepentingan rakyat, jangan ada kepentingan oknum, apapun kita permudah,” ujarnya.

    Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

  • Tekan Impor, RI Gandeng Yordania buat Tanam Gandum

    Tekan Impor, RI Gandeng Yordania buat Tanam Gandum

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan kerja sama bilateral dengan Yordania, salah satunya produksi gandum. Hal ini disampaikan oleh Mengeri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman usai menemani Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Yordania.

    “Baru kami tiba dari kunjungan mendamping Bapak Presiden ke Yordania. Beliau kunjungan ke beberapa negara. Insyaallah kita akan perkuat hubungan bilateral, kita perkuat kerjasama kita dengan negara Jordan,” kata Amran dalam Konferensi Pers Hasil Kunjungan Yordania, di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Kerja sama ini nantinya dalam bentuk transfer teknologi, informasi, dan sumber daya manusia (SDM) melalui tenaga ahli. Amran menerangkan langkah ini sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan impor gandum.

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih impor jagung untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dalam periode Januari-September 2024 total impor jagung mencapai 967,9 ribu ton dengan nilai US$ 247,9 juta atau Rp 3,89 triliun (kurs Rp 15.700). Volume itu naik 0,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Kalau ini tumbuh bisa kita ke depan itu mengurangi impor untuk gandum. Ini sangat bagus dan kami undang khusus ahli-ahli dari sana. Kemudian kita tukar informasi, tukar teknologi,” imbuh Amran.

    Amran menerangkan bahwa Yordania mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Menurut Amran, Yordania bukan hanya ahli dalam gandum saja, melainkan negara tersebut juga sudah ekspor berbagai macam sayur-mayur.

    “Mereka ahli dalam mengelola air yang sangat minim. Bayangkan airnya kecil banget, tapi bisa dikelola. Dengan model drip irrigation. Kalau untuk pertumbuhan dan tanamannya subur-subur. Irigasi ini di dalamnya ada pupuk, unsur hara, di dalamnya ada air, tetapi itu langsung ke tanaman,” terang Amran.

    Saat ini, pihaknya tengah mencari lahan yang cocok untuk produksi gandum. Bahkan dia menyebut Kementan sudah melakukan uji coba menanam gandum di Jawa Tengah, NTT, hingga NTB.

    “Kita sudah ada uji-coba di Jawa Tengah, kalau tidak salah NTT. Sudah ada ahli turun. Kemudian Jawa Tengah, NTT, NTB kita akan coba. Kita mencari lahan yang cocok. Kalau ada yang cocok, kita langsung tindaklanjuti,” terang dia.

    (rea/rrd)

  • Pernah Disanksi Etik KPK, Nurul Ghufron Lolos Seleksi Calon Hakim Agung

    Pernah Disanksi Etik KPK, Nurul Ghufron Lolos Seleksi Calon Hakim Agung

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron lolos seleksi administrasi sebagai calon Hakim Agung Kamar Pidana 2025. Ghufron dinyatakan lolos proses verifikasi berkas administrasi yang dilakukan Komisi Yudisial (KY). 

    Untuk diketahui, KY telah selesai menggelar tahapan seleksi administrasi seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) 2025.

    Berdasarkan hasil sidang pleno yang digelar Senin (14/4/2025), terdapat total 161 orang calon Hakim Agung dan 18 calon Hakim Ad Hoc HAM yang lolos ke tahapan berikutnya. 

    Proses seleksi yang dilakukan itu untuk memenuhi pos jabatan lima Hakim Agung Kamar Pidana, tiga Hakim Agung Kamar Perdata, dua Hakim Agung Kamar Agama, satu Hakim Agung Kamar Militer, satu Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), lima Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak, serta tiga Hakim Ad Hoc HAM di MA. 

    KY mencatat telah menerima 183 pendaftar calon Hakim Agung konfirmasi dan 24 pendaftar calon Hakim Ad Hoc HAM di MA konfirmasi.

    “Namun, KY menyatakan calon yang memenuhi syarat administrasi hanya 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA. Seleksi administrasi ini diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan,” ujar Anggota KY dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers daring, dikutip dari siaran pers, Selasa (15/4/2025).

    Secara terperinci, para calon hakim yang lolos seleksi administrasi itu meliputi 68 orang calon Hakim Agung Kamar Pidana, 33 Hakim Agung Kamar Perdata, 40 Hakim Agung Kamar Agama, 7 Hakim Agung Kamar Militer, 4 Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 9 Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak, serta 18 Hakim Ad Hoc HAM di MA. 

    Para calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA itu kini dapat mengikuti seleksi kualitas yang akan digelar 29-30 April 2025. Seleksi kualitas itu meliputi tes menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus KEPPH serta tes objektif.

    Berdasarkan profesinya, para calon Hakim Agung yang lolos seleksi administrasi itu berasal dari hakim karier sebanyak 125 orang, akademisi (12 orang), advokat (7 orang), hakim ad hoc (5 orang), dan lainnya (12 orang). 

    Ghufron adalah Dosen Hukum Universitas Jember yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua KPK 2019-2024. Dia dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk Hakim Agung Kamar Pidana. 

    Sementara itu, calon Hakim Ad Hoc HAM di MA yang lolos administrasi berasal dari profesi advokat sebanyak 6 orang, akademisi 5 orang, hakim ad hoc 4 orang, hakim 1 orang, dan lainnya 2 orang.

    Adapun Ghufron dan koleganya, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Johanis Tanak telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai pimpinan KPK jilid V pada akhir 2024 lalu. Hanya Johanis Tanak, yang berlatar belakang jaksa, berhasil melanjutkan periode kedua kepemimpinan di lembaga antirasuah untuk lima tahun ke depan. 

    Ghufron sebelumnya ikut menjalani seleksi calon pimpinan KPK oleh panitia seleksi (pansel), yang dipimpin Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Namun, akademisi itu gagal lolos pada tes profile assessment yang menyisakan hingga 20 orang calon pimpinan dan 20 calon dewan pengawas KPK. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ghufron pernah dinyatakan terbukti melanggar etik berdasarkan vonis Majelis Etik Dewas KPK. Sanksi yang dijatuhkan ke Ghufron terkategorikan sedang, berupa teguran tertulis. 

    Pimpinan periode 2019-2024 itu terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021. Kasus yang menjeratnya lantaran pernah menghubungi Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu pegawai di kementerian tersebut. 

    “Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku,” ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Jumat (6/9/2024).

  • Kemdagri dorong pemda tanam komoditas strategis kendalikan inflasi

    Kemdagri dorong pemda tanam komoditas strategis kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (pemda) agar aktif menanam komoditas pangan strategis seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, langkah ini dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah dan menjaga stabilitas harga.

    “Kita selalu tidak lepas dari tiga hal tersebut berkaitan dengan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Kemudian tidak bosan-bosannya kami juga selalu mengajak Bapak-Ibu sekalian kepala daerah cobalah untuk menanam [komoditas tersebut],” kata Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Ia menekankan bahwa proses penanaman komoditas tersebut tidaklah sulit selama direncanakan dengan baik, terutama di daerah yang memiliki curah hujan cukup.

    “Daerah-daerah yang normal-normal saja, yang curah hujannya cukup, tentunya dapat melaksanakan penanaman dengan baik,” ujarnya.

    Dia menambahkan penanaman komoditas utama tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan daerah. Upaya ini bisa menjadi solusi bagi kepala daerah, khususnya yang baru menjabat, untuk mengendalikan harga komoditas penting di wilayahnya.

    Dalam forum yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data dan analisis inflasi nasional pada Maret 2025.

    Dia menjelaskan bahwa secara bulanan (month to month) inflasi tercatat sebesar 1,65 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) sebesar 1,03 persen.

    Amalia menekankan pentingnya memahami inflasi sebagai cerminan perubahan harga, bukan tingkat harga itu sendiri. “Bisa saja tercermin dalam inflasinya adalah inflasinya rendah, tetapi sebenarnya level harganya itu dia sudah tinggi,” jelas Amalia.

    Sebagai contoh, dirinya menyebut harga cabai merah dan cabai rawit yang tetap tinggi meskipun tercatat mengalami deflasi atau inflasi rendah. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

    “Kami sering ditanyakan inflasi rendah tetapi harga mahal. Ya karena perubahan harganya sedikit, tetapi level harga ataupun tingkat harga yang dibayar oleh konsumen seperti cabai merah, cabai rawit itu memang harganya levelnya tinggi,” tambahnya.

    Amalia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih cermat membaca inflasi, tidak hanya berdasarkan besaran persentasenya, tetapi juga dengan memahami pergerakan dan tingkat harga komoditas di lapangan.

    “Nah ini yang mungkin kita perlu cermati. Bagaimana kita kemudian bisa mengendalikan harga, yang nanti angka inflasi ini perlu kita kombinasikan dengan pergerakan harga dan melihat level harga dan komoditas itu berada di tingkat seperti apa,” pungkas dia.

    Sebagai informasi, rakor ini dihadiri secara langsung oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono,

    Selanjutnya, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan, Direktur Jenderal (Dirjen) Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Ahmad Najib Burhani, serta Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemendiktisaintek Muhammad Hasan Chabibie.

    Sementara itu, hadir secara virtual Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Badan Urusan Logistik (Bulog) Epi Sulandari.

    Kemudian perwakilan Satgas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kejaksaan Agung. Rapat juga diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan dampingi Presiden kunjungan Kenegaraan ke Yordania

    Mentan dampingi Presiden kunjungan Kenegaraan ke Yordania

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertolak menuju Amman, Yordania, untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dan Turki, Sabtu.

    “Selama di Yordania, Mentan Amran dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman di bidang pertanian dengan pihak Kerajaan Hasyimiyah,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Dalam rombongan tersebut turut serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Kunjungan itu bertujuan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara mitra strategis, khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan pertanian.

    Indonesia dan Yordania telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950 dan terus memperkuat kerja sama lintas sektor yang saling menguntungkan.

    Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi dan dokumentasi ilmiah serta teknis; pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kapasitas; kolaborasi program magang dan partisipasi pameran;

    Selanjutnya, promosi perdagangan dan investasi pertanian; fasilitasi akses pasar produk-produk pertanian; serta bentuk kerja sama lainnya yang disepakati kedua pihak.

    Kerja sama itu sangat relevan karena Indonesia dan Yordania memiliki potensi saling melengkapi. Indonesia unggul dalam produksi komoditas tropis seperti kelapa sawit, rempah-rempah, dan karet.

    Sementara Yordania merupakan salah satu produsen fosfat terbesar di dunia, serta memiliki keunggulan dalam teknologi pertanian lahan kering dan pengelolaan air.

    Selain kerja sama teknis, kesamaan karakter sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim membuka peluang besar dalam pengembangan industri halal, termasuk produk pangan berbasis syariah.

    Kehadiran Mentan dalam kunjungan itu mencerminkan komitmen kuat untuk memperkuat diplomasi pertanian, membuka ruang kolaborasi internasional, serta memperluas peluang kerja sama strategis guna mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025