Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

    Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

    Bisnis.com, JAKARTA – Polisi melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) berhasil mengungkapkan kasus beras tidak sesuai standar mutu atau beras oplosan yang dilakukan oleh produsen PT Padi Indonesia Maju (PIM), anak usaha dari Grup Wilmar atau Wilmar International Ltd. Terdapat empat merek beras premium yang terindikasi oplosan, yaitu Sovia, Fortune, Sania, dan Siip.

    Sebagai informasi, perusahaan Wilmar Padi Indonesia merupakan perusahaan yang sama dengan Padi Indonesia Maju, hanya saja namanya berbeda. Dari sisi direksinya juga merupakan satu kesatuan.

    Kasatgas Pangan Polri Brigjen Polisi Helfi Assegaf menjelaskan dasar pengungkapan kasus PT PIM berdasarkan laporan polisi nomor LPA 297-2025 tanggal 23 Juli 2025, surat perintah penyidikan nomor 776-31 Juli 2025, surat perintah tugas penyidikan nomor 719 tanggal 23 Juli 2025, dan surat perintah tugas penyidikan nomor 777 tanggal 31 Juli 2025.  

    Pihaknya menemukan merek beras premium Sania, Fortune, Sovia, dan Siip yang tidak sesuai dengan standar mutu pada laporan kemasan. Buka itu saja, Satgas juga menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga hasil beras perkara ditingkatkan status ke tahap penyidikan.

    “Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 24 orang, pemeriksaan terhadap ahli laboratorium pengujian mutu produk Kementan, ahli laboratorium pengujian beras, ahli perlindungan konsumen, dan ahli pidana,” kata Helfi kepada wartawan, Rabu (7/8/2025).

    Selain itu, petugas menggeledah dan menyita barang bukti bersama Puslabfor Polri yang kemudian mengambil contoh di kantor gudang PT PIM yang berlokasi di Serang, Banten.

    Kronologi Temuan Beras Oplosan Premium Produksi Grup Wilmar

    Setelah mengambil sampel, polisi melakukan uji laboratorium di balai besar pengujian standar instrumen pascapanen pertanian terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik.  

    Hasilnya, komposisi beras merek Sania, Fortune, Sovia, dan Siip tidak sesuai standar mutu SNI Beras Premium No. 6128 2020 yang ditetapkan dalam Permentan No. 31 Tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan level beras.

    Polisi sempat memberikan teguran secara tertulis dan meminta pihak PT PIM melakukan klarifikasi, tetapi pihak perusahaan tidak mengindahkan arahan tersebut.

    “Telah dilakukan teguran tertulis dan permintaan klarifikasi pada 8 Juli 2025, pihak Direksi hanya menanyakan secara lisan kepada manajer factory dan tidak ada upaya perbaikan terhadap temuan tersebut,” jelas Hafli.

    Polisi juga menemukan dokumen instruksi kerja SOP, tes analisis QC, proses produksi beras, dan pengendalian ketidaksesuaian produk atau proses. Namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pengawasan dengan baik.

    Tak hanya itu, polisi menemukan hanya ada 1 dari 22 petugas quality control (QC) yang sudah tersertifikasi. Kegiatan QC juga melanggar aturan karena hanya dilakukan 1 sampai 2 kali, sedangkan standar QC setiap 2 jam sekali.

    Setelah menghimpun bukti yang cukup kuat, polisi tetapkan tiga tersangka dari PT PIM, yakni Presiden Direktur inisial S, Kepala Pabrik inisial AI, dan Kepala QC inisial DO.

    Mereka melanggar pasal 62 juncto pasal 8 ayat 1 huruf A, E, dan F Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ancaman hukuman yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar, sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar

    Helfi mengungkapkan proses produksi beras premium PT PIM melanggar standar mutu SNK Beras Premium  No. 6128 th 2020 yang telah ditetapkan Permendag No. 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Kepala Bapanas No. 2 tahun 2023 tentang standar mutu dan label beras.

    Adapun, polisi menyita beras total 13.740 karung dan 58,9 ton beras patah beras premium merek Sonia, Fortune, Sovia, dan Siip dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg. Lalu, penyitaan beras patah besar sebanyak 53,150 ton dalam kemasan karung.

    Kemudian penyitaan beras patah kecil sebanyak 5,750 ton dalam kemasan karung. Tak hanya itu, polisi juga menyita dokumen penting yang meliputi dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standard operational proceduce, pengendalian ketidaksesuaian produk, dan proses serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara.

    Selain bahan beras dan dokumen penting, polisi turut menyita satu set mesin produksi beras mesin drying section, husking section, milling section, blending section, dan packing.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk memastikan agar tidak ada kelangkaan beras karena kasus beras oplosan.

    Dia telah mengeluarkan surat deputi pada 25 Juli 2025. Secara garis besar, surat tersebut meminta Aprindo menjalankan penjualan beras seperti biasanya. Begitupun pada beras yang tersedia di gudang maupun display.

    “Dan yang ketiga, beras yang diindikasikan tidak sesuai dengan keteguhan standar untuk beras, maka dijual sesuai dengan apa yang ada di kemasan tersebut,” paparnya.

    Dia telah mengimbau untuk menurunkan Rp1.000 per 5 kg beras dan telah dilakukan oleh Aprindo. Dia juga memerintahkan wali kota, bupati, dan gubernur memantau dan menjaga stabilitas stok beras di pasar.

    “Kepala daerah harus berkoordinasi dengan dinas perdagangan dan pangan agar penyaluran beras ke masyarakat tidak terhenti. Hal itu bisa mengakibatkan ketersediaan beras menjadi langka dan berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat,” imbuhnya.

  • Rebut dan Eksekusi Kedaulatan Pangan Sekarang, Bukan Ketahanan Pangan

    Rebut dan Eksekusi Kedaulatan Pangan Sekarang, Bukan Ketahanan Pangan

    Dengan demikian, sudah saatnya kita bergeser dan melakukan perubahan besar menuju Kedaulatan Pangan sejati. Ini bukan hanya soal mengisi perut rakyat, tetapi tentang kemampuan esensial untuk mengendalikan nasib pangan secara utuh dan mandiri, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (3) serta UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Di bawah Kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah melalui tiga pilar utama, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (BAPANAS), Holding BUMN ID FOOD, dan bersama KADIN Indonesia, harus berani keluar dari zona nyaman birokrasi reaktif dan segera bertindak sebagai eksekutor kedaulatan pangan, bukan hanya menjadikan ketahanan pangan sebagai pemanis wacana.

    Peran Vital Pilar Kedaulatan Pangan

    Kementerian Pertanian sebagai Perancang Utama, Bukan memadamkan kebakaran

    Kementerian Pertanian (Kementan) seharusnya menjadi perancang dan konseptor perubahan besar kedaulatan pangan. Namun, Kementerian ini sering kali terlihat hanya sibuk mengurus masalah musiman dan reaktif.

    Subsidi pupuk sering tidak tepat sasaran, meninggalkan celah sistemik. Contohnya, pada awal 2024, banyak petani di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat regulasi baru berbasis digital (Permentan No. 10 Tahun 2022), yang memicu protes (Kompas & Tempo, Maret-April 2024) dan berpotensi melanggar Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

    Selain itu, data produksi yang tumpang tindih dan tidak akurat (produksi padi 2020 mencapai 31,31 juta ton, jauh di bawah target yang ditetapkan, berdasarkan Statistik Pertanian BPS 2020) sering menjadi dasar kebijakan impor yang masuk saat panen raya, langsung menjatuhkan harga jual petani. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2012 yang mengamanatkan pemerintah untuk melindungi petani.

  • Mentan tegaskan pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian

    Mentan tegaskan pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani.

    “Hilirisasi adalah masa depan pertanian kita. Ini bukan hanya soal produksi, tapi bagaimana hasil petani bisa diolah, dikemas, dan dipasarkan hingga ke mancanegara,” kata Mentan Amran dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Mentan pun menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan dengan total investasi sebesar Rp371 triliun untuk mendukung program hilirisasi pertanian dengan potensi penyerapan tenaga kerja 8,6 juta orang.

    Ia mengatakan ke depannya, implementasi program ini akan dijalankan melalui skema kemitraan antara petani, BUMN, dan pihak swasta.

    “Dengan kemitraan, kita ingin petani tidak berjalan sendiri. Mereka harus terhubung dengan industri, didampingi oleh BUMN, dan didukung oleh teknologi serta investasi swasta. Tujuannya satu yakni nilai tambah dan kesejahteraan petani,” kata Amran.

    Program hilirisasi yang tengah digulirkan Kementerian Pertanian (Kementan) pun mencakup pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, pembangunan infrastruktur logistik, penguatan akses pasar ekspor, serta digitalisasi rantai pasok dari hulu ke hilir.

    Amran juga menyampaikan bahwa langkah hilirisasi merupakan instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami diperintahkan Bapak Presiden untuk melakukan hilirisasi dan memproduksi pangan yang demand-nya tinggi di tingkat dunia. Termasuk menyetop impor white sugar maupun raw sugar, yang nilainya mencapai triliunan setiap tahun,” ungkapnya.

    Menurut Mentan, pembangunan sektor pertanian dan perkebunan tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah membutuhkan kolaborasi menyeluruh untuk mendorong hilirisasi 14 komoditas strategis yang telah ditetapkan Kementan.

    “Kita yakin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dan kesejahteraan petani meningkat,” ujarnya.

    Sementara itu, Mentan Amran baru-baru ini mendapatkan kunjungan dan dukungan moril dari tiga tokoh nasional yakni Adhyaksa Dault, Paskah Suzetta, dan Anton Apriantono.

    “Dukungan para tokoh ini menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih cepat,” kata Amran.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan ajak pelaku usaha ubah kotoran sapi menjadi energi terbarukan

    Wamentan ajak pelaku usaha ubah kotoran sapi menjadi energi terbarukan

    Dengan difermentasi dan diproses, limbah ini bisa menjadi biogas yang digunakan untuk pembangkit listrik dan kebutuhan rumah tangga.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak pelaku usaha peternakan di Indonesia untuk memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi energi terbarukan.

    Wamentan saat meninjau fasilitas biogas milik PT Greenfields Dairy Indonesia, di Blitar, Jawa Timur sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu, mengatakan kotoran sapi atau letong yang selama ini dianggap masalah bisa diolah menjadi sumber energi bersih dan bernilai tambah.

    “Limbah letong (kotoran sapi) sudah menjadi masalah lama. Alhamdulillah, hari ini fasilitas pengolahan limbah Greenfields telah selesai. Dengan difermentasi dan diproses, limbah ini bisa menjadi biogas yang digunakan untuk pembangkit listrik dan kebutuhan rumah tangga,” kata Wamentan.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menuturkan, fasilitas biogas milik PT Greenfields Dairy Indonesia menjadi yang terbesar di sektor peternakan sapi perah di Indonesia, dengan kapasitas mencapai 12.000 meter kubik.

    Dia menyebutkan limbah dari sekitar 10.000 ekor sapi bisa diolah setiap hari. Selain menghasilkan gas, limbah juga diproses menjadi pupuk dan bahan kandang yang memiliki nilai jual.

    “Limbah tidak hanya menjadi biogas, tetapi juga menjadi pupuk dan bahan kandang yang memiliki nilai ekonomi,” ujar Mas Dar.

    Menurutnya, itu bagian dari transformasi pertanian yang makin modern dan berkelanjutan. Ia berharap model seperti Greenfields bisa direplikasi di banyak daerah.

    “Saya harap ini bisa menjadi contoh bagi usaha peternakan lain di seluruh Indonesia. Mari kita terus berkolaborasi dan berinovasi demi pertanian yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan energi bangsa,” katanya lagi.

    Tak hanya soal lingkungan dan energi, Mas Dar juga menyinggung pentingnya industri susu lokal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk 82,9 juta siswa di seluruh Indonesia.

    Mas Dar menegaskan, produksi susu dalam negeri harus digenjot agar tak terus bergantung pada impor.

    “Susu akan menjadi pasar yang berkembang besar, dan yang harus kita pastikan adalah susu yang dikonsumsi anak-anak adalah produk lokal, bukan impor,” ujarnya menegaskan.

    Ia pun mendorong kemitraan erat antara peternak rakyat dan industri pengolahan susu.

    “Greenfields sudah membuktikan kemitraannya dengan masyarakat di Blitar, Malang, dan Pasuruan. Jika konsumsi susu naik, produksi juga akan meningkat,” katanya lagi.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menilai, pengelolaan limbah peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan energi terbarukan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan peternakan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

    “Inisiatif seperti ini sangat kami dukung, karena tidak hanya mengatasi persoalan limbah, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan energi nasional. Ini adalah bagian dari upaya transisi menuju peternakan yang hijau, modern, dan bernilai ekonomi tinggi,” ujar Agung.

    CEO Greenfields Indonesia Akhil Chandra mengatakan komitmen pihaknya untuk terus mengembangkan produksi susu secara bertanggung jawab terhadap lingkungan.

    “Fasilitas biogas ini semakin memperkuat komitmen kami pada keberlanjutan, memanfaatkan limbah peternakan sapi perah menjadi energi terbarukan, serta memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” kata Akhil.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan mendorong industri pengolahan telur nasional berdaya saing

    Kementan mendorong industri pengolahan telur nasional berdaya saing

    Kementan berharap industri pengolahan telur nasional akan semakin kompetitif, berdaya saing global, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi peternakan rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan industri pengolahan telur nasional, agar berdaya saing tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

    “Dengan kolaborasi ini, Kementerian Pertanian berharap industri pengolahan telur nasional akan semakin kompetitif, berdaya saing global, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi peternakan rakyat,” kata Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH Kementan Makmun dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Makmun menyampaikan upaya hilirisasi produk peternakan terus digencarkan oleh Kementan sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan nilai tambah produk lokal.

    Dia menyebutkan salah satu langkah nyata terlihat di Blitar, Jawa Timur, dengan UMKM pengolahan telur, PT Sinergi Pangan Mandiri (Sipaman), memperoleh dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Sucofindo dalam rangka fasilitasi sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

    Menurutnya, kerja sama lintas sektor seperti yang dilakukan bersama Sucofindo, merupakan wujud nyata sinergi pemerintah dan BUMN dalam mewujudkan industri hilir peternakan yang kuat.

    “Kami mendorong agar model pengolahan tepung telur di Blitar ini bisa direplikasi di sentra telur lain, seperti di Lampung dan Jawa Tengah,” ujar Makmun.

    Apalagi, dia mengatakan pula bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor tepung telur dengan tren yang terus meningkat.

    “Tahun 2024, volume impor tepung telur mencapai 2.500 ton. Jika produksi dalam negeri kita dorong dan ditingkatkan, kita bisa mengurangi ketergantungan impor dan menuju swasembada dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Makmun.

    Direktur Lingkungan dan Industri PT Sucofindo Budi Utomo menyampaikan bantuan itu merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam mendukung penguatan industri pengolahan hasil peternakan, khususnya telur ayam.

    “Kami melihat potensi produksi telur yang sangat besar di Blitar. Jika dilakukan hilirisasi yang tepat, maka dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tambah, stabilisasi harga, dan tentu saja kesejahteraan peternak,” kata Budi.

    Budi menyebutkan dukungan CSR diberikan berupa pelatihan sumber daya manusia, penyusunan dokumen sistem mutu, penguatan sarana proses produksi, dan pendampingan hingga perolehan sertifikasi HACCP.

    “Sertifikasi ini penting untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tepung telur lokal,” katanya lagi.

    Lebih lanjut Budi mengatakan PT Sucofindo sebagai BUMN yang telah berpengalaman sejak tahun 1956 menyatakan kesiapan penuh dalam mendampingi UMKM peternakan memperoleh sertifikasi mutu.

    “Kami siap bekerja sama lebih luas, termasuk menjalin kolaborasi dengan BUMN pangan seperti ID Food untuk mendukung ekspansi industri tepung telur nasional,” kata Budi pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Maluku terima 8.000 bibit tanaman perkebunan dari Kementan

    Pemprov Maluku terima 8.000 bibit tanaman perkebunan dari Kementan

    Ambon (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menerima sebanyak 8.000 bibit tanaman perkebunan dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendukung upaya ketahanan pangan di daerah itu.

    “Bantuan itu berupa 2.600 bibit pala, 1.900 bibit kakao, 1.400 bibit jambu mete, 1.100 bibit kelapa dalam, dan 1.000 bibit,” kata Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Kamis.

    Penyerahan bantuan disampaikan langsung oleh Plt. Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon.

    Dalam pertemuan itu Gubernur Maluku mengapresiasi perhatian Kementan terhadap pembangunan pertanian di wilayah kepulauan. Gubernur mengatakan ada beberapa komoditas unggulan Maluku yang perlu mendapat perhatian, seperti pala, cengkeh, kelapa dalam, kakao, jambu mete, serta sagu dan hilirisasinya.

    “Khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk tanaman pangan, juga diperlukan pengembangan tanaman hotong di Pulau Buru dan cabai sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi,” katanya.

    Sementara itu Plt Dirjen Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat menyatakan bahwa nantinya ada bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) tahun 2025 akan digunakan untuk pengembangan pala seluas 250 hektare, sementara 8.000 bibit perkebunan yang disalurkan mulai didistribusikan pada tahun 2026.

    “Kami serahkan ke Gubernur Maluku untuk segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian,” tuturnya.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejagung Perluas Pengusutan Kasus Beras ke Subsidi Pertanian hingga Pupuk

    Kejagung Perluas Pengusutan Kasus Beras ke Subsidi Pertanian hingga Pupuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penelusuran kasus dugaan korupsi terkait subsidi alat dan mesin pertanian (Alsintan).

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan penelusuran ini merupakan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya yakni aliran dana subsidi beras.

    “Salah satu di dalam ini subsidi dari pemerintah dalam bentuk pupuk, dalam bentuk subsidi alat pertanian, dalam bentuk juga mungkin di irigasi ya, di bibit juga,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (30/7/2025).

    Dia menyampaikan, subsidi Alsintan, pupuk dan bibit ini dikeluarkan pemerintah agar bisa menciptakan swasembada pangan, khususnya beras.

    “Sebetulnya ditujukannya ke sana. Bibit kan supaya murah, supaya terjangkau. Nanti tujuannya kan bisa swasembada,” tutur Anang.

    Adapun, sejauh ini Kejagung juga telah memeriksa pihak Kementerian Pertanian (Kementan), sejumlah produsen beras hingga Bulog untuk membuat terang peristiwa ini.

    Sebagai tindak lanjut pengusutan ini, Anang menyatakan bahwa korps Adhyaksa kemudian bakal melakukan pendalaman terhadap model bisnis dari proses subsidi ini.

    “Nanti kita masuk ke proses bisnis dari subsidi ini seperti apa,” pungkas Anang.

  • Arahan Prabowo Saat Kumpulkan Mentan hingga Kapolri Soal Skandal Beras Oplosan

    Arahan Prabowo Saat Kumpulkan Mentan hingga Kapolri Soal Skandal Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Pertanian, Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberikan arahan soal tindak lanjut penanganan beras premium dan medium yang dioplos di pasaran, Rabu (30/7/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, hanya Amran yang terlihat masuk ke Istana Kepresudenan dari pintu masuk pilar Jalan Veteran, Jakarta, sore kemarin. Namun, dia mengonfirmasi bahwa pertemuan dengan Kepala Negara disertai juga dengan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara dan Adhyaksa itu. 

    Usai rapat tersebut, Amran kembali mengingatkan bahwa pemerintah sudah menetapkan standar untuk kualitas atau mutu beras premium dan medium. 

    “Contoh, medium itu broken-nya 25%. Kemudian untuk premium itu 15%,” ujarnya usai rapat tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025) malam.

    Adapun dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras yang ada di pasaran, sudah ditemukan sebanyak 212 mereka yang tidak sesuai standar pemerintah. 

    “Broken-nya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah,” terang pria yang juga menjabat Mentan pada Kabinet Kerja 2014-2019 itu.

    Untuk itu, Amran menyebut telah menyampaikan temuan itu kepada Kaporli Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun Jaksa Agung ST Burhanudin untuk diperiksa lebih lanjut. Hasilnya, terang Amran, kedua penegak hukum juga menemukan data dan hasil yang sama dengan temuan Kementan. 

    Oleh sebab itu, kata Amran, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) kini menindaklanjuti semua beras medium dan premium yang ditemukan tidak sesuai aturan pemerintah. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden. 

    “Arahan bapak Presiden tindaklanjuti,” ujarnya. 

    Status Kasus Beras Oplosan

    Adapun Polri telah menaikkan status perkara pengoplosan beras ke tahap penyidikan. Selain itu, mereka langsung merilis daftar merek yang ditengarai memuat produk beras oplosan yang disulap jadi beras kelas premium.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan pengusutan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan uji laboratorium terhadap sampel beras premium dan medium dari pasar tradisional maupun modern.

    “Terhadap 5 merek sampel beras premium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen dan Jelita,” ujar Helfi di Bareskrim, Kamis (24/7/2025).

    Helfi menambahkan, lima merek itu diproduksi oleh tiga produsen mulai dari Sania oleh PT PIM. Kemudian, PT FS dengan merek beras Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah dan Setra Ramos Pulen dan Toko SY produsen beras Jelita.

    Di samping itu, dia juga menjelaskan bahwa kasus ini berangkat dari temuan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran saat melakukan sidak di lapangan. Kala itu, Mentan telah melaporkan 212 merek dari 10 provinsi.

  • Kejagung Setop Penyidikan Wilmar Cs, Kasus Beras Oplosan Beralih ke Polri?

    Kejagung Setop Penyidikan Wilmar Cs, Kasus Beras Oplosan Beralih ke Polri?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tidak ikut campur dalam pengusutan kasus beras oplosan. Fokus penyidikan produsen beras premium difokuskan mencari potensi tindak pidana korupsi.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus dugaan korupsi pada penyaluran subsidi beras.

    “Yang jelas kita pendalaman seputar khususnya Kejaksaan lebih kepada penyaluran subsidi. Ini kan ada dana yang keluar dari negara,” ujar Anang di Kejagung, Senin (28/7/2025).

    Dia menambahkan bahwa pihaknya tak mengurusi soal polemik beras oplosan yang beredar di masyarakat.

    Pasalnya, pengusutan kasus beras premium oplosan tersebut sudah ditangani Satgas Pangan Polri.

    “Kan kalau untuk beras oplosan yang menangani rekan-rekan dari Satgas Pangan dari Mabes Polri,” imbuhnya.

    Adapun, Kejagung telah memanggil enam produsen beras premium mulai dari PT Wilmar Padi Indonesia dan PT Food Station.

    Kemudian, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa).

    Namun, baru dua perusahaan yaitu PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama Indonesia yang telah diperiksa di tahap penyelidikan ini.

    “Dari enam itu PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama Indonesia [yang hadir],” pungkas Anang.

    Status Kasus Beras Oplosan

    Dalam perkembangan yang lain, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) resmi meningkatkan status perkara beras oplosan dari penyelidikan ke penyidikan.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan peningkatan perkara ke tahap penyidikan itu berdasarkan temuan yang ada.

    Misalnya, hasil uji lab terhadap beras yang dilaporkan Kementerian Pertanian (Kementan) hingga pengambilan keterangan terhadap saksi-saksi.

    “Berdasarkan hasil penyidikan, telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tinggalkan menjadi penyidikan,” ujar Helfi di Bareskrim, Kamis (24/7/2024).

    Helfi menambahkan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah produsen beras seperti PT PIM dengan merek Sania, PT FS dengan merek Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah dan Sentra Ramos Pulen; dan Toko SY dengan merek Jelita.

    Di samping itu, penggeledahan juga dilakukan di gudang produsen beras PT PIM di Serang, Banten serta kantor dan gudang di PT FS yang berlokasi di Jakarta Timur.

    “Dari hasil penyidikan sementara kita dapat 3 produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium,” pungkasnya.

    Adapun, meski belum ada tersangka, Helfi mengemukakan bahwa dalam perkara ini diduga telah melanggar Pasal 62 junto Pasal 8 ayat 1 huruf A dan F UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Respons Wilmar

    Sementara itu, Wilmar Group angkat bicara terkait dengan pengusutan perkara dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras pada kemasan.

    Dalam pernyataannya resminya, Wilmar membantah tudingan telah menjual beras palsu atau oplosan.

    “Wilmar Group membantah tuduhan penjualan beras palsu dan akan terus membantu penyelidikan untuk membersihkan namanya,” tulis Wilmar dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/7/2025).

    Wilmar juga menyatakan bahwa sejumlah karyawannya telah diperiksa oleh penyidik aparat penegak hukum (APH) untuk dimintai keterangan terkait polemik beras ini.

    “Sehubungan dengan penyelidikan tersebut, beberapa karyawan Wilmar Group telah dipanggil untuk diperiksa,” pungkasnya.

  • Harga Pupuk Dunia Melonjak, Wamentan Beri Kabar Ini ke Petani

    Harga Pupuk Dunia Melonjak, Wamentan Beri Kabar Ini ke Petani

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta petani tidak khawatir dengan ketersediaan pupuk di tengah melambungnya harga pupuk dunia. Sebab, pemerintah memastikan kondisi ini tidak memengaruhi jumlah pupuk subsidi yang akan diterima petani.

    Sudaryono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa pengadaan pupuk subsidi akan menyesuaikan volume, bukan berdasarkan anggaran. Dengan demikian, fluktuasi harga bahan baku dunia tidak akan memengaruhi ketersediaan pupuk bagi para petani.

    “Jaminan mendapatkan pupuk subsidi dalam kuantitas atau volume yang cukup sudah menjadi komitmen pemerintah,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Sudaryono menuturkan, harga pupuk semakin tidak terkendali akibat beberapa faktor, mulai dari konflik antarnegara, harga gas alam yang naik-turun, hingga negara-negara penghasil pupuk yang membatasi ekspor mereka. 

    Kondisi ini lantas memicu kekhawatiran di kalangan petani dalam negeri. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu tingginya biaya produksi.

    Untuk itu, Sudaryono menilai, pendekatan berbasis volume ini akan membuat distribusi pupuk lebih adil dan stabil bagi petani dalam negeri.

    “Yang dijamin oleh negara itu adalah volumenya, bukan harganya. Jadi, naik turunnya harga di pasar global tidak akan memengaruhi jumlah pupuk subsidi yang diterima petani,” tuturnya.

    Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi kondisi ini.

    Dia mengatakan, pemerintah telah memantau kondisi ini sejak awal tahun, dan sudah bergerak cepat untuk mengamankan stok pupuk dalam negeri. 

    “Kami perkuat produksi dalam negeri, perbaiki distribusi, dan pastikan pupuk bersubsidi bisa sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

    Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia itu  juga telah mendorong percepatan transformasi tata kelola distribusi pupuk, termasuk dengan pendekatan digitalisasi agar sistem lebih transparan dan efisien.

    Selain itu, pemerintah saat ini tengah mendorong diversifikasi sumber bahan baku pupuk, tidak hanya bergantung pada satu atau dua negara saja. 

    “Kita juga cari alternatif lain. Kita tidak boleh terus bergantung pada negara-negara yang sedang menghadapi masalah politik atau ekonomi,” pungkasnya.