Kementrian Lembaga: Kementan

  • Kementan pastikan hewan kurban aman-sehat dan sesuai syariat

    Kementan pastikan hewan kurban aman-sehat dan sesuai syariat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kesiapan stok hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2025/1446 Hijriah dalam kondisi yang aman, sehat, dan sesuai syariat.

    “Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Kementan memastikan kesiapan stok hewan kurban dalam pelaksanaan kurban kali ini dalam kondisi aman, sehat, dan sesuai syariat,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan, berdasarkan data proyeksi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, tahun ini ketersediaan hewan kurban nasional mencapai 3.217.397 ekor. Sedangkan kebutuhan hewan kurban nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor.

    “Dengan kondisi tersebut, Indonesia terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor hewan kurban yang cukup signifikan,” ujar Mentan.

    Di tengah semaraknya perayaan Idul Adha, Kementan menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) seperti PMK, Lumpy Skin Disease (LSD), dan antraks.

    Diketahui, Mentan melaksanakan kurban dengan memotong sebanyak 62 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah untuk sejumlah daerah di Indonesia.

    Dia mengatakan, daging hewan kurban tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk anak yatim, fakir miskin, dan kelompok rentan lainnya.

    “Sebanyak 62 ekor kami akan bagikan ke yatim piatu. Ada yang di Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Ini untuk saudara-saudara kita fakir miskin, yatim piatu, seluruh teman-teman yang membutuhkan,” tutur Mentan.

    Terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda menyatakan, pengawasan hewan kurban dilakukan secara menyeluruh dengan mengerahkan lebih dari 9.743 petugas di seluruh Indonesia.

    “Kami pastikan hewan kurban yang dipotong memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), bebas dari penyakit, serta sesuai kaidah kesejahteraan hewan,” ujar Agung.

    Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan, serta penilaian terhadap tempat pemotongan.

    Tim pengawas terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Ditjen PKH, dinas provinsi/kabupaten/kota, Fakultas Kedokteran Hewan dari 11 universitas, hingga organisasi profesi seperti PDHI dan PAVETI.

    Untuk wilayah Jabodetabek, Ditjen PKH menurunkan 146 petugas khusus guna memastikan pemotongan kurban berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

    Sementara itu, dari sisi kehalalan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga, khususnya dalam penugasan juru sembelih halal.

    “Kami terus bersinergi dengan Kementan untuk menjamin bahwa proses pemotongan tidak hanya sehat dan aman, tapi juga halal. Ini bagian dari tanggung jawab bersama,” ujar Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Budi Setyo Hartoto.

    Dengan kesiapan yang matang dari berbagai pihak, pelaksanaan kurban Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momen ibadah yang bermakna sekaligus mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Agar Bisa Impor, Data Stok Beras Dimanipulasi padahal Melimpah

    Agar Bisa Impor, Data Stok Beras Dimanipulasi padahal Melimpah

    Makassar, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya upaya manipulasi data stok beras oleh oknum tertentu yang kini tengah ditindak oleh Satgas Pangan. Pihak yang terlibat dalam manipulasi data tersebut telah mengakui kesalahannya. Namun, proses hukum akan tetap berjalan demi menegakkan keadilan bagi petani.

    “Kami minta jangan mempermainkan nasib petani dan konsumen. Sekarang beras kita banyak, tetapi ada yang mencoba-coba memainkan data sehingga kelihatannya beras kita kurang pasokannya. Ternyata setelah diperiksa, itu benar (ada yang memainkan data),” kata Amran di Makassar, Jumat (6/6/2025).

    Mentan menegaskan, pemeriksaan harus tetap dilanjutkan, meskipun pihak yang terlibat dalam manipulasi data stok beras telah mengakui kesalahannya.

    “Ini tidak boleh dibiarkan. Seandainya stok kita kurang, pasti jawabannya impor. Padahal stok kita cukup, tidak kurang. Akhirnya kalau kita impor, yang terpukul adalah petani. Mereka bisa tidak semangat berproduksi. Saya tidak akan biarkan pihak-pihak yang melemahkan petani,” tegasnya.

    Sebelumnya, sejumlah pihak menyebut terjadi kelangkaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, Satgas Pangan Mabes Polri yang turun langsung ke lapangan justru menemukan fakta berbeda dari narasi yang berkembang di publik. Pasokan beras di PIBC dalam kondisi normal dan mencukupi. Klaim yang disampaikan Ketua Koperasi Pedagang Beras Cipinang Zulkifli Rasyid mengenai kelangkaan beras medium di Cipinang tidak sesuai dengan fakta lapangan.

    Selain itu, Satgas Pangan melakukan pengecekan langsung ke tiga toko besar di PIBC, yakni Idolaku, Sumber Raya, dan Sinar Jaya. Fakta di lapangan menemukan pasokan beras stabil dan kenaikan harga masih wajar. Idolaku memiliki stok sekitar 500 ton, Sumber Raya menyimpan 300–400 ton, dan Sinar Jaya memiliki stok hingga 200 ton. 

    “Data dimainkan. Ini bukan kelalaian teknis, ini bisa dikategorikan sebagai sabotase terhadap distribusi dan pencapaian ketahanan pangan negara,” tegas Satgas Pangan.

    Selain manipulasi data, Satgas juga mengendus adanya praktik percaloan dan monopoli yang berpotensi menekan pasar dan memengaruhi psikologis masyarakat. Investigasi terhadap struktur data dan alur distribusi di bawah pengelolaan PT Food Station Tjipinang Jaya masih terus berlangsung.

    Stok Beras 4 Juta Ton

    Berdasarkan data Kementan, hingga akhir Mei 2025, stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah menembus 4 juta ton, pencapaian tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969.

    Mentan menyampaikan, ketika banyak negara mengalami tekanan pangan, Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi dan stok secara signifikan.

    “Kita tidak lagi hanya bicara swasembada, tetapi sudah bicara kedaulatan. Dengan angka serapan seperti ini, Indonesia secara tidak langsung siap mengambil peran lebih besar dalam sistem pangan dunia,” ujar Mentan Amran.

    Dalam beberapa waktu terakhir, menteri-menteri yang membidangi pertanian dari berbagai negara berkunjung langsung ke Indonesia, mulai dari Malaysia, Jepang, hingga Chile. Negara-negara tersebut mengapresiasi capaian serta langkah strategis yang dilakukan Indonesia dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Capaian ini menurut Mentan Amran tidak terlepas dari sejumlah kebijakan strategis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yang meliputi peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga dua kali lipat, reformasi sistem distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran, serta penetapan harga gabah petani sebesar Rp 6.500 per kilogram yang memberikan kepastian dan insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi.

    Kebijakan tersebut terbukti efektif terlihat dari lonjakan signifikan serapan beras lokal oleh Bulog. Hingga 31 Mei 2025, serapan mencapai 2,429 juta ton, pencapaian tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Angka ini melonjak lebih dari 400%dibandingkan dengan periode yang sama dalam lima tahun terakhir. 

    “(Pencapaian) Ini bukan kerja satu orang, tetapi kerja kita semua sebagai anak bangsa. Hari ini stok kita tembus 4 juta ton. Kami jelaskan bahwa dalam lima bulan ini pengadaan kita 2,4 juta ton dalam negeri, dari sebelumnya 1,2 juta selama dua belas bulan. Artinya, ini adalah kemajuan signifikan,” ucap mentan.

    Potensi ekspor beras juga terbuka lebar mengingat capaian saat ini. Pemerintah turut mempertimbangkan negara-negara yang meminta pasokan beras ke Indonesia. Potensi terbesar datang dari negara tetangga Malaysia dengan catatan mempertimbangkan sudah terpenuhinya pasokan dalam negeri.

    Sementara itu,  produksi beras nasional pada periode Januari hingga Mei 2025 mengalami peningkatan signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras mencapai 16,55 juta ton, naik 11,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Pastikan Penyembelihan Kurban Halal, Kementan Terjunkan 9.743 Petugas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Juni 2025

    Pastikan Penyembelihan Kurban Halal, Kementan Terjunkan 9.743 Petugas Megapolitan 6 Juni 2025

    Pastikan Penyembelihan Kurban Halal, Kementan Terjunkan 9.743 Petugas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kementerian Pertanian
    (Kementan) menerjunkan 9.743 petugas di seluruh Indonesia untuk memantau proses
    penyembelihan hewan kurban
    sesuai syariat Islam dan dagingnya menjadi halal.
    “Saat ini kita menunjuk 9.743 petugas pemantau hewan kurban. Untuk Jabodetabek kurang lebih 145 orang,” ungkap Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Hary Suhada saat diwawancarai di Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025).
    Pemantauan itu dilakukan agar hewan kurban ketika disembelih dalam keadaan sehat dan layak.
    Selain itu, dengan adanya pemantauan, daging hewan kurban tersebut bisa terjamin keamanannya ketika dikonsumsi.
    “Supaya daging yang dikonsumsi terjamin, dan proses pemotongannya yang penting halal,” jelas Hary.
    Pemantauan ini juga dilakukan untuk hewan-hewan kurban yang terkumpul di
    Masjid Istiqlal
    terutama sapi milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Hary menjelaskan, jenis sapi Prabowo dan Gibran sama-sama limosin yang memiliki bobot lebih dari satu ton.
    Sapi tersebut juga sudah melaksanakan serangkaian pemeriksaan dan kesehatannya dipastikan terjamin.
    Untuk diketahui, ratusan hewan kurban baik dari presiden, wakil presiden, pejabat, dan warga, sudah terkumpul di Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat.
    “Kita ada 50 sapi dan 79 kambing. Insyaallah itu akan disembelih besok,” kata Plh Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal Mulawarman saat diwawancarai di lokasi, Jumat.
    Ratusan ekor hewan itu disembelih besok hari karena hari Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat yang waktunya terbatas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Serapan gabah 2,4 juta ton bukti komitmen swasembada

    Serapan gabah 2,4 juta ton bukti komitmen swasembada

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Legislator: Serapan gabah 2,4 juta ton bukti komitmen swasembada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 22:31 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menilai serapan gabah 2,4 juta ton oleh pemerintah melalui Perum Bulog merupakan bukti komitmen nyata menuju swasembada pangan demi melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.

    Alien menilai keberhasilan itu sebagai langkah nyata dan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

    Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan para jajarannya atas keberhasilan dalam menyerap gabah petani sebanyak 2,4 juta ton.

    “Ini adalah pencapaian luar biasa. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Pertanian yang telah bekerja cepat dan efektif dalam menyerap gabah hasil panen petani,” kata Alien dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Disebutkan data realisasi pengadaan gabah beras selama periode Januari hingga Mei 2025 sebesar 2.407.863 ton setara beras.

    Angka itu menunjukkan lonjakan serapan gabah yang sangat fantastis lebih dari 400 persen, dibandingkan dengan periode yang sama dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022 sebesar 403.974 ton, 2023 sebesar 564.717 ton, dan pada tahun 2024 hanya mencapai 653.889 ton.

    Anggota DPR asal Maluku Utara ini menilai langkah strategis Kementerian Pertanian (Kementan) sangat membantu petani dalam mendongkrak produksi gabah, yang selama ini kerap menghadapi fluktuasi harga saat panen raya.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Alien juga menyebut keberhasilan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani dan rakyat kecil, serta upaya untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Pemerintah hadir di saat yang tepat. Dengan serapan sebesar 2,4 juta ton, petani tidak hanya terlindungi dari kejatuhan harga, tapi juga semakin termotivasi untuk meningkatkan produksi, dan juga menujukan bukti komitmen Presiden Prabowo untuk wujudkan swasembada pangan,” tambah Alien.

    Alien berharap keberhasilan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.

    Ia juga mendorong agar program serapan gabah ini terus diperluas ke seluruh wilayah sentra produksi padi di Indonesia.

    “Sinergi yang kuat antar lembaga sangat penting untuk memastikan tidak ada gabah petani yang terbuang sia-sia. Ini juga menjadi bukti bahwa ketahanan pangan kita dibangun dari kerja nyata di lapangan,” kata Alien.

    Sumber : Antara

  • Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah akan menerbitkan regulasi terkait singkong dalam negeri untuk melindungi para petani.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga produksi singkong dalam negeri.

    Amran mengungkap Kementan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telag sepakat untuk melindungi para petani.

    Namun, dia mengaku belum mengetahui regulasi yang akan berlaku untuk melindungi para petani singkong apakah berupa pungutan tarif atau larangan dan pembatasan (lartas). 

    “Oleh karena itu, kami langsung telepon ke Pak Menko, Pak Airlangga, Pak Mendag, Menko Pangan, Pak, kita harus lindungi petani kita. Beliau setuju. Nanti apakah tarif atau lartas, terserah,” kata Amran saat ditemui di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Meski demikian, Amran menyampaikan bahwa hal yang terpenting dan menjadi perhatian pemerintah adalah memperbaiki regulasi singkong. “Pak Menko Ekonomi [Airlangga Hartaro] sudah setuju. Semua, Bapak Presiden sudah setuju, perintahkan ke kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa perlindungan bagi petani singkong dalam negeri merupakan kewajiban pemerintah.

    “Yang kemarin kan kita atur tuh dengan industri dan petaninya. Sudah sepakat. Tapi katanya ada lagi tidak sepakat terakhir. Kemudian sepakat lagi. Oke, kita ikat dengan regulasi,” katanya.

    Adapun, regulasi ini hanya perlu menunggu aturan diberlakukan. “Sudah diputuskan. Tinggal tunggu berproses regulasi,” imbuhnya.

    Berdasarkan laporan yang diterima Kementan, Amran mengatakan bahwa ada pabrik di Indonesia yang memiliki perkebunan di luar negeri dan mengimpor hasil pertanian dari kebun milik sendiri di luar negeri.

    “Tentu lebih murah karena dia budidayakan sendiri. Tapi ini tidak boleh. Harus dahulukan petani dalam negeri,” ujarnya.

    Untuk itu, Amran mengimbau agar seluruh pelaku industri di sektor pertanian untuk memprioritaskan kepentingan dan hasil produksi petani singkong dalam negeri.

    “Sekali lagi, saya sampaikan, seluruh industri yang di sektor pertanian, kami memohon, kami meminta, agar mendahulukan kesejahteraan petani Indonesia. Jangan memprioritaskan petani negara lain,” pungkasnya.

  • Bansos Diklaim Jadi Cara Jitu Redam Kenaikan Harga Beras

    Bansos Diklaim Jadi Cara Jitu Redam Kenaikan Harga Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai upaya pemerintah untuk mengintervensi harga beras melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan 360.000 ton selama dua bulan merupakan langkah yang tepat untuk menekan harga beras yang masih melambung di pasar.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa bansos yang digelontorkan pemerintah sebanyak 360.000 ton selama dua bulan merupakan angka yang besar. Dalam hal ini, penerima bansos beras bisa mengurangi jumlah beras yang biasa mereka beli sebelumnya.

    “Ini jumlah yang lumayan besar, sekitar 13,8% dari kebutuhan konsumsi sebulan. Ini berarti warga penerima bantuan tidak akan pergi ke pasar untuk membeli beras sebanyak semula,” kata Khudori, Selasa (3/6/2025).

    Selain itu, lanjut dia, penerima bansos hanya perlu membeli sedikit beras untuk tambahan konsumsi. Dengan begitu, permintaan beras di pasar tidak melonjak sehingga harga beras cenderung lebih stabil.

    Namun, menurutnya, penyaluran bansos beras ini tidak serta-merta langsung menurunkan harga beras yang melonjak di pasar.

    “Tapi apakah akan segera membuat harga turun? Sepertinya akan ada proses yang membutuhkan waktu. Setidaknya, dengan penyaluran sebesar itu harapannya harga beras tidak naik alias tertahan. Harga berpeluang lebih stabil,” tuturnya.

    Untuk itu, Khudori menilai pemerintah perlu menyalurkan bansos beras secara berkelanjutan ke masyarakat agar harga beras di pasar stabil hingga turun harga.

    “Nggak bisa sekali pukul harga stabil, bahkan berharap turun. Karena kalau nggak berlanjut, warga penerima bansos akan kembali ke pasar beli beras. Ini memberi tekanan ke permintaan beras yang potensial membuat harga tetap tinggi, bahkan naik,” ujarnya.

    Perihal kriteria penerima bansos, lanjut Khudori, pemilihan ini dimaksudkan untuk menjaga agar harga gabah di petani tidak turun. Namun, dia memandang kekhawatiran itu semestinya tidak perlu terjadi.

    “Karena beras ini tidak dilepaskan ke pasar kemudian penerima bansos harus membeli di tempat yang ditentukan. Tapi beras ini dibagikan langsung ke penerima oleh Bulog, menggunakan beras Bulog. Jadi, sepertinya tidak akan mendistorsi pasar,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengintervensi harga beras yang melambung melalui bansos beras yang utamanya untuk daerah dengan inflasi tinggi.

    “Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti.” Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Amran menuturkan bahwa Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.

    “Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” ungkapnya.

    Adapun, mekanisme dan teknis bansos 10 kg beras per bulan ini akan diserahkan kepada Perum Bulog. Sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk dua bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” ujarnya.

    Nantinya, penerima bansos beras ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah yang harga sudah tinggi.

    Serta, ketiga adalah daerah kota. Dia berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” tutupnya.

  • Amran Pecat 2 Pegawai Kementan Buntut Minta Pungli Rp29 Miliar

    Amran Pecat 2 Pegawai Kementan Buntut Minta Pungli Rp29 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pihaknya telah memecat 2 pejabat internal yang melakukan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang. Oknum tersebut mengantongi dana dengan total mencapai Rp29 miliar untuk memenangkan proyek tender di Kementan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan oknum tersebut menjanjikan kepada pihak luar bahwa mereka dapat memenangkan tender atau pengadaan besar di Kementan asalkan dengan memberikan sejumlah uang di awal.

    Amran mengungkap salah satu oknum tersebut meminta uang senilai Rp27 miliar dan sekitar Rp10 miliar telah sempat dibayarkan oleh mitra. Bahkan, oknum tersebut melakukan pemalsuan tanda tangan sebagai bagian dari modus penipuannya

    “… dan juga bukan saja dengan mitra, tetapi juga di Kementerian Pertanian, baru saja yang bermain-main meminta fee, katanya bisa menangkan proyek seseorang meminta Rp27 miliar dan sudah terealisasi Rp10 miliar, kami sudah pecat,” kata Amran saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Selain itu, Amran juga telah memecat pejabat internal Kementan lainnya yang telah menyalahgunakan kewenangan senilai Rp2 miliar.

    “Direkturnya sudah tersangka, ada juga direktur yang menyalahgunakan [kewenangan] nilainya Rp2 miliar, kami copot dan proses hukum,” ungkapnya.

    Dia menegaskan bahwa Kementan tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik menyimpang, baik oleh pegawai internal maupun pihak luar yang mencoba menjadi perantara atau calo proyek Kementan.

    Lebih lanjut, Amran juga telah menerima laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri yang terungkap bahwa terdapat 20 tersangka dari pupuk palsu hingga minyak goreng.

    “Kalau mau menanyakan nanti lebih jauh, tanya di penegak hukum. Tapi sektor pertanian tidak boleh, insya Allah kami beresin selama kami masih Menteri,” pungkasnya.

  • Mentan Pecat 2 Pejabat Gara-gara Minta Jatah Rp 27 M buat Muluskan Proyek

    Mentan Pecat 2 Pejabat Gara-gara Minta Jatah Rp 27 M buat Muluskan Proyek

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada sejumlah oknum internal di Kementerian Pertanian (Kementan) yang meminta ‘jatah’ serta penyalahgunaan wewenang. Oknum tersebut meminta bayaran sebesar Rp 27 miliar agar pihak luar mendapatkan proyek.

    Amran mengatakan oknum tersebut menjanjikan kepada pihak luar usai membayar terlebih dahulu Rp 10 miliar dari total Rp 27 miliar. Bahkan oknum tersebut memberikan tanda tangan palsu sebagai bagian dari modusnya.

    “Dan juga bukan saja dengan mitra, tetapi juga di Kementerian Pertanian, baru saja yang bermain-main meminta fee, katanya bisa menangkan proyek seseorang, meminta Rp 27 miliar dan sudah terealisasi Rp 10 miliar,” kata Amran kepada awak media, di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2025).

    Adapun yang terlibat dalam tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut merupakan pejabat di tingkat eselon serta staf. Amran menekankan telah memecat kedua oknum tersebut.

    “Kami sudah pecat. Direkturnya sudah tersangka. Kemudian yang kemarin ada yang menanyakan, ini kami terima laporan dari Satgas Pangan, yang pupuk dan seterusnya kemarin, minyak goreng itu tersangka sudah 20 orang. Jadi clear,” tambah Amran.

    Amran memastikan akan terus melakukan pembersihan di lingkungan kementeriannya selama masih menjabat. Dia juga memastikan agar semua pihak tidak mempermainkan posisi petani dan konsumen dalam ekosistem pangan nasional.

    “Tapi sektor pertanian tidak boleh, insyaallah kami beresin selama kami masih menteri. Jadi minta tolong sekali lagi, saudaraku, sahabatku, tolong jangan permainkan konsumen dan produsen. Jangan segelintir orang mengambil kesempatan,” imbuh dia.

    (acd/acd)

  • RI Mau Geber Produksi Kedelai-Gandum, Sampai Belajar ke Brasil

    RI Mau Geber Produksi Kedelai-Gandum, Sampai Belajar ke Brasil

    Jakarta

    Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mendorong swasembada pangan untuk komoditas gandum dan kedelai. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia dapat memproduksi kedelai dan gandum hingga 10 ribu ton.

    Amran mengatakan saat ini pihaknya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) telah mengumpulkan ahli-ahli dari perguruan tinggi.

    “Kedelai kami minta, kalau bisa, minimal 3 ton. Kalau sudah ada, bisa 1 ribu (ton), 2 ribu (ton), tapi langsung 10 ribu ton. Kalau berhasil, insyaallah, swasembada ke depan semakin terbuka lebar untuk kedelai,” kata Amran kepada awak media, di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2025).

    Untuk produksi gandum, Amran menerangkan pihaknya telah melakukan uji coba beberapa kali. Tertinggi, produksinya pernah mencapai 5 ton.

    Untuk meningkatkan produksinya lagi, Amran menyebut pihaknya telah mengirimkan delegasi untuk ke Yordan dan Brasil agar mendapatkan bibit terbaik dunia.

    “Kita melihat karena ada Mr. Ken, ahli dari Australia dengan Yordania, datang ke sini, ke rumah, diskusi. Bisa katanya produksi ada 8 ton, 10 ton. Saya bilang, kejar. Langsung aku perintahkan itu malam juga, berangkat. Kalau ada kebaikan, kita tiru,” terang Amran.

    Sebelumnya, Kementan emang berupaya untuk menekan impor gandum. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor biji-bijian atau serealia naik pada Maret 2024 baik secara bulanan maupun tahunan masing-masing 25,97% dan 144,02%. Komoditas serealia yang meningkat antara lain beras, gandum dan jagung.

    Nilai impor serealia pada Maret 2024 senilai US$ 182,2 juta dengan volume mencapai 491,1 ribu ton. Porsi impor serealia terhadap impor non migas Indonesia pada Maret 2024 mencapai 6,04%.

    Impor gandum per Maret 2025 naik sebesar 24,54%. Adapun asal utama impor gandum dan meslin berasal dari Australia, Argentina dan Kanada. Sementara itu, asal impor jagung dari Brazil, Argentina dan Amerika Serikat.

    (acd/acd)

  • Geram dengan Mafia Beras, Mentan Amran: Ini Sabotase Pemerintah?

    Geram dengan Mafia Beras, Mentan Amran: Ini Sabotase Pemerintah?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyinggung adanya dugaan keterlibatan mafia beras atas adanya kenaikan harga di kala produksi melimpah. Mentan Amran bahkan membeberkan adanya data janggal dibalik berkurangnya stok beras di Pasar Beras Induk Cipinang (PBIC) sehingga menyebabkan adanya kenaikan harga.

    Amran membeberkan, berdasarkan data harga beras yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat adanya penurunan secara bulanan atau month to month dari Maret ke April 2025. Namun, dia memandang ada sumber kejanggalan yang mempengaruhi kenaikan harga beras dengan alasan stok berkurang seperti yang terjadi di PBIC.

    “Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa dikatakan hari ini stok di Cipinang kurang dan harga naik?” terang Amran saat jumpa pers di kantor Kementan, Selasa (3/6/2025).

    Amran pun membeberkan kejanggalan data stok beras di PBIC dengan membandingkan data yang berasal dari BPS dengan data PBIC atau food station Tjipinang. “Ini harus diluruskan. Jangan seenaknya kita menyampaikan ini bisa sebagai sabotase pemerintah. Sabotase data karena ada kepentingan pribadi,” kata Amran.

    Dalam data PBIC yang ditampilkan Amran, sejak tahun 2020, stok awal beras stabil berada di kisaran angka berkisar 30-an ribu ton hingga memasuki Januari 2025 melonjak menjadi 50-an ribu ton karena peningkatan produksi. Sementara angka pengeluaran dari stok beras, PBIC mengeluarkan antara 2000 sampai 3000 ton.

    Akan tetapi pada 28 Mei 2025, Amran menunjukkan pengeluaran dari stok beras melambung menjadi 11.410 ton beras. “Ini tadi 3.000; 3.000; 4.000; 2.000; 1.000 (beras yang keluar rata-rata di PBIC, red). Ini masuk akal enggak? Teman media, masuk akal enggak? Ini 11.000 keluar satu hari. Aneh kan?” tutur Amran.

    Amran menegaskan, dari data tersebut menampilkan kejanggalan yang dirinya sinyalir sebagai tindakan mafia beras.

    “Artinya apa? Ada middle man yang mempermainkan. Ini lah terkadang kita sebut sebagai mafia. Jangan mempermainkan kita setengah mati beproduksi. Kita setengah mati bantu petani,” tegas Amran.