Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Dirjen Kementan Tinjau Jombang, Targetkan 81 Ribu Hektare Tanam Padi

    Dirjen Kementan Tinjau Jombang, Targetkan 81 Ribu Hektare Tanam Padi

    Jombang (beritajatim.com) – Jombang kembali menjadi perhatian utama pemerintah pusat dalam agenda kedaulatan pangan nasional. Pada Rabu (13/5/2025), Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro, hadir langsung di Pendapa Kabupaten Jombang untuk memastikan realisasi target luas tambah tanam (LTT) nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang.

    Kunjungan Dirjen Yudi bersama Penanggung Jawab LTT Jawa Timur, Dr. Rahmat, dan Penanggung Jawab LTT Kabupaten Jombang, Nurul, disambut hangat oleh Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin Yazid, serta Kepala Dinas Pertanian Muhammad Rony dan jajaran terkait. Pertemuan ini menjadi momentum strategis, bukan hanya seremoni belaka.

    Menurut Rony, Kementerian Pertanian menargetkan Jombang menanam padi seluas 81.251 hektare pada tahun 2025. Namun, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir hanya mencapai 79.000 hektare.

    “Kami akan mengejar target itu dengan meningkatkan indeks pertanaman. Dari satu kali tanam menjadi dua, dari dua menjadi tiga kali tanam setahun. Kami juga manfaatkan program pompanisasi dari pemerintah pusat untuk mengatasi kesulitan air di musim kemarau,” kata Rony.

    Pompanisasi kini menjadi harapan besar bagi petani Jombang, terutama saat musim kering. Bantuan pompa air dari pemerintah pusat diharapkan mampu mendorong petani untuk terus menanam meski curah hujan rendah, mengubah musim paceklik menjadi masa produktif.

    Isu lain yang turut dibahas adalah rencana penarikan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) daerah menjadi bagian dari struktur pusat. Rony memastikan bahwa rencana tersebut tidak menjadi persoalan selama PPL tetap bertugas di Jombang.

    Masalah infrastruktur pertanian juga mendapat sorotan. Banjir musiman di Kecamatan Kesamben akibat saluran air ke Avoor Watudakon telah dilaporkan ke Kementerian PUPR. Bupati Warsubi berharap BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas_ segera melakukan normalisasi dan pengerukan saluran sebagai solusi jangka pendek.

    Untuk jangka panjang, ia mengusulkan pembangunan waduk di perbatasan Jombang-Mojokerto yang berfungsi menampung air saat hujan dan mendistribusikannya saat musim kering tiba.

    Kunjungan Dirjen Yudi juga menjadi ruang diskusi menyangkut lonjakan produksi gabah nasional. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Bulog menyerap hingga 4 juta ton gabah hingga akhir Mei 2025—jumlah terbesar dalam 20 hingga 30 tahun terakhir.

    Namun, keterbatasan kapasitas gudang menjadi tantangan serius. “Pak Presiden memerintahkan pembangunan gudang-gudang sederhana di berbagai daerah. Ini menyambung dengan rencana koperasi Merah Putih yang sedang digagas,” ujar Yudi.

    Bupati Warsubi menegaskan pentingnya keberadaan gudang penyimpanan, mesin pengering, dan alat panen modern seperti combine harvester. “Lumbung itu menyelamatkan hasil panen. Saat panen raya berlebih, bisa disimpan. Saat paceklik, jadi penyambung hidup,” ujarnya mengenang pengalamannya membangun lumbung pangan saat menjabat Kepala Desa (Kades) Mojokrapak Kecamatan Tembelang.

    Jombang saat ini bukan sekadar mengejar target tanam, melainkan sedang membangun fondasi kuat untuk menjadi lumbung pangan nasional yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi krisis. Dari irigasi, pompa air, strategi tanam, hingga pembangunan gudang sederhana—semuanya menjadi bagian dari visi besar ketahanan pangan Indonesia. [suf]

  • Jurus Kementan Atasi Gudang Bulog yang Penuh – Page 3

    Jurus Kementan Atasi Gudang Bulog yang Penuh – Page 3

    Program ini menargetkan pembangunan gudang di 83 ribu desa di seluruh Indonesia, disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing desa apakah fokus pada pertanian, hortikultura, atau perikanan.

    “Ditambah kooperasi Desa Merah Putih. Ya karena kooperasinya ada 83 ribu desa, maka Presiden menginginkan di setiap desa dibangun gudang. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau disitu desanya desa pertanian, tentu gudangnya untuk nyimpen pertanian,” ujar dia.

    Langkah-langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memastikan hasil panen petani tertampung dengan baik dan harga jual tetap stabil. 

    Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan agar berbagai program dan bantuan dari pemerintah dapat tersalurkan secara langsung dan merata ke masyarakat.

    “Jadi, ini semua adalah bukti bahwa Presiden Prabowo memikirkan bagaimana pemerintah punya kebijakan, pemerintah punya bantuan, pemerintah punya program, itu pasti dipastikan sampai ke rakyat. Dengan cara kita bikin one stop service namanya kooperasi Desa Merah Putih,” pungkasnya.

     

  • Pelatihan Konsultan PVT Dorong Pengembangan Varietas Tanaman Unggul Baru  – Halaman all

    Pelatihan Konsultan PVT Dorong Pengembangan Varietas Tanaman Unggul Baru  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), yang dibuka Selasa (6/5/2025). 

    Kegiatan ini menjadi bagian penting dari sistem inovasi pertanian nasional juga mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya pada pencapaian swasembada secara cepat dan singkat.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan, varietas unggul menjadi lini yang sangat penting dalam melakukan pengembangan dan juga kemajuan pertanian di Indonesia.

    “Karena itu kita terus berakselerasi dalam peningkatan produksi seperti penyediaan pupuk subsidi, mekanisasi dan tentu saja menyediakan benih unggul bagi semua petani yang setiap hari berproduksi,” katanya.

    Kepala Pusat PVTPP Kementan, Leli Nuryati saat membuka dan menyampaikan materi pelatihan konsultan PVT mengatakan bahwa peran konsultan PVT harus dapat mendukung terwujudnya swasembada pangan serta lahirnya benih unggul di Indonesia.

    “Pelatihan Konsultan PVT ini dilaksanakan setelah 20 tahun sejak terakhir pelaksanaannya di tahun 2006. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman konsultan PVT tentang sistem PVT di Indonesia, dan menjadi panduan dalam mengakselerasi permohonan Hak PVT agar semakin banyak varietas unggul tersedia untuk petani. Apalagi sekarang kita sedang mendukung swasembada pangan yang membutuhkan benih atau varietas unggul,” kata Leli, Selasa, 6 Mei 2025.

    Leli menyampaikan materi tentang dasar hukum pengelolaan PVT telah mengikat pada UU no 29 tahun 2000 dan peraturan turunannya, termasuk Permentan 25 tahun 2021 tentang Penerapan Permohonan Hak PVT. 

    “Kegiatan ini sangat penting karena permohonan Hak PVT tidak hanya dari dalam negeri saja tapi juga dari luar negeri. Dan kehadiran konsultan diharapkan mampu mengawal dalam setiap proses pemberian Hak PVT ini,” katanya.

    Leli menjelaskan tahapan proses permohonan hak PVT meliputi pemeriksaan dokumen, pengumuman permohonan Hak PVT selama 6 bulan, pemeriksaan substansif dengan SLA maksimal 24 bulan, kemudian proses penerbitan sertifikat atau penolakan yang akan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

    “Jangka waktu perlindungan untuk tanaman semusim adalah 20 tahun dan tanaman tahunan  25 tahun. Tapi ingat, jangka waktu ini bisa saja berakhir di tengah jalan alias dibatalkan atau dicabut apabila ada hal-hal yang melanggar ketentuan,” katanya.

    PVT merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Kementerian Pertanian RI, berbeda dengan jenis HKI lain yang dikelola oleh Direktorat Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum RI. 

    “Prinsipnya sama-sama kekayaan intelektual. Hanya saja PVT obyeknya adalah tanaman yang dalam aturan internasional tidak boleh dipatenkan. PVT merupakan sui generis dari paten” katanya.

    Dari sejarahnya, PVT memiliki banyak catatan dan rangkaian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan terutama dari sisi penyediaan varietas atau benih unggul. 

    Tahun 1965, PVT telah meratifikasi perjanjian TRIPS. Pada tahun 2000 lahir UU no 29 tentang PVT. 

    “Tahun 2004 merupakan tahun dimulainya pelayanan publik PVT oleh kantor PVT yang saat ini sudah berganti nama menjadi Pusat PVTPP. Tahun 2025 kami telah melayani 1.134 permohonan PVT dan 778 sertifikasi hal PVT yang diterbitkan,” katanya.

    Di acara yang sama, Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Sukim Supandi, mengapresiasi kegiatan pelatihan PVT bagi para calon konsultan. 

    Dia mengatakan pelatihan ini sudah sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo dan juga arahan langsung Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Sejalan dengan Asta Cita, dalam hal ini Pusat PVTPP memiliki bagian penting dalam menjembatani inovasi dan teknologi dengan perlindungan hukum dalam penyediaan varietas dan benih unggul. Tentu saja, kontribusi pelayanan dan akselerasi perakitan varietas unggul baru yang sudah dilakukan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga terstandar internasional,” katanya.

    Sukim menambahkan, Pelatihan Konsultan PVT akan dilaksanakan secara blended learning pada tanggal 6-9 Mei 2025 yang dilaksanakan secara daring, dilanjutkan pada 14-16 Mei 2025 dilaksanakan secara luring di BBPMKP Ciawi dengan jumlah peserta 40 orang terdiri dari 19 perorangan dan 21 orang dari badan hukum.

    “Badan PPSDMP melalui BBPMKP memiliki fungsi meningkatkan kompetensi melalui pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur. Jadi kalau kita kembali pada konteks akselerasi, setiap regulasi yang ditetapkan harus tersosialisasi dengan baik, termasuk standar pelayanan publik sehingga konsultan harus memfasilitasi dan membantu promosi, memberi informasi terhadap implementasi pelaksanaan yang berjalan,” ujarnya.

  • Kementan Bidik Dana Peremajaan dari Pungutan Ekspor Kelapa – Page 3

    Kementan Bidik Dana Peremajaan dari Pungutan Ekspor Kelapa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) menilai jika pungutan ekspor kelapa diterapkan, maka dana yang terkumpul diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu petani melakukan peremajaan kebun kelapa, sehingga produktivitas bisa kembali ditingkatkan dan kesejahteraan petani terangkat.

    “Sehingga itu (dana hasil pungutan ekspor kelapa) yang bisa kita pakai untuk bantu rakyat untuk permajaan kelapa-kelapa kita. Karena kelapa-kelapa kita ini yang dipesisir-pesisir itu, kebanyakan udah tua-tua, udah tinggi-tinggi,” Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar di Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (9/5/2025).

    Adapun saat ini, kata Sudaryono, Kementan tengah mengkaji kebijakan pengenaan pungutan ekspor (PE) terhadap komoditas kelapa. Langkah ini diambil menyusul lonjakan harga kelapa di pasaran yang membuat komoditas ini semakin diminati, baik untuk kebutuhan ekspor maupun domestik.

    “Sekarang kan kelapa kan lagi diminati, kelapa kita, bahkan untuk kebutuhan domestik kita juga. Nah, ini sekarang lagi kita kaji supaya ada semacam tarif ekspor seperti sawit,” ujarnya.

    Sudaryono mengatakan, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan kelapa di dalam negeri, Kementan mempertimbangkan penerapan skema pungutan ekspor serupa dengan yang berlaku pada komoditas sawit.

    Manfaat Pungutan Ekspor Kelapa

    Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak positif terhadap industri kelapa secara menyeluruh, termasuk dalam hal keberlanjutan produksi.

    “Sekarang kan jadi perkebunan saja karena peruntukannya tidak hanya untuk sawit, tapi untuk komoditi perkebunan yang lain,” ujarnya.

    Wamentan menilai, rencana ini juga diarahkan untuk mendukung program peremajaan kelapa rakyat, terutama di wilayah pesisir. Banyak pohon kelapa di daerah tersebut diketahui sudah tua dan kurang produktif.

     

  • Produksi Beras Berlimpah, RI Berencana Ekspor ke Malaysia

    Produksi Beras Berlimpah, RI Berencana Ekspor ke Malaysia

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) meyakini produksi beras akan melampaui 34 juta ton tahun ini. Dengan begitu, Indonesia dapat melakukan ekspor ke negara lain.

    Berdasarkan ramalan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture), produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton. Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian mengatakan, angka itu lebih dari kebutuhan dalam negeri 31 juta ton/tahun.

    “Kalau kita lihat ramalan atau perhitungan dari teman-teman dari USDA itu bahwa Indonesia tahun 2025 ini akan memproduksi sekitar 34,6 juta ton beras. Artinya sudah lebih dari kebutuhan nasional kita yang hanya 31 juta ton. Nah kemarin (tahun lalu) pas-pasan, enggak ada untuk stok. Tapi kami berkeyakinan ini lebih dari yang ini (jumlah produksi beras),” kata dia dalam acara Cutting Edge For Local Sustainability di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

    Sam mengatakan ramalan yang dirilis oleh USDA berpatokan dengan kondisi pertanian Indonesia tahun lalu. Sementara saat ini berbagai upaya menggenjot produksi terus dilakukan pemerintah.

    “Sekarang kita sudah ada irigasi yang bersatu dengan PU dan seterusnya, meningkatkan pompanisasi. Jadi harusnya bisa lebih dari ini. Kami optimis ya. Gudang Bulog pun cukup penuh,” lanjutnya.

    Ia menyebut, saat ini stok cadangan beras Indonesia telah mencapai 3,5 juta ton. Seiring dengan kenaikan produksi, stok cadangan beras dalam dua minggu ke depan akan mencapai 4 juta ton.

    “Kemarin sudah ada pengumuman 3,5 juta ton (stok cadangan beras). Dalam dua minggu ke depan stok di Bulog, beras di Bulog akan mencapai 4 juta ton Pak. Ini tertinggi selama Indonesia berdiri,” ungkapnya.

    RI Mau Ekspor Beras ke Malaysia

    Dengan stok yang melimpah, Indonesia diprediksi dapat melakukan ekspor. Salah satu negara yang telah meminta beras dari Indonesia adalah Malaysia.

    “Malaysia sekarang sudah datang Menterinya ke kami untuk minta impor beras dari kita. Tetapi waktu itu Pak Menteri (Mentan Andi Amran Sulaiman) menyampaikan bahwa pada saat ini kami masih memiliki kebutuhan dalam negeri, stok kami cukup, nanti pada akhir tahun kemungkinan akan bisa kirim. Kalau kita sudah aman semuanya,” kata Sam.

    Sam mengatakan saat ini lahan sawah yang akan menjadi stok ekspor ke Malaysia, di Kalimantan Barat. Luasan lahannya mencapai ribuan hektare.

    “Karena kita akan kerja sama di Kalimantan Barat. Ada kerjasama di Kalimantan Barat (dengan) Malaysia. Jadi khusus untuk ngirim ke Malaysia, jumlahnya belum, masih kita bicarakan.Tapi luasnya ratusan ribu hektare kita siapkan,” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • Hukuman bagi Dua Warga Banten yang Jual 20 Ekor Sapi Bantuan Kementan Regional 8 Mei 2025

    Hukuman bagi Dua Warga Banten yang Jual 20 Ekor Sapi Bantuan Kementan Regional 8 Mei 2025

    Hukuman bagi Dua Warga Banten yang Jual 20 Ekor Sapi Bantuan Kementan
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Dua anggota Kelompok Kegiatan Tani (Poktan) Motekar, Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Sanawi dan Jajang Kelana, terancam hukuman berbeda.
    Terdakwa Sanawi dituntut 1 tahun dan 8 bulan, sedangkan Jajang dituntut 1 tahun dan 10 bulan.
    Keduanya dinilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang, Endo Prabowo, telah terbukti melakukan penjualan 20 ekor sapi bantuan dari
    Kementerian Pertanian
    (Kementan) RI yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 juta.
    Keduanya terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
    “Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
    tindak pidana korupsi
    bersama-sama,” kata Endo saat membacakan berkas tuntutan di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (8/5/2025).
    Selain hukuman badan, terdakwa Sanawi dan Jajang dihukum untuk membayar denda masing-masing Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.
    Kemudian, kedua terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara dari kasus tersebut.
    Terdakwa Sanawi dibebankan uang pengganti sebesar Rp 135 juta atau diganti dengan pidana penjara 1 tahun.
    Adapun terdakwa Jajang dihukum membayar uang pengganti Rp 165 juta atau pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan.
    Sebelum memberikan hukuman tersebut, Endo menyebut pertimbangan yang memberatkan, yakni tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
    Adapun hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sopan dalam persidangan.
    “Terdakwa Sanawi telah mengembalikan kerugian keuangan negara Rp 55 juta,” ujar Endo.
    Dalam uraian diketahui, kasus korupsi bermula saat
    Poktan Motekar
    menjadi salah satu penerima bantuan ternak sapi dari Kementerian Pertanian.
    Namun, setelah bantuan tersebut disalurkan pada April 2023, keduanya melarang anggota Poktan lainnya merawat 20 sapi tersebut.
    Jajang bekerja sama dengan tersangka Sanawi sebagai pemilik kandang agar merawat 20 ekor sapi tersebut.
    Baru lima bulan mengurus 20 sapi, keduanya kemudian menjual 19 ekor sapi bantuan pemerintah itu dengan harga Rp 7-8 juta.
    Uang hasil penjualan dinikmati oleh kedua terdakwa.
    Adapun satu ekor sapi oleh Jajang diberikan kepada tetangganya untuk membayar utang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan Siapkan Ratusan Ribu Hektare Lahan di Kalimantan Barat untuk Ekspor Beras ke Malaysia – Halaman all

    Kementan Siapkan Ratusan Ribu Hektare Lahan di Kalimantan Barat untuk Ekspor Beras ke Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Indonesia akan segera mengekspor beras. Malaysia diperkirakan menjadi negara tujuan pertama.

    Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian Malaysia telah mengajukan permintaan resmi kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman untuk mengimpor beras dari Indonesia.

    Menanggapi hal itu, Amran menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri.

    Namun, dengan prediksi stok beras nasional yang akan mencapai 4 juta ton dalam waktu dekat, pemerintah mempertimbangkan untuk mengekspor sebagian sebelum kualitasnya menurun.

    Malaysia kemungkinan menjadi tujuan pertama ekspor beras Indonesia karena RI sudah menyiapkan lahan pertanian di Kalimantan Barat untuk mengekspor ke Negeri Jiran.

    “Kita akan ekspor itu sudah pasti karena kita akan kerja sama di Kalimantan Barat. Kami siapkan (lahan) luasnya ratusan ribu hektare,” kata Sam ketika ditemui di sela-sela acara Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Kalimantan Barat dipilih sebagai titik ekspor karena lokasinya strategis dan dekat dengan Kuching, Malaysia. Proses pengiriman pun dinilai lebih efisien karena bisa dilakukan melalui jalur darat.

    Meski sudah menyiapkan lahan pertaniannya, Sam belum dapat menyampaikan secara rinci berapa besar potensi produksi dari wilayah tersebut.

    Satu hal pasti, ia menegaskan langkah ekspor ini merupakan bentuk dukungan Indonesia terhadap negara tetangga yang membutuhkan.

    Terkait waktu pelaksanaan ekspor, Sam menyebut keputusan akhir akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “(Keputusan waktu ekspornya) tergantung Pak Presiden,” ujar Sam.

    Sebelumnya, pada akhir November 2024, Mentan Amran menargetkan Indonesia dapat mengekspor beras ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat (Kalbar) akan diandalkan Indonesia untuk mengekspor beras ke Malaysia.

    Amran percaya Indonesia bisa mengekspor beras ke Malaysia melalui Kabupaten Sambas karena daerah ini memiliki potensi produksi beras yang sangat besar.

    Terdapat potensi lahan seluas 240 ribu hektare yang bisa diterapkan program optimasi lahan (oplah). Dari situ, ia menargetkan petani di Kabupaten Sambas bisa menanam hingga tiga kali.

    Amran menjelaskan bahwa dari kalkulasi pengelolaan 240 ribu hektare dengan indeks pertanaman tiga kali, maka dapat dihasilkan produksi beras sebanyak 2 juta ton.

    Jumlah tersebut tidak hanya mencukupi kebutuhan masyarakat Kalbar, tetapi dapat menjadi peluang bagi Indonesia mengekspor dan memenuhi kebutuhan beras negara lain.

    Ia menjelaskan, bila ada potensi lahan seluas 240 ribu hektare dengan tiga kali tanam, berarti ada sekitar 700 ribu hektare yang diolah.

    Dari 700 ribu hektare lahan yang bisa diolah, jumlah minimal padi yang didapat bisa mencapai 5 ton per hektare, yang berarti produksi bisa sebanyak 3,5 juta ton padi atau sekitar 2 juta ton beras.

    “Kebutuhan beras Kalbar 400 ribu, sisanya bisa untuk dalam negeri atau ekspor ke negara tetangga,” kata Amran di Kabupaten Sambas, Kalbar, dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (22/11/2024).

    “Ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan ini memiliki potensi besar untuk ekspor. Karena itu kita harus mengoptimalkan sawah sawah yang ada disini,” lanjutnya.

    Amran mengatakan enam hingga tujuh tahun lalu lahan-lahan di Sambas belum teroptimalkan secara baik, sehingga posisi beras saat itu terjadi kekurangan (shortage).

    Namun, kata dia, setelah dilakukan cetak sawah, kondisinya berubah 100 persen. Produksi beras menjadi surplus, sehingga ia berencana mengekspornya ke Malaysia.

    Amran memastikan bahwa pemerintah akan membantu lewat penyediaan pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan) bagi petani.

    Para petani juga diminta tak khawatir lagi akan ketersediaan pupuk. Regulasi yang selama ini dinilai menghambat jalannya produksi juga telah dipangkas menjadi lebih mudah dan cepat.

    “Mau ambil pupuk sekarang cukup dengan KTP saja, tidak boleh ada yang mempersulit. Ini yang tanda tangan menteri pertanian dan akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat,” ujar Amran.

    Tidak hanya itu, Amran juga mendorong peran generasi muda dalam program brigade pangan untuk membangun pertanian Indonesia.

  • Panen raya padi di Kabupaten Purbalingga, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi petani lokal

    Panen raya padi di Kabupaten Purbalingga, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi petani lokal

    Foto: Istimewa

    Panen raya padi di Kabupaten Purbalingga, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi petani lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 17:28 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI melakukan panen raya padi bersama para petani binaan Program Lumbung Pangan BAZNAS di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

    Panen raya dilakukan di lahan pertanian seluas 150 hektare di Desa Cilapar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (5/5).

    Hadir Pimpinan BAZNAS RI Bidang SDM, Keuangan, dan Hukum Kolonel Caj (Purn.) Drs. Nur Chamdani, Deputi 2 BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si., Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P., Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, S.E., M.M., serta Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah KH. Dr. Ahmad Daroji.

    Pimpinan BAZNAS Bidang SDM, Keuangan, dan Hukum, Kolonel Caj (Purn.) Drs. Nur Chamdani menyampaikan, panen raya tersebut merupakan bukti nyata dan komitmen BAZNAS dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural (LPNS) yang peduli terhadap kesejahteraan umat, pengentasan kemiskinan, dan penanganan stunting.

    “Melalui Program Lumbung Pangan BAZNAS, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus berbuat kebaikan dan membantu sesama, sehingga sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga amil zakat semakin kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama,” katanya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Nur Chamdani menjelaskan, Lumbung Pangan Purbalingga merupakan Lumbung Pangan Padi ke-8 dari 9 titik Program Lumbung Pangan yang dikembangkan BAZNAS RI dalam kurun waktu 2020–2025.

    “Lumbung Pangan ini diharapkan menjadi bagian dalam pengembangan usaha ekonomi bagi para petani,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis satu unit hand tractor dari total bantuan sebanyak 10 unit yang diberikan oleh Kementerian Pertanian RI. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI, Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P.

    Nur Chamdani juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian RI atas bantuan traktor yang diberikan untuk mendukung para petani di wilayah setempat. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meringankan beban petani dalam mengolah lahan.

    “Semoga Program Lumbung Pangan Berkah ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Purbalingga. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berbuat kebaikan dan berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan,” katanya.

    Hal ini pun disambut baik Menteri Pertanian yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI, Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P. Pihaknya menyampaikan, Program Lumbung Pangan BAZNAS merupakan langkah konkret yang dilaksanakan oleh BAZNAS RI dalam mendukung program swasembada pangan yang digalakkan oleh Presiden Prabowo.

    Sejalan dengan hal itu, Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Dimas Prasetyahani, S.E., M.M. menyampaikan, “Melalui kegiatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS baik itu dari pusat, provinsi, dan kabupaten, Kementerian Pertanian RI serta unsur-unsur lainnya yang telah membantu kegiatan ini.”

    “Program ini sangat membantu meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan ini bisa kita perbanyak, kita replikasi di tempat lain, sehingga ini betul-betul menjadi program unggulan,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi 2 BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si., mengatakan, Program Lumbung Pangan BAZNAS merupakan program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik pedesaan di bidang pertanian melalui pendekatan agribisnis berkelanjutan.

    “Dalam program ini mustahik didorong untuk membentuk kelompok usaha yang mampu mengelola produktivitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan produk pertanian. Alhamdulillah, untuk di Purbalingga, Jawa Tengah ini saat ini jumlah petani sebanyak 250 orang dengan total luasan lahan 150 hektare,” kata Imdad.

    “Selain bantuan dana, tentunya pendampingan intensif juga dilaksanakan untuk menambah kemampuan petani. Setelah mendapat pelatihan dan pendampingan, diharapkan ke depan Kelompok Petani Citra Cilapar dapat memproduksi pupuk organik dan pestisida nabati secara mandiri,” jelasnya.

    Program Lumbung Pangan Berkah BAZNAS Purbalingga ini bekerja sama dengan BAZNAS Purbalingga dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, Perum BULOG bersama BAZNAS Kabupaten Purbalingga melakukan pembelian secara simbolis hasil panen padi petani setempat.

    Sumber : Sumber Lain

  • Stok Beras RI Mencapai 3,5 Juta Ton, Mentan Amran Ingatkan Hal Ini ke Bulog – Halaman all

    Stok Beras RI Mencapai 3,5 Juta Ton, Mentan Amran Ingatkan Hal Ini ke Bulog – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog menjaga kualitas beras yang saat ini ada di gudang mereka.

    Berdasarkan data per 4 Mei 2025 pukul 23.59 WIB, stok beras yang ada di Perum Bulog sebesar 3.517.294 ton. Menurut Amran, ini adalah angka tertinggi selama kurang lebih 57 tahun ke belakang.

    “Kami beritahu ke Bulog agar menjaga kualitas,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

    Amran mengakui kualitas beras yang dimiliki Indonesia tak sempurna 100 persen. Meski demikian, ia menilai tidak masalah jika yang rusak hanya sebanyak kilogram hingga 2 ton.

    Ia juga memperkirakan jika yang rusak itu hanya 0,1 persen dari total keseluruhan stok beras yang dimiliki.

    “Kalau ada yang rusak, 1 kilo, 2 kilo, 1 ton, 2 ton, itu sedikit. [Stok beras yang RI miliki] tidak sempurna 100 persen, iya.  Mungkin ada 0,1 persen. Tetapi itu bukan kendala untuk menjaga stok pangan nasional,” ujar Amran.

    Ia mengungkap stok beras saat ini dapat mencapai 4 juta ton dalam 15 hingga 20 hari ke depan.

    Amran yakin stok beras bisa mencapai 4 juta ton karena serapan dari dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog mencapai 50 ribu ton per hari.

    “Ada kemungkinan 15 hari ke depan, paling lambat 20 hari, stok kita mencapai 4 juta ton. Besar kemungkinan,” ucap Amran.

     

  • Mentan Amran Ramal 20 Hari Lagi Stok Beras RI Capai 4 Juta Ton – Halaman all

    Mentan Amran Ramal 20 Hari Lagi Stok Beras RI Capai 4 Juta Ton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap stok beras Indonesia dapat mencapai 4 juta ton dalam 20 hari ke depan.

    Berdasarkan data per 4 Mei 2025 pukul 23.59 WIB, stok beras yang ada di Perum Bulog sebesar 3.517.294 ton. Menurut Amran, ini adalah angka tertinggi selama kurang lebih 57 tahun ke belakang.

    Amran yakin stok beras bisa mencapai 4 juta ton karena serapan dari dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog mencapai 50 ribu ton per hari.

    “Paling lambat 20 hari stok [beras] kita mencapai 4 juta ton. Besar kemungkinan. Kenapa? Serapan per hari itu mencapai 50 ribu ton per hari,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

    Dengan banyaknya stok beras, Amran mengatakan pemerintah telah menambah gudang penyimpanan yang bisa menampung produksi petani hingga 1,1 juta ton.

    Selain penyewaan, ia mengatakan gudang darurat juga akan segera dibangun. Ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo menginstruksikan pembangunan 25 ribu gudang improvisasi berbahan tahan lama di berbagai wilayah.

    Gudang-gudang ini dirancang untuk bertahan 5 hingga 10 tahun sembari menunggu pembangunan gudang permanen di setiap desa.

    Gudang darurat ini didirikan di sejumlah wilayah yang gudang utamanya telah mencapai kapasitas maksimum.

    “[Dibangun di] daerah yang gudangnya sudah penuh. Sudah sewa gudang, tapi masih kekurangan, contohnya Aceh dan NTB,” ujar Amran.