Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Bapanas Ingatkan Pedagang Beras Tak Akali Timbangan

    Bapanas Ingatkan Pedagang Beras Tak Akali Timbangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memang tengah memperbaiki tata kelola perberasan di Indonesia. Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengultimatum para pedagang agar mematuhi aturan.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta para pelaku usaha perberasan segera berbenah dengan menyesuaikan regulasi yang ditetapkan pemerintah demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

    “Untuk label pada produk beras, itu maksudnya harus sesuai. Kalau tertera 5 kilogram (kg), tolong beratnya jangan kurang dari 5 kg, mengurangi timbangan itu tidak boleh,” kata Arief di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Arief menegaskan, upaya pemerintah membenahi perberasan nasional sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen sehingga tidak dirugikan dan tetap mendapatkan beras di pasaran sesuai kualitas dan preferensi yang diinginkan.

    “Bapak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) kemarin menyampaikan hasil dari uji beberapa laboratorium, masih ada beberapa produk beras yang tidak mengikuti syarat dan ketentuan serta tak sesuai labelnya. Itu yang jadi concern pemerintah supaya masyarakat sebagai konsumen juga tidak dirugikan,” beber Arief.

    Dia meminta pelaku usaha beras segera mengevaluasi produknya dan mendaftarkan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang prosesnya cepat karena Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) tersedia di seluruh provinsi.

    Diungkapkan Arief, syarat mutu beras wajib dipenuhi sesuai Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 dan pendaftaran PSAT menjadi bagian dari kontrol keamanan pangan bersama dinas pangan daerah. Edukasi label pangan terus dilakukan Bapanas dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) agar masyarakat memahami ciri beras berkualitas dan terbiasa mengecek informasi penting sebelum membeli produk pangan kemasan.

    Arief pun mengingatkan pelaku usaha untuk melakukan tera ulang timbangan secara berkala agar berat beras sesuai takaran, menghindari kasus serupa seperti ketidaksesuaian takaran MinyaKita. “Jadi mohon kepada para pelaku usaha, harus mereview, memperbaiki (penjualan beras agar sesuai ketentuan),” kata Arief.

  • Kementan Siap Tindak Penjual Ayam Hidup di Bawah HPP

    Kementan Siap Tindak Penjual Ayam Hidup di Bawah HPP

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan menindak tegas setiap pihak yang kedapatan tidak mematuhi ketentuan soal harga pokok produksi (HPP) ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp 18.000 per kilogram (kg).

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda menyebut, sanksi tersebut berupa penahanan baik impor bahan baku pakan maupun impor lain yang diterbitkan oleh Dirjen PKH. 

    “Ini berlaku bagi siapa pun, termasuk peternak rakyat,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Jumat (4/7/2025).

    Menurutnya, dia telah mendapatkan temuan adanya pihak yang terbukti menjual ayam hidup di bawah HPP. “Tim kami kemarin meninjau di Jawa Timur ada peternak integrator sudah terbukti menjual di bawah harga pokok produksi yang telah disepakati. Kalau tidak ada tindakan korektif maka selamanya rekomendasi tidak akan kami terbitkan,” ucap dia.

    Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih, penetapan nilai HPP sebesar Rp 18.000 di tingkat peternak itu merupakan hasil kesepakatan bersama.

    Agung menyebutkan, sanksi administrasi ini merupakan langkah untuk menjaga keberlangsungan operasional dan kestabilan ekosistem bisnis peternakan. “Yang tidak mengikuti komitmen dan kesepakatan dalam rangka menjaga stabilitas maka akan kami tindak,” ujarnya.

    Dia memastikan pola pengawasan terhadap penerapan HPP akan dilakukan dengan ketat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri di tingkat nasional maupun provinsi. “Mudah-mudahan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten dan di pulau lain, harga ayam hidup di tingkat peternak minimal di angka Rp 18.000,” kata dia.

    Agung menambahkan, Kementan telah mempersiapkan langkah lanjutan untuk menyelesaikan persoalan di bidang peternakan unggas. “Kami mempunyai tantangan dan peluang untuk menyuplai makan bergizi gratis (MBG). Kami awali dengan mempertahankan HPP yang sudah disepakati,” ucapnya.

  • Kementan pastikan tindak pihak yang tidak patuhi aturan HPP ayam hidup

    Kementan pastikan tindak pihak yang tidak patuhi aturan HPP ayam hidup

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda ditemui di salah satu peternakan yang berada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (3/7/2025) malam. ANTARA/Ananto Pradana

    Kementan pastikan tindak pihak yang tidak patuhi aturan HPP ayam hidup
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan menindak tegas setiap pihak yang kedapatan tidak mematuhi ketentuan soal harga pokok produksi (HPP) ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp18 ribu per kilogram.

    “Tentu ditindak tegas dengan sanksi penahanan rekomendasinya, baik impor bahan baku pakan maupun impor lain yang diterbitkan oleh Dirjen PKH. Ini berlaku bagi siapapun, termasuk peternak rakyat,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda di Malang, Jawa Timur, Kamis malam.

    Pada kesempatan itu, dia membeberkan bahwa telah mendapatkan temuan adanya pihak yang terbukti menjual ayam hidup di bawah HPP.

    “Tim kami kemarin meninjau di Jawa Timur ada peternak integrator sudah terbukti menjual di bawah harga pokok produksi yang telah disepakati. Kalau tidak ada tindakan korektif maka selamanya rekomendasi tidak akan kami terbitkan,” ucap dia.

    Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih, penetapan nilai HPP sebesar Rp18 ribu di tingkat peternak itu merupakan hasil kesepakatan bersama.

    Agung menyebutkan sanksi administrasi ini merupakan langkah untuk menjaga keberlangsungan operasional dan kestabilan ekosistem bisnis peternakan.

    “Yang tidak mengikuti komitmen dan kesepakatan dalam rangka menjaga stabilitas maka akan kami tindak,” ujarnya.

    Dia memastikan pola pengawasan terhadap penerapan HPP akan dilakukan dengan ketat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri di tingkat nasional maupun provinsi.

    “Mudah-mudahan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten dan di pulau lain, harga ayam hidup di tingkat peternak minimal di angka Rp18 ribu,” kata dia.

    Agung menambahkan Kementan telah mempersiapkan langkah lanjutan untuk menyelesaikan persoalan di bidang peternakan unggas.

    “Kami mempunyai tantangan dan pelaung untuk menyuplai makan bergizi gratis (MBG). Kami awali dengan mempertahankan HPP yang sudah disepakati,” ucapnya.

    Sementara itu, peternak asal Poncokusumo, Malang, Kholiq mengatakan penetapan HPP sudah sesuai harapan.

    Bahkan, dia menyebutkan adanya aturan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap para peternak ayam, khususnya di Malang.

    “Ini membuktikan pemerintah serius menangani kesulitan peternak rakyat. Sudah cukup, harga minimal harapannya Rp18 ribu,” kata Kholiq.

    Ia pun berharap pemerintah bisa konsisten hadir memberikan terobosan yang berpihak penuh kepada para peternak.

    “Kami berharap tidak hanya sekarang, tetapi peternak rakyat terus dilindungi,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Mentan apresiasi dukungan KUR untuk petani tebu dari Menko dan Menkeu

    Mentan apresiasi dukungan KUR untuk petani tebu dari Menko dan Menkeu

    Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya enam persen. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani atas dukungan dalam kebijakan pembiayaan petani tebu, khususnya program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Amran seusai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis mengatakan, kebijakan itu membuka ruang napas baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di seluruh Indonesia.

    ”Kami mewakili petani Indonesia. Terima kasih kepada Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian. Luar biasa. Sekarang Insya Allah petani tebu plasma itu bernapas lega,” katanya.

    Ia menjelaskan dalam kebijakan skema KUR terbaru memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya enam persen. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan, ke depan pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    ”Kemudian nanti pabriknya menjadi avalis. Kalau avalis tanpa jaminan. Tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan,” tuturnya.

    Kebijakan itu merupakan respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan oleh petani tebu. Dengan dukungan ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal.

    Mentan juga berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang sedang berlangsung.

    “Kebijakan ini untuk tebu dan komoditas lainnya, tetapi fokus tebu dulu. Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” papar Amran.

    Mentan mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan khususnya tebu untuk bergerak secara eksponensial dalam meningkatkan produksi gula nasional.

    Ia menyoroti sejumlah regulasi yang perlu disederhanakan, salah satunya akumulasi pada KUR yang dinilai justru menyulitkan petani untuk kembali mengakses pembiayaan.

    “Kredit KUR itu harus disesuaikan. Kalau petani bayar lancar tiap tahun, kenapa tidak bisa ambil lagi? Harusnya tiap tahun bisa diakses tanpa akumulasi yang menghambat, karena saat ini setelah Rp500 juta, enggak bisa ngambil lagi, akumulasi. Nah ini kan menghambat,” katanya pula.

    Kementan mencatat produksi gula nasional tahun 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57 persen dibandingkan produksi tahun 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

    Mentan merinci enam strategi kunci untuk mewujudkan swasembada gula nasional, mulai dari penguatan penyuluhan kepada petani, perbaikan sistem pengelolaan perkebunan tebu.

    Selain itu, penyediaan sarana produksi, pemberian kemudahan akses pupuk, penyediaan sarana irigasi, pengelolaan tanah, dan penetapan harga yang menguntungkan petani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan gandeng Ombudsman tingkatkan layanan publik sektor peternakan

    Kementan gandeng Ombudsman tingkatkan layanan publik sektor peternakan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan publik sektor peternakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari balai-balai ternak.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menilai tingginya permintaan masyarakat terhadap bibit hewan dari 11 balai ternak Kementan, namun belum seluruhnya dapat terpenuhi karena keterbatasan kapasitas layanan dan sistem penjualan.

    “Ada 11 balai ternak (Kementan) yang menjual bibit dan bibit ini sangat berkualitas dan masyarakat banyak yang antre. Banyak yang antre dan keluhan masyarakat kok nggak kebagian? Nah ini bagi kami suatu hal yang sangat challenging sekali,” kata Yeka dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya fenomena antrean panjang pembelian bibit hewan menunjukkan tantangan besar dalam pemenuhan permintaan pasar, salah satunya disebabkan oleh tarif yang dinilai terlalu murah sehingga memicu lonjakan permintaan.

    Ombudsman menilai tarif penjualan bibit ternak dari balai pemerintah perlu dievaluasi dan disesuaikan, karena peningkatan tarif berpotensi memperkuat kontribusi PNBP bagi negara dari sektor peternakan.

    “Kata kuncinya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 32, ini sebetulnya layak untuk dikaji, untuk direvisi. Nah agar ada peningkatan PNBP,” ucapnya.

    Selain aspek tarif, Ombudsman juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas produksi dan layanan balai-balai ternak agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses bibit unggul berkualitas secara merata.

    Aspek transparansi juga menjadi perhatian, karena saat ini sistem pemantauan penjualan belum optimal dan perlu dibenahi agar layanan balai ternak semakin akuntabel dan inklusif untuk publik.

    “Nah untuk menjamin agar lebih inklusif sehingga layanan-layanan di balai ini harus lebih transparansi. Nah intinya apa? Semua informasi itu harus bisa diakses dengan baik oleh masyarakat,” tuturnya.

    Ke depan, Ombudsman dan Kementan akan menyusun evaluasi menyeluruh termasuk mekanisme pemantauan agar penjualan bibit hewan difokuskan untuk pembibitan dan bukan pemotongan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan Ombudsman dalam memperkuat regulasi, kelembagaan, serta peran dan kebijakan direktorat yang dipimpinnya.

    “Khususnya terkait dengan upaya percepatan penyediaan protein hewani dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga mendukung program swasembada pangan yang menjadi concern kita semua,” kata Agung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bongkar Mafia Beras, Amran Sulaiman Ngaku Pernah Ditegur Dua Kali Tapi Tak Mundur

    Bongkar Mafia Beras, Amran Sulaiman Ngaku Pernah Ditegur Dua Kali Tapi Tak Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali tampil tegas di hadapan anggota Komisi IV DPR RI. Dalam rapat kerja yang digelar Rabu, 2 Juli 2025, ia menyampaikan bahwa langkahnya memerangi mafia beras sempat mengundang teguran dari salah satu petinggi negara.

    Teguran itu datang usai Amran membongkar dugaan kerugian negara yang mencapai Rp99 triliun akibat praktik kecurangan dalam distribusi beras.

    Namun begitu, Amran tak gentar. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut berdasarkan data konkret dari hasil investigasi gabungan antara Kementan, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pangan Nasional.

    Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap 268 merek beras di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi. Hasilnya cukup mencengangkan, sebanyak 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), 21 persen beratnya tidak sesuai dengan label.

    Tak hanya itu, hanya 20–40 persen dari beras subsidi yang benar-benar dijual sesuai ketentuan. Selebihnya, beras subsidi dikemas ulang dan dijual dengan harga premium.

    “Ini kami lakukan karena muncul anomali. Tiga bulan berturut-turut harga di tingkat petani turun, tapi di konsumen justru naik. Padahal stok beras di Bulog melimpah,” kata Amran dalam rapat tersebut.

    Ia juga mengungkap bahwa ini bukan kali pertama dirinya mendapatkan teguran saat berusaha membenahi tata niaga pangan.

    Dalam pidato wisuda di Universitas Hasanuddin beberapa waktu lalu, Amran pernah menceritakan bahwa ia ditegur setelah menutup perusahaan yang terlibat mafia pangan.

  • Kementan dorong inovasi dan investasi peternakan nasional

    Kementan dorong inovasi dan investasi peternakan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan investasi dan pemanfaatan inovasi teknologi guna memperkuat daya saing sektor peternakan nasional secara berkelanjutan.

    Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan tantangan utama saat ini masih pada pemenuhan kebutuhan daging sapi dan susu nasional.

    Makmun mengungkapkan Indonesia masih mengimpor sekitar 400 ribu ton daging sapi per tahun, dan produksi susu dalam negeri baru mencukupi 21 persen dari total kebutuhan nasional sebesar 4,7 juta ton.

    “Ini menjadi peluang besar bagi para pelaku industri untuk berinvestasi di sektor ini,” kata Makmun dalam ajang pameran dan forum internasional Indo Livestock 2025 sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia mengungkapkan sektor peternakan Indonesia menunjukkan perkembangan positif, salah satunya tercermin dari peningkatan volume ekspor pada 2024.

    “Volume ekspor produk peternakan meningkat dari 470 ribu ton pada 2023 menjadi 489,7 ribu ton atau naik 4,16 persen di tahun 2024. Artinya, Indonesia tidak kekurangan sumber protein hewani,” ujarnya.

    Assistant Project Director PT Napindo Media Ashatama Lisa Rusli mengatakan Indo Livestock 2025 menjadi wadah penting untuk berbagi informasi dan menjalin kemitraan lintas sektor.

    Ia berharap forum tersebut dapat mendorong kerja sama yang adil, berkelanjutan, saling membutuhkan dan menguntungkan antar pelaku usaha.

    Pameran dan forum internasional Indo Livestock 2025 digelar selama tiga hari mulai 2-4 Juli yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur.

    Kegiatan tersebut diikuti 300 peserta dari 15 negara, termasuk lima paviliun negara yakni China, Korea Selatan, Taiwan, negara-negara Eropa, dan Denmark.

    Indo Livestock 2025 menampilkan berbagai inovasi teknologi serta peluang kemitraan di bidang peternakan, pakan ternak, kesehatan hewan, pengolahan susu, hingga perikanan dan pertanian.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terbongkar Skandal Beras Oplosan Rugikan Negara Rp 10 T!

    Terbongkar Skandal Beras Oplosan Rugikan Negara Rp 10 T!

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar kasus beras oplosan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus oplosan beras tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 10 triliun dalam waktu lima tahun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementan bersama dengan Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun mengecek ke lapangan di tempat penyaluran SPHP. Hasilnya, dari total SPHP yang didapatkan di outlet, sebanyak 20% dipajang dan 80% dioplos untuk dijual premium.

    “Kita lihat tanya langsung tempat penyaluran SPHP yang dilakukan adalah 20% dipajang, 80% dibongkar dijual premium (harganya) naik Rp 2.000-3.000,” kata Amran saat Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Dari praktik tersebut, Amran menerangkan negara mengalami kerugian Rp 2 triliun per tahun atau Rp 10 triliun dalam lima tahun. Amran mengakui pembongkaran praktik oplos beras ini memang berat bagi pihaknya. Kendati begitu, Amran siap menanggung risiko ke depannya.

    “Negara subsidi Rp 1.500. Kemudian kemudian diangkat naik lagi harga Rp 2.000-3.000. Kita hitung kerugian negara Rp 2 triliun ini satu tahun. Kalau lima tahun Rp 10 triliun, ya diambil adalah Rp 1,4 triliun. Emang berat bagi kami kami siap tanggung risiko,” jelas Amran.

    Beras Oplosan Beredar di Minimarket

    Beras oplosan itu, lanjut Amran, sempat beredar di minimarket hingga supermarket terkenal. Temuan ini didapatkan usai pihaknya mengambil sampel beras di minimarket.

    “(Beras oplosan) beredar, supermarket beredar. Itu kita ambil sampel-sampel dari sana semua. Dari semua tingkatan, kita ambil sampel itu,” ujar Amran kepada awak media.

    Usai kasus tersebut terbongkar, Amran menerangkan pihak minimarket menarik peredaran beras oplosan. Amran berharap dengan tindakannya ini dapat membawa dampak baik bagi masyarakat.

    “Kelihatan ada pergerakan ditarik, dan mudah-mudahan itu berdampak baik untuk konsumen,” tambah Amran.

    Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya telah mengecek ke lapangan. Berdasarkan hasil itu, Arief menyebut ada praktik pengoplosan dalam penyaluran SPHP demi mendapatkan keuntungan. Sebab, penyaluran SPHP beberapa waktu lalu menggunakan beras impor dengan persentase butir beras patahnya mencapai 5%.

    “Karena kemarin itu menggunakan beras impor dengan broken 5% sebenarnya itu beras premium kalau dibuka di mix memang akan mendapatkan keuntungan. Ini yang nggak boleh sehingga beras SPHP memang menggunakan kemasan 5 kilogram dan memang benar di tempat yang baik,” kata Arief dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Selatan (1/7).

    Tonton juga “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:

    (acd/acd)

  • 10 Produsen Beras Kakap Dipanggil Polisi!

    10 Produsen Beras Kakap Dipanggil Polisi!

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Bareskrim Polri telah melayangkan surat pemanggilan kepada 10 produsen beras terbesar yang diduga melakukan pelanggaran dalam distribusi dan pengemasan beras.

    Hal ini menyusul temuan mengejutkan dari hasil investigasi terhadap 268 merek beras yang beredar di pasar.

    “Bayangkan, 86% tidak sesuai dengan standar. Hari ini, pemanggilannya sudah dilayangkan, yang pertama ada 10 yang terbesar dipanggil dan kami sudah terima serta lihat tembusan panggilannya,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

    Langkah tegas ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Amran mengaku sempat diingatkan berhati-hati karena kasus tersebut melibatkan pengusaha besar.

    “Saya bilang ini perintah Bapak Presiden untuk selesaikan yang korupsi dan mafia diberesin. Saya bilang, siap Bapak Presiden, akhirnya kami tindak lanjuti,” tambah Amran.

    Menurut Amran nama-nama perusahaan pelaku pelanggaran belum diumumkan karena menunggu proses resmi dari pihak kepolisian agar barang bukti tidak dihilangkan. Dia memastikan usai proses penindakan tersebut selesai, pihaknya akan mengumumkan ke publik.

    “Semua terumumkan secara otomatis kalau sudah dipanggil oleh penegak hukum,” jelas Amran.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun lapangan bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, serta Kepolisian ke pasar. Ternyata ditemukan mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), tidak teregistrasi PSAT, dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan No.31 Tahun 2017.

    Investigasi dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.

    Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Bahkan, 59,78% beras premium tersebut juga tercatat melebihi HET. Sementara 21,66% lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan.

    Sedangkan untuk beras medium, 88,24% dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI. Selain itu, 95,12% beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET, dan 9,38% memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.

    Lihat juga Video Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman

    (rea/hns)

  • Mentan Minta Bulog Agresif Serap 4,5 Juta Ton Beras Tahun Ini

    Mentan Minta Bulog Agresif Serap 4,5 Juta Ton Beras Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) meminta agar Perum Bulog menambah penyerapan beras dalam negeri menjadi 4,5 juta ton dari semula 3 juta ton di tahun ini.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan realisasi serapan beras yang dilakukan Bulog sudah mencapai 2,65 juta ton sampai Juni 2025. Angka ini hampir mendekati target 3 juta ton pengadaan gabah/beras dalam negeri di tahun ini.

    Sejalan dengan realisasi serapan yang hampir mencapai target, Amran meminta dukungan Komisi IV DPR dan mengusulkan agar Instruksi Presiden (Inpres) diubah.

    Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menargetkan pengadaan beras dalam negeri pada 2025 adalah sebanyak 3 juta ton.

    “Kami ingin masukan, mungkin ada perubahan Inpres, kami butuh dukungan karena target kita hanya 3 juta ton [pengadaan beras dalam negeri]. Karena di luar prediksi target kita serapan beras tahun ini 3 juta ton,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Amran mengatakan dengan target 3 juta ton, maka sisa Bulog menyerap hasil panen petani tinggal sekitar 300.000 ton lagi, mengingat saat ini Bulog telah menyerap hampir 2,7 juta ton.

    “Artinya apa? 1 bulan ke depan tidak ada pembelian beras lagi [oleh Bulog]. Padahal masuk panen kedua,” ujarnya.

    Adapun, Amran mengaku Kementan juga telah meminta untuk mengadakan rapat koordinasi (rakor) guna mempercepat Inpres sebelum memasuki puncak kedua panen pada Agustus mendatang.

    “Karena Inpres kemarin mencapai saja 3 juta [ton] itu sudah luar biasa ternyata realisasinya alhamdulillah lebih baik,” pungkasnya.