Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ahmad Rizal Ramdhani, seorang perwira tinggi TNI, menjadi Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). 

    Erick menjelaskan bahwa Ahmad Rizal menggantikan posisi Dirut Perum Bulog sebelumnya, Novi Helmy Prasetya yang dicopot dari jabatannya pada akhir Juni 2025. Novi juga merupakan perwira tinggi TNI.

    “Sudah kan kemarin Pak Novi diminta Panglima TNI untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya [Ahmad Rizal Ramdhani]. Sudah mungkin beberapa hari [menjabat],” kata Erick setelah agenda Rapat Kerja (Raker) Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2025).

    Ahmad Rizal merupakan perwira tinggi TNI AD dengan pangkat Mayor Jenderal yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

    Dia juga merupakan Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

    Sebelumnya, Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, Erick telah memberhentikan Novi Helmy Prasetya dari posisinya sebagai Dirut Perum Bulog. Erick sempat mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Bulog.

    Pemerintah telah mengganti pucuk pimpinan Perum Bulog sebanyak lima kali dalam enam tahun terakhir sejak 2019. Sosok yang menjabat di perusahaan tidak pernah bertahan lama.  

    Masa jabatan Novi sebagai Dirut tergolong singkat, yakni sekitar empat bulan. Untuk diketahui, Novi diangkat sebagai Dirut pada Februari 2025, melalui Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025. 

    Novi kala itu menggantikan posisi Wahyu Suparyono yang juga baru menjabat selama kurang lebih empat bulan lamanya, sejak pertama kali ditunjuk pada September 2024. 

    Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024 bulan September 2024, Wahyu resmi menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog. Mantan Dirut PT Asabri (Persero) itu menggantikan Bayu yang telah menduduki posisi Dirut Perum Bulog selama kurang lebih sembilan bulan lamanya. 

    Adapun, Budi Waseso menjadi Dirut dengan masa jabatan terlama sejak Erick menjabat sebagai Menteri BUMN. Di awal masa jabatan Erick, posisi Dirut Perum Bulog dipegang oleh Budi Waseso.  

    Buwas, sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Perum Bulog pada April 2018. Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-115/MBU/04/2018.  

    Terhitung sejak 27 April 2018, Buwas resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015. 

  • Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai data pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal Juli 2025 berisiko menimbulkan pesimisme di masyarakat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan saat ini data PHK kini mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya, dia enggan memberikan data PHK terbaru.

    “Datanya [terkait PHK mengacu BPJS Ketenagakerjaan] ada di kami. Tapi kan semangat di media bukan semangat PHK,” kata Yassierli saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Menurut Yassierli, dengan munculnya data PHK justru menimbulkan pesimisme di masyarakat. Padahal, dia menyebut pemerintah ingin membangun optimistime terhadap lapangan pekerjaan di Tanah Air.

    “Jangan [data] PHK terus. Nanti kasihan teman-teman nanti yang kita bangun itu [malah] adalah pesimis nanti terhadap bangsa ini. Makanya kami juga, kami nggak, oke tiap bulan kami keluarkan data PHK-PHK, [akhirnya] nanti yang kita bangun itu bukan optimisme. Bisa dipahami ya,” terangnya.

    Untuk itu, Yassierli menyampaikan pemerintah terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam hal penyiapan sertifikasi pengelola koperasi sebagai peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini mengingat keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih diproyeksikan bisa membuka 2 juta lapangan kerja baru di desa.

    Selain itu, Kemnaker juga berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka lapangan kerja baru. Begitu pula koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

    Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan validitas data PHK juga harus berdasarkan pada data yang valid, yakni mengacu data BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, Kemnaker akan  mengacu pada data PHK di BPJS Ketenagakerjaan, mengingat adanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

    Di samping BPJS Ketenagakerjaan, dia menyebut Kemnaker juga melihat pada laporan dinas Ketenagakerjaan perihal PHK.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kemnaker pernah melaporkan jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mengalami peningkatan.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, hingga pekan pertama Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK.

    “Sekitar 30.000-an [pekerja ter-PHK] per akhir Mei sampai minggu pertama Juni [2025],” kata Indah ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Namun, Indah tidak memerinci lebih jauh provinsi dengan kasus PHK tertinggi dalam rentang periode tersebut. Selain itu, dia juga tidak memerinci sektor mana yang paling banyak merumahkan pekerja sepanjang akhir Mei hingga Juni 2025.

    Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menduga jumlah korban yang terkena PHK jauh lebih besar dari data yang dilaporkan.

    “Ada kecenderungan data yang dilaporkan understated, angka sesungguhnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Misalnya, banyak PHK dinarasikan sebagai pengunduran diri,” kata Wijayanto, Senin (30/6/2025).

    Pasalnya, Wijayanto menyebut pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja di sektor informal, yakni mencapai sekitar 70% pekerja. “Kehilangan pekerjaan pada mereka [di sektor informal] tidak masuk kategori PHK,” ujarnya.

    Menurutnya, seluruh sektor perlu mendapat perhatian dari pemerintah. “… tetapi terutama industri manufaktur dan ritel, keduanya terdampak paling besar,” imbuhnya.

    Dia menilai pemerintah perlu memastikan kredit tersedia bagi dunia usaha. Selain itu, dia menyebut crowding out akibat surat berharga negara (SBN) perlu diakhiri.

    “Perbaiki iklim usaha melalui deregulasi yang tuntas, mengatur dan membatasi membanjirnya produk impor, dan menekan underground economy dan menghentikan penyelundupan,” pungkasnya.

  • Produksi Beras Ditargetkan 33,8 Juta Ton pada 2026 – Page 3

    Produksi Beras Ditargetkan 33,8 Juta Ton pada 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) ingin mendongkrak produksi dan produktivitas komoditas pertanian pada 2026. Produksi beras ditargetkan dapat menembus 33,8 juta ton.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI seperti dikutip dari Antara, Senin (7/7/2025).

    “Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian tahun 2026, dengan target produksi beras sebesar 33,8 juta ton,” kata Amran seperti dikutip dari Antara.

    Meskipun demikian, target produksi beras itu lebih rendah jika dibandingkan proyeksi produksi beras Indonesia pada 2025 yang diprediksi mencapai 34,6 juta ton. Prediksi itu berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA).

    Selain beras, Amran juga membidik priduksi jagung sebesar 22,7 juta ton, kedelai 343 ribu ton, aneka cabai 3,08 juta ton dan bawang merah sebesar 2 juta ton. Mentan juga menargetkan produksi kopi pada 2025 sebesar 786 ribu ton, kakao sebesar 633 ribu ton, kelapa sebesar 2,89 juta ton, daging sapi/kerbau sebesar 514,07 ribu ton dan daging ayam sebesar 4,34 juta ton.

    Untuk mencapai target itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki program prioritas 2026 yakni optimasi harian, cetak sawah, penyiapan benih unggul, hilirisasi komoditas pertanian, fokus untuk peningkatan produksi padi, jagung dan komoditas strategis lainnya, serta peningkatan produksi susu dan daging sapi.

    Amran menuturkan, swasembada pangan termasuk dalam program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kebutuhan pangan bagi 284 juta penduduk Indonesia dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian mendukung pelaksanaan program prioritas nasional swasembada pangan,” ujar Andi Amran.

     

  • Bukan Sekedar Jargon Free Palestina, Ini Bentuk Solidaritas Nyata Mentan Amran Sulaiman

    Bukan Sekedar Jargon Free Palestina, Ini Bentuk Solidaritas Nyata Mentan Amran Sulaiman

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7/7/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan.

    Mentan Amran mengungkapkan bahwa bantuan beras tersebut diberikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025

    “Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras,” kata Mentan Amran.

    Ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat krisis kemanusiaan yang terus berlangsung

    ”Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka, dan kita support pangannya,” ucap Mentan Amran.

    Mentan Amran mengungkapkan bahwa pengiriman bantuan beras akan diserahkan kepada Duta Besar Palestina di Indonesia terkait penentuan waktu dan mekanisme pendistribusian.

    ”Bantuan akan dikirim tergantung Dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Negara Palestina, Rezq Basheer-Salimia, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian luar biasa dan konsistensi dukungan pemerintah Indonesia.

  • Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap pihaknya mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 menjadi Rp44,64 triliun.

    Amran menjelaskan lewat Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2026 ditetapkan Sebesar Rp13,75 triliun.

    “Berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan pagu indikatif TA 2026 yang sebesar Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Dalam penjelasannya, usulan tambahan anggaran itu dilakukan guna memastikan target swasembada pangan dapat tetap terlaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

    Adapun, perinciannya, usulan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun itu pertama digunakan untuk mempertahankan pagu anggaran dan program tahun 2025 yang ditetapkan Sebesar Rp29,37 triliun.

    Selain itu, anggaran sebesar Rp10,07 triliun bakal diperuntukkan guna merealisasikan tambahan target cetak sawah dari 225.000 menjadi 275.000 hektare, tambahan bantuan benih dari 300.000 hektare menjadi 1 juta hektare.

    Serta, digunakan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala dan untuk mendukung pengadaan komoditas impor seperti bawang putih, kedelai, serta gandum.

    Sementara itu, sisanya yakni sebesar Rp5,20 triliun bakal digunakan untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP (Biaya Operasional Penyuluh) karena pengalihan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Daerah ke Pusat.

    “Sehingga kami mohon dukungan yang pertama posisi tetap anggaran Rp44 triliun agar sektor lain perkebunan holtikultura bisa kita jalankan. Yang kedua adalah (Alokasi Biaya Tambahan) ABT tahun ini, agar kita mulai bekerja dan multi years kita kerja Januari dan Februari Rp10 triliun,” tandasnya.

    Menanggapi usulan tersebut, pimpinan Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menekankan pada dasarnya DPR RI setuju mengenai usulan tambahan anggaran tersebut. Asalkan, ke depan Kementan merinci kembali rencana penggunaan anggaran secara lebih detail.

    “Kalau bapak memberikan rincian prorgam-program kerjanya Rp44,64 triliun itu untuk apa saja, Insya Allah kami akan dukung dan dorong agar pemerintah dan Menteri Keuangan bisa mengeluarkan dan meningkatkan anggaran untuk Menteri Pertanian,” pungkasnya.

  • Perintah Prabowo, RI Berikan Bantuan 10.000 Ton Beras ke Palestina

    Perintah Prabowo, RI Berikan Bantuan 10.000 Ton Beras ke Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina berupa 10.000 ton beras pada Senin (7/7/2025), di mana bantuan kemanusiaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia.

    Amran mengungkapkan bantuan tersebut diberikan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.

    “Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Indonesia memberikan bantuan pada saudara kita di Palestina sebanyak 10.000 ton beras. Kami sudah lepas dan berikan ke Menteri Pertanian Palestina,” kata Amran saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Sebelumnya, Amran mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat krisis kemanusiaan yang terus berlangsung.

    “Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka dan kita support pangannya,” ucap Amran.

    Foto: Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7/7/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. (Dok. Kementan)
    Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7/7/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. (Dok. Kementan)

    Amran mengungkapkan pengiriman bantuan beras tersebut akan diserahkan kepada Duta Besar Palestina di Indonesia terkait penentuan Waktu dan mekanisme pendistribusian.

    “Bantuan akan dikirim tergantung dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim kami serahkan berasnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian luar biasa dan konsistensi dukungan pemerintah Indonesia.

    “Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih telah mendukung Palestina di semua bidang, terutama atas dukungan terhadap hak rakyat Palestina,” ucapnya.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat

    Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 07:11 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat terobosan besar dalam transformasi baru untuk pertanian lewat sejumlah Instruksi Presiden (Inpres), yang diterbitkannya dalam waktu 6 bulan. Inpres tersebut diketahui berpengaruh cukup besar.  Di mana salah satunya, terkait penyaluran pupuk ke petani yang sudah tidak melalui mekanisme panjang.

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman dalam wawancara eksklusif bersama Elly Husin dalam Program Orang Penting Garuda TV, dikutip Minggu (6/6). 

    “Luar biasa bapak presiden 4 inpres turun dalam waktu 6 bulan dan ini berkontribusi cukup besar. Contoh pupuk, dulu prosesnya panjang. Sekarang dari menteri, pabrik, langsung ke petani,” ungkapnya.

    Amran menambahkan, penyederhanaan regulasi dan manajerial, serta efisiensi penyaluran pupuk langsung kepada petani disebut menjadi kunci keberhasilan. Selain Inpres pupuk, presiden juga menerbitkan Inpres-inpres lainnya untuk mendukung kesejahteraan para petani. 

    “Ini baru satu Inpres, masih ada Inpres lainnya seperti irigasi, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL), ini luar biasa,” paparnya. 

    Selain itu, Amran menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih, angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Oleh karena itu, Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat tercapai lebih cepat yaitu pada tahun ke-3.

    “Stok (beras) kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih. Target dari Bapak Presiden, dari awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun”, ungkapnya. 

    Dalam wawancaranya, ia juga mengatakan capaian ini tak lepas dari arahan dan peran dari Presiden Prabowo Subianto yang mendorong produksi dalam negeri. Amran juga menyampaikan apresiasi kepada BUMN, TNI, Polri, Bulog dan Petani yang telah membantu Kementan dalam produksi dan menjaga stok pangan.

    “Ini merupakan gagasan besar Bapak Presiden, [Kementerian Pertanian RI] kami hanya eksekutor, berikutnya ada TNI dan Kepolisian yang membantu, ada BUMN, Bulog, dan petani sebagai pahlawan,” ungkapnya. 

    Selanjutnya, Amran kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo selalu berpesan untuk selalu memberikan yang terbaik kepada rakyat. Amran juga diminta untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan sektor pertanian.

    “Bapak selalu berpesan berikan yang terbaik kepada rakyat indonesia terutama petani”, tegasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Program BPJS Hewan Masih Wacana, Kementan Siapkan Payung Hukumnya Megapolitan 5 Juli 2025

    Program BPJS Hewan Masih Wacana, Kementan Siapkan Payung Hukumnya Megapolitan 5 Juli 2025

    Program BPJS Hewan Masih Wacana, Kementan Siapkan Payung Hukumnya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov)
    Jakarta
    yang akan menerapkan skema BPJS untuk hewan.
    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan, saat ini pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Menteri Pertanian (Permen) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program tersebut.
    “Standarnya, tentunya kami di pusat sekarang sedang mendorong percepatan Peraturan Menteri Pertanian tentang
    kesejahteraan hewan
    ,” ucap Agung saat ditemui usai menghadiri reuni akbar alumni Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025).
    Agung menilai rencana
    BPJS hewan
    ini sebagai bentuk nyata perhatian Pemprov Jakarta terhadap kondisi kesehatan dan kesejahteraan hewan di wilayahnya. Menurut dia, dukungan juga datang dari DPRD Jakarta.
    “Saya pikir ini perhatian luar biasa ya, tentu kami pemerintah pusat mengapresiasi upaya tersebut. Apalagi DPRD di sana sangat concern dengan ini,” ujar Agung.
    “Yang pasti semua ini dalam konteks upaya kami dalam menjaga hewan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta menyatakan bahwa wacana BPJS hewan masih dalam tahap kajian awal.
    Kepala Dinas KPKP Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, istilah “BPJS hewan” digunakan secara informal untuk menggambarkan rencana bantuan layanan kesehatan bagi hewan peliharaan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
    “Jadi itu masih wacana, masih gagasan. Jadi itu perlu dikaji lebih komprehensif lagi karena banyak sekali pihak yang terlibat,” ujar Hasudungan beberapa waktu lalu.
    Ia mengatakan, konsep tersebut bertujuan memberi subsidi terhadap layanan medis untuk hewan, tidak hanya terbatas pada sterilisasi.
    “Sementara yang kami harapkan itu adalah pelayanan kesehatan. Misalnya pengobatannya, kemudian juga nanti mungkin ada penyuntikan atau operasinya, sesarnya,” ujar Hasudungan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan Sanksi Korporasi Penjual Ayam Hidup di Bawah HPP di Malang

    Kementan Sanksi Korporasi Penjual Ayam Hidup di Bawah HPP di Malang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menjatuhkan sanksi kepada pihak yang menjual ayam hidup (livebird) di bawah harga pokok produksi ayam hidup (HPP livebird) Rp18.000 per kilogram. Potensi kerugian ditimbulkan mencapai Rp1 triliun.

    Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak mandiri di sektor perunggasan.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya menemukan perusahaan terintegrasi berinisial NH di kabupaten Malang, Jawa Timur yang menjual livebird di bawah Rp18.000 per kilogram. 

    “Kami telah menemukan satu perusahaan terintegrasi berinisial NH yang menjual livebird di bawah Rp18.000 per kilogram. Terhadap perusahaan tersebut, sanksi langsung diberikan sesuai kewenangan Ditjen PKH,” kata Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

    Agung menyatakan komitmen harga ayam hidup bukan hanya sekadar persoalan angka, melainkan juga bentuk perlindungan nyata terhadap peternak rakyat.

    “Komitmen harga ini bukan sekadar angka teknis, melainkan bentuk perlindungan nyata terhadap peternak. Tanpa itu, ekosistem sumber protein hewani nasional bisa rapuh,” terangnya.

    Berdasarkan perhitungan Kementan, penerapan harga minimal Rp18.000 per kilogram berpotensi menyelamatkan peternak di Pulau Jawa dari kerugian lebih dari Rp1 triliun per bulan.

    Asumsinya, selisih harga ayam hidup Rp3.000 per kilogram dengan produksi bulanan sekitar 38 juta ekor di Pulau Jawa.

    Lebih lanjut, Agung menuturkan bahwa Kementan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terus melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan komitmen harga ayam hidup melalui monitoring dan evaluasi terpadu.

    Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun skema sanksi administratif bertahap bagi perusahaan yang tidak patuh, termasuk penundaan rekomendasi bahan baku pakan.

    Adapun, jika ditemukan unsur pidana, maka pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. 

    Untuk itu, Agung mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi menjaga ekosistem perunggasan yang adil dan berkelanjutan. 

    “Ketahanan pangan tidak akan tercapai jika peternaknya terus merugi. Kami hadir di lapangan untuk memastikan ekosistem usaha unggas sehat, transparan, dan berpihak,” jelasnya.

    Untuk diketahui, Kementan telah menetapkan HPP ayam hidup di tingkat peternak di level Rp18.000 per kilogram mulai per 19 Juni 2025. Keputusan ini diambil seiring dengan harga ayam hidup di tingkat peternak yang jauh di bawah HPP, yakni rata-ratanya dijual di level Rp14.500 per kilogram.

    Di samping itu, penetapan HPP ini dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga dan keberlangsungan usaha ayam ras broiler, terutama di Pulau Jawa.

    Terlebih, harga ayam hidup jatuh di tingkat peternak mayoritas berada di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah yang merupakan sentra broiler. Begitu pula dengan ayam hidup di Jawa Barat dan Banten juga berada di bawah HPP.

    Ke depan, HPP di level Rp18.000 per kilogram ini akan secara bertahap mendekati harga acuan pembelian (HAP) di tingkat peternak seharga Rp25.000 per kilogram. Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 6 Tahun 2024.

  • Petani Tebu Dapat KUR Rp500 Juta, Mentan Amran Bilang Begini

    Petani Tebu Dapat KUR Rp500 Juta, Mentan Amran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut kebijakan pembiayaan petani tebu melalui program kredit usaha rakyat (KUR) membuka ruang baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebijakan skema KUR terbaru ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani.

    Pasalnya, Amran menyebut bahwa sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta. Namun kini, para petani tebu dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (4/7/2025).

    Amran menjelaskan, pabrik gula nantinya bakal dilibatkan sebagai avalis atau penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, jelas dia, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    “Kalau avalis tanpa jaminan, tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan,” terangnya.

    Menurut Amran, kebijakan ini menjadi respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan para petani tebu. Dia berharap, kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal dengan adanya skema KUR ini.

    Dia juga berharap skema kebijakan KUR petani tebu ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang tengah berlangsung.

    “Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” imbuhnya.

    Adapun, produksi gula nasional 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57% dibandingkan produksi 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan memberikan KUR tebu rakyat dengan plafon hingga Rp500 juta. Diharapkan, pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian di Indonesia.

    Airlangga menjelaskan bahwa skema KUR tebu diberikan kepada petani individual maupun kelompok, serta kelompok maupun perorangan dengan komitmen pembelian (offtake) dari pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    “Dengan demikian, maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” ujar kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).