Kementrian Lembaga: Kementan

Menko Airlangga Bakal Beri Relaksasi Utang UMKM di Aceh-Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memberikan relaksasi pembiayaan bagi pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan regulasi terkait relaksasi untuk UMKM telah tersedia dan dapat langsung diimplementasikan.

“Ya nanti kan kami sudah memberikan relaksasi untuk UMKM, regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis,” kata Airlangga saat ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Adapun, relaksasi yang dimaksud mencakup berbagai bentuk keringanan, termasuk restrukturisasi hingga penghapusan kredit macet UMKM.

“Iya tentu, restrukturisasi dan penghapusan kredit macet,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyiapkan stok beras 3 (tiga) kali lipat dari kebutuhan normal di tiga provinsi terdampak bencana Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Mentan menambah stok menjadi 15.000 ribu ton beras untuk Sumatra Utara dari 5.000 ton yang diminta Gubernur Sumut.

“Permintaan Gubernur Sumut yang kami tandatangani sekitar 5 ribu ton. Tapi kami siapkan 3 kali lipatnya dan akan dikirim [segera],” ujar Mentan Amran dalam tinjauannya ke Komplek Pergudangan Sarudik Tapanuli Tengah, Rabu (3/12/2025).

Mentan Amran mengatakan, penambahan dilakukan untuk menjaga stok beras di ketiga provinsi yang terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor tetap aman.

Saat ini, telah 600 ton beras tiba di Pelabuhan Sibolga dari 15.000 yang akan dikirim Kementan untuk Sumatra Utara.

Mentan Amran mengatakan pihaknya juga akan mengirim beras untuk cadangan sebanyak 10.000 ton. Dia berharap bantuan beras ini bisa dilakukan dalam satu tahap.

“Kalau bisa satu kapal. Satu tahap [pengiriman] karena orang-orang sudah butuh,” tambahnya.

04/12/2025 14:53
Mentan: 40 ribu ha sawah terdampak banjir di Sumatera segera diatasi

seluruh sawah terdampak banjir di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, sekitar 40 ribu ha, akan langsung ditangani tanpa membebani petani

Tapanuli Tengah, Sumut (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan penanganan 40 ribu sawah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, melalui bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian, serta dukungan lapangan untuk memulihkan produksi pangan nasional.

“Pemerintah pusat memastikan seluruh sawah yang terdampak banjir di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, sekitar 40 ribu hektare, akan langsung ditangani tanpa membebani petani,” kata Mentan ditemui di sela meninjau kawasan sawah terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu.

Amran menegaskan skema pemulihan dilakukan menyeluruh, mulai dari rekonstruksi sawah yang hilang, pemberian bantuan benih dan alsintan, hingga penanaman ulang sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

Saat meninjau kerusakan 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah, Amran menyampaikan pemerintah pusat mengambil alih penuh proses perbaikan. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada petani dan seluruh tahapan akan dipastikan berjalan cepat.

“Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali seperti jadi sawah dan kami kirim peralatan, bantuan, benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah), didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kanan), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kedua kiri), Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu (kiri), memberi keterangan kepada awak media seusai berdialog dengan warga yang sawahnya tergenang lumpur akibat bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Ia meminta pemerintah daerah segera merampungkan administrasi batas bidang agar rekonstruksi dapat dimulai.

“Kami beri waktu 1–2 minggu, selesaikan administrasi patok bidang-bidangnya mana, pemiliknya karena ini sawahnya rata. Kita akan perbaiki kembali. Itu tanggung jawab pusat. Kami yang ambil alih,” ucapnya.

Penanganan setiap lokasi dilakukan berbeda, sesuai tingkat kerusakan. Untuk sawah yang rata tersapu banjir, pemerintah melakukan pencetakan ulang; untuk sawah yang masih bisa diselamatkan, bantuan benih gratis dan alat pertanian disiapkan.

Pendekatan itu memastikan semua lahan kembali berfungsi secepat mungkin tanpa mengulang kerusakan yang sama.

“Jadi kami tanggung jawab ambil alih sampai selesai dan bukan saja di sini, tapi seluruh yang terdampak. Ada yang hanya ditanami, kami kirim benih dan traktor; ada yang seperti ini rusak, kita perbaiki kembali. Semua kita tangani sesuai kondisinya,” jelasnya.

Untuk mempercepat pekerjaan lapangan, Kementerian Pertanian (Kementan) memanfaatkan kontraktor lokal dengan pendanaan berasal sepenuhnya dari pemerintah pusat.

Hamparan sawah yang tergenang lumpur akibat bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Ia menargetkan pemulihan selesai dalam 1–2 bulan, menyesuaikan ketersediaan alat berat dan kesiapan administrasi di daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan juga memastikan stok beras di wilayah terdampak berada pada kondisi sangat aman. Pemerintah telah menambah cadangan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan.

“Kami siapkan cadangan beras tiga kali lipat dari kebutuhan. Jadi tidak usah khawatir masalah cadangan beras,” ungkapnya.

Dengan kombinasi pemulihan sawah dan jaminan ketersediaan pangan, Kementerian Pertanian menegaskan kesungguhan pemerintah menangani dampak bencana sekaligus memastikan aktivitas produksi pertanian dapat kembali berjalan dalam waktu dekat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:57
Mentan Amran pastikan stok beras aman dan sawah rusak diperbaiki

Kebutuhannya di sini 5 ribu ton seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Utara. Kita siapkan tiga kali lipat cadangan

Tapanuli Tengah, Sumut (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional tetap aman sambil mengoordinasikan percepatan perbaikan lahan sawah rusak agar produksi pangan pulih optimal dan ketahanan pangan masyarakat terus terjaga stabil secara berkelanjutan.

“Kami siapkan cadangan beras tiga kali lipat dari kebutuhan. Kebutuhannya di sini 5 ribu ton seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Utara. Kita siapkan tiga kali lipat cadangan. Jadi tidak usah khawatir masalah cadangan beras,” kata Mentan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu.

Amran meninjau wilayah yang terdampak banjir di Sumatera Utara untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat.

Dua langkah utama ditekankan, yaitu penambahan cadangan beras dalam jumlah besar dan percepatan perbaikan sawah rusak.

Dalam kunjungan tersebut, Amran menekankan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, harus sepenuhnya terjaga.

Ia menyampaikan pemerintah menyiapkan cadangan beras dalam jumlah jauh lebih besar dari kebutuhan.

Selain itu, saat meninjau hamparan sawah rusak 82 hektare, Mentan menegaskan pemerintah pusat mengambil alih seluruh proses pemulihan. Sawah akan dibangun ulang, dicetak kembali, dan ditanami hingga siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

“Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali jadi sawah dan kami kirim peralatan serta bantuan benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan teknis, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan kontraktor lokal yang ditunjuk pemerintah daerah, sementara pembiayaan sepenuhnya ditanggung pusat.

“Kami kerja sama menggunakan kontraktor lokal. Pak Bupati tinggal tunjuk, Pak Gubernur nanti langsung kerjakan, pusat yang biayai. Bukan unitnya berapa, tapi sampai selesai. Jadi kami tanggung jawab ambil alih sampai selesai dan bukan saja di sini tapi seluruh yang terdampak,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah), didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan pejabat lainnya memberi keterangan kepada awak media di sela meninjau warga terdampak bencana banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Ia menjelaskan dukungan disesuaikan dengan kondisi sawah di setiap lokasi, termasuk bagi petani yang gagal panen akibat banjir.

Untuk lahan yang rata karena banjir, pemerintah akan bangun kembali sawahnya dan dilengkapi dengan bantuan benih serta alat pertanian lainnya.

Untuk lahan yang tidak mengalami kerusakan berat, pemerintah tetap menyalurkan bantuan sarana-prasarana produksi dan alsintan.

“Benih dari pemerintah, alat dari pemerintah, membangun sawahnya dari pemerintah pusat. Semua biaya pusat sampai kembali tanam,” jelas Mentan.

Ia menargetkan pemulihan dapat diselesaikan dalam 1–2 bulan mengingat anggaran sudah disiapkan.

Di lokasi, Mentan Amran juga berdialog dengan petani yang seharusnya memasuki masa panen sebelum banjir datang.

“Sabar ya Bapak, Ibu. Nanti kami cetak ulang. Tim kami turun, PPL (penyuluh pertanian lapangan)kawal, CPCL urus, diukur, dipercepat, langsung cetak sawah ulang,” ujar Mentan dan disambut positif oleh masyarakat.

Kementerian Pertanian menegaskan komitmen melindungi masyarakat dan petani di wilayah terdampak bencana dengan memastikan stok beras aman, distribusi terjaga, serta percepatan pemulihan lahan dan sarana produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:24
Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) menjadi payung hukum dalam perlindungan pekerja perempuan di sektor kelapa sawit.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Baginda Siagian di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa Permentan 33/2025 mengikat seluruh perusahaan sawit terkait lima kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Industri Sawit Melindungi Pekerja Perempuan dan Menghapus Pekerja Anak”.

Menurut dia, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO.

Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia.

Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta – 8 juta tenaga kerja tidak langsung, lanjutnya, bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada sektor ini.

“Sawit menyumbang 3,5 persen terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,” katanya.

Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan, seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya alat pelindung diri (APD), minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata.

Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit.

“Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak,” katanya.

Meski demikian, lanjutnya, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut.

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menyatakan kerangka hukum sebenarnya sudah kuat seperti UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO, namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat.

Ia mendorong agar perusahaan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pekerja di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang siaga 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar perkebunan sawit.

Dia menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar, dimana anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani sehingga hal itu harus dilihat secara hati-hati.

Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak, Marja Yulianti menyebutkan 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).

Menurut dia, sekitar 69 persen perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat.

Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia.

Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya, tambahnya, akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini.

“Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 16:52
Mentan himpun bantuan Rp75,85 miliar untuk korban banjir Aceh-Sumatera

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil menghimpun dana bantuan Rp75,85 miliar dalam gerakan donasi nasional untuk korban bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai wujud kepedulian dan solidaritas seluruh pemangku kepentingan.

Aksi kemanusiaan yang digelar di Aula Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa, berlangsung secara terbuka dan realtime, diikuti pegawai Kementan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta para mitra usaha sektor pertanian.

Dalam waktu hanya satu jam, ajakan Mentan berhasil menghimpun sekitar Rp75,85 miliar. Meski jumlahnya besar, Mentan menegaskan seluruh donasi terkumpul tanpa paksaan.

Setiap orang diberi ruang untuk menyumbang sesuai kemampuan, dan itu terlihat jelas ketika sejumlah pegawai menyumbang mulai dari Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, hingga Rp250.000.

“Berapa pun kami terima. Ini semua niat baik kita semua untuk membantu rakyat,” kata Mentan Amran.

Dalam arahannya, Amran menekankan bahwa solidaritas sosial bukanlah seremoni, melainkan panggilan moral bangsa.

“Setiap bantuan adalah harapan. Kementan peduli,” ujarnya, mengajak masyarakat membantu dengan tulus, bukan karena kewajiban.

Ia menyebut bencana itu sebagai ujian kemanusiaan yang menggerakkan hati banyak orang.

“Merah Putih memanggil! Saudara kita terkena bencana, dan sebagai anak bangsa kita wajib mengulurkan tangan,” tegasnya.

Mentan Amran juga mengingatkan keberhasilan usaha seharusnya melahirkan budaya berbagi, terutama bagi mereka yang rentan.

“Kepada semua, khususnya para mitra, kalau bisnisnya mau maju, rajin memberi apalagi kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang sedang terkena bencana,” ucapnya.

Antusiasme para donatur bahkan membuat Mentan Amran berkelakar.

“Alhamdulillah baru kami terima tadi pagi, masih kecil tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah kurang lebih Rp75 miliar. Kalau begini saya mau berdiri di sini sampai sore,” ungkapnya.

Untuk menjamin transparansi, Mentan Amran menantang jajarannya mengecek aliran dana secara langsung.

“Jangan lihat besar kecilnya, yang penting ikhlas. Coba aku tes secara live, masuk nggak ke rekening itu. Coba Dirjen, masuk nggak sumbangannya,” ujarnya.

Posko kemanusiaan Kementan membuka rekening khusus BRI 2123.01.000535.564 bagi masyarakat yang ingin membantu.

Mentan kemudian memanjatkan doa agar gerakan kemanusiaan itu menjadi ladang amal bagi semua.

“Kelak di akhirat nanti semoga kita bertemu atas kebaikan yang sudah kita lakukan,” ungkapnya.

Ia memastikan seluruh bantuan segera disalurkan melalui Tim Tanggap Darurat Kementan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bapanas, dan lembaga kemanusiaan.

“Kita harus bantu mereka. Ini musibah. Kalau kita bersama-sama, pasti lebih ringan,” ujarnya.

Kepada panitia penggalangan dana, Mentan Amran memberikan pesan tegas agar segera salurkan dan tidak salah sasaran. Sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Diketahui, gerakan serupa bukan kali pertama dilakukan Mentan Amran. Saat gempa Palu tahun 2018, ia juga berhasil menghimpun hampir Rp50 miliar hanya dalam waktu 30 menit.

Menurut Amran, tingginya partisipasi publik mencerminkan kepercayaan terhadap integritas Kementan yang ia pimpin, dan terbangun dari sikap tegasnya termasuk dalam memberantas pungli di semua lini pelayanan. Hingga berita ini diturunkan, posko donasi masih dibuka dan dana terus bertambah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 01:51
Menteri Rosan Targetkan Pabrik Hilirisasi Kelapa Rp1,66 triliun Rampung 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menargetkan pembangunan pabrik untuk menunjang hilirisasi kelapa rampung pada 2026.

Adapun pabrik itu bakal dibangun di Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi mencapai US$100 juta atau setara Rp1,66 triliun (asumsi kurs Rp16.627 per US$).

“Insya Allah pada tahun 2026 ini pabriknya akan selesai Di daerah Morowali dan itu akan menyerap 500 juta butir kelapa setiap tahunnya,” ucap Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (2/12/2025).

Menurut Rosan, pembangunan pabrik itu dapat menciptakan 10.000 lapangan kerja baru.

Dia menjelaskan, hilirisasi kelapa penting dan memiliki peluang tersendiri. Rosan menyebut, selama ini kelapa mentah hanya diekspor ke China untuk diolah oleh negara tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya pun membujuk China untuk membangun pabrik pengolahan kelapa di Tanah Air. Dia menilai, langkah ini dapat menguntungkan kedua negara.

“Kami terbang ke sana [China], menyakinkan mereka untuk membuka pabriknya di sini, sehingga harga kelapanya juga makin meningkat di sini. Karena mereka tidak lagi perlu memperlakukan biaya logistik pengiriman kelapa dari Indonesia ke China,” jelas Rosan.

Dia menambahkan bahwa saat ini pemerintah juga berencana memulai hilirisasi kelapa di daerah lain. Adapun daerah yang dibidik seperti Riau.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan harga kelapa bulat di tingkat petani dapat mencapai level Rp6.000 per butir.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menuturkan hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dari sektor kelapa dan produk turunannya.

Amran menyatakan harga kelapa di sejumlah daerah telah menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak program hilirisasi berjalan dari Rp600 per butir menjadi Rp3.500 per butir.

“Yang jelas, harga, kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa, sebelum kita hilirisasi, harganya Rp600 per biji. Sekarang Rp3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500%. Dan kita harap, harusnya harganya minimal Rp5.000. Dan bisa naik 1.000%, harusnya. Rp6.000 berarti [naik] 1.000%,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Secara teori, lanjut dia, hilirisasi kelapa akan meningkatkan nilai ekonomi hingga Rp2.400 triliun dari sebelumnya hanya Rp24 triliun.

“Komoditas yang selama ini kita ekspor, contoh kelapa nilainya Rp24 triliun sekarang ekspor kita. Kita terbesar nomor satu dunia,” imbuhnya.

Ke depan, Amran optimistis hilirisasi komoditas pertanian, termasuk kelapa dan gula, akan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja langsung di sektor perkebunan dan peternakan, serta total 3 juta tenaga kerja dalam jangka menengah.

Selain kelapa, Amran menargetkan Indonesia swasembada gula putih pada 2026, sekaligus mengembalikan kejayaan industri gula nasional seperti era kolonial.

02/12/2025 20:04
30 Ha Lahan Sawah Terendam Banjir, Pemerintah Beri Bantuan Alsintan-Benih Gratis

Jakarta –

Kementerian Pertanian (Kementan) akan mengirimkan bantuan benih sekaligus alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk sekitar 30 ribu hektar (ha) lahan yang terendam banjir hingga mengalami kerusakan atau puso di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Amran mengatakan ribuan hektar sawah yang terendam banjir itu akan panen dalam waktu dekat ini. Namun, mengalami puso akibat bencana banjir.

“Panen dalam waktu dekat ini. (Tapi, ternyata) puso, iya,” ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (2/11/2025).

Menyusul hal itu, Amran akan mengirimkan bantuan benih gratis untuk sawah yang terdampak banjir. Amran langsung menginstruksikan jajarannya, yakni Direktur Jenderal Tanaman Pangan serta Sekretaris Kementerian Pertanian agar segera menggelontorkan bantuan benih gratis. Bahkan peralatan dan mesin pertanian juga diberikan, seperti traktor jika dibutuhkan.

“Tolong Yang 28 ribu (hektare sawah terdampak) turun hari ini tim, beri benih gratis. Bila memerlukan peralatan, dia tidak punya alat, kasih peralatan, traktor. Aku tambah deh 30 ribu, mana tau ada lagi, jadi bulat 30 ribu,” tambah Amran.

Amran menerangkan sawah yang mengalami puso masih bisa ditanami padi karena masih musim hujan. Untuk itu, pemberian bantuan ini penting agar petani dapat menanam kembali.

“Ya bisa tanam sekarang. Kan musim hujan. Jadi supaya, mereka kita beri bantuan lah,” jelasnya.

Lihat juga Video: Penampakan Kondisi Banjir-Longsor di Aceh dari Satelit

(rea/kil)

02/12/2025 13:55
Pidato Satu Jam, Mentan Amran Galang Rp75,85 M untuk Bencana Sumatera

Jakarta –

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin langsung gerakan donasi nasional untuk korban bencana alam di Sumatera. Aksi kemanusiaan yang berlangsung di Aula Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, digelar secara terbuka dan real-time, diikuti oleh pegawai Kementan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta para mitra usaha sektor pertanian.

Dalam waktu hanya satu jam, ajakan Mentan Amran berhasil menghimpun donasi sekitar Rp75,85 miliar. Meski jumlahnya besar, ia bahwa seluruh sumbangan diberikan secara sukarela. Setiap orang dipersilakan menyumbang sesuai kemampuan, terlihat dari variasi kontribusi pegawai yang mulai dari Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, hingga Rp250.000.

“Berapa pun kami terima. Ini semua niat baik kita semua untuk membantu rakyat,” ujar Amran, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

Dalam arahannya, Mentan Amran menekankan solidaritas sosial bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan moral bagi bangsa. Ia menyatakan setiap bantuan yang diberikan merupakan harapan bagi korban, menegaskan bahwa Kementerian Pertanian peduli.

Menurutnya, bencana ini menjadi ujian kemanusiaan yang menggugah kepedulian banyak pihak. Amran juga menegaskan bahwa semangat merah putih memanggil, sehingga setiap warga bangsa memiliki kewajiban untuk mengulurkan tangan kepada saudara yang terdampak bencana.

Amran juga mengingatkan keberhasilan usaha seharusnya melahirkan budaya berbagi, terutama bagi mereka yang rentan.

“Kepada semua, khususnya para mitra, kalau bisnisnya mau maju, rajin memberi apalagi kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang sedang terkena bencana,” ucapnya.

Antusiasme para donatur bahkan membuat Mentan Amran berkelakar.

“Alhamdulillah baru kami terima tadi pagi, masih kecil tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah kurang lebih Rp 75 miliar. Kalau begini saya mau berdiri di sini sampai sore, ” ungkapnya.

Untuk menjamin transparansi, Amran mendorong jajarannya untuk mengecek langsung aliran dana yang masuk. Ia menegaskan bahwa besar kecilnya sumbangan bukan masalah, yang penting dilakukan dengan ikhlas, dan bahkan melakukan uji secara langsung untuk memastikan sumbangan tercatat di rekening.

Posko kemanusiaan Kementan pun membuka rekening khusus BRI 2123.01.000545.564 bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan.

Selain itu, Mentan Amran memanjatkan doa agar gerakan kemanusiaan ini menjadi ladang amal bagi semua, dengan harapan kelak di akhirat bisa bertemu atas kebaikan yang telah dilakukan.

Ia memastikan seluruh bantuan segera disalurkan melalui Tim Tanggap Darurat Kementan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bapanas, dan lembaga kemanusiaan.

“Kita harus bantu mereka. Ini musibah. Kalau kita bersama-sama, pasti lebih ringan,” ujarnya.

Kepada panitia penggalangan dana, Amran menegaskan agar seluruh sumbangan segera disalurkan dan tidak salah sasaran, karena kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan.

Gerakan donasi serupa bukan kali pertama dilakukan Mentan Amran. Saat gempa Palu, ia berhasil menghimpun hampir Rp50 miliar hanya dalam waktu setengah jam. Menurutnya, tingginya partisipasi publik mencerminkan kepercayaan terhadap integritas Kementan yang dipimpinnya.

Kepercayaan publik itu terbentuk dari sikap tegas Mentan Amran, termasuk dalam upaya memberantas pungli di seluruh lini pelayanan. Hingga berita ini diturunkan, posko donasi masih dibuka dan jumlah dana terus bertambah.

(ega/ega)

02/12/2025 13:34
Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Nasional 1 Desember 2025

Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi
Penulis

KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).
“Hari ini (kita membahas antisipasi) bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri dalam rilis persnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah.
Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat,
at any place
, di mana saja,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru.
Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga.
Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian Mendagri, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Ia meminta pemda melakukan langkah antisipasi secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.
Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru.
Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.
“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.
Sebagai informasi, selain dihadiri Mendagri dan kepala daerah rakor tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii.
Lalu hadir pula Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.
Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, serta pihak terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2025 18:34
Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pesan itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).

“Hari ini [kita membahas antisipasi] bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah. Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Perbesar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat, at any place, di mana saja,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru. Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga. Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.

Aspek keamanan juga menjadi perhatian, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Mendagri meminta agar langkah antisipasi dilakukan secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.

Perbesar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru. Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.

“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.

Rapat tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii; Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.

Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi; Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati; serta pihak terkait lainnya.

(*)

01/12/2025 17:50