Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Mentan Amran Pastikan Harga Daging Ayam Kembali Normal Pekan Depan

    Mentan Amran Pastikan Harga Daging Ayam Kembali Normal Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian memastikan harga daging ayam, baik di tingkat produsen maupun konsumen, kembali normal paling lambat pekan depan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pihaknya telah meminta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan) untuk terus melakukan pemantauan harga dan terjun langsung ke lapangan.

    “Kami janji satu minggu sudah normal kembali. Bila satu minggu tidak normal, aku yang turun tangan,” ujar Amran ketika ditemui wartawan di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    Menurutnya, tingginya harga daging ayam saat ini terjadi lantaran produksi yang tinggi. Menurutnya, solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan mengekspor kelebihan daging ayam tersebut.

    Kondisi ini serupa dengan komoditas telur yang sempat melambung beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, akan ada sekitar 40 kontainer yang siap di ekspor ke sejumlah negara, termasuk ke Jepang.

    “Memang produksi kita tinggi, makanya solusinya adalah ekspor,” katanya. 

    Melansir laman Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Sabtu (26/4/2025) pukul 16.45 WIB, harga daging ayam ras secara rata-rata nasional mencapai Rp34.339 per kilogram. Harga tersebut dibawah harga acuan pembelian (HAP) di tingkat konsumen Rp40.000 per kg.

    Adapun harga daging ayam ras tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar Rp46.579 per kg, sedangkan harga terendah terjadi di Sulawesi Selatan Rp27.035 per kg. 

    Sementara itu di tingkat produsen, harga ayam ras pedaging hidup secara rata-rata nasional berada di level Rp19.565 per kg, atau di bawah HAP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp25.000 per kg.

    Harga ayam ras pedaging hidup tertinggi terjadi di Sumatra Barat sebesar Rp24.000 per kg dan terendah di Sumatra Selatan yakni sebesar Rp14.563 per kg. 

  • Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Mentan Amran Mau Perkuat Dulu Stok Dalam Negeri

    Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Mentan Amran Mau Perkuat Dulu Stok Dalam Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kebutuhan beras domestik harus mencukupi, sebelum memutuskan menjual komoditas ini ke luar negeri.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menatakan di tengah kondisi iklim yang tidak menentu, Indonesia harus memiliki stok beras yang cukup bahkan lebih untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

    “Yang penting kita dulu cukup dalam negeri. Kita harus siap, lebih dari cukup bila perlu,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025).

    Pihaknya tidak ingin Indonesia seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina yang saat ini tengah kekurangan pasokan beras. Untuk itu, pihaknya akan berupaya untuk memperkuat stok beras dalam negeri.

    Hal tersebut disampaikan Amran, sekaligus menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan Indonesia untuk membuka keran ekspor ke sejumlah negara yang tengah membutuhkan beras.

    “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat,” katanya. 

    Presiden Prabowo Subianto menuturkan sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Mentan Amran dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” ucap Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Dia menegaskan Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Atas nama kemanusiaan, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal. 

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” tuturnya.

  • Wamentan Sebut Ada Pihak Ingin Indonesia Tetap Impor Beras

    Wamentan Sebut Ada Pihak Ingin Indonesia Tetap Impor Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut ada pihak yang menginginkan Indonesia untuk terus melakukan impor beras setiap tahun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan cita-cita swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa oknum-oknum tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri yang ingin menjual berasnya ke Indonesia.

    “Biasanya setiap tahun ada pihak yang selalu mengharapkan kita ini impor beras setiap tahun,” katanya dalam agenda Koordinasi Nasional Bersama 5.000 Penyuluh Pertanian di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    Sudaryono menjelaskan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menutup keran impor beras tahun ini. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menghentikan impor sejumlah komoditas seperti beras, jagung, garam konsumsi, dan gula konsumsi di 2025.

    Sebagaimana diketahui, laporan Rice Outlook April 2025 yang dirilis oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA) merevisi stok akhir beras pada 2024/2025. Sebagian besar terkonsentrasi di Asia Tenggara.

    USDA merevisi ke atas untuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Melalui laporannya, stok akhir Indonesia naik paling tinggi yakni 0,6 juta ton menjadi hampir 5 juta ton lantaran panen yang lebih besar.

    Dengan luas panen 11,4 juta hektare, luas panen naik 200.000 hektare dari estimasi sebelumnya, dan hampir 4 persen lebih besar dari tahun sebelumnya.

    “Panen tanaman musim utama, sekitar 45% dari total produksi, sedang berlangsung sekarang. Panen tambahan diharapkan terjadi pada bulan Juli-Agustus dan November-Desember,” jelas USDA dikutip Sabtu (26/4/2025).

    Di sisi lain, Indonesia telah berkomitmen untuk menghentikan impor beras tahun ini. Kondisi tersebut turut memberikan dampak terhadap penjualan beras Thailand tahun ini. 

    USDA memperkirakan, ekspor beras dari Negeri Gajah Putih itu anjlok 29,2% dibanding tahun sebelumnya. 

    “Penjualan ke Indonesia khususnya lemah karena Indonesia telah mengurangi pembelian beras secara drastis. Selain itu, Thailand saat ini merupakan eksportir Asia dengan harga tertinggi,” jelas USDA dalam laporannya. 

  • Mentan Amran Pede, Produksi Beras RI Lampaui 34 Juta Ton Tahun Ini

    Mentan Amran Pede, Produksi Beras RI Lampaui 34 Juta Ton Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) meyakini produksi beras dalam negeri dapat mencapai 34 juta ton atau melampaui target nasional sebesar 32,83 juta ton tahun ini. 

    Keyakinan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada sambutannya dalam agenda Koordinasi Nasional Bersama 5.000 Penyuluh Pertanian di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/4/2025).

    “Ada keyakinan kami produksi tahun ini di atas daripada ditargetkan pemerintah,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025).

    Sebagaimana diketahui, Kementan sebelumnya mematok target produksi beras sebesar 34 juta ton tahun ini. 

    Dalam catatan Bisnis, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, produksi tahun ini memiliki pola yang mirip dengan pola produksi di 2022, dengan puncak produksi terjadi pada Maret. 

    “Ini berbeda dengan pola produksi tahun lalu yang puncak panennya di April,” katanya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025). 

    Dia mengatakan, produksi yang cukup baik ini didukung oleh iklim cuaca yang normal. Khudori merujuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, cuaca tahun ini diperkirakan normal. 

    Dengan demikian, besar kemungkinan di bulan-bulan berikutnya, produksi juga tidak tertekan seperti 2023 imbas adanya fenomena El Nino. Melihat kondisi tahun ini, Khudori optimistis produksi tahun ini lebih besar dibanding tahun lalu.  

    Merujuk data KSA BPS, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan masyarakat mencapai 30,62 juta ton. Jumlah tersebut turun sebanyak 480.040 ton atau 1,54% dibanding produksi beras di 2023 yang mencapai 31,10 juta ton. Khudori mengatakan, produksi di 2024 merupakan yang terendah dalam 7 tahun terakhir.  

    Sementara itu, Khudori memperkirakan bahwa produksi beras tahun ini tak jauh berbeda dengan produksi di 2022. Masih merujuk data KSA BPS, produksi beras di tahun tersebut mencapai sekitar 31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton atau 0,59% dibandingkan produksi beras di 2021. 

    “Perkiraan saya, produksi tahun ini tak jauh dari produksi 2022,” ucapnya. 

  • Digadang-gadang Swasembada, Produksi Beras RI 2025 Diramal 34 Juta Ton

    Digadang-gadang Swasembada, Produksi Beras RI 2025 Diramal 34 Juta Ton

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkirakan Indonesia dapat memproduksi beras hingga 34 juta ton sepanjang 2025 ini. Jumlah ini jauh di atas target pemerintah sebelumnya sebanyak 32 juta ton.

    “Produksi kita lompatannya sesuai BPS, bukan kata saya, itu Januari sampai April itu kurang lebih 50-60%, 62%,” terang Amran saat ditemui wartawan di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    “Diprediksi produksi (beras) kita 34 lebih juta ton dari target kita 32. Moga-moga itu tercapai dan ada keyakinannya di atas. Ada keyakinan kami produksi tahun ini di atas daripada ditargetkan pemerintah,” ucapnya lagi.

    Amran mengatakan melimpahnya produksi beras Indonesia ini jauh berbeda dengan beberapa negara sahabat seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang yang saat ini tengah mengalami krisis pangan.

    “Sekarang pangan bermasalah di tingkat dunia. Negara tetangga kesulitan, ada tiga negara tetangga yang kesulitan pangan, Filipina dan Jepang. Malaysia, negara maju, harga berasnya Rp 93.000 per kilogram hari ini,” jelasnya.

    “Bayangkan kalau terjadi di Indonesia. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Kita pasti terjadi komplikasi sosial di antara kita, pasti terjadi keributan dan negara dalam keadaan bahaya,” sambung Amran.

    Sebagai informasi, sebelumnya Amran menargetkan produksi beras dalam negeri sepanjang 2025 ini dapat mencapai 32 juta ton. Target ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi produksi 2024.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras tahun ini 30,34 juta ton. Angka itu lebih rendah dibandingkan hasil produksi beras 2023 sebanyak 31,1 juta ton.

    “Kita coba (target) 32 (juta ton) ya. Ya, 2025 satu tahun kan. Doakan, insyaallah,” kata dia dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

    Sementara itu, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas juga mengatakan Indonesia sudah mencapai target swasembada beras. Padahal cita-cita itu awalnya ditargetkan dapat tercapai dalam waktu 4 tahun.

    Zulhas mengatakan dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Perum Bulog sudah di atas 3 juta ton, sehingga RI diyakini tidak perlu melakukan impor hingga 2026.

    “Ini baru April, sampai akhir April stok beras kita di atas 3 juta ton. Artinya apa? Artinya sampai 2026 kalau normal saja kita tidak perlu impor lagi. Bahasa terangnya yang semula target 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ternyata sampai April sudah bisa swasembada,” kata Zulhas, Selasa (23/4/2025).

    (igo/eds)

  • Bila Tidak, Aku Turun Tangan

    Bila Tidak, Aku Turun Tangan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak yang saat ini tengah mengalami penurunan signifikan akan kembali normal dalam kurun waktu seminggu ke depan. Jika tidak, ia mengaku akan turun tangan langsung.

    “Kami sudah minta Dirjen PKH (Peternakan dan Kesehatan Hewan) hampir tiap hari. Kami monitor, tadi sudah ada mulai naik. Kami dijanji satu minggu sudah normal kembali. Bila satu minggu tidak normal, aku yang turun tangan,” kata Amran saat ditemui wartawan di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    Amran mengatakan berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, masalah penurunan harga di tingkat peternak ini biasanya akan dengan cepat teratasi setelah Kementerian mengundang para pemangku kepentingan seperti peternak dan industri.

    “Kami minta itu peternak kecil jangan dibiarkan jalan sendiri. Aku minta Dirjen, Direktur turun tangan semua. Berapa kali terjadi dulu, kami undang langsung normal, Insyallah,” papar Amran.

    “Kami dijanji, kami kemarin minta kapan bisa normal, katanya minggu depan, paling lambat minggu depan. Kalau tidak normal, aku yang turun tangan,” tegasnya lagi.

    Di luar itu, ia mengakui saat ini produksi ayam hidup dan telur saat ini sedang tinggi, yang secara otomatis membuat harga jadi turun. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperbanyak jumlah ekspor ke luar negeri.

    “Ya memang produksi kita tinggi, makanya solusinya adalah ekspor. Telur kemarin sudah mulai ke beberapa negara, ada 40 kontainer kalau tidak salah dilaporkan akan ekspor, atau mungkin sudah diekspor. Sebenarnya ayam dengan telur kan kita sudah ekspor, termasuk ke Jepang kan,” ucapnya.

    Sebagai informasi, harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini diungkapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dijelaskan harga ayam hidup di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jabodetabek hanya berkisar antara Rp 13.200 hingga Rp 14.400/kg.

    “Angka ini cukup jauh di bawah titik impas atau Break Even Point (BEP) yang berada di level Rp 19.000 /kg, bahkan lebih rendah lagi dibanding Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp 25.000/kg,” kata keterangan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Selain itu, harga telur ayam ras juga mengalami tekanan serupa, dengan harga jual di lapangan sekitar Rp 22.800 hingga Rp 23.600/kg, masih di bawah HAP yang telah ditetapkan sebesar Rp 26.500/kg.

    Tidak diungkapkan apa penyebab menurunnya harga ayam dan telur di level peternak. Meski begitu, saat ini Bapanas sudah melakukan upaya untuk melindungi peternak ayam ras dari kerugian dengan aksi penyerapan produk ayam dan telur bersama seluruh Dinas Urusan Pangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    (igo/eds)

  • Belum Mau Ekspor Beras ke Negara Lain, Mentan: Cukup Dulu Dalam Negeri

    Belum Mau Ekspor Beras ke Negara Lain, Mentan: Cukup Dulu Dalam Negeri

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, belum berencana membuka keran ekspor pangan Indonesia ke negara lain, termasuk salah satunya Malaysia yang kemarin sempat berkunjung untuk secara langsung meminta impor beras.

    Menurutnya sebelum melakukan ekspor ke luar negeri, stok pangan Indonesia harus tercukupi lebih dahulu. Bahkan bila perlu, stok dalam negeri harus betul-betul berlebih untuk kemudian bisa menjualnya ke negara lain.

    “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat, yang penting kita dulu cukup dalam negeri,” kata Amran saat ditemui wartawan di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    Ia mengatakan ketersediaan stok dalam negeri ini menjadi sangat penting guna menjaga ketahanan dalam negeri, terutama di tengah ketidakpastian iklim yang secara langsung dapat mempengaruhi produksi pangan ke depan.

    “Kita harus siap kecukupan kita, bila perlu kita siapkan betul-betul lebih dari cukup bila perlu. Kenapa? Iklim tidak bersahabat. Kita harus mengantisipasi terburuk. Jangan sampai terjadi seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina,” tegasnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya Amran sempat melangsungkan pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia YB Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu. Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas adalah Malaysia yang ingin melakukan impor beras dari Indonesia.

    Namun, Amran mengatakan Indonesia belum bisa mengekspor beras ke Malaysia. Karena saat ini Indonesia tengah memperkuat pasokan dalam negeri.

    “Menarik, tadi menanyakan ‘apa bisa kami (Malaysia) impor beras dari Indonesia?’ Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu,” kata Amran usai pertemuan di Kementerian Pertanian, Selasa (22/4/2025) lalu.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga bercerita kini beberapa negara sudah melakukan pendekatan agar Indonesia mau berbagi pasokan berasnya. Ia tak menyebut negara mana yang meminta beras ke RI, namun yang jelas mereka sudah menyatakan minat secara langsung agar Indonesia mau mengirimkan beras ke negaranya.

    Prabowo pun memberikan izin pengiriman beras atau ekspor ke negara lain dengan alasan memenuhi asas kemanusiaan. Bahkan dia bilang, saat beras diekspor, jangan terlalu banyak mencari untung, yang penting bisa balik modal sudah cukup.

    “Saya izinkan dan saya perintahkan, kirim beras ke mereka, dan kalau perlu, sekarang. Ini atas dasar kemanusiaan. Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi, plus angkutan, plus administrasi kembali,” beber Prabowo saat peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025) kemarin.

    (igo/eds)

  • Surplus Beras, Wamentan: Indonesia Siap Berkontribusi Bangun Ketahanan Pangan Global Nasional 25 April 2025

    Surplus Beras, Wamentan: Indonesia Siap Berkontribusi Bangun Ketahanan Pangan Global Nasional 25 April 2025

    Surplus Beras, Wamentan: Indonesia Siap Berkontribusi Bangun Ketahanan Pangan Global
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga April 2025, produksi gabah nasional mencapai 13,9 juta ton. 
    Sementara itu, konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton. Hal ini menunjukkan surplus dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
    Sudaryono menegaskan, Indonesia tidak hanya fokus pada
    ketahanan pangan
    domestik, tetapi juga siap berkontribusi pada ketahanan pangan global.
    “Sebagai Wamentan, tentu saya prioritaskan masyarakat kita.Namun, kami juga ingin berkontribusi memberi makan dunia,” katanya dalam siaran pers, Jumat (25/4/2025).
    Dia mengatakan itu saat membuka acara International Fertilizer Producers Event di Bali pada Rabu (23/4/2025). Acara ini juga dihadiri pelaku industri
    pupuk
    dari berbagai negara.
    Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan, keberhasilan program penyediaan air melalui pompanisasi dan pipanisasi memungkinkan petani menanam dua hingga tiga kali dalam setahun. 
    Melalui program itu, lebih dari 2 juta hektar (ha) lahan berhasil dialiri air sehingga meningkatkan produktivitas pertanian yang sangat signifikan.
    “Indeks pertanaman Indonesia meningkat. Ini berarti produktivitas lahan juga naik. Satu kali tanam dalam setahun kini bisa menjadi dua hingga tiga kali. Ini capaian luar biasa,” ungkapnya.
    Dengan peningkatan produktivitas itu, Indonesia semakin optimistis untuk mencapai
    swasembada beras
    . 
    Apalagi, Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada April 2025. Jika target tersebut tercapai, Indonesia tidak lagi memerlukan impor beras.
    Tak hanya itu, Bulog juga diminta menjaga pasokan dan produksi beras di tengah krisis yang dialami sejumlah negara, seperti Jepang, Filipina, dan Malaysia.
    Lebih lanjut, waentan yang juga Ketua Dewan Pengawas Bulog itu menegaskan, pupuk berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan global, terlebih di tengah tantangan besar akibat perubahan iklim dan meningkatnya populasi dunia.
    Dia menyatakan, pupuk bukan sekadar bahan input pertanian, melainkan elemen utama dalam mencapai hasil pertanian yang optimal.
    “
    Pupuk
    adalah tulang punggung ketahanan pangan. Tanpa pupuk, benih dan air saja tidak cukup untuk menghasilkan produksi yang optimal,” ujarnya.
    Pada kesempatan itu, Mas Dar juga berbagi pengalaman pribadinya saat awal menjabat sebagai wamentan. 
    Ia mengungkapkan, setelah memberikan nomor WhatsApp pribadinya kepada para petani, ia menerima lebih dari 20.000 pesan dalam satu malam yang berisi keluhan dan harapan. 
    Salah satu pesan tersebut adalah soal distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.
    “Dari pesan-pesan itu, saya merangkum empat persoalan utama, yaitu sulitnya mendapatkan benih unggul, minimnya air dan irigasi, rumitnya distribusi pupuk, serta turunnya harga saat panen,” ungkapnya.
    Mas Dar menjelaskan, masalah distribusi pupuk menjadi perhatian serius. Sebelumnya, distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sangat kompleks, yakni harus melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, dan 11 kementerian atau lembaga.
    Akibatnya, pupuk sering kali tiba di tangan petani setelah masa tanam, bukan sebelumnya. Hal ini pun menghambat hasil produksi.
    Menanggapi masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian (Kementan), Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani.
    “Hasilnya sangat positif, distribusi menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat, dan produksi pangan nasional mencatat rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka,” ujar Mas Dar.
    Ia juga mengajak seluruh negara dan perusahaan untuk bekerja sama dalam menjamin ketersediaan bahan baku pupuk dan mendorong inovasi teknologi pupuk yang ramah lingkungan.
    “Indonesia sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapa pun, dari negara mana pun. Kolaborasi global adalah kunci masa depan pertanian dunia,” tegasnya.
    Mas Dar menambahkan, Kementan soap untuk berdialog dan membuka ruang kerja sama langsung dengan para peserta. 
    “Jika ada isu yang ingin disampaikan, saya siap berdiskusi. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal dari kerja sama nyata untuk pertanian dunia yang lebih berkelanjutan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK panggil Kabiro Umum Setjen Kementan terkait TPPU SYL

    KPK panggil Kabiro Umum Setjen Kementan terkait TPPU SYL

    Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardhika Sugiarto (ANTARA/Rio Feisal)

    KPK panggil Kabiro Umum Setjen Kementan terkait TPPU SYL
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 April 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (25/4), memanggil Kepala Biro (Kabiro) Umum dan Pengadaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Setjen Kementan) Sukim Supandi (SS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama SS, IM, dan MT,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Jumat.

    Menurut informasi yang dihimpun, kedua saksi lainnya adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Ita Mudarsih (IM) dan Tenaga Ahli DPR RI Mesah Tarigan (MT).

    Sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut soal materi apa saja yang akan didalami pada pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

    Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta untuk kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada kurun 2020–2023.

    Penyidik KPK kemudian kembali menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Sejumlah saksi turut diperiksa KPK dalam pekan ini terkait perkara TPPU tersebut, yang pertama adalah mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang yang dipanggil pada Senin (21/4).

    KPK pada Selasa (22/4) memanggil Kepala Sekretariat Auditorat Utama Keuangan Negara IV BPK RI Sandra Willia Gusman, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto, Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan Ebi Rulianti, dan advokat firma hukum Visi Law Office Reyhan Rezki Nata.

    Pada Rabu (23/4), KPK memanggil Ketua Tim Teknis Pengadaan Pembeku Latek tahun 2021 Ratna Sariati, dan anggotanya yang bernama Andi Siti Fatimah.

    Selanjutnya pada Kamis (24/3) penyidik KPK turut memanggil Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK Syamsudin (SY).

    Sumber : Antara

  • 8 Sapi Hibah dari Kementan Malah Dijual oleh Warga Karanganyar, Negara Rugi Rp 269 Juta Regional

    8 Sapi Hibah dari Kementan Malah Dijual oleh Warga Karanganyar, Negara Rugi Rp 269 Juta Regional

    Sapi Hibah dari Kementan Malah Dijual oleh Warga Karanganyar, Negara Rugi Rp 269 Juta
    Tim Redaksi
    KARANGANYAR, KOMPAS.com
    – Seorang karyawan swasta berinisial TM (42), warga Dukuh Kasak, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten,
    Karanganyar
    , diduga melakukan tindak pidana korupsi bantuan hibah 20 ekor sapi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI.
    Sapi hibah itu justru dijual oleh pelaku guna mendapatkan keuntungan pribadi.
    Dalam aksinya, TM menggunakan modus pemalsuan dokumen hibah dan merekayasa keberadaan kelompok ternak fiktif.
    “Tersangka melakukan rekayasa pembuatan kelompok ternak bernama Maju Terus dan menyusun proposal palsu untuk memperoleh bantuan sapi,” ujar Kasat Reskrim Polres Karanganyar, AKP Bondan Wicaksono, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).
    Penyelidikan dimulai setelah kepolisian menerima laporan dari masyarakat yang mengatasnamakan warga Dukuh Kasak.
    Setelah diperoleh cukup bukti, kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 13 November 2024.
    Tersangka dijerat dengan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, dan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001.
    Bondan mengungkapkan bahwa dokumen kelompok ternak Maju Terus menyatakan kelompok itu aktif sejak 2016, padahal baru dibentuk tahun 2021.
    Tujuan pemalsuan tersebut adalah agar proposal bantuan lolos seleksi.
    “Ketika dilakukan verifikasi CPCL, 9 dari 10 anggota kelompok sudah mengundurkan diri tetapi hal itu tidak disampaikan ke tim verifikasi. Proposal tersebut dinyatakan lolos dan layak menerima hibah,” jelasnya.
    Setelah bantuan diterima, TM menjual 11 ekor sapi, menyewakan 7 ekor tanpa izin dari Dinas Pertanian, dan 2 ekor lainnya dilaporkan mati.
    Bondan menyatakan bahwa tindakan ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan, baik secara keuangan maupun secara perekonomian karena bantuan gagal mencapai tujuan produktivitas.
    Dalam proses penyidikan ini Satreskrim telah mengumpulkan berbagai barang bukti, termasuk dokumen proposal, surat-surat, dan bukti transaksi jual-beli sapi.
    “Dan saat ini dugaan tindak pidana tersebut masih dalam pengembangan unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Karanganyar,” tutup Bondan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.