Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Bappenas sebut peran penting lembaga riset untuk kemajuan pertanian

    Bappenas sebut peran penting lembaga riset untuk kemajuan pertanian

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menjadi pembicara dalam Munas HKTI 2025 di Jakarta, Selasa (24/6/2025) malam. ANTARA/Harianto

    Bappenas sebut peran penting lembaga riset untuk kemajuan pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan lembaga riset untuk kemajuan sektor pertanian Indonesia.

    “Bagaimana supaya ini bisa? Selain dengan semangat yang ada, Pak Amran (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) saya titip satu saja, lembaga penelitian kita dihidupkan. Apa yang harus kita teliti dan bagaimana kita harus meneliti supaya Indonesia bangkit kembali sektor pertaniannya,” kata Rachmat di sela menghadiri Munas HKTI 2025 dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Rachmat juga memberikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mendorong kebangkitan sektor pertanian nasional. Ia menilai Mentan Amran merupakan sosok yang tepat untuk mengomandani sektor pertanian Indonesia. Bahkan di tengah berbagai tantangan yang ada, Mentan Amran mampu menjaga sektor pertanian tetap stabil.

    “Memang pertanian itu tidak mudah tapi berkali-kali Pak Amran membuktikan ada harapan baru,” terangnya.

    Dalam paparannya, Rachmat menjelaskan sejarah pembangunan pertanian Indonesia di masa lampau. Kekayaan alam Indonesia mampu memberikan kejayaan bagi rakyatnya. Bahkan VOC pada masanya mampu menguasai dunia karena disokong dari hasil bumi Nusantara.

    “Rempah, gula, kopi kita adalah kekayaan kita yang pernah menjadikan Belanda menjadi negara yang makmur di Eropa. Bisakah ini kita ulangi Pak Amran? Bisakah kita bangkitkan ini semua? Dengan semangat seperti yang dilakukan Pak Amran, saya yakin ini bisa,” terangnya.

    Menurut Rachmat, kejayaan pertanian Indonesia dapat dikembalikan melalui penguatan lembaga penelitian dan pengembangan komoditas unggulan. Riset pertanian mampu menghasilkan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim bahkan mampu mendukung strategi hilirisasi guna peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian sektor pertanian khususnya komoditas beras yang menunjukkan hasil memuaskan. Mulai dari proyeksi produksi padi yang meningkat tajam di tahun 2025 hingga rekor stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang tembus lebih dari 4 juta ton.

    “USDA (Departemen Pertanian Amerika Serikat) merilis proyeksi produksi padi melompat, tahun ini 34,6 juta ton. Kemudian tadi pagi dirilis FAO proyeksi produksi 2025 sebesar 35,6 juta ton. Lalu, stok beras kita, 4 juta ton. Ini adalah hasil kerja keras kita semua,” kata Mentan Amran.

    Ke depan, Kementan akan terus mengakselerasi berbagai program untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto mulai dari swasembada pangan, biofuel, hilirisasi, bahkan makan bergizi gratis (MBG). Mentan Amran meyakini di tengah tantangan global yang kian kompleks, pertanian harus menjadi garda depan ketahanan bangsa.

    Sumber : Antara

  • Bulog Butuh Dana Jumbo Buat Serap 1 Juta Ton Jagung Kering, Bisa Pakai Anggaran MBG?

    Bulog Butuh Dana Jumbo Buat Serap 1 Juta Ton Jagung Kering, Bisa Pakai Anggaran MBG?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta Perum Bulog menyerap 1 juta ton jagung kering pipilan bisa menggunakan alokasi program anggaran jumbo, seperti makan bergizi gratis (MBG). Hal ini mengingat dibutuhkan dana jumbo untuk menyerap jagung tersebut.

    Adapun, perintah serapan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 (Inpres 10/2025) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Diketahui, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog baru mencapai 50.490,03 ton per 20 Juni 2025.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut Bulog membutuhkan pendanaan untuk menyerap 1 juta ton jagung kering pipilan hingga akhir 2025. Pasalnya, kata dia, beban operasional Bulog akan semakin bertambah, mengingat sudah mengelola cadangan beras pemerintah (CBP).

    Eliza menuturkan bahwa kebutuhan dana tersebut untuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran jagung yang memerlukan alokasi sumber daya tambahan seperti tenaga kerja, gudang, dan fasilitas pengeringan. Menurutnya, pemerintah bisa merealokasi anggaran dari program besar yang realisasinya masih minim, seperti MBG.

    “Jadi ya tinggal bagaimana kapasitas fiskal kita, apakah bisa dari realokasi anggaran program-program anggaran jumbo, tetapi belum berjalan optimal seperti MBG,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Di sisi lain, Eliza mengasumsikan rata-rata serapan bulanan hanya sekitar 10.000–15.000 ton dan dikhawatirkan tidak akan tercapai 1 juta ton pada akhir tahun. Untuk itu, kata Eliza, Bulog perlu meningkatkan serapan menjadi 150.000–200.000 ton per bulan dimulai sejak Juli hingga akhir tahun agar target rampung.

    “Artinya perlu bekerja keras untuk capai target. Target tersebut cukup menantang, jika ada percepatan operasional jemput bola seperti serap gabah terus juga didukung HPP [Harga Pembelian Pemerintah] Rp5.500 per kilogram mungkin bisa mempercepat serapan,” ujarnya.

    Menurutnya, penyerapan 1 juta ton jagung pipilan kering itu bisa dilakukan di tengah berbagai tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai lantaran keterbatasan gudang Bulog, keterbatasan mesin pengering Bulog di sentra-sentra produksi, dan infrastuktur jalan untuk kelancaran distribusi.

    Selain itu, tantangan lain yang harus bisa ditangani pemerintah adalah bagaimana jagung harus memenuhi standar kadar air 18–20% saat dibeli Bulog dan diolah dengan kadar air di level 14% untuk CJP.

    Dia menjelaskan proses pengeringan ini memerlukan teknologi dan biaya tambahan, yang mungkin tidak merata tersedia di semua wilayah. Terlebih, variasi kualitas panen akibat cuaca atau teknik pascapanen petani dapat menyulitkan Bulog memenuhi standar CJP, sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) agar kualitas jagung petani bisa memenuhi standar Bulog.

    “Karena jika tidak memenuhi standar, petani produknya tidak terserap dan Bulog sulit mencapai target. Jadi bukan masalah kurang jumlah panen, melainkan apakah kualitas produknya sesuai atau tidak,” terangnya.

    Ini artinya, ungkap dia, untuk bisa mencapai target Inpres 10/2025 membutuhkan kolaborasi. Terlebih, sambung dia, gudang Bulog juga sudah dipenuhi CBP.

    “Maka untuk bisa menampung jagung bulog harus bekerjasama dgn pemerintah daerah atau BUMD/BUMN yang memiliki gudang dan bisa digunakan, sehingga jagung dapat disimpan dengan baik,” tandasnya.

  • Produksi Sawit RI Hanya 3,8 Juta Ton, Kementan Putar Otak Genjot Produksi

    Produksi Sawit RI Hanya 3,8 Juta Ton, Kementan Putar Otak Genjot Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, industri sawit Indonesia pada masa depan penuh tantangan. Kendati begitu, pemerintah telah menyiapkan sederet strategi guna menggenjot produksi kelapa sawit Tanah Air. 

    Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementan Haris Darmawan menyampaikan, produktivitas kelapa sawit Indonesia saat ini masih rendah, dengan rata-rata sekitar 3,8 ton per hektare per tahun. 

    “Padahal kita punya potensi bisa mencapai 5-6 ton per hektare per tahun,” kata Haris dalam agenda Bisnis Indonesia Forum di kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Menjawab tantangan tersebut, Haris menyebut bahwa pemerintah telah memiliki Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang fokus pada kebun petani rakyat yang tidak produktif, dengan target replanting sekitar 120.000 hektare per tahun.

    Selain itu, pemerintah melakukan intensifikasi dan menerapkan good agriculture practices (GAP). Dalam hal ini, kata Haris, pemerintah mendorong para petani untuk menggunakan benih unggul.

    “Jadi penggunaan benih unggul mutlak dilakukan,” ujarnya.

    Pihaknya juga mendorong pemupukan berimbang, serta digitalisasi pertanian dan pemantauan produktivitas melalui teknologi citra satelit.

    Upaya selanjutnya yakni perluasan lahan secara legal dan berkelanjutan, dengan membatasi ekspansi lahan baru dan mendorong peningkatan produktivitas di lahan eksisting untuk mengurangi deforestasi.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menyebut, produksi dan produktivitas minyak sawit Indonesia relatif stagnan dan cenderung turun selama lima tahun terakhir. 

    Merujuk data Gapki, produksi minyak sawit (CPO dan PKO) sampai dengan Februari 2025 mencapai 8,26 juta ton atau turun dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 8,89 juta ton.

    Executive Director Gapki Mukhti Sardjono menyampaikan, menurunnya produksi minyak sawit di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Diantaranya, tidak ada perluasan areal tanam baru, produktivitas yang stagnan, hingga program peremajaan pemerintah yang tidak berjalan bagus.

    Selain itu, biaya produksi yang terus meningkat turut menjadi salah satu pemicu menurunnya  produksi minyak sawit dalam beberapa tahun terakhir.

    “Produktivitas yang bisa jadi 4 ton, sekarang turun 3,5 ton. Inilah yang kita hadapi sekarang ini,” ujar Mukhti.

    Menurutnya, perlu ada upaya dalam meningkatan produktivitas dan penguatan huluisasi. Diantaranya, dengan memastikan program PSR dapat berjalan sesuai dengan target, peremajaan sawit PB dengan klon-klon unggul dan tahan ganoderma, serta implementasi GAP dan GMP (Good Manufacturing Practices).

  • Peternak Menjerit Harga Ayam Turun Drastis 4 Bulan Terakhir

    Peternak Menjerit Harga Ayam Turun Drastis 4 Bulan Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga ayam hidup (livebird) yang terus mengalami penurunan drastis dalam 4 bulan terakhir atau pascalebaran Idulfitri 2025, membuat hidup para peternak makin tertekan. 

    Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi mengatakan harga ayam hidup di tahun ini jatuh di level ekstrem, meski sebenarnya fluktuatif harga ayam bukanlah sesuatu yang baru.

    “Tahun lalu harga ayam hidup fluktuatif sama [naik-turun], tapi tidak seekstrem ini. Sebenarnya naik turunnya ayam ini sesuatu yang tidak asing. Cuma ini kan turunnya ekstrem [pasca Idulfitri 2025],” kata Sugeng saat dihubungi Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Terlebih, Sugeng mengungkap harga ayam hidup yang turun drastis ini sudah terjadi dalam empat bulan terakhir di tahun ini.

    “Ini [penurunan harga ayam hidup turun] seperti berlarut-larut. Ini kan dari habis lebaran sudah berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, kan 4 bulanan ini yang tahun ini saja ya,” ujarnya.

    Berdasarkan perhitungan kasar, Sugeng menuturkan harga ayam hidup di tingkat peternak dijual fluktuatif pasca lebaran, yakni di kisaran Rp11.000–Rp15.000 per kilogram.

    Adapun jika rata-rata harga ayam hidup dijual di level Rp15.000 per kilogram, lanjut Sugeng, kerugian peternak diperkirakan bisa mencapai di kisaran Rp5.400 per ekor.

    Namun, dia menjelaskan kerugian yang dirasakan setiap peternak bervariasi, tergantung populasi ayam hidup yang dipelihara.

    “Jika peternak pelihara 10.000 ekor [ayam hidup], maka kerugiannya Rp5.400 dikali 10.000 ekor [ayam hidup],” terangnya.. 

    Menanggapi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan harga pokok produksi ayam hidup (HPP livebird) menjadi Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya di level Rp17.500 per kilogram. Kebijakan ini mulai berlaku per 19 Juni 2025.

    Ayam hidup salah satu peternak di Jawa Timur

    Kebijakan HPP Rp18.000 per kilogram ini diambil lantaran peternak yang menjerit imbas harga ayam hidup yang rata-ratanya dibanderol di level Rp14.500 per kilogram. Harganya kian jatuh di bawah HPP.

    Keputusan ini disambut baik oleh para pelaku peternak unggas dan diharapkan bisa terimplementasi dengan baik.

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) Ahmad Dawami menyebut penetapan HPP menjadi Rp18.000 per kilogram bisa menggairahkan para peternak, termasuk menstabilkan harga anak ayam. Namun, menurutnya, angka ideal untuk HPP ayam hidup berada di level Rp19.000–Rp20.000 per kilogram.

    Meski begitu, GPPU berharap keputusan HPP menjadi Rp18.000 per kilogram ini membuat para peternak tak lagi mengalami kerugian dan diperkirakan kenaikan HPP ini baru diterima sekitar 2–3 hari ke depan oleh masyarakat.

    “Hanya saja memang setiap perubahan itu pasti ada prosesnya. Tidak bisa seketika kayak membalik tangan. Nah pasti ada perlawanan dari beberapa pembeli, karena naiknya kan begitu drastis,” kata Dawami saat dihubungi Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Di sisi lain, Dawami menuturkan bahwa selama ini peternak mengalami kerugian imbas harga jual yang anjlok di tingkat peternak. 

    “Kalau sudah terlalu lama rugi seperti ini ya pasti menderita lah peternak. Semuanya menderita, bukan hanya peternak saja, sampai ke industri juga menderita kan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda berharap penetapan HPP bisa menjaga stabilisasi harga dan keberlangsungan usaha ayam ras broiler, terutama di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

    “Harga Rp18.000 [per kilogram] ini adalah harga HPP atau harga minimal. Jadi kalau dijual di atas itu lebih bagus,” kata Agung saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Dia menjelaskan, penetapan HPP ayam hidup menjadi Rp18.000 per kilogram ini berasal dari perhitungan rata-rata antara HPP PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) dengan HPP peternak mandiri.

    Adapun ke depan, HPP di level Rp18.000 per kilogram ini akan secara bertahap mendekati harga acuan pembelian (HAP) di tingkat peternak seharga Rp25.000 per kilogram. Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 6 Tahun 2024.

    “Ada Peraturan Kepala Badan Nomor 6 Tahun 2024, di mana harga acuan penjualan ayam hidup di tingkat produsen itu Rp25.000 per kilogram. Ini Rp18.000 [per kilogram], itu masih jauh dari Rp25.000 [per kilogram], masih [ada gap] Rp7.000 lagi,” terangnya.

    Di samping itu, Kementan juga akan memangkas jalur distribusi ayam hidup broiler lantaran keuntungan yang dikantongi middleman alias tengkulak bisa mencapai 67%.

    Saat ini, Kementan bersama dengan kementerian/lembaga terkait tengah menyusun langkah untuk mengurangi rantai pasok ayam hidup.

    Agung mengakui jalur distribusi ayam broiler terlalu panjang ke tangan konsumen. Bahkan, ada campur tangan middleman di dalam pendistribusian ayam hidup ini. 

    “Saat ini rantai tata niaganya terlalu panjang dari mulai peternakan, begitu dijual di peternakan, sampai ke rumah potong itu melalui banyak middlemen. Ada di sana broker, kemudian pengepul, distributor 1, [distributor] 2. Nah di sinilah porsi margin itu tentu akan bertambah terus,” ujarnya.

    Peternak ayam

    Berdasarkan kalkulasi Kementan, pihaknya memperkirakan middleman mampu meraup keuntungan hingga 67% dari peternakan hingga ke tangan konsumen.

    “Kami sudah coba menghitung dari mulai broker sampai dengan karkas yang dijual ke konsumen, karena dari rumah potong itu sampai ke konsumen itu ada pengepul juga, ada lapak lagi. Itu margin-nya bisa 67%. Jadi itulah yang mau kita kurangi,” tuturnya.

    Agung menuturkan Kementan akan memangkas margin yang dikantongi middleman agar para peternak meraup untung. Dengan begitu, harga daging ayam di tingkat konsumen tidak melambung tinggi.

    Kementan mendorong agar para peternak rakyat alias peternak mandiri membentuk koperasi atau bergabung ke dalam Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih untuk memasok daging ayam, sehingga akses distribusi menjadi lebih efisien.

    “Jadi porsi yang 67% margin tadi itu bisa dikurangi hanya maksimum di 10%. Sehingga sisa margin tadi itu bisa diberikan kepada peternak kita, tetapi di sisi lain konsumen kita tetap mendapatkan harga karkas yang masih relatif wajar dan terjangkau. Itu yang kami harapkan,” terangnya.

    Nantinya, keberadaan koperasi juga bisa sebagai perantara untuk memasok kebutuhan dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG). 

  • HPP Ayam Hidup jadi Rp18.000 per Kg, Pengusaha: Belum Untung, Tapi Tak Merugi

    HPP Ayam Hidup jadi Rp18.000 per Kg, Pengusaha: Belum Untung, Tapi Tak Merugi

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) buka suara ihwal harga pokok produksi ayam hidup (HPP ayam hidup) yang kini mulai berlaku di level Rp18.000 per kilogram per 19 Juni 2025.

    Sekretaris Jenderal Gopan Sugeng Wahyudi menilai peternak belum bisa meraup untung meski juga tak merugi dengan HPP yang diputuskan di level Rp18.000 per kilogram.

    “Harga Rp18.000 [per kilogram] itu harga sebenarnya belum untung, tetapi tidak merugi. Karena apa? Harga saat ini Rp14.500–15.000 [per kilogram] dari Jawa Tengah, misalnya. Kalau bisa [HPP menjadi] Rp18.000 [per kilogram] itu kan [peternak] enggak rugi,” kata Sugeng saat dihubungi Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Sugeng, HPP ayam hidup yang kini ditetapkan di level Rp18.000 per kilogram masih jauh dari angka ideal. Namun, sambung dia, jika komoditas ini dibiarkan dijual di kisaran Rp13.000–Rp14.000 per kilogram, maka peternak akan semakin menjerit.

    “Masih jauh [dari ideal], tetapi daripada [dijual] Rp13.000-Rp14.000 ini kan juga jauh lebih menyakitkan. Jadi ini ditetapkan Rp18.000 [per kilogram] dan kalau ternyata pasarnya sanggup, itu nanti dinaikkan lagi sambil mencari penyebabnya,” ungkapnya.

    Terlebih, Sugeng mengungkap anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak sudah terjadi dalam empat bulan terakhir, tepatnya pasca-Lebaran 2025. Bahkan, harganya turun drastis jika dibandingkan tahun lalu.

    Untuk itu, Sugeng berharap agar keputusan ini dapat terlaksana, yakni peternak menjual harga ayam hidup paling murah di level Rp18.000 per kilogram.

    Dia menjelaskan, HPP Rp18.000 per kilogram untuk ayam hidup ini mengacu pada harga anak ayam yang dibanderol Rp5.500 per ekor dengan harga pakan Rp8.000, sehingga biaya pokok produksi paling murah di level Rp18.000. Adapun, ke depan harganya akan mendekati harga acuan penjualan (HAP).

    Untuk diketahui, HAP ayam hidup di tingkat peternak dibanderol Rp25.000 per kilogram, sebagaimana dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 6 Tahun 2024. Ini artinya, HPP ayam hidup Rp18.000 masih jauh di bawah HAP yang telah ditetapkan.

    “Ini [HPP Rp18.000 per kilogram] harga terendah yang harus bisa terealisasi, karena ke depan harga anak ayam atau DOC [Day Old Chick/anak ayam yang baru menetas] naik, konsekuensinya harga ayam hidup juga harus naik. DOC dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per ekor,” terangnya.

    Mengacu catatan Gopan, terdapat 60 juta telur ayam yang siap menetas setiap minggu. Sugeng menilai, dengan volume sebanyak ini maka semestinya para peternak tidak terpuruk dan menanggung kerugian.

    “Kalau kondisi ini kan dampaknya buruk bagi pelaku usaha, khususnya peternak mandiri kecil,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Sugeng menyebut pengenaan sanksi administratif dari pemerintah jika peternak tak menjual ayam hidup minimal Rp18.000 per kilogram untuk mengukur tingkat kepatuhan dari para peternak.

    Harga Anjlok

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan HPP ayam hidup (livebird) di tingkat peternak naik dari Rp17.500 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram untuk semua ukuran yang mulai berlaku per 19 Juni 2025.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan keputusan ini diambil seiring dengan harga ayam hidup di tingkat peternak yang jauh di bawah HPP, yakni rata-ratanya dijual di level Rp14.500 per kilogram.

    Padahal, Agung mengungkap harga ayam hidup sempat bertahan di level Rp17.500 per kilogram atau sesuai HPP dalam beberapa dua pekan terakhir, namun kini harganya jatuh di level Rp14.500 per kilogram.

    “Tadi sudah disepakati [HPP ayam hidup di tingkat peternak] dari mulai integrator besar, kemudian pelaku usaha menengah dan kecil di angka Rp18.000 [per kilogram] dan ini berlaku mulai besok [Kamis, 19 Juni 2025],” kata Agung saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Di samping itu, penetapan HPP ini dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga dan keberlangsungan usaha ayam ras broiler, terutama di Pulau Jawa.

    Saat ini, kata Agung, harga ayam hidup yang jatuh di tingkat peternak mayoritas berada di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah yang merupakan sentra broiler. Kondisi serupa terjadi di Jawa Barat dan Banten.

    “Sehingga yang kami fokus tadi diskusikan adalah harga ayam hidup di tingkat peternak di Pulau Jawa. Kalau di luar Pulau Jawa ya masih di atas HPP, mendekati HPP,” terangnya.

    Untuk itu, pemerintah bersama dengan stakeholders resmi menetapkan HPP ayam hidup di tingkat peternak menjadi di level Rp18.000 per kilogram.

    “Harga Rp18.000 [per kilogram] ini adalah harga HPP atau harga minimal. Jadi kalau dijual di atas itu lebih bagus,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan penetapan HPP ayam hidup menjadi Rp18.000 per kilogram ini berasal dari perhitungan rata-rata antara HPP PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) dengan HPP peternak mandiri.

    Ke depan, HPP di level Rp18.000 per kilogram ini akan secara bertahap mendekati harga acuan pembelian (HAP) di tingkat peternak seharga Rp25.000 per kilogram. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024.

    “Ada Peraturan Kepala Badan Nomor 6 Tahun 2024, di mana harga acuan penjualan ayam hidup di tingkat produsen itu Rp25.000 per kilogram. Ini Rp18.000 [per kilogram], itu masih jauh dari Rp25.000 [per kilogram], masih [ada gap] Rp7.000 lagi,” terangnya.

  • Sanksi Blacklist Dinilai Tidak Efektif Tekan Peternak Ayam Nakal

    Sanksi Blacklist Dinilai Tidak Efektif Tekan Peternak Ayam Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) mengeluhkan sanksi administratif yang dikenakan pemerintah terhadap peternak jika menjual ayam hidup (livebird) di bawah harga pokok produksi (HPP) Rp18.000 per kilogram.

    Untuk diketahui, terhitung per 19 Juni 2025, pemerintah resmi menetapkan HPP ayam hidup di tingkat peternak senilai Rp18.000 per kilogram dari semula Rp17.500 per kilogram.

    Ketua KPUN Alvino Antonio menilai sanksi administratif itu justru bisa merugikan peternak lantaran harus menanggung biaya tambahan, salah satunya denda keterlambatan bongkar jika rekomendasi impor ditahan.

    “Paling-paling sanksinya ditahan rekomendasi impornya, ujung-ujungnya peternak juga kok yang nanggung jika terjadi timbul biaya, misalnya seperti demurage kapal tidak bisa bongkar karena rekomendasi impor ditahan,” kata Alvino kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Alvino, selama ini sanksi yang diberikan tidak berjalan efektif, lantaran masih terjadi pelanggaran di lapangan.

    “Dari dulu bilangnya akan dikenakan sanksi, tetapi kenyataannya sampai hari ini masih pada melanggar, artinya sanksi itu tidak jalan atau ada sesuatunya,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan mencabut izin usaha hingga memasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) peternak nakal yang melakukan monopoli harga ayam hidup broiler (livebird).

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menegaskan pihaknya akan mengenakan sanksi administratif jika peternak melakukan monopoli harga.

    Adapun, sanksi ini mencakup pencabutan izin hingga penahanan rekomendasi impor bahan baku, baik pakan, grand parent stock (GPS) atau bibit induk ayam broiler atau day old chick (DOC) atau anak ayam yang baru menetas, maupun kebutuhan lainnya.

    “Untuk jangka pendeknya, kami awasi, kami datangi, kalau ada yang melanggar berdasarkan laporan, paling cepatnya adalah kami pastikan peternak yang [nakal]—kalau perusahaan besar gampang kami setop untuk rekomendasi impor GPS dan pakannya—kami setop semua,” jelas Agung saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Namun, jika peternak nakal memang tidak melakukan importasi, maka Kementan akan menarik supplier agar tidak memasok bahan baku. “Karena ini ada patut dugaan untuk melakukan monopoli yang merugikan pihak lain. Jadi blacklist,” sambungnya.

    Dia mengungkap, jika ditemukan peternak nakal yang masih mendapatkan pasokan bahan baku, maka Kementan tak akan memberikan rekomendasi izin impor kepada pemasok.

    “Kami ancam semua. Kalau masih ada supply, nanti si [perusahaan] yang besarnya itu, kami tidak kasih rekomendasi impornya. Ini pemerintah harus hadir, dan pemerintah harus bisa mengatur ini,” kata Agung. 

    Agung menduga ada upaya instabilitas perunggasan nasional, jika masih ditemukan peternak yang menjual ayam hidup di bawah HPP.

    “Produsen kalau harganya di atas HPP atau minimal di atas HPP, seharusnya lebih senang dong. Masa dia jualan di bawahnya? Masa dia jualan rugi? Kalau dia jualan rugi, berarti ada something wrong dengan itu,” tutupnya.

  • Kementan berikan bantuan untuk dukung swasembada pangan di Ciamis 

    Kementan berikan bantuan untuk dukung swasembada pangan di Ciamis 

    Ciamis (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia memberikan sejumlah peralatan dan mesin pertanian kepada kelompok petani di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat untuk mendukung produktivitas dan swasembada pangan.

    “Tahun ini kita kembali menerima bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) untuk mendukung produktivitas petani,” kata Bupati Ciamis Herdiat Sunarya saat menerima bantuan alsintan dari Kementan di aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis di Ciamis, Kamis.

    Ia menyampaikan terima kasih adanya penyaluran peralatan pertanian untuk para kelompok tani sebagai wujud adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk Ciamis.

    Bantuan tersebut, lanjut dia, sebagai bukti nyata sinergitas yang baik antara Pemkab Ciamis dengan Kementan yang akhirnya dapat terealisasi bantuan untuk diberikan langsung kepada petani.

    “Ini membuktikan bahwa komunikasi dan sinergi antara Pemkab Ciamis dengan Kementerian Pertanian berjalan sangat baik,” katanya.

    Ia menyampaikan bantuan tersebut tentu akan digunakan dengan baik sebagai pendorong program pemerintah pusat maupun Pemkab Ciamis menjadikan daerah swasembada pangan.

    Ciamis, kata dia, memiliki potensi alam yang subur dengan memiliki sumber air yang melimpah, sehingga dapat menunjang kegiatan pertanian untuk menuju swasembada pangan lima tahun ke depan.

    “Yang perlu kita lakukan adalah intensifikasi pertanian, dengan pengelolaan yang lebih baik, dan pemanfaatan teknologi, Ciamis harus bisa swasembada pangan,” katanya.

    Ia berharap adanya bantuan itu bisa meminimalisasi terhadap berbagai kendala yang selama ini dihadapi seperti gangguan cuaca ekstrem, banjir, dan kekeringan yang dapat menghambat masa tanam dan panen.

    Petani di Ciamis, kata dia, sudah saatnya mulai meninggalkan cara-cara pertanian manual, melainkan beralih memanfaatkan peralatan yang modern agar lebih efisien dari segi waktu, tenaga, maupun biaya.

    “Biaya pertanian saat ini cukup tinggi, tapi dengan bantuan alsintan ini, kita bisa lebih hemat, dan hasilnya pun lebih maksimal,” katanya.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Ape Ruswandana menambahkan, bantuan berupa tujuh unit traktor roda dua, dan 32 unit pompa air 4 inci berasal dari aspirasi masyarakat melalui anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat X.

    “Alsintan akan disalurkan kepada kelompok tani dari berbagai kecamatan di Ciamis,” katanya.***1***

    Pewarta: Feri Purnama
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan Mau Pangkas Rantai Distribusi Ayam Hidup, Banyak Tengkulak! – Page 3

    Kementan Mau Pangkas Rantai Distribusi Ayam Hidup, Banyak Tengkulak! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian berencana memangkas rantai distribusi ayam hidup (livebird) dari peternak hingga konsumen. Kementan mencatat ada 67 persen keuntungan yang didapat middleman atau tengkulak.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda menyampaikan rantai distribusi ayam hidup saat ini terlalu panjang. Ada banyak pengepul dalam alur distribusi sebelum mencapai ke konsumen akhir.

    “Saat ini tuh rantai tata niaganya terlalu panjang, dari mulai peternakan, begitu dijual di peternakan, sampai ke rumah potong itu melalui banyak middleman. Ada di sana broker, kemudian pengepul, distributor 1, 2,” ungkap Agung di Kantor Kementan, Jakarta, dikutip Kamis (19/6/2025).

    Banyak Masuk Tengkulak

    Dalam hitungannya, sekitar 67 persen margin keuntungan masuk ke kantong-kantong pengepul atau tengkulak tadi. Porsi ini yang ingin dioangkas oleh Kementan.

    Pemangkasan tadi akan memanfaatkan eksistensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar rantai distribusinya lebih sederhana.

    “Kita sudah coba menghitung dari mulai broker sampai dengan karkas yang dijual ke konsumen. Karena dari rumah potong itu sampai ke konsumen itu ada pengepul juga, ada lapak lagi. Itu marginnya bisa 67 persen. Jadi itulah yang mau kita kurangi,” ucap dia.

    “Dengan apa? Caranya kita mendorong para peternak rakyat, peternak mandiri untuk bergabung, membentuk kooperasi atau bergabung dalam Koperasi Merah Putih yang saat ini sudah ada untuk men-supply tentu daging ayam,” sambungnya.

     

  • Pengusaha Unggas Minta Diguyur Bansos Rp3 Triliun, Bapanas Bilang Begini

    Pengusaha Unggas Minta Diguyur Bansos Rp3 Triliun, Bapanas Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) angkat bicara terkait dengan permintaan pengusaha unggas yang meminta agar pemerintah mengguyur bansos pangan daging ayam senilai Rp3 triliun untuk para peternak ayam hidup seiring dengan harganya yang semakin menjauhi harga acuan pembelian (HAP).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menyatakan saat ini pemerintah belum memberikan bantuan sosial (bansos) pangan daging ayam kepada peternak ayam hidup (livebird).

    Dia menuturkan pemerintah telah memutuskan untuk mengguyur bansos pangan beras, sedangkan bansos pangan daging ayam belum dilakukan.

    “Terkait dengan bansos, bansos sebenarnya arahnya ke bantuan pangan beras yang lebih spesifik, sementara untuk bansos terkait dengan daging ayam [itu] belum,” kata Ketut dalam konferensi di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Namun, Ketut menjelaskan program makan bergizi gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN) nantinya akan menyerap daging ayam dan telur, termasuk langsung di tingkat peternak. Adapun, saat ini BGN tengah bersiap menyerap telur dan daging ayam untuk kebutuhan MBG.

    “Kami harapkan juga apa yang di program BGN juga akan nyambung, bisa menarik serapan ayam terkait dengan karkas,” ujarnya.

    Dia berharap program MBG bisa langsung menyerap hasil ternak seperti telur dan daging ayam dari peternak untuk memotong jalur distribusi melalui koperasi.

    “Tatkala peternak bisa membangun koperasi, koperasinya bisa langsung ke MBG, ini akan jauh memotong, sehingga harga di peternak bisa lebih bagus, kemudian harga di MBG juga bisa lebih bagus,” ungkapnya.

    Adapun saat ini, kata Ketut, BGN tengah menghitung volume telur dan daging ayam yang dibutuhkan untuk kebutuhan MBG. “Ini akan dihitung oleh MBG nantinya, karena ini sudah berproses, belum banyak,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) Ahmad Dawami mengatakan bahwa saat ini stok ayam di rumah potong ayam sudah menumpuk lantaran daya beli masyarakat yang merosot.

    Untuk itu, Dawami meminta agar pemerintah melalui Kementan segera mengguyur bansos pangan daging ayam hingga Rp3 triliun untuk membeli daging ayam di rumah potong.

    “Yang jangka pendek supaya segera dicairkan bantuan sosial, dana paling butuh Rp2–3 triliun sudah cukup untuk membeli ayam-ayam yang sudah dipotong di rumah potong ayam yang sekarang stoknya lagi menumpuk,” kata Dawami saat dihubungi Bisnis, Rabu (18/6/2025).

    Menurut Dawami, dengan guyuran bansos, rumah potong harus membeli ayam dari peternak dengan harga yang sudah dikonversikan menjadi ayam hidup.

    “Bagi rumah potong-rumah potong ayam yang dibeli oleh pemerintah itu, dia wajib membeli ayam-ayam dari peternak dengan harga yang dikonversikan menjadi ayam hidup. Itu paling cepat dalam waktu pendek,” ujarnya.

    Untuk itu, menurutnya, penyaluran bansos pangan daging ayam perlu segera dilakukan, mengingat saat ini kondisi para peternak yang semakin tertekan imbas penurunan daya beli.

    Di samping itu, Dawami meminta agar pemerintah segera mengontrol produksi ayam agar sesuai dengan permintaan pasar.

    “Jangka panjangnya bagaimana mengatur produksi anak ayam secara nasional itu tidak melebih dari perkiraan demand atau permintaan,” pungkasnya.

  • Ekspor Telur Indonesia ke Amerika Serikat Terkendala Jarak

    Ekspor Telur Indonesia ke Amerika Serikat Terkendala Jarak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap Indonesia telah mengekspor telur hingga daging ayam olahan ke Timur Tengah hingga Singapura. Namun untuk ke Amerika Serikat (AS) pemerintah sedikit kesulitan.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya terus mendorong untuk mengekspor telur dan daging ayam.

    Dalam hal ini, Kementan akan mendorong perusahaan integrator yang siap dan memenuhi sejumlah syarat teknis untuk mengekspor telur dan daging ayam.

    “Kita saat ini sudah mengekspor telur, daging ayam olahan kita ke Timur Tengah, cuma ke Arab Saudi yang belum. Oman, Dubai, UAE, dan sebagainya sudah kita kirim, termasuk Singapura,” kata Agung saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Adapun, Agung mengungkap Indonesia juga rutin mengekspor telur ke Singapura hampir setiap pekan.

    Di samping itu, Kementan juga mendorong agar telur daging ayam olahan masuk ke pasar Timor Leste. Agung menuturkan bahwa saat ini pemerintah juga mencoba menjajaki ekspor telur ke AS Serikat (AS) seiring Negeri Paman Sam yang tengah dilanda krisis telur.

    Namun, Agung menjelaskan ekspor telur juga membutuhkan riset agar kualitas telur tidak menurun, mengingat jauhnya perjalanan menuju negara tujuan ekspor.

    “Tetapi kan dengan pengapalan yang cukup lama ini, umur telur kan juga ada batasnya. Sehingga risetnya atau studinya untuk menjaga agar telur bisa sampai ke sana dalam waktu yang cukup lama dan tidak turun kualitasnya, ini butuh waktu,” terangnya.

    Agung menuturkan bahwa saat ini beberapa negara produsen ayam tengah dilanda wabah flu burung yang berdampak pada melonjaknya harga komoditas ini.

    Di sisi lain, Agung menuturkan bahwa saat ini kondisi produksi ayam di Indonesia yang melimpah alias surplus. Meski begitu, persoalan yang tengah dihadapi ada pada pendistribusian agar harga yang diterima konsumen tetap terjangkau.

    “Di Indonesia, alhamdulillah kita tidak terganggu dengan flu burung, produksinya bagus, justru masalahnya sekarang adalah bagaimana mengatur tata niaganya agar kelebihan ini tidak menjadikan masalah, tetapi justru memberikan manfaat harga di tingkat konsumen menjadi jauh lebih terjangkau,” pungkasnya.