Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • 9 Beras Oplosan Menghantui Pasar Nasional

    9 Beras Oplosan Menghantui Pasar Nasional

    Beras Oplosan Menghantui Pasar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fenomena pengoplosan bahan pangan kembali menyeruak, di mana makanan pokok masyarakat yang menjadi sasaran.
    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan,
    beras
    oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tapi kualitas dan kuantitasnya menipu.
    Hal ini menjadi sebuah keprihatinan serius di sektor pangan nasional.
    Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212
    merek beras
    terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
    Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan “5 kilogram (kg)” padahal isinya hanya 4,5 kg. Lalu banyak di antaranya mengklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa.
    Mentan Amran Sulaiman menegaskan, praktik semacam ini menimbulkan kerugian luar biasa hingga Rp 99 triliun per tahun, atau hampir Rp 100 triliun jika dipertahankan.
    “Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram,” ujarnya dalam video yang diterima Kompas.com, dikutip Sabtu (12/7/2025).
    “Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian,” sambungnya.
    Pemerintah langsung menindaklanjuti isu tersebut dengan melaporkan kasus ke Kapolri dan Jaksa Agung, berharap proses penegakan hukum berjalan cepat dan memberi efek jera ke para pelaku.
    Saat ini, Satgas Pangan bersama aparat penegak hukum telah memanggil dan memeriksa produsen-produsennya.
    Dalam menangani kasus ini, Kementan dan Satgas Pangan mengoordinasikan langkah-langkah serius.
    Amran mengatakan bahwa temuan 212
    produsen beras nakal
    itu telah diserahkan kepada Kapolri, Satgas Pangan dan Jaksa Agung untuk segera diproses secara hukum agar tidak merugikan masyarakat luas dan petani Indonesia.
    Harapannya proses hukum terhadap pelanggaran tersebut berjalan cepat dan tegas, demi memberi efek jera kepada produsen beras nakal yang bermain di sektor pangan pokok nasional.
    “Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 (Juli) dua hari yang lalu, itu telah dimulai pemeriksaan, kami berharap ini ditindak tegas,” kata Amran.
    Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen (Pol) Helfi Assegaf menegaskan, pihaknya bergerak cepat dalam memeriksa perusahaan-perusahaan produsen beras itu.
    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Helfi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, baru didapati 26 merek beras diduga merupakan hasil praktik penipuan sebagaimana yang diungkapkan Mentan Amran.
    Sebanyak 26 merek beras itu berasal dari empat perusahaan besar produsen beras, yakni
    Wilmar Group
    , PT
    Food Station
    Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (
    Japfa Group
    ).
    Satgas Pangan mengumpulkan sampel produk beras keempat perusahaan dari berbagai daerah dan mendapati bahwa produk mereka tidak sesuai regulasi.
    Wilmar Group diperiksa terkait produk beras merek Sania, Sovia, Fortune, dan Siip, berdasarkan 10 sampel dari wilayah Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, dan Yogyakarta.
    PT
    Food Station Tjipinang Jaya
    dimintai keterangan terkait produk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan Setra Pulen, dari total sembilan sampel asal Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Aceh.
    Sementara itu, PT Belitang Panen Raya diperiksa atas produk Raja Platinum dan Raja Ultima dari 7 sampel yang dikumpulkan di Sulsel, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.
    Sedangkan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) diperiksa atas produk beras Ayana yang sampelnya berasal dari Yogyakarta dan Jabodetabek.
    Merespons temuan Satgas Pangan Polri itu, Kepala Divisi Unit Beras PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group), Carmen Carlo Ongko S tak membantah hal tersebut.
    Kendati begitu, ia memastikan bahwa seluruh proses produksi serta distribusi produk beras kemasannya sudah sesuai dengan standar perusahaan.
    “Dalam menjalankan operasional bisnis, kami memastikan seluruh proses produksi dan distribusi beras PT SUL dijalankan sesuai dengan standar mutu dan regulasi yang berlaku,” kata Carmen dalam pernyataan resminya, Sabtu.
    Pihaknya menghormati proses hukum yang ada. Hal itu disebutnya sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap rantai pasok pangan nasional.
    Sementara itu, Direktur Utama Food Station, Karyawan Gunarso memilih untuk tidak menjawab terlebih dahulu.
    Ia akan berkoordinasi dengan tim internal demi menanggapi kasus ini.
    Kompas.com juga telah berupaya menghubungi Wilmar Group dan PT Belitang Panen Raya, tetapi hingga artikel ini ditayangkan, belum mendapatkan respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Usut Dugaan Adanya Produsen Beras Nakal Atas Laporan Kementan – Page 3

    Polri Usut Dugaan Adanya Produsen Beras Nakal Atas Laporan Kementan – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku.

    “Temuan ini kami sampaikan langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung. Mudah-mudahan diproses dengan cepat,” ujar Amran dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

    Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap temuan tersebut sudah mulai dilakukan sejak 10 Juli 2025. Pihaknya berharap agar proses hukum berjalan tegas demi melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

    Menurut Amran, salah satu modus yang ditemukan adalah pencantuman label yang tidak sesuai dengan kualitas beras sebenarnya atau sering disebut oplosan. Ia mencontohkan bahwa sebanyak 86% dari produk yang diperiksa mengklaim sebagai beras premium atau medium, padahal hanya beras biasa.

    “Selisih harga dari klaim palsu ini bisa mencapai Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogram. Jika dikalikan dengan volume nasional, potensi kerugian masyarakat bisa mencapai hampir Rp 100 triliun,” tegasnya.

     

  • 212 Produsen Beras Nakal Harus Ditindak Tegas

    212 Produsen Beras Nakal Harus Ditindak Tegas

    MAKASSAR –  Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan 212 produsen beras nakal yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas dan volume berdasarkan temuan Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan harus ditindak tegas demi memberikan efek jera. 

    Amran mengatakan seluruh temuan tersebut telah diserahkan kepada Kapolri, Satgas Pangan dan Jaksa Agung untuk segera diproses secara hukum agar tidak merugikan masyarakat luas dan petani Indonesia.

    Harapannya proses hukum terhadap pelanggaran tersebut berjalan cepat dan tegas demi memberi efek jera kepada produsen beras nakal yang bermain di sektor pangan pokok nasional, ujar dia. 

    “Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 (Juli) dua hari yang lalu, itu telah dimulai pemeriksaan, kami berharap ini ditindak tegas,” katanya dilansir ANTARA, Sabtu, 12 Juli.

    Dari laporan yang diterima pada 10 Juli lalu, kata Amran, proses pemeriksaan terhadap para produsen sudah dimulai aparat kepolisian, dan Kementerian Pertanian (Kementan) terus memantau perkembangan agar penyimpangan ini tidak berulang di masa mendatang.

    Ia mengatakan modus pelanggaran yang ditemukan mencakup ketidaksesuaian berat kemasan, di mana tertulis 5 kilogram (kg) namun hanya berisi 4,5 kg, serta pemalsuan kategori kualitas beras premium dan medium.

    Kerugian masyarakat akibat praktik kecurangan itu ditaksir mencapai Rp99,35 triliun setiap tahun, yang jika dibiarkan bisa mencapai Rp500 triliun hingga Rp1.000 triliun dalam lima hingga sepuluh tahun.

    Praktik semacam itu sama dengan menipu rakyat, kata Amran, menegaskan. Layaknya menjual emas 24 karat yang sebenarnya hanya 18 karat, sehingga sangat merugikan masyarakat.

    “Ada yang 86 persen mengatakan ini premium padahal beras biasa. Kemudian mengatakan medium padahal beras biasa. Artinya apa? 1 kilo bisa selisih Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Kita mencontohkan emas, tertulis emas 24 karat, tetapi sesungguhnya itu 18 karat,” ujar dia.

    Penting untuk seluruh pelaku usaha beras mematuhi regulasi, karena sektor pangan menyangkut hajat hidup 286 juta rakyat Indonesia, kata Amran, menekankan. 

    “Kepada saudara-saudara yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan,” katanya.

  • PTPN I dan Farm Fresh Nusantara Bakal Bangun Peternakan Sapi Perah di Garut

    PTPN I dan Farm Fresh Nusantara Bakal Bangun Peternakan Sapi Perah di Garut

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dan PT Farm Fresh Nusantara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bersyarat untuk pengembangan peternakan sapi perah terintegrasi di atas lahan seluas 237 hektare di Cisaruni, Garut, Jawa Barat.

    Direktur PT Farm Fresh Nusantara Ilyas Pratama Putra mengatakan pihaknya menargetkan populasi sapi perah sebanyak 3.000 ekor pada tahun ini sebagai bagian dari komitmen investasi jangka panjang di Indonesia.

    “Komitmen kami jelas, melakukan investasi nyata di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar akan susu,” kata Ilyas, mengutip laman resmi Kementerian Pertanian (Kementan), Sabtu (12/7/2025).

    Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas menyampaikan, kolaborasi ini merupakan momentum penting dalam membangun kawasan peternakan terintegrasi berbasis aset negara.

    Menurutnya, pengembangan lahan di Cisaruni tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.

    “Kami akan mengawal penuh agar kerja sama ini berjalan baik dan memberikan dampak nyata,” ujar Teddy.

    Untuk diketahui, penandatanganan kerja sama ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan. Ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat peningkatan populasi sapi perah dan ketersediaan susu segar.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, subsektor peternakan, khususnya sapi perah, memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan gizi nasional dan memperkuat rantai pasok pangan asal hewan.

    “Kerja sama seperti ini sangat penting untuk mendukung program makan bergizi gratis, penciptaan lapangan kerja, dan industrialisasi peternakan,” kata Agung.

    Pemerintah mengharapkan, kerja sama serupa tidak hanya dilakukan di Cisaruni, tetapi dapat diperluas di berbagai wilayah potensial lainnya sebagai upaya membangun ekosistem sapi perah nasional yang mandiri dan berdaya saing.

  • Berantas Mafia Pangan, Ekonomi RI Bisa Naik 1%

    Berantas Mafia Pangan, Ekonomi RI Bisa Naik 1%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberadaan mafia pangan menjadi momok ekonomi di Tanah Air. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memprioritaskan pemberantasan praktik kecurangan pangan, bersama dengan penegak hukum.

    Baru-baru ini, Kementan dan Satgas Pangan Polri menemukan 10 produsen beras yang melakukan pelanggaran kualitas dan mutu, hingga merugikan masyarakat Indonesia sekitar Rp99 triliun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemberantasan mafia pangan dapat menggenjot perekonomian Indonesia.

    “Bisa saja sampai 1% [pertumbuhan ekonomi], karena bukan di beras saja [pelanggaran pangan]. Minyak goreng juga ada, lalu kita temukan pupuk palsu. Kemudian kemarin ada gula juga,” kata Amran di Makassar, Sabtu (12/7/2025).

    Sebagai gambaran, Amran menjelaskan baru-baru ini pihaknya menemukan 5 produsen pupuk palsu yang kerugiannya mencapai Rp3,2 triliun.

    “Ini bukan masalah Rp3,2 triliun, tetapi petaninya langsung bangkrut. Mereka mengandalkan pinjaman KUR. Apakah tega? Ini tidak beradab,” kata Amran.

    Ia menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk terus mengawal sektor pangan yang bebas dari praktik korupsi dan kecurangan.

    “Kami ingin pertanian Indonesia berjaya dan menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya.

    Daftar 10 Produsen Beras Langgar Kualitas-Mutu di RI:

    1.⁠ ⁠WG: S, S, F, S (10 sampel – Aceh, Lampung, Sulsel, Jabodetabek, Yogyakarta)
    2.⁠ ⁠⁠PT FSTJ: ASP, BP SR, BP W, FS, RP, SP, SR (sumber 9 sampel: Sulsel, Kalsel, Jabar, Aceh)
    3.⁠ ⁠⁠PT BPR: RP, RU (sumber 7 sampel – Sulsel, Jateng, Kalsel, Jabar, aceh, jabodetabek)
    4.⁠ ⁠⁠PT UCI: L, L (6 sampel – jabodetabek, jateng, sulsel, jabar)
    5.⁠ ⁠⁠PT BPS Tbk: TK (4 sampel – jateng, lampung)
    6.⁠ ⁠⁠PT BTLA :EM, SH (4 sampel – Sumut, Aceh)
    7.⁠ ⁠⁠PT SUL/JG: A (3 sampel – Yogyakarta, Jabodetabek)
    8.⁠ ⁠⁠PT SJI: DK, BSJ (3 sampel – lampung)
    9.⁠ ⁠CV BJS : RU, KA (3 sampel – Lampung)
    10.⁠ ⁠⁠PT JUS: PW, BMWC, KPW, MPW (3 sampel – Jabodetabek)

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Beras Oplosan Langgar Mutu-Kemasan Rugikan Rp 99 T, Ini Kata Mentan

    Beras Oplosan Langgar Mutu-Kemasan Rugikan Rp 99 T, Ini Kata Mentan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan Satgas Pangan Polri, menemukan 10 produsen beras yang melakukan dugaan pelanggaran kualitas dan mutu. Menteri Pertahanan (Menhan) Amran Sulaiman mengatakan praktik curang ini merugikan masyarakat Indonesia kurang lebih Rp99 triliun.

    Lebih lanjut, Amran menjelaskan modus pelanggaran kualitas dan mutu oleh produsen beras beragam. Ia mencontohkan, ada yang mengatakan menjual beras 5kg padahal hanya 4,5kg. Lalu ada yang mengaku menjual beras 96% premium, padahal kenyataannya beras biasa.

    “Artinya, beda 1kg bisa selisih Rp2.000-3.000/kg. Gampangnya, misalnya emas ditulis 24 karat, tetapi sesungguhnya 18 karat. Ini kan merugikan masyarakat Indonesia kurang lebih Rp99 triliun, hampir Rp100 triliun,” kata Amran di Makassar, Sabtu (12/7/2025).

    Amran mengatakan fenomena kecurangan seperti ini terjadi hampir setiap tahun. Artinya, dalam 10 tahun kerugian yang dicapai bisa berkisar Rp1.000 triliun.

    “Kalau ini kita sadari, kita kembali ke regulasi, bisa mengangkat daya beli masyarakat dan mensejahterakan petani,” ujar Amran.

    Amran menekankan pelanggaran kualitas dan mutu beras terutama merugikan masyarakat yang berada di garis kemiskinan.

    “Kalau menengah ke atas mungkin tidak terlalu berat, tapi saudara kita yang di bawah garis kemiskinan ini harus kita pedulikan. Ini pesan Pak Presiden. Beliau tegas meminta berantas korupsi, berantas mafia. Tidak ada lagi korupsi di sektor pangan,” Amran menuturkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Otoritas IKN, Kementan Hingga BGN, Ini 5 Lembaga Negara Paling Minim Habiskan Belanja

    Otoritas IKN, Kementan Hingga BGN, Ini 5 Lembaga Negara Paling Minim Habiskan Belanja

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melaporkan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp475 triliun sepanjang semester I/2025 atau 40,6% dari pagu. Namun, terdapat lima K/L yang tercatat masih minim belanja seperti OIKN dan BGN. 

    Padahal, kedua K/L tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas dalam belanja pemerintah pusat tahun ini. 

    Berdasarkan Laporan Pemerintah tentang APBN Semester I/2025, tercatat setidaknya terdapat lima K/L yang realisasinya masih minim, bahkan di bawah 10% dari total alokasi tahun ini. 

    K/L dengan porsi realisasi belanja terendah sepanjang tahun ini adalah Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang baru mencapai Rp0,4 triliun dari total alokasi senilai Rp6,4 triliun atau baru terealisasi 6,9% sepanjang semester I/2025.  

    Sama halnya dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di mana realisasinya baru mencapai Rp5 triliun dari alokasi Rp71 triliun atau 7%. Di tengah realisasi yang minim, namun pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan senilai Rp100 triliun untuk tahun ini. 

    Realisasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi enam juta orang penerima manfaat dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)/dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 1.994 unit. 

    Selain kedua lembaga tersebut, Kementerian Pertanian baru merealisasikan belanja senilai Rp4,9 triliun dari total Rp29,4 triliun atau mencakup 16,5%. Persentase tersebut lebih rendah dari realisasi belanja Kementan pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, bahkan terendah dalam lima tahun terakhir. 

    Realisasi yang masih minim tersebut pada tahun ini sudah dimanfaatkan untuk optimalisasi lahan seluas 44.400 hektare (ha), cetak sawah seluas 6.900 ha. 

    Anggaran tersebut juga digunakan untuk bantuan alat dan emsin pertanian prapanen sebanyak 34.700 unit, sarana produksi pertanian untuk mendukugnpeningkatan produksi pertanian sebanyak 118.000 unit, dan irigasi perpompaan sebanyak 530 unit. 

    Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum turut mencatatkan realisasi yang rendah secara persentase sebsear 16,8% atau baru Rp18,7 triliun yang dibelanjakan dari alokasi Rp111 triliun. 

    Anggaran tersebut tercatat digunakan untuk pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya dengan progress fisik 31,7% dari target 15 unit. Kemudian digunakan untuk pengembangan jaringan irigasi, revitalisasi madrasah sebanyak empat sekolah, dan renovasi balai diklat untuk sekolah rakyat sejumlah 42 unit. 

    Serupa dengan Kemeterian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru membelanjakan anggaran tahun ini senilai Rp0,9 triliun dari pagu Rp5,3 triliun atau mencakup 16,7%.  Adapun, pemerintah memprediksikan belanja K/L pada akhir tahun nanti akan mencapai Rp1.275,6 triliun dari pagu Rp1.160,1 triliun atau 109,9%.

    Di mana belanja K/L pada semester II/2025 mendukung program prioritas pembangunan, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan, kesehatan, desa dan UMKM, pertahanan Semesta, dan investasi. 

     

    5 Kementerian/Lembaga Realisasi Anggaran Paling Minim Semester I/2025:

    K/L
    Pagu
    Realisasi
    % terhadap APBN

    OIKN
    6,4 
    0,4 
    6,9%

    BGN
    71
    5
    7%

    Kementerian Pertanian
    29,4
    4,9
    16,5%

    Kementerian PKP
    5,3
    0,9
    16,7%

    Kementerian PU
    111
    18,7
    16,8%

    Sumber: Laporan Pemerintah tentang APBN Semester I/2025

  • TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan

    TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan

    TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tentara Nasional Indonesia (
    TNI
    ) menghormati keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI
    Ahmad Rizal Ramdhani
    sebagai Direktur Utama (Dirut)
    Perum Bulog
    .
    TNI menegaskan bahwa proses pengajuan pensiun dini Mayjen Rizal saat ini sedang berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
    “Saat ini, proses pengajuan pensiun dini sedang berjalan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 47 ayat 2, UU No 3/2025 tentang TNI, bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 Kementerian/Lembaga yang diperbolehkan sesuai Undang-Undang TNI, harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif kemiliteran,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).
    Penunjukan tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap profesionalisme prajurit TNI dalam mendukung tugas-tugas strategis nasional, khususnya di bidang
    ketahanan pangan
    .
    “Tentara Nasional Indonesia menghormati dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog,” ungkapnya.
    Kapuspen menjelaskan, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil hanya bisa dilakukan atas permintaan instansi pemerintah dan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan.
    “Dalam hal ini, penugasan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tegas Kristomei.
    Kapuspen juga menambahkan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah memerintahkan untuk prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI segera mengundurkan diri atau pensiun.
    Sebelum ditunjuk menjadi Dirut Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani diketahui tengah menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Bawah Kendali Operasi (BKO)
    Ketahanan Pangan
    Kementerian Pertanian.
    TNI menilai, penugasan ini menjadi bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor logistik dan distribusi pangan strategis.
    “Pengangkatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang distribusi dan pengelolaan logistik pangan strategis,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
    Ahmad Rizal menggantikan Novi Helmy Prasetya yang per 3 Juli 2025 kembali berkarier di militer.
    Novi sendiri menjabat
    Dirut Bulog
    pada 7 Februari 2025, yang artinya hanya bertugas selama lima bulan.
    “Sudah, kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya (benar Mayjen TNI Ahmad Rizal),” ungkap Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Menurut dia, Ahmad Rizal sudah resmi menjabat sebagai Dirut Bulog beberapa hari terakhir. “Sudah (menjabat), mungkin beberapa hari,” imbuhnya.
    Kendati begitu, Erick tak membeberkan dengan jelas alasan kembali menunjuk sosok dari militer untuk mengisi pucuk pimpinan BUMN sektor pangan tersebut.
    “Itu kan mereka ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” tutur Erick.
    Adapun Ahmad Rizal merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD).
    Jenderal TNI bintang dua ini sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhan Minta Dirut Perum Bulog Mayjen Rizal Harus Pensiun dari TNI

    Menhan Minta Dirut Perum Bulog Mayjen Rizal Harus Pensiun dari TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani harus mundur sebagai prajurit usai menjadi Direktur Utama Perum Bulog.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sjafrie usai menghadiri konferensi pers Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejagung, Rabu (9/7/2025).

    “Mereka penggantinya Novi, namanya Rizal. Tapi harus pensiun,” kata Sjafrie.

    Hanya saja, Sjafrie tidak menjelaskan secara detail terkait dengan proses pensiun dari Mayjen Rizal. Dia hanya mengungkap bahwa Rizal harus langsung pensiun jika menjabat jadi Dirut Perum Bulog.

    “Langsung pensiun, sebelum menjabat harus pensiun,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Ahmad Rizal merupakan perwira tinggi TNI AD dengan pangkat Mayor Jenderal yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

    Dia juga merupakan Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

    Sekadar informasi, Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, Erick telah memberhentikan Novi Helmy Prasetya dari posisinya sebagai Dirut Perum Bulog. 

    Adapun, Erick juga sempat mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Bulog.

  • Menhan Sarankan Mayjen Rizal Pensiun dari TNI Sebelum Jabat Dirut Bulog

    Menhan Sarankan Mayjen Rizal Pensiun dari TNI Sebelum Jabat Dirut Bulog

    Menhan Sarankan Mayjen Rizal Pensiun dari TNI Sebelum Jabat Dirut Bulog
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyarankan Mayjen TNI
    Ahmad Rizal
    untuk pensiun dari kedinasan militer sebelum menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
    Hal itu ia sampaikan usai ditanya soal posisi
    Dirut Bulog
    yang kembali dijabat oleh TNI aktif setelah ditinggalkan oleh Letjen Novi Helmy Prasetya.
    “Mereka penggantinya Novi yang namanya Rizal berarti harus pensiun,” kata Menhan Sjafrie ditemui di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).
    Sjafrie lantas ditanya seperti apa proses pensiun Rizal dari militer.
    Menurut dia, Rizal sudah harus pensiun dari TNI sebelum resmi menjabat Dirut Bulog.
    “Sebelum menjabat harus pensiun,” tegas jenderal purnawirawan bintang tiga itu.
    Sesaat sebelum menjawab pertanyaan, Sjafrie sempat menunjuk ke arah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang hadir mendampingi di Gedung Kejaksaan Agung.
    Namun, Panglima TNI hanya berlalu meninggalkan awak media ketika ditanya hal yang sama.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
    Ahmad Rizal menggantikan Novi Helmy Prasetya yang per 3 Juli 2025 kembali berkarier di militer.
    Novi sendiri menjabat Dirut Bulog pada 7 Februari 2025, yang artinya hanya bertugas selama lima bulan.
    “Sudah, kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya (benar Mayjen TNI Ahmad Rizal),” ungkap Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Menurut dia, Ahmad Rizal sudah resmi menjabat sebagai Dirut Bulog beberapa hari terakhir.
    “Sudah (menjabat), mungkin beberapa hari,” imbuhnya.
    Kendati begitu, Erick tak membeberkan dengan jelas alasan kembali menunjuk sosok dari militer untuk mengisi pucuk pimpinan BUMN sektor pangan tersebut.
    “Itu kan mereka ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” tutur Erick.
    Adapun Ahmad Rizal merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD).
    Jenderal TNI bintang dua ini sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.