Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Serapan beras lokal hingga Mei tembus 2,3 juta ton

    Serapan beras lokal hingga Mei tembus 2,3 juta ton

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan: Serapan beras lokal hingga Mei tembus 2,3 juta ton
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 22:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan serapan gabah petani lokal oleh Perum Bulog saat ini telah mencapai 2,3 juta ton setara beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga Mei 2025.

    “Serapan beras lokal oleh Perum Bulog selama periode Januari hingga Mei mencapai angka tertinggi, yakni 2,351 juta ton per 27 Mei 2025 pukul 11.30 WIB,” kata Mentan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Ia menyampaikan jumlah itu melonjak 400 persen dibandingkan rata-rata serapan lima tahun terakhir yang hanya berkisar 600.000 ton. Begitu pun rata-rata per tahun hanya mencapai 1,2 juta ton.

    Menurut dia, dengan capaian itu pemerintah mencetak tonggak sejarah baru dalam penguatan ketahanan pangan nasional untuk pertama kalinya dalam 57 tahun terakhir.

    Mentan menyebut capaian ini sebagai lompatan eksponensial dalam kinerja penyerapan beras nasional.

    “Biasanya angka serapan seperti ini baru tercapai dalam waktu satu tahun penuh. Tapi kali ini, dalam waktu kurang dari lima bulan, kita sudah melampauinya. Ini lompatan eksponensial,” ujar Mentan.

    Lebih lanjut, Mentan menegaskan lonjakan serapan ini sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri, tanpa ada tambahan beras medium impor sejak awal tahun 2025.

    “Ini murni hasil panen petani kita sendiri. Tidak ada impor. Publik perlu tahu, keberhasilan ini adalah hasil nyata dari kerja keras petani dan kebijakan pemerintah yang berpihak,” tegasnya.

    Ua menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada Januari–Mei 2025 diproyeksikam mencapai 16,55 juta ton, meningkat 11,95 persen dibandingkan produksi 2024.

    Peningkatan produksi beras Indonesia turut diakui oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang mencatat estimasi produksi Indonesia di angka 34,6 juta ton untuk periode 2024/2025, tertinggi di ASEAN melampaui Thailand dan Vietnam.

    “Dan bahkan melebihi target nasional di 2025 sebesar 32 juta ton,” tuturnya.

    Terkait sejumlah pihak mempertanyakan kontribusi produksi lokal terhadap stok nasional dan mengaitkannya dengan sisa beras impor 1,7 juta ton dari tahun sebelumnya, Amran mengatakan bahwa perlu menjadi pengetahuan publik jika jumlah tersebut hanya cukup untuk konsumsi nasional selama 20 hari, sehingga tidak signifikan untuk dipersoalkan.

    Sebaliknya, serapan CBP oleh Bulog justru melonjak 2.000 persen dibanding periode yang sama sebelumnya, dan itu berdampak langsung pada stabilisasi harga di pasar. Fakta ini menjadi bukti bahwa produksi dalam negeri meningkat drastis.

    Sesuai Data BPS, lanjut Amran, cadangan beras nasional per Mei 2025 tercatat sebesar 12,05 juta ton, terdiri dari carry over beras tahun 2024 sebesar 8,15 juta ton dan stok CBP hasil serapan dalam negeri 2025 sebesar 3,9 juta ton.

    Mentan menegaskan Kementerian Pertanian tidak mengeluarkan data produksi pertanian dan melarang siapa pun di Kementan untuk menerbitkan data sendiri. Seluruh informasi dan rujukan resmi hanya bersumber dari BPS, Bulog, dan USDA.

    “Kalau ada yang meragukan data resmi ini, maka patut dipertanyakan. Jangan-jangan ada kepentingan importir atau mafia pangan di baliknya,” kata Mentan.

    Sumber : Antara

  • Catat! Rumah Potong Hewan Wajib Sertifikasi Halal Mulai 2026

    Catat! Rumah Potong Hewan Wajib Sertifikasi Halal Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan rumah potong hewan/unggas (RPH/RPU) memiliki sertifikasi halal paling lambat Oktober 2026.

    Rencana penerapan sertifikasi halal tersebut mundur dari target sebelumnya yakni Oktober 2024. Untuk itu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Chuzaemi Abidin menargetkan agar UMK dan RPH/RPU telah bersertifikat halal tahun depan.

    “Untuk yang UMK itu kan kita relaksasikan ke Oktober 2026. Masih ada satu tahun lebih ya kita untuk mempersiapkan seluruh pelaku usaha mikro kecil ini untuk bersertifikat halal, termasuk RPH, RPU,” kata Chuzaemi saat ditemui di sela-sela agenda Kumparan Halal Forum di Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).

    Chuzaemi mengakui, rencana tersebut mundur dari target lantaran hingga saat ini masih banyak RPH dan RPU yang belum memiliki sertifikat halal. Untuk mempercepat capaian target tersebut, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) mengingat kementerian tersebut telah mewajibkan unit usaha untuk memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

    Sebagai informasi, NKV merupakan sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

    Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.11/2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan. 

    Kemudian BPJPH juga akan menggalakan program Jurus Sembelih Halal (Juleha) untuk RPH dan RPU di pasar tradisional. Program itu rencanannya akan dijalankan mulai 29 Mei 2025.

    Melalui program ini, BPJPH akan mengedukasi RPH dan RPU cara menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam.

    “Insya Allah itu halal walaupun dia belum memiliki NKV yang distandarkan oleh Kementerian Pertanian,” ujarnya.

    Selain itu, dia juga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menggalakan program Juleha di daerahnya masing-masing. Dengan begitu, proses penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam.

    “Kita juga meminta seluruh Pemda juga, ayo dong latih nih juleha-juleha supaya pemotongannya ini memang benar-benar sesuai syariat Islam. Ini kan untuk melindungi mayoritas umat Islam di Indonesia,” pungkasnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Zulkifli Hasan yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) mengimbau RPU dan RPH untuk segera mengurus sertifikasi halal paling lambat Oktober 2024. 

    Imbauan tersebut seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

    “Oktober nanti sudah nggak tawar-tawar lagi, semua sudah harus pakai sertifikat,” tegas Zulhas saat mengunjungi rumah potong hewan unggas (RPHU) Rawakepiting, Jakarta Timur, Sabtu (4/5/2024). 

    Zulhas menyebut, semua RPH yang ada di Indonesia secara bertahap harus memenuhi standar kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen.

  • Penjelasan Kementan soal Wapres Gibran Gunakan Alat Tanam Padi Bergerak Maju

    Penjelasan Kementan soal Wapres Gibran Gunakan Alat Tanam Padi Bergerak Maju

    GELORA.CO – Aksi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang tengah menjajal alat teknologi penanam  padi di lahan persawahan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Sabtu (24/5) menyita perhatian publik.

    Gibran yang dipandu seorang petani saat menggunakan alat tanam padi modern bernama rice transplanter itu bergerak maju ke depan, sehingga diduga menginjak padi yang ditanamnya.

    Aksi penanaman padi itu menyita perhatian publik setelah Gibran mengunggahnya ke media sosial TikTok. Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan penjelasan terkait penggunaan rice transplanter, yakni alat tanam padi modern yang membantu petani menanam padi secara lebih cepat, rapi, dan efisien.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Kementan Moch. Arief Cahyono menjelaskan, rice transplanter dirancang untuk menanam bibit padi secara teratur, tanpa petani harus menginjak sawah.

    “Dengan satu operator, rice transplanter mampu menyelesaikan penanaman di satu hektare sawah hanya dalam waktu lima jam,” kata Arief Cahyono dalam keterangannya, Senin (26/5).

    Jika dibandingkan metode tanam manual membutuhkan sekitar 25–30 orang dan waktu hingga dua hari untuk luasan lahan yang sama. Menurut dia, penggunaan rice transplanter tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga menekan biaya operasional secara signifikan.

    Selain itu, rice transplanter juga memberikan keunggulan dalam menjaga jarak tanam agar seragam. Hal ini berdampak positif terhadap pertumbuhan tanaman yang lebih merata dan hasil panen yang lebih tinggi.

    Di sisi lain, alat ini juga ramah lingkungan karena dapat mengurangi kerusakan lahan akibat injakan selama proses tanam manual. Rice transplanter sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu tipe berjalan (walking type) dan tipe mengendarai (riding type).

    Pada tipe berjalan, operator mengarahkan alat sambil berjalan di belakang mesin. Bibit padi diletakkan di rak khusus dan dapat diisi ulang dengan mudah selama proses penanaman berlangsung. Sementara itu, tipe mengendarai memungkinkan operator duduk dan mengemudikan mesin seperti kendaraan.

    “Walaupun mekanismenya serupa, alat ini menawarkan kenyamanan lebih. Kedua jenis ini sama-sama efektif mempercepat dan merapikan proses tanam, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan,” ungkap Arief.

    Arief Cahyono menerangkan, saat Wapres Gibran melakukan kunjungan kerja bersama Mentan Amran Sulaiman menggunakan rice transplanter walking type dengan sistem tanam Jajar Legowo (Jarwo), serta menggunakan varietas unggul Inpari 32 yang memiliki potensi hasil mencapai 8–8,5 ton per hektare.

    Dia menyebut, sistem tanam Jarwo merupakan metode menanam padi dengan mengatur jarak antarbaris tanaman, serta memberikan barisan kosong sebagai pemisah. Hal itu bertujuan agar tanaman padi mendapatkan efek tanaman pinggir, seperti pencahayaan matahari yang merata. 

    “Sistem ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi serangan hama dan penyakit, serta mempermudah proses pemupukan dan pengendalian hama. Oleh karena itu, sistem tanam Jarwo dinilai sebagai salah satu metode terbaik dalam budidaya padi,” pungkasnya.

  • Mendagri: Kepala daerah wajib perhatikan pertumbuhan ekonomi

    Mendagri: Kepala daerah wajib perhatikan pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai perhatian utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Bahkan, menurutnya, kenaikan 1 persen saja dapat membawa perubahan besar apabila diiringi dengan pemerataan. Sebaliknya, pertumbuhan yang stagnan atau bahkan minus akan memperparah kemiskinan dan memperluas persoalan sosial, misalnya stunting.

    “Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem [kalau ekonomi tidak tumbuh],” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan, data pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I secara year-on-year (yoy) berada di angka 4,87 persen.

    Tito menekankan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 8 persen pada tahun 2029, sebuah target yang harus didukung oleh seluruh kepala daerah.

    Untuk melengkapi data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap triwulan, pihaknya telah berkoordinasi untuk merumuskan indikator proksi pertumbuhan ekonomi bulanan, serupa dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang digunakan sebagai proksi inflasi mingguan.

    Selain itu, dirinya juga menyoroti sejumlah daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional.

    Ia mendorong agar daerah-daerah tersebut segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.

    Selanjutnya, dia mengungkapkan Kemendagri tengah menyusun strategi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sebagaimana pendekatan yang telah sukses diterapkan dalam pengendalian inflasi.

    “Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-daerah kita minta daerah-daerah juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing,” pungkas Tito.

    Sebagai informasi, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri secara langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis.

    Sementara itu, sejumlah pihak lainnya turut hadir secara virtual, di antaranya Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamentan Sudaryono pastikan sapi aman dari PMK menjelang Idul Adha

    Wamentan Sudaryono pastikan sapi aman dari PMK menjelang Idul Adha

    Masih lama (Idul Adha 2025), aman (stok). Kita di Idul Fitri 2025 aja aman. PMK udah landai, kita udah tekan PMK, nggak ada masalah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan stok sapi dalam negeri menjelang Idul Adha 1446 H aman dari ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui berbagai langkah antisipatif yang telah dilakukan.

    “Masih lama (Idul Adha 2025), aman (stok). Kita di Idul Fitri 2025 aja aman. PMK udah landai, kita udah tekan PMK, nggak ada masalah,” kata Wamentan ditemui seusai menghadiri Rapat Koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan ketersediaan sapi saat Idul Fitri 1446 H sudah mencukupi, sehingga ia optimistis menghadapi kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha tanpa kendala berarti dari sisi kesehatan ternak.

    Menurut Sudaryono, wabah PMK saat ini sudah berhasil ditekan secara signifikan, termasuk yang sempat merebak pada awal tahun, sehingga tak menimbulkan dampak luas terhadap populasi dan distribusi sapi.

    Pemerintah telah menyiapkan sekitar 4 juta dosis vaksin PMK, dan aktif melakukan sosialisasi kepada peternak individu, koperasi, maupun perusahaan untuk mengadakan vaksinasi secara mandiri.

    “PMK di awal tahun kan sempat, tapi kita udah tekan benar, kita punya vaksin 4 juta dosis,” ucapnya.

    Ia menjelaskan biaya satu dosis vaksin untuk mandiri hanya sekitar Rp25.000, atau setara satu bungkus rokok, sehingga sangat terjangkau dan sebanding dengan nilai aset ternak yang harus dilindungi.

    Sudaryono menegaskan monitoring dilakukan secara ketat dan berkelanjutan, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan kesehatan hewan ternak menghadapi momentum keagamaan besar.

    Dengan berbagai upaya tersebut, ia optimistis PMK tidak akan menjadi hambatan, dan distribusi sapi kurban menjelang Idul Adha dapat berlangsung lancar tanpa gangguan berarti di lapangan.

    “Dan sekarang kita sudah tekan, dan kita betul-betul monitor itu. PMK itu kita nggak main-main, kita betul-betul harus siaga, dan alhamdulillah sampai dengan kita berdiri di sini, so far kita bisa tekan, nggak ada masalah,” imbuh Wamentan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis menjelang Idul Adha 2025.

    Dia menekankan, pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dan mitigasi risiko di seluruh rantai distribusi hewan kurban.

    Pengawasan mencakup peternakan, pasar hewan, tempat penjualan, hingga rumah potong hewan (RPH) dan lokasi pemotongan non-RPH.

    “Kebutuhan hewan kurban yang meningkat signifikan turut memicu tingginya mobilisasi ternak antarwilayah. Jika tidak diantisipasi serius, hal ini dapat membuka celah masuknya penyakit seperti PMK, LSD, hingga Anthrax,” kata Agung di Jakarta, Rabu (7/5).

    Salah satu langkah konkret yang diwajibkan adalah vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban di sekitar titik penjualan dalam radius minimal tiga kilometer. Vaksinasi harus dilakukan paling lambat enam bulan sebelum penyembelihan.

    Kementan mencatat kebutuhan hewan kurban sapi dan kambing/domba pada tahun ini diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor, naik 1,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sementara, ketersediaan nasional mencapai 3.217.397 ekor, sehingga terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Jamin Stok Sapi Aman dan Bebas PMK Jelang Idul Adha

    Pemerintah Jamin Stok Sapi Aman dan Bebas PMK Jelang Idul Adha

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok sapi jelang Hari Raya Idul Adha aman dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pemerintah memastikan telah berhasil menekan angka penyebaran PMK pada ternak.

    Tahun ini, terdapat 4 juta dosis vaksin untuk mengatasi PMK. Tak hanya itu, sosialisasi juga terus dilakukan untuk mencegahan dan penanganan kasus PMK di daerah.

    “PMK sudah lantai, kita udah teken PMK, nggak ada masalah. PMK itu misalnya di awal tahun kan sempat, tapi kita udah teken bener. Kita punya vaksin 4 juta, kemudian kita juga sosialisasi ke peternak-peternak, baik pribadi, kooperasi maupun perusahaan-perusahaan untuk pengadaan vaksin sendiri,” kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

    Ia mengimbau agar peternak ikut menekan penyebaran PMK dengan pengadaan vaksin sendiri. Sudaryono mengatakan harga satu dosis vaksi untuk PMK Rp 25.000, setara harga satu bungkus rokok. Jika peternak atau perusahaan tidak mengutamakan kesehatan dari ternak mereka, ia mengibaratkan asetnya akan hilang karena PMK.

    “Jadi kalau punya 3 (sapi) itu Rp 20 juta, kali 3, Rp 60 juta aset itu kemudian berisiko. Mendingan (pengeluaran) untuk 3 bungkus rokok dipakai untuk vaksin. Itu sudah kita sosialisasikan dan sekarang kita betul-betul monitor. PMK itu kita gak main-main, kita betul-betul harus siaga, dan alhamdulillah sampai dengan kita berdiri di sini, so far kita bisa teken, gak ada masalah,” terangnya.

    Tonton juga ”Bawor’ Sapi Kurban Prabowo di Banyumas Seberat 1 Ton’ di sini:

    (ada/rrd)

  • Wamentan Sudaryono: Generasi muda kunci bangun pertanian masa depan

    Wamentan Sudaryono: Generasi muda kunci bangun pertanian masa depan

    Di era modern ini, bertani tidak lagi identik dengan lumpur dan hidup pas-pasan, di tangan anak muda pertanian kini menjelma jadi ladang cuan yang menjanjikan dan memiliki masa depan cerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut generasi muda memiliki peran kunci dalam membangun masa depan pertanian nasional yang lebih baik melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan.

    “Di era modern ini, bertani tidak lagi identik dengan lumpur dan hidup pas-pasan, di tangan anak muda pertanian kini menjelma jadi ladang cuan yang menjanjikan dan memiliki masa depan cerah,” kata Wamentan dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dia menekankan hal itu dalam mengukuhkan Forum Nasional Petani Muda dan Forum Nasional Organisasi Kepemudaan Bidang Pertanian di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/5).

    Wamentan menegaskan generasi muda Indonesia punya peluang besar meraih sukses melalui sektor pertanian yang modern dan menguntungkan, serta memiliki peran kunci dalam membangun masa depan pertanian nasional yang lebih baik.

    “Anak muda harus ambil peran. Hari ini kita satukan gerakan pemuda pertanian dalam Forum Petani Muda Indonesia. Kita ingin lahirkan lebih banyak petani dan pengusaha muda yang bisa menjadi motor penggerak pertanian,” ujarnya.

    Wamentan Sudaryono menyampaikan Kementan telah meluncurkan berbagai program dukungan petani muda yang menjangkau lebih dari 300 ribu anak muda, termasuk 30 ribu petani muda mandiri yang sukses mengelola usaha pertanian.

    “Selain menjadi petani, ada yang jadi pengusaha, ada yang ekspor sayur, ekspor buah, kemudian ada ekspor gula aren, gula kelapa, dan seterusnya. Kita ingin mereka yang sudah mandiri dapat meneruskan dan mengajarkan kepada yang belum,” jelas Wamentan.

    Wamentan Sudaryono juga menegaskan bahwa sektor pertanian menawarkan peluang besar bagi generasi muda. Pemerintah, melalui Kementan, siap memberikan berbagai dukungan mulai dari metode bertani, teknik pengemasan, hingga pelatihan pascapanen dan perawatan tanaman.

    Oleh karena itu, Wamentan Sudaryono mendorong agar para anak muda Indonesia untuk terjun ke sektor pertanian.

    “Kalau di pertanian ini asal ada kemauan, kemudian pertanian kita siap dukung, mulai dari metode cara bertani, cara packaging, pascapanen, perawatan, penanaman, dan seterusnya kita bisa ikut kombinasi,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wamentan Sudaryono juga menjelaskan program Brigade Pangan yang melibatkan anak muda untuk mengelola lahan pertanian.

    Saat ini, telah terbentuk sekitar 1.770 Brigade Pangan di luar Jawa, dengan setiap kelompok beranggotakan 15 orang dan mengelola sekitar 200 hektare lahan. Pendapatan yang dihasilkan para petani muda ini bisa mencapai Rp10-20 juta per bulan per orang.

    “Ini bukan gaji dari negara, tapi hasil dari pengolahan lahan mereka dengan skema bagi hasil dan seterusnya,” tuturnya.

    Wamentan Sudaryono berharap Forum Nasional Petani Muda menjadi wadah strategis kolaborasi pemuda untuk mempercepat transfer pengetahuan, mendorong ekosistem pertanian modern, dan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan-Kejagung sinergi manfaatkan lahan hasil sitaan untuk LTT

    Kementan-Kejagung sinergi manfaatkan lahan hasil sitaan untuk LTT

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bersinergi memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan-lahan hasil sitaan negara untuk peningkatan luas tambah tanam (LTT) pertanian.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemanfaatan lahan sitaan merupakan terobosan nyata dan sinergi lintas sektor menjadi kunci memperluas potensi tanam nasional.

    “Ternyata, aset ini luar biasa luasnya. Kalau kami diskusi tadi, di sini saja ribuan hektare, di Banten, Jakarta. Di sini ada 300 (hektare) Itu nilainya besar kalau kita tanami semua,” ujar Mentan di sela kegiatan penanaman benih padi di lahan sitaan Kejagung di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

    Mentan menyampaikan terima-kasihnya dan mengapresiasi langkah strategis Kejaksaan RI yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif mendukung pembangunan pertanian nasional.

    “Ini luar biasa, saya tidak pernah membayangkan ternyata banyak sitaan sawah, (sitaan) gudang kami sudah terima. Bayangkan, kalau seluruh Indonesia kita optimalkan ini, mulai dari kajari, kajati, Kejagung,” ujar Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta.

    Menurutnya, langkah itu penting dalam menghadapi tantangan krisis pangan global, apalagi banyak negara menghadapi tekanan pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik, sementara Indonesia justru mengalami peningkatan produksi dan stok.

    “Sejak tahun 1969, bersamaan saya lahir, ini lah tertinggi stok Bulog kita, 3,8 (juta ton) minggu depan optimis 4 juta ton,” ucap Mentan.

    Pemanfaatan lahan sitaan itu akan terus diperluas ke wilayah lain dengan dukungan Kejaksaan RI, termasuk untuk pengembangan sarana produksi seperti pabrik benih dan traktor.

    Program ini juga sejalan dengan instruksi presiden terkait penguatan ketahanan pangan nasional, di mana sektor pertanian harus menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum.

    Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan yang telah diserahkan untuk kegiatan pertanian yang produktif, sekaligus menjaga agar aset negara tidak disalahgunakan.

    “Sekaligus juga kami ingin menitipkan tanah ini jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar, silahkan manfaatkan untuk pertanian dan yang kedua silahkan manfaatkan sekaligus mengamankan asset,” ujar Jaksa Agung.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menggarisbawahi pentingnya pengelolaan pangan berbasis desa dan kearifan lokal.

    Ia mengusulkan ke depan dilakukan pemetaan kebutuhan beras per desa secara tahunan, sehingga desa dapat mandiri dalam hal ketersediaan pangan.

    Jika terdapat kelebihan, baru dapat didistribusikan ke wilayah lain.

    “Di kampung-kampung adat, padinya dipanen dengan ani-ani, disimpan di leuit, dan tidak digiling. Padi-padi itu bisa bertahan 40 sampai 100 tahun, dan ini adalah bentuk nyata dari ketahanan pangan yang sesungguhnya,” kata KDM.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gapoktan Sidoarjo Dapat Bantuan 15 Handtraktor dan 1 Alsintan dari Kementan

    Gapoktan Sidoarjo Dapat Bantuan 15 Handtraktor dan 1 Alsintan dari Kementan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kabupaten Sidoarjo memperoleh bantuan 15 handtraktor dari Kementerian Pertanian RI. Selain itu, ada Gapoktan Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman yang mendapat bantuan 1 unit Alsintan (Combine Harvester).

    Belasan bantuan handtraktor dan satu unit Alsintan diserahkan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana kepada 15 Gapoktan, di Kantor Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo dan Balai Desa Pertapan Maduretno.

    Bantuan tersebut merupakan program Kementrian Pertanian atas aspirasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) kepada Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Hj. Mimik Idayana meminta 15 Gapoktan penerima bantuan untuk memanfaatkannya dengan baik.

    Dikatakannya bantuan alat dan mesin pertanian menjadi bagian dari program ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo. Ia berharap dengan bantuan seperti ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian. “Manfaatkan handtraktor ini dengan baik ngeh,” pesan Wabup kepada para penerima bantuan.

    Dia juga meminta para petani untuk tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Jangan sampai dijual untuk dialih fungsikan.

    Ia berharap lahan pertanian dapat dikelola dengan maksimal. Dengan begitu para petani Sidoarjo ikut berkontribusi dalam program ketahanan pangan.

    “Saya titip ojok di dol sawah jenengan, tetap semangat mempertahankan pertanian kita ngeh,” pintanya.

    Hj. Mimik Idayana yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD TMI Kabupaten Sidoarjo menegaskan, bantuan Alsintan ini kedepannya bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin dan bijaksana untuk produktivitas pertanian di 77 hektar lahan pertanian di Gapoktan desa Pertapan Maduretno.

    “Allhamdulillah desa Pertapan Maduretno mendapatkan bantuan Combine Harvester untuk merawat lahan pertaniannya. Nanti alat ini bisa dipergunakan dengan bergantian oleh 4 Gapoktan desa Pertapan Maduretno yang merawat 77 hektar sawah. Semoga alat ini bisa membantu efektifitas produksi pertanian panjenengan”, harapnya.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bersama perwakilan Gapoktan penerima bantuan Handtraktor dari Kementan RI

    Dalam kesempatan itu Hj. Mimik juga meminta para petani Sidoarjo untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) sebagai modal pertanian.

    Kurda tersebut merupakan bantuan permodalan berbunga rendah milik bank Sidoarjo BPR Delta Artha Perseroda. Bunganya 2 persen pertahun yang khusus diberikan kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha produktif bidang pertanian dan perikanan.

    “Ada Kurda, panjenengan butuh modal bisa memanfaatkan Kurda ini, bunganya sedikit pak,”ujarnya.

    Khoiri petani Kelurahan Urangagung Sidoarjo mengatakan bantuan tersebut sangat membantunya dalam mengelola lahan pertaniannya.

    Keberadaan handtraktor akan meningkatkan efisiensi dalam mengelola lahan pertaniannya. Selain itu dapat mengurangi biaya produksi dalam proses bercocok tanam. Pasalnya selama ini kebutuhan handtraktor saat menggarap sawah diperolehnya dari menyewa.

    “Sebenarnya kita punya handtraktor tapi rusak, terpaksa kita sewa dari desa lain, termasuk sewa operatornya,”ucapnya.

    Khoiri meyakinkan bahwa menjadi petani cukup menjanjikan sebagai mata pencaharian. Bahkan dari bertani ia sudah dapat menabung buat biaya haji dan membeli rumah. Ia mengatakan lahan persawahan yang dikelolanya bukan miliknya sendiri.

    Namun lahan 1 hektar yang dikelolanya tersebut dapat menghasilkan produksi pertanian yang menguntungkan. Apalagi didukung dengan alat dan mesin pertanian yang diberikan pemerintah.

    Bahkan ketersedian pupuk dan obat-obatan untuk pertanian saat ini mudah diperoleh. “Alhamdulillah pupuk sekarang sudah lancar, obat-obatan juga tercukupi,” terangbya. (isa/but)

  • Stok Cadangan Beras Pemerintah Tembus 3,7 Juta Ton

    Stok Cadangan Beras Pemerintah Tembus 3,7 Juta Ton

    Jakarta (beritajatim.com) — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang juga Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog Sudaryono menyebut, cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai angka 3,7 juta ton.

    “Total beras yang disimpan Bulog adalah 3,7 juta ton. Serapan tahun 2025 dari Januari sampai hari ini sudah lebih dari 2,1 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Peningkatan produksi kita merupakan hasil dari dukungan program Kementan dan keterlibatan berbagai pihak. Kita harus terus bersinergi untuk Indonesia swasembada pangan,” ujarnya.

    Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar memaparkan bahwa lonjakan produksi beras nasional pada kuartal pertama 2025 sebesar 51,45% dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan hasil dari berbagai kebijakan strategis Kementerian Pertanian. Kebijakan tersebut meliputi kenaikan harga pembelian gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, tambahan pupuk subsidi, modernisasi alat mesin pertanian, serta optimalisasi irigasi melalui pompanisasi.

    Dia menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga harga gabah petani melalui serapan langsung oleh Bulog. Kebijakan ini dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat peran negara dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

    Mas Dar pun memastikan kualitas yang dikelola Perum Bulog tetap terjaga baik dengan stok saat ini. Dia menyebut, Perum Bulog memiliki pengalaman dan teknologi pengelolaan yang mumpuni untuk menjaga mutu beras yang disimpan.

    “Bulog ini mengelola beras nggak baru tahun ini saja, sudah 58 tahun. Jadi cara menyimpan beras supaya awet, difumigasi, dirawat supaya dia tetap terjaga kualitasnya, itu kita ada. Jadi nggak perlu dikhawatirkan,” ujar Mas Dar.

    Dia mengklaim, pengelolaan stok saat ini jauh lebih maju dibanding era sebelumnya. Ia mencontohkan pada tahun 1984, pemerintah mampu menyimpan 3 juta ton beras meski teknologi masih terbatas. Menurutnya, kemajuan teknologi dan akses informasi saat ini, pengelolaan stok beras menjadi lebih baik. Dia mencontohkan pada tahun 1984, pemerintah mampu menyimpan 3 juta ton beras meski teknologi masih terbatas.

    “Dulu misalnya tahun 1984, teknologi mungkin tidak sebagus sekarang, itu bisa nyimpan 3 juta. Apalagi sekarang dengan ketebukaan informasi kemudian akses terhadap teknologi kan lebih mudah dibanding dulu. Jadi no worry lah,” katanya. [kun]