Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Kapolri Gandeng Kementan untuk Uji Lab Kasus Beras Oplosan

    Kapolri Gandeng Kementan untuk Uji Lab Kasus Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggandeng Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menguji laboratorium terkait dengan penanganan perkara dugaan beras oplosan.

    Dia mengatakan, praktik culas yang diduga dilakukan produsen itu saat ini tengah dilakukan pendalaman bersama dengan Kementan.

    “Kita bekerjasama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan lab terhadap mereka progres masih berlangsung,” ujar Sigit di Mako Brimob Polri, Depok, Kamis (17/7/2025).

    Dia menambahkan, untuk saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 pihak baik itu dari distributor maupun produsen beras.

    Pemeriksaan itu dilakukan untuk menguak informasi terkait dengan temuan soal beras oplosan maupun pengurangan takaran yang tidak sesuai dengan label pada kemasan.

    “Baik, sampai dengan hari ini rencana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap 25 distributor ataupun produsen. Kategori sementara mengoplos kemudian juga ada yang berat di bawah ketentuan tidak sesuai dengan yang ada di dalam list di kemasan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah melakukan pemeriksaan terhadap 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. 

    Andi Amran Sulaiman mengungkap, sebagian besar dari total 212 merek beras yang bermasalah kini sudah menjual beras sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

    Adapun, 212 merek beras itu sebelumnya telah dilaporkan ke Polri maupun Kejaksaan untuk dilakukan pendalaman.

    “Alhamdulillah kemarin kami cek merek yang sudah diumumkan itu sudah mulai sebagian, belum seluruhnya, itu menarik dan mengganti harganya sesuai standar dan kualitasnya, Ini sudah ada perubahan,” kata Amran, Rabu (16/7/2025).

  • Pengusaha Ritel Tunggu Instruksi Pihak Berwenang, Siap Tarik Beras Oplosan

    Pengusaha Ritel Tunggu Instruksi Pihak Berwenang, Siap Tarik Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara ihwal temuan beras kemasan premium oplosan yang beredar di ritel.

    Untuk diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah memanggil empat produsen beras terkait dengan dugaan pelanggaran mutu dan takaran pengemasan.

    Keempat produsen beras tersebut di antaranya Wilmar Group, PT Belitang Panen Raya, PT Sentosa Utama Lestari atau Japfa Group, dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan pihaknya akan menarik beras premium jika telah menerima instruksi dari pihak yang berwenang. Sayangnya, dia enggan memberikan informasi secara detail siapa pihak yang akan memberikan instruksi.

    “[Ritel tidak akan menarik beras premium] selama tidak ada instruksi [dari pihak berwenang],” kata Solihin saat ditemui seusai acara Launching Hari Ritel Nasional 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Untuk itu, Solihin menjelaskan bahwa peritel masih harus menunggu instruksi untuk menarik beras kemasan premium.

    “Lah iya dong [harus menunggu instruksi], siapa yang punya hak dong? Pokoknya pihak yang berwenang, ya,” tuturnya.

    Namun, Solihin memastikan peritel yang tergabung dalam Aprindo akan menarik semua beras kemasan premium jika terbukti ditemukan beras kemasan premium dijual tak sesuai mutu dan dioplos.

    “Wah kita akan turun paling pertama. Tapi sekarang ini Anda tahu nggak kalau beras premium itu jenis apa. Anda bisa ngecek nggak? Kalau kami, kami nggak punya kemampuan [untuk mengecek kualitas beras]. Coba Anda tahu nggak? Saya kasih 5 kilogram, coba ini [beras] premium apa medium? Nggak bisa,” ujarnya.

    Terlebih, Solihin menekankan bahwa Aprindo tidak bisa mengetahui kualitas beras yang dijual di toko ritel. Sebab, dia menegaskan bahwa sejatinya, peritel tidak memproduksi barang, termasuk beras, kepada konsumen.

    Seiring ditemukannya beras oplosan, Solihin mengatakan peritel kini mewajibkan para pemasok (supplier) untuk membuat surat pernyataan yang mencantumkan bahwa beras kemasan yang dijual adalah jenis premium. Adapun saat ini, Solihin mengeklaim sebagian besar produsen sudah membuat surat pernyataan tersebut.

    “Kalau ada supplier [termasuk beras] yang tidak membuat surat pernyataan, saya hilangkan dari display,” terangnya.

    Sebab, dia menjelaskan bahwa dalam pemasok harus jelas memasarkan produk sesuai dengan kontrak perjanjian, termasuk beras jenis premium.

    “Andaikan ada [beras premium oplosan], tentunya sekali lagi, kalau terbukti dan tadi ada larangan bahwa produk ini terbukti dan sebagainya, berarti yang dibohongin bukan konsumen kita juga dibohongin kalau memang benar ada [beras oplosan],” tuturnya.

    Sebelumnya, mengacu temuan dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, terdapat 212 merek beras premium dan medium ditemukan tidak sesuai mutu, harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET), hingga volume beras yang tak sesuai. Temuan ini mengacu pada hasil laboratorium di 10 provinsi.

    Alhasil, Satgas Pangan telah menerima laporan Kementan secara resmi dan melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap para pelaku usaha, terutama di pasar tradisional maupun di ritel modern.

    “Kemudian juga melakukan pengecekan khususnya kesesuaian mutu beras yang dijual dengan yang dicantumkan pada kemasan,” ujarnya.

    Adapun, Mentan Amran pernah mengungkap masyarakat mengalami kerugian hingga Rp99 triliun per tahun imbas penjualan beras yang tak sesuai mutu.

    “Ini sangat merugikan konsumen. Kalau dibiarkan, kerugian bisa mencapai Rp 99 triliun per tahun. Karena itu, kita minta Satgas Pangan turun, dan dalam dua minggu ke depan, semua produsen dan pedagang wajib lakukan penyesuaian,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (14/7/2025).

    Mengacu investigasi yang berlangsung pada 6–23 Juni 2025, melibatkan sebanyak 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi.

    Dari hasil tersebut, sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Untuk beras medium, 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melebihi HET, dan 9,38% memiliki berat kurang dari klaim kemasan.

  • Awal Kecurigaan Mentan Temukan 212 Merek Beras Dioplos dan Isinya Dikurangi

    Awal Kecurigaan Mentan Temukan 212 Merek Beras Dioplos dan Isinya Dikurangi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap awal mula menemukan 212 merek melakukan pelanggaran mutu, kualitas hingga mengoplos beras. Awalnya, dia melihat anomali terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

    Hal itu ditemukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada satu dan dua bulan lalu. Saat itu terjadi penurunan harga gabah petani dan beras di penggilingan, namun harga beras di konsumen naik.

    “Satu bulan lalu itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan, tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen. Ini terjadi anomali,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Sementara, Indonesia mengalami kenaikan produksi dengan cadangan beras yang tinggi dengan surplus 3 juta ton. Dengan anomali tersebut, Kementan mengecek 268 merek beras yang beredar di pasaran melalui 13 laboratorium berbeda.

    “Ini kami periksa di 13 lab, kami khawatir kalau ada komplain, karena ini sangat sensitif, dan ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk menata tata kelola beras, karena stok kita besar,” jelasnya.

    212 Merek Beras Tak Semua Dioplos

    Kemudian, ditemukanlah 212 merek terindikasi melanggar aturan baik tidak sesuai standar, dioplos, dan beras medium dijual seharga premium. Bahkan, ada yang menjual tidak sesuai takaran, contohnya kemasan 5 kilogram (kg), isinya 4,5 kg.

    “Kemudian ini 85% yang tidak sesuai standar, ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi, ini semua beras curah, tetapi dijual harga premium, beras curah tapi dijual harga medium, dan labnya kami pakai 13, termasuk Sucofindo,” terangnya.

    Ditemui usai rapat, Amran mengatakan 212 merek beras tidak semuanya oplosan. Terdapat pelanggaran lain yang dilakukan produsen, seperti takaran hingga isi kualitas beras berbeda dari label.

    “Tidak (tidak semua beras oplosan), ada juga yang volumenya kurang,” ucap Amran.

    Masyarakat Rugi Rp 99 T

    Kementan juga menghitung kerugian masyarakat akibat pelanggaran yang dilakukan produsen. Amran mengatakan kerugian masyarakat dihitung dari pembelian beras, misalnya harganya premium, tetapi isinya beras kualitas medium.

    “Kalau beras biasa harganya Rp 12.000-13.000, terus dijual Rp 15.000, merugi nggak konsumen? Ya sudah, kali Rp 3.000-4.000 per total, itu data kita kali nilainya yang ditemukan, potensi kerugian Rp 99 triliun,” jelas Amran.

    Potensi kerugian itu juga dihitung bukan dalam satu waktu, tetapi dalam satu tahun. Ia menyebut kerugian masyarakat bisa lebih dari itu jika tindakan pengoplosan atau pelanggaran mutu pada beras telah berlangsung lama.

    “Kerugian masyarakat itu Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun itu kalau satu tahun. Kalau terjadi 2 atau 3 tahun, anda bisa hitung sendiri. Kalau kita estimasi katakanlah satu, dua tahun, apalagi lima tahun, itu berarti lebih besar lagi. Tetapi yang jelas merugikan masyarakat karena mereknya medium, mereknya premium, tapi isinya bukan premium, bukan medium,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Mentan Buka-bukaan Awal Mula Ditemukannya Beras Oplosan” di sini:

    (ada/ara)

  • Wacana KUR 3% untuk Peternak Sapi Butuh Kemudahan Akses

    Wacana KUR 3% untuk Peternak Sapi Butuh Kemudahan Akses

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penerapan kredit usaha rakyat (KUR) bagi peternak sapi sebesar 3% per tahun menjadi angin segar di sektor peternakan dalam negeri.

    Hanya saja, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengharapkan agar persyaratan untuk mendapatkan KUR 3% yang menjadi usulan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) itu nantinya tidak menyulitkan para peternak lokal.

    “Masalah utama peternak, baik sapi pedaging maupun perah adalah kepemilikan yang 2—3 ekor dan hanya sebagai usaha sambilan. Mereka akan sulit mengakses KUR kalau dipersyaratkan kelayakan usaha dan lainnya,” kata Khudori kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

    Hingga saat ini, Khudori menyebut bahwa lebih dari 90% produksi daging sapi berasal dari peternak kecil. Idealnya, kata dia, peternak kecil berkelompok dan dikelola oleh manajemen yang profesional.

    Menurut dia, pengelolaan berkelompok memungkinkan kelayakan usaha dan membuka peluang akses KUR untuk memperbesar jumlah ternak termasuk meningkatkan produktivitas. “Penting buat pemerintah untuk mendorong peternak berkelompok,” ujarnya.

    Selain itu, Khdori juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pendampingan intensif, mulai dari budidaya sampai akses ke pasar.

    Dalam catatan Bisnis, Ditjen PKH Kementan tengah mendorong agar peternak sapi bisa mendapatkan KUR dengan bunga rendah 3% per tahun. Cara ini diharapkan dapat menarik minat peternak untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan Ditjen PKH dalam surat yang ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementan.

    “Tentu kami sudah bersurat juga ke Pak Sekjen untuk meminta ada KUR khusus untuk budidaya sapi ini sehingga nanti bunganya ya diharapkan bisa 3%,” kata Agung kepada awak media di Cikarang, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

    Saat ini, peternak sapi hanya bisa mengakses KUR reguler dengan suku bunga 6% per tahun. Menurut dia, jika peternak sapi bisa mendapat KUR 3% per tahun, bakal makin banyak peternak yang tertarik untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Ditjen PKH Kementan juga mengusulkan grace period atau masa tenggang 1 tahun tanpa bayar cicilan bagi para peternak sapi, mengingat sapi yang dibudidayakan baru melahirkan setelah setahun. Artinya, peternak baru bisa menghasilkan pendapatan dari anak sapi setelah setahun.

    “Kemudian grace period-nya bisa 1 tahun. Karena kan baru punya anaknya setahun setelah lahir gitu ya. Nah ini kita minta untuk diadakan KUR khusus,” jelasnya.

  • Mentan: Temuan kecurangan beras gunakan 13 lab independen

    Mentan: Temuan kecurangan beras gunakan 13 lab independen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan temuan kecurangan 212 merek beras dilakukan melalui pengujian ketat oleh 13 laboratorium independen yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia demi menjaga transparansi.

    “Jadi itu (praktik kecurangan beras) kami temukan, dan bukan kami (yang) periksa. Kami pakai tim independen adalah lab, 13 lab yang periksa di seluruh Indonesia,” kata Mentan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Ia mengungkapkan investigasi dilakukan sejak adanya kejanggalan harga beras, di mana harga gabah di petani dan penggilingan menurun, namun harga beras di tingkat konsumen justru meningkat.

    Kondisi itu menurut Kementerian Pertanian menunjukkan adanya anomali dalam rantai distribusi beras nasional.

    Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia mengalami kenaikan 14 persen atau surplus 3 juta ton lebih, namun kondisi tersebut justru diiringi dengan lonjakan harga di pasar konsumen.

    Kementan bersama Satgas Pangan Polri, Bapanas, dan Kejaksaan lantas mengambil sampel dari 268 merek beras di 10 provinsi penghasil utama, dan melakukan uji mutu menyeluruh melalui jaringan laboratorium independen agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara objektif.

    “Ini kita mengambil sampel 268 (merek beras). Dari 268 ada 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, kemudian volume,” jelas Mentan.

    Amran menekankan pentingnya pengawasan ini sebagai langkah strategis memperbaiki tata kelola beras nasional, apalagi cadangan beras saat ini mencapai 4 juta ton lebih sehingga tidak perlu khawatir soal ketersediaan.

    Ia menyebutkan banyak beras curah dijual dengan kemasan premium atau medium tanpa proses yang sesuai, bahkan ditemukan pengurangan takaran hingga hanya 4,5 kilogram dari seharusnya 5 kilogram.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wacana KUR 3% Jadi Angin Segar Bagi Peternak Sapi

    Wacana KUR 3% Jadi Angin Segar Bagi Peternak Sapi

    Bisnis.com, JAKARTA – Usulan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) agar peternak sapi bisa mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah 3% per tahun menjadi angin segar bagi para peternak. 

    Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito menyampaikan, selama ini pembiayaan kerap menjadi masalah utama peternak dalam memperluas usahanya. 

    “Pembiayaan menjadi vital karena peternak ini butuh sumber dana untuk membeli sapi,” kata Agus kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

    Meski pemerintah telah meluncurkan KUR khusus bagi peternak dengan bunga 6% per tahun hal ini tidak cukup membantu para peternak lokal. Apalagi, tenornya dinilai pendek yakni hanya 5 tahun dan tanpa grace period atau masa tenggang.

    Saat ini tidak banyak peternak sapi yang mengakses KUR 6% per tahun itu. Hanya peternak sapi menengah yang mampu mengakses fasilitas tersebut.

    “Itu hanya peternak tertentu yang mampu. Peternak-peternak gurem, kecil nggak mampu. Mereka ngambil itu malah tambah miskin nanti,” ungkapnya. 

    Seiring adanya usulan KUR 3% per tahun bagi para peternak sapi, hal tersebut lantas menjadi kabar gembira bagi asosiasi. Dengan suku bunga yang menarik ini, Agus meyakini banyak peternak sapi yang akan menggunakan KUR untuk meningkatkan usaha peternakannya.

    “Yang paling tepat ya ini ketika diusulkan KUR diturunkan untuk peternakan 3%, itu luar biasa. Kita tunggu-tunggu betul,” ujarnya.

    Pihaknya juga mengharapkan agar usulan KUR 3% itu dilengkapi dengan masa tenor 7 tahun dan grace period selama 1 tahun. 

    Menurutnya, seiring dengan meningkatnya minat peternak untuk menambah jumlah ternak sapinya berkat adanya KUR 3% ini, target pemerintah untuk mendatangkan 150.000-200.000 ekor sapi indukan tahun ini sangat mungkin terwujud.

    Tentunya, wacana KUR 3% juga perlu ditanggapi dengan cepat oleh pihak perbankan agar target mendatangkan hingga 200.000 ekor sapi indukan tersebut dapat tercapai.

    “Di koperasi kita ya, yang ngajukan itu ada tidak kurang dari 2.000 peternak yang mana target kita, kita datangkan sampai angka 4.500 ekor sapi perah. Tapi kendalanya kadang ada di banknya,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Ditjen PKH Kementan tengah mendorong agar peternak sapi bisa mendapatkan KUR dengan bunga rendah 3% per tahun. Cara ini diharapkan dapat menarik minat peternak untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan Ditjen PKH dalam surat yang ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementan.

    “Tentu kami sudah bersurat juga ke Pak Sekjen untuk meminta ada KUR khusus untuk budidaya sapi ini sehingga nanti bunganya ya diharapkan bisa 3%,” kata Agung kepada awak media di Cikarang, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

    Saat ini, peternak sapi hanya bisa mengakses KUR reguler dengan suku bunga 6% per tahun. Menurutnya, jika peternak sapi bisa mendapat KUR 3% per tahun, semakin banyak peternak yang tertarik untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Ditjen PKH Kementan juga mengusulkan grace period atau masa tenggang 1 tahun tanpa bayar cicilan bagi para peternak sapi, mengingat sapi yang dibudidayakan baru melahirkan setelah setahun. Artinya, peternak baru bisa menghasilkan pendapatan dari anak sapi setelah setahun.

    “Kemudian grace periodnya bisa 1 tahun. Karena kan baru punya anaknya setahun setelah lahir gitu ya. Nah ini kita minta untuk diadakan KUR khusus,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah menargetkan mendatangkan 1 juta ekor sapi hidup ke Indonesia dalam lima tahun ke depan. Hal itu dilakukan guna mengurangi impor sekaligus mewujudkan swasembada susu dan daging di 2029.

    Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan sektor swasta untuk merealisasikan target tersebut. Khusus tahun ini, pemerintah berencana mendatangkan sekitar 150.000-200.000 ekor sapi indukan.

    Hingga Juli 2025, Agung mencatat sebanyak 25.097 ekor sapi indukan telah masuk ke Indonesia. Sapi-sapi ini didatangkan oleh sekitar 100-an perusahaan swasta yang telah menyatakan komitmennya untuk mendatangkan sapi indukan ke Tanah Air.

    Perusahaan itu diantaranya Greenfields dan PT Global Dairi Alami (GDA), termasuk feedloter. Pemerintah juga mendorong para importir bahan baku susu untuk berpartisipasi mendatangkan sapi hidup melalui joint shipment.

    “Saya sampaikan saat ini realisasinya baru 25.097 ekor [sapi indukan],” ungkapnya.

  • Beras Oplosan Bikin Swasembada Pangan Terancam, Titiek Soeharto Minta Mentan Tindak Perusahaan Nakal

    Beras Oplosan Bikin Swasembada Pangan Terancam, Titiek Soeharto Minta Mentan Tindak Perusahaan Nakal

    JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Hediati Hariyadi meminta Kementerian Pertanian mengusut tuntas kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat. 

    Ia menilai perlu tindakan tegas agar praktik curang itu tidak kembali terulang, terutama di tengah semangat mewujudkan swasembada pangan.

    “Mengenai beras oplosan tadi kita sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian. Intinya kita minta supaya ini diusut tuntas, jangan sampai terjadi seperti ini,” ujar Titiek Soeharto kepada wartawan usai rapat kerja dengan Kementan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 16 Juli.

    Menurutnya, praktik pengoplosan yang mencampur beras kualitas rendah dengan beras premium tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan.

    “Kita ini lagi semangat-semangatnya swasembada beras. Tapi kok masih ditemukan beras oplosan. Ini jelas merugikan masyarakat,” lanjut politisi Partai Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina partai tersebut.

    Titiek mendorong Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan merek yang terbukti melakukan praktik curang. Ia tak ingin masyarakat terus-menerus menjadi korban.

    “Yang mestinya beras kualitas rendah, dicampur yang bagus jadi premium. Kan gitu. Kami minta supaya menteri pertanian segera menindaklanjuti ini,” ucapnya.

    Bahkan, jika pelaku berasal dari perusahaan besar, Titiek menegaskan perlu ada tindakan tegas agar memberi efek jera.

    “Kalau memang ada yang nakal, apalagi dari perusahaan besar, itu supaya ditindak. Paling tidak diberi efek jera agar hal seperti ini tidak terulang kembali,” tegasnya.

    Sebelumnya, Mentan Amran menyebut bahwa pihaknya telah menemukan 212 merek beras medium dan premium yang tidak sesuai standar mutu, bahkan sebagian di antaranya terindikasi dioplos. Dari hasil pengujian di 13 laboratorium, ditemukan beras curah yang dikemas ulang dan dijual dengan harga premium.

    Amran menyebut hal ini menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola distribusi beras nasional, apalagi stok beras saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton.

  • Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Minta Menko Pangan Zulhas Turun Tangan Atasi Beras Oplosan – Page 3

    Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Minta Menko Pangan Zulhas Turun Tangan Atasi Beras Oplosan – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Kementan bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras yang diduga tidak memenuhi standar kualitas, mutu, dan volume.

    Atas temuan tersebut, Amran telah menyampaikan langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung, di mana diharapkan itu ditangani dengan cepat.

    Terkait hal itu, Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap empat produsen beras terkait dugaan praktik kecurangan pada Kamis, 10 Juli 2025.

    Hal itu dibenarkan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf. “Betul (dalam proses pemeriksaan),” ujar Helfi kepada wartawan, seperti dikutip Sabtu 12 Juli 2025.

    Empat produsen beras yang menjalani pemeriksaan terkait dugaan praktik kecurangan itu adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari/ Japfa Group.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku.

    “Temuan ini kami sampaikan langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung. Mudah-mudahan diproses dengan cepat,” ujar Amran dalam keterangannya, Sabtu 12 Juli 2025.

     

  • Titiek Soeharto Minta Kementan Tindak Perusahaan Pengoplos Beras: Kasih Efek Jera – Page 3

    Titiek Soeharto Minta Kementan Tindak Perusahaan Pengoplos Beras: Kasih Efek Jera – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus beras oplosan.

    Menurut dia, penindakan tegas akan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi petani dan masyarakat luas. Amran pun menegaskan, sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

    “Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Selasa 15 Juli 2025.

    Amran menuturkan, saat ini petugas terkait telah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan tersebut secara maraton. Dirinya yakin kasus ini akan ditindak tegas, mengingat kerugiannya diperkirakan mencapai Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    “Menurut informasi yang kami terima beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan juga kualitasnya sesuai standar,” ungkap Amran.

    Amran juga juga mengingatkan para pengusaha untuk tidak berbuat zalim terhadap petani dan konsumen. Ia menekankan bahwa beras adalah kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 287 juta jiwa.

    “Kami terima kasih ke pengusaha, sadar jangan zalim ke petani. Konsumen ada 287 juta sekarang seluruh Indonesia. Yang menengah ke atas masih aman tapi yang menengah ke bawah di garis kemiskinan kasihan. Kita harus peduli ke saudara kita. Siapa yang mau menjaga bangsa ini kalau bukan kita semua,” ujar dia.

    Amran menuturkan, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk media untuk turut menjaga. Dia juga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan perintah untuk melindungi petani, meningkatkan produksi dan melayani petani di seluruh Indonesia.

  • 212 Merek Beras Tak Semuanya Dioplos, Ada yang Isinya Dikurangi

    212 Merek Beras Tak Semuanya Dioplos, Ada yang Isinya Dikurangi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan 212 merek beras tidak semuanya oplosan. Terdapat pelanggaran lain yang dilakukan produsen, seperti takaran hingga isi kualitas beras berbeda dari label.

    “Tidak (tidak semua beras oplosan), ada juga yang volumenya kurang,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Amran menjelaskan, mulanya Kementan mengambil sampel 268 merek beras dari 10 provinsi di Indonesia. Pemeriksaan dilakukan melalui 13 laboratorium, termasuk PT Sucofindo.

    Hasilnya, 212 merek diketahui tidak sesuai standar, dioplos, dan beras medium dijual seharga premium. Bahkan, ada yang menjual tidak sesuai takaran, contohnya ukuran 5 kilogram (kg), ternyata isinya 4,5 kg.

    “Kemudian ini 85% yang tidak sesuai standar, ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah, tetapi dijual harga premium, beras curah tapi dijual harga medium. Dan labnya kami pakai 13, termasuk Sucofindo,” terangnya.

    Masyarakat Rugi Rp 99 T

    Kementan juga menghitung kerugian masyarakat akibat pelanggaran yang dilakukan produsen. Amran mengatakan kerugian masyarakat dihitung dari pembelian beras, misalnya harganya premium, tetapi isinya beras kualitas medium.

    “Kalau beras biasa harganya Rp 12.000-13.000, terus dijual Rp 15.000, merugi nggak konsumen? Ya sudah, kali Rp 3.000-4.000 per total, itu data kita kali nilainya yang ditemukan, potensi kerugian Rp 99 triliun,” jelas Amran.

    Potensi kerugian itu juga dihitung bukan dalam satu waktu, tetapi dalam satu tahun. Ia menyebut kerugian masyarakat bisa lebih dari itu jika tindakan pengoplosan atau pelanggaran mutu pada beras telah berlangsung lama.

    “Kerugian masyarakat itu Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun itu kalau satu tahun. Kalau terjadi 2 atau 3 tahun, anda bisa hitung sendiri. Kalau kita estimasi katakanlah satu, dua tahun, apalagi lima tahun, itu berarti lebih besar lagi. Tetapi yang jelas merugikan masyarakat karena mereknya medium, mereknya premium, tapi isinya bukan premium, bukan medium,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Mentan Buka-bukaan Awal Mula Ditemukannya Beras Oplosan” di sini:

    (ada/ara)