Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

    Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

    Bisnis.com, MALANG — Pemerintah menyiapkan dana Rp1,5 triliun yang bersumber dari Danantara untuk menyerap gula petani yang tidak terserap pasar.

    Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan nantinya yang akan melakukan pembelian gula petani, yakni PT RNI dan PT SGN.

    “Harganya baik, sehingga petani tidak dirugikan,” katanya di sela-sela memberikan Kuliah Tamu Wakil Menteri Pertanian dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya, Rabu (13/8/2025).

    Terkait dugaan adanya peredaran gula rafinasi di pasar, dia menegaskan bahwa hal tersebut sebagai pelanggaran dan tak bisa ditolerir.  

    Karena itulah, dia menegaskan Kementan akan melakukan pendekatan ke kepolisian dan pihak-pihak yang mengurusinya.

    Intinya, kata dia, gula rafinasi itu gula yang diperuntukkan industri makanan dan minuman, tidak boleh dijual di pasar.

    Dengan demikian, mereka yang menjual gula rafinasi di luar kepentingan industri maka merupakan kegiatan yang melanggar hukum. 

    Diberitakan Bisnis, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) meminta agar pemerintah menghentikan impor ethanol lantaran telah membuat harga tetes tebu anjlok. 

    Hal ini seiring adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan anjloknya harga gula dan tetes tebu telah memukul pendapatan petani tebu.

    Khabsyin mengungkap, saat ini kondisi gula petani kian mengkhawatirkan. Dia menyebut, stok gula yang tidak laku di sejumlah pabrik gula telah mencapai 100.000 ton secara nasional dan akan terus bertambah.

    Dia menjelaskan kondisi ini terjadi lantaran penawaran harga dari pedagang saat lelang berada di bawah Harga Patokan Petani (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp14.500 per kilogram.

    “Pasar gula kita dibanjiri gula rafinasi dan daya beli masyarakat turun sehingga gula petani tidak terserap. Kami mendesak pemerintah membeli gula petani sesuai HPP,” kata Khabsyin dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (13/8/2025).

    Selain itu, Khabsyin menuturkan petani juga terpukul akibat anjloknya harga tetes tebu. Di mana, harga tetes turun menjadi Rp1.500 per kilogram di tahun ini, bahkan pembeli tetes meminta penurunan harga dari yang sudah disepakati. Padahal, ungkap dia, tahun lalu harganya mencapai Rp3.000 per kilogram. 

    Menurutnya, anjloknya harga tetes tebu disebabkan adanya Permendag 16/2025. Khabsyin menilai, Permendag 16/2025 telah membuka keran impor ethanol secara bebas tanpa persetujuan impor, bebas kuota, dan bebas bea masuk. Di sisi lain, tetes adalah bahan baku ethanol.

    “Ironis, produksi ethanol dan tetes tebu dalam negeri surplus dan sebagian diekspor, pemerintah justru membebaskan impor ethanol. Siapapun bisa impor tanpa syarat, tanpa kuota, tanpa persetujuan impor, tanpa rekomendasi Menperin [Menteri Perindustrian], ini membuat harga tetes petani jatuh,” tuturnya.

  • Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

    Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

    Bisnis.com, MALANG — Pemerintah menyiapkan dana Rp1,5 triliun yang bersumber dari Danantara untuk menyerap gula petani yang tidak terserap pasar.

    Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan nantinya yang akan melakukan pembelian gula petani, yakni PT RNI dan PT SGN.

    “Harganya baik, sehingga petani tidak dirugikan,” katanya di sela-sela memberikan Kuliah Tamu Wakil Menteri Pertanian dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya, Rabu (13/8/2025).

    Terkait dugaan adanya peredaran gula rafinasi di pasar, dia menegaskan bahwa hal tersebut sebagai pelanggaran dan tak bisa ditolerir.  

    Karena itulah, dia menegaskan Kementan akan melakukan pendekatan ke kepolisian dan pihak-pihak yang mengurusinya.

    Intinya, kata dia, gula rafinasi itu gula yang diperuntukkan industri makanan dan minuman, tidak boleh dijual di pasar.

    Dengan demikian, mereka yang menjual gula rafinasi di luar kepentingan industri maka merupakan kegiatan yang melanggar hukum. 

    Diberitakan Bisnis, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) meminta agar pemerintah menghentikan impor ethanol lantaran telah membuat harga tetes tebu anjlok. 

    Hal ini seiring adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan anjloknya harga gula dan tetes tebu telah memukul pendapatan petani tebu.

    Khabsyin mengungkap, saat ini kondisi gula petani kian mengkhawatirkan. Dia menyebut, stok gula yang tidak laku di sejumlah pabrik gula telah mencapai 100.000 ton secara nasional dan akan terus bertambah.

    Dia menjelaskan kondisi ini terjadi lantaran penawaran harga dari pedagang saat lelang berada di bawah Harga Patokan Petani (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp14.500 per kilogram.

    “Pasar gula kita dibanjiri gula rafinasi dan daya beli masyarakat turun sehingga gula petani tidak terserap. Kami mendesak pemerintah membeli gula petani sesuai HPP,” kata Khabsyin dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (13/8/2025).

    Selain itu, Khabsyin menuturkan petani juga terpukul akibat anjloknya harga tetes tebu. Di mana, harga tetes turun menjadi Rp1.500 per kilogram di tahun ini, bahkan pembeli tetes meminta penurunan harga dari yang sudah disepakati. Padahal, ungkap dia, tahun lalu harganya mencapai Rp3.000 per kilogram. 

    Menurutnya, anjloknya harga tetes tebu disebabkan adanya Permendag 16/2025. Khabsyin menilai, Permendag 16/2025 telah membuka keran impor ethanol secara bebas tanpa persetujuan impor, bebas kuota, dan bebas bea masuk. Di sisi lain, tetes adalah bahan baku ethanol.

    “Ironis, produksi ethanol dan tetes tebu dalam negeri surplus dan sebagian diekspor, pemerintah justru membebaskan impor ethanol. Siapapun bisa impor tanpa syarat, tanpa kuota, tanpa persetujuan impor, tanpa rekomendasi Menperin [Menteri Perindustrian], ini membuat harga tetes petani jatuh,” tuturnya.

  • Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun

    Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian melalui Program Petani Milenial. Adapun, omzet yang dikantongi bisa mencapai Rp10 miliar per tahun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan sebanyak 300.000 petani muda yang bergabung ke dalam program Petani Milenial.

    Amran menyatakan pemerintah akan terus mendorong dan membina petani milenial lantaran mereka telah menggerakkan ekonomi kerakyatan di daerah. Apalagi, omzet yang dikantongi petani milenial bisa mencapai Rp10 miliar per tahun.

    “Petani Milenial, pemuda-pemuda, ini membanggakan. Sekarang jumlahnya sudah ada 300.000 [petani]. Yang menarik, ada omzet sampai Rp10 miliar per tahun. Ini harus dibina, ada Rp5 miliar per tahun. Ini kita harus kawal, kita harus bina mereka,” kata Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Adapun, 300.000 petani milenial ini mencakup sektor peternakan, hortikultura, perkebunan, hingga sektor hilir seperti pangan. Menurutnya, program ini menjadi kesempatan milenial untuk terjun di sektor pertanian.

    “Yang kami lihat tadi ini yang menarik, di atas Rp10 miliar per tahun itu sudah banyak, dan itu menarik. Yang Rp5 miliar banyak, lebih banyak lagi yang Rp1 miliar ke atas. Itu per orang,” terangnya.

    Amran menuturkan dengan bergabung ke dalam program Petani Milenial, maka para petani muda akan mendapatkan kemudahan proses perizinan. 

    “Kami support, izin-izin dipermudah. Ada tadi minta izin, saya bilang selesaikan. Langsung selesaikan. Ada tadi minta bantuan pompanisasi, saya bilang berikan. Irigasi pompa, saya bilang berikan. Kita harus backup mereka, kita bimbing mereka,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Owner Merapi Farm Taufik Mawaddani —yang masuk ke dalam program Petani Milenial— mengatakan sektor pertanian memberikan dampak nyata secara finansial. Terlebih, pertanian merupakan sektor yang paling penting dan dibutuhkan masyarakat.

    Meski tak mengungkap secara detail, Taufik mengaku sektor pertanian telah memberikan omzet hingga miliaran rupiah per tahun.

    Taufik menuturkan pemerintah melalui Kementan telah membantu petani muda untuk terus tumbuh dan berkembang, termasuk dari sisi proses pengurusan perizinan, fasilitas vaksin gratis, hingga dalam mengakses permodalan.

    “Kami dibantu, difasilitasi kemudian kami diberikan satu ilmu terkait dengan bagaimana cara berternak yang benar difasilitasi terkait dengan pasar, bagaimana membuka pasar,” ujarnya.

    Senada, petani milenial Ade Putra Daulay dari PT Riau Pangan Bertuah yang bergerak di sektor pangan mengatakan pihaknya mendapatkan kemudahan akses dalam mengurus perizinan dari Kementan.

    Adapun, dia menyebut omzet yang mampu dikantongi dalam setahun bisa mencapai di rentang Rp15 miliar—Rp17 miliar.

    “Kalau per tahun itu kita bertemu di Rp15–17 miliar. Kalau per bulan itu rata-rata Rp2,5–3 miliar rata-rata itu,” tandasnya.

  • Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas

    Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bersalah dalam kasus beras oplosan yang dijual tak sesuai standar mutu dan kualitas.

    Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan Kepala Negara RI tanpa pandang bulu akan menindak tegas tersangka kasus pengoplosan beras.

    “[Sikap Presiden Prabowo terkait kasus beras oplosan] ditindak tegas yang bersalah,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Sayangnya, saat ditanya lebih jauh akan seperti apa bentuk penindakan tersebut, Amran hanya menyampaikan bahwa hal itu sudah masuk wewenang aparat penegak hukum (APH).

    “Tindak tegas! itu nanti penegak hukum yang berwenang,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Kementan mengungkap terdapat 212 merek beras premium dan medium ditemukan tidak sesuai mutu, harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET), hingga volume beras yang tak sesuai. Temuan ini mengacu pada hasil laboratorium di 10 provinsi.

    Adapun, Satgas Pangan telah menerima laporan Kementan secara resmi dan melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap para pelaku usaha, terutama di pasar tradisional maupun di ritel modern.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah harus menertibkan para pengusaha beras nakal yang telah merugikan ekonomi dan masyarakat hingga Rp100 triliun setiap tahun.

    Dia meminta agar Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) segera mengusut tuntas dan menindak tegas oknum yang menjual beras oplosan premium.

    “Nakal. Beras, beras biasa ganti aja stempel [menjadi beras] premium. Tapi ini [beras oplosan] terjadi di banyak negara, di Malaysia lagi heboh juga. Tapi ini harus kita tertibkan,” kata Prabowo dalam pidato saat meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025).

    Berdasarkan laporan yang diterima Prabowo dari Kementan, pihaknya telah menindak pengusaha beras yang menjual beras oplosan. Sayangnya, fenomena pengoplosan ini masih terus muncul.

    Dia juga menyoroti kasus penyunatan volume Minyakita yang dijual tak sesuai takaran.

    “Sama dengan minyak goreng ya. Botol dikurangi 10%, 20%. Besar loh! 20% dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini,” ujarnya.

    Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah kini dapat dengan mudah melacak anomali komoditas pangan. Pemerintah juga memiliki laboratorium untuk memeriksa mutu beras dan pangan lainnya yang tersebar di berbagai daerah, termasuk bantuan kecerdasan buatan.

    “Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, bisa cepat kita lacak permainan-permainan itu,” pungkasnya.

  • Prabowo Guyur Rp8 Triliun Kembangkan Komoditas Perkebunan, Apa Saja?

    Prabowo Guyur Rp8 Triliun Kembangkan Komoditas Perkebunan, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengucurkan anggaran Rp8 triliun untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis.

    Amran menjelaskan bahwa komoditas itu mencakup kelapa, kakao, tebu, pala, dan jambu mete, dengan perluasan lahan mencapai 800.000 hektare (ha).

    “Ini kita akan membantu petani-petani seluruh Indonesia. Total luasan kurang lebih 800.000 ha. Insyaallah nanti melibatkan sekitar 1 juta orang pekerja,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, Amran memaparkan bahwa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) akan menjadi ujung tombak dari program pengembangan komoditas perkebunan ini.

    Tebu menjadi salah satu komoditas yang mendapatkan atensi lebih. Kementan menyatakan bakal melakukan penanaman kembali alias replanting sekitar 100.000 ha tebu dalam beberapa bulan ke depan.

    “Nanti khususnya tebu, kita replanting kurang lebih 100.000 dan kemungkinan besar kita akan selesaikan dalam waktu 6 bulan,” tuturnya.

    Dengan demikian, jika program ini terus berlanjut, Amran menargetkan bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada gula putih dalam waktu 2 tahun ke depan.

    Terpisah, Mahmudi selaku Direktur Produksi dan Pengembangan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengatakan bahwa pihaknya menargetkan produksi gula dapat menembus 1 juta ton pada akhir tahun ini.

    Dia memaparkan capaian produksi gula perseroan pada tahun lalu berkisar 850.000 ton. Dengan demikian, target pertumbuhan produksi gula yang ditetapkan PTPN III mencapai 15% secara tahunan.

    Menurut Mahmudi, kontribusi dari PTPN diharapkan mampu mendorong produksi gula nasional yang pada 2024 lalu mencapai 2,4 juta ton.

    “Tahun lalu [produksi gula nasional] 2,4 juta ton, tahun ini kita merencanakan minimum 2,7 juta ton. Mudah-mudahan ini menjadi produksi tertinggi secara nasional,” ujarnya saat ditemui wartawan.

  • Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan…

    Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penyelarasan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat.

    Amran memaparkan bahwa terdapat area persawahan di lahan pabrik sejumlah perusahaan seperti BYD dan VinFast tersebut, sehingga perlu untuk diselesaikan bersama.

    “Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan, kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat, karena ini kita akan dorong investor untuk investasi agar terbuka lapangan kerja khususnya Jawa Barat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, Dedi memerinci bahwa peta tata ruang kawasan pabrik tersebut masih memuat kalimat lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meskipun dia mengeklaim bahwa area sawah telah nihil. Itu sebabnya, dia menyebut bahwa penyelarasan ini dilakukan agar investasi berjalan dan lahan pertanian dapat tergantikan.

    Dedi lantas mengaku mendapatkan rekomendasi strategis dari Kementan untuk mengganti lahan pengganti baru sebanyak tiga kali lipat dari peta yang ada.

    “Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat, dan dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

    Berdasarkan catatan Bisnis, merek kendaraan listrik atau EV asal China, BYD tengah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Rencana investasinya sekitar Rp11,7 triliun.

    Selanjutnya, merek EV asal Vietnam, VinFast juga sedang dalam proses pembangunan pabrik senilai US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun.

    Jenama asal China lainnya seperti Geely berinvestasi Rp43,86 miliar dengan kapasitas produksi 20.000 unit per tahun.

    Tak ketinggalan, PT National Assemblers memiliki kapasitas pabrik 31.000 unit EV per tahun. Pabrik tersebut digunakan oleh merek Maxus dengan investasi Rp468 miliar dengan kapasitas 6.000 unit per tahun, lalu AION 19.000 unit, dan Citroen 6.000 unit per tahun.

  • Mentan tegaskan komitmen bongkar praktik `mafia pangan` selain beras

    Mentan tegaskan komitmen bongkar praktik `mafia pangan` selain beras

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan tegaskan komitmen bongkar praktik `mafia pangan` selain beras
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen dan siap untuk membongkar praktik “mafia pangan” lainnya setelah menuntaskan kasus beras oplosan.

    “Satu-satu dulu. Tunggu, ada lagi nanti, bukan data yang ini (beras oplosan) lagi, ada lagi yang lain,” ungkap Mentan Amran saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Amran mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan kasus beras oplosan yang merupakan kerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

    Ia melanjutkan, upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar semua komoditas pangan yang disubsidi pemerintah dapat termonitor dan terdistribusi dengan baik ke masyarakat yang membutuhkan.

    “Yang jelas, target arahan Bapak Presiden, seluruh komoditas pangan yang disubsidi, di situ ada subsidi pemerintah,” ujar dia.

    Mentan Amran mengatakan, pemerintah sejauh ini telah mengalokasikan anggaran senilai Rp160 triliun untuk subsidi pangan, yang mencakup kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula, hingga pupuk.

    Untuk itu, ia menegaskan bahwa dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang besar untuk bantuan tersebut, maka integritas dan profesionalisme seluruh pihak yang terlibat dalam distribusinya perlu dijaga.

    “Tahun ini (angka subsidi pangan) Rp160 triliun. Artinya di dalam setiap kilo beras, itu Rp5.000 adalah subsidi pemerintah. Itu harus dijaga, karena ini untuk rakyat, untuk orang banyak. Jangan dipermainkan sektor ini,” tegas Mentan.

    “Intinya semua untuk kebutuhan pokok masyarakat yang disubsidi pemerintah, jangan sampai dia dipermainkan,” ujar dia menambahkan.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi.

    Mentan pada Rabu (30/7) mengungkapkan bahwa sebanyak 212 merek beras premium dan medium yang sempat beredar di pasaran terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, serta menyebut akan menindak tegas peredaran beras tersebut.

    “Ini khusus untuk beras premium dan medium yang tidak sesuai standar. Kami tegaskan, ini adalah standar pemerintah,” katanya.

    Sumber : Antara

  • KPK Gali Dugaan Pemberian Jam Tangan Mewah dari SYL ke Anggota DPR Nasional 7 Agustus 2025

    KPK Gali Dugaan Pemberian Jam Tangan Mewah dari SYL ke Anggota DPR Nasional 7 Agustus 2025

    KPK Gali Dugaan Pemberian Jam Tangan Mewah dari SYL ke Anggota DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian jam tangan mewah dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), untuk Ketua Komisi IV DPR Periode 2019-2024, Sudin.
    Penerimaan itu telah terungkap dalam fakta persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat SYL.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa saat ini, KPK masih mengumpulkan informasi terkait dugaan penerimaan jam mewah tersebut.
    “Termasuk jam tangan mewah dan lain-lainnya. Kita akan perdalam terkait itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    Asep juga memastikan bahwa KPK akan terus mendalami kasus dugaan korupsi lainnya di Kementerian Pertanian, termasuk dugaan keterlibatan anggota legislatif.
    “Ya. Sedang kita kumpulkan informasi lainnya. Nanti kita akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran dana dugaan korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang mengalir ke Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin.
    Sudin merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P yang beberapa waktu lalu dipanggil penyidik KPK.
    Kediamannya di Depok juga digeledah tim KPK.
    “Dan ada juga Komisi IV yang juga diduga menerima aliran kan,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, saat ditemui awak media di sela peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).
    “Waktu itu sudah disebutkan, siapa, yang rumahnya digeledah, Sudin,” lanjut Ali.
    Adapun KPK saat ini tengah mengusut tiga klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni dugaan pemerasan SYL terhadap bawahannya yang sudah naik penyidikan, dugaan korupsi pengadaan sapi, serta dugaan korupsi hortikultura yang masih dilidik.
    Sudin diduga menerima aliran dana terkait kasus pemerasan yang saat ini tengah disidik KPK dan menyeret SYL ke balik jeruji besi.
    Menurut Ali, KPK telah mengkonfirmasi ke Sudin terkait proyek di Kementan, fungsi pengawasan Komisi IV terhadap Kementan, dan lainnya.
    “Ya kita kan harus konfirmasi proyek dan lain-lainnya. Pengawasan anggaran dan lain-lain,” tutur Ali.
    Sudin diperiksa KPK pada Rabu (15/11/2023). Saat ditemui awak media usai menemui penyidik, Sudin mengaku dicecar terkait anggaran.
    “Hanya ditanya mengenai anggaran dan pengawasan saja, itu saja,” kata Sudin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.
    KPK juga telah menggeledah rumah dinas Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang terletak di Raffles Hills, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/11/2023) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan Pejabat Barantan Hingga Ajudan Syahrul Yasin Limpo Dipanggil KPK

    Mantan Pejabat Barantan Hingga Ajudan Syahrul Yasin Limpo Dipanggil KPK

    GELORA.CO -Mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian, Wisnu Haryana kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

    Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Rabu, 6 Agustus 2025, tim penyidik memanggil Wisnu Haryana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barantan sebagai saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi kepada wartawan, Rabu siang, 6 Agustus 2025.

    Selain itu kata Budi, tim penyidik juga memanggil dua orang saksi lainnya, yakni Panji Harjanto selaku PNS Kementan yang juga mantan ajudan SYL, dan Ubaidah Nabhan selaku mantan honorer Kementan.

    Wisnu Haryana sebelumnya juga telah diperiksa tim penyidik pada Jumat, 28 Februari 2025, dan pada Selasa, 17 September 2024.

    Dalam kasus TPPU ini, KPK sudah melakukan penyitaan berbagai aset yang terkait dengan SYL. Pada Senin, 13 Mei 2024, KPK menyita 1 unit mobil merk Mercedes Benz Sprinter 315 CD warna hitam beserta 1 buah kunci remote mobil. Mobil milik SYL itu disembunyikan di wilayah Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Selanjutnya pada Rabu, 15 Mei 2024, KPK menyita rumah SYL yang berada wilayah Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Diperkirakan nilai dari rumah tersebut sekitar Rp4,5 miliar dan sumber uangnya dari Hatta.

    Kemudian pada Kamis, 16 Mei 2024, tim penyidik menyita rumah adik SYL, Andi Tenri Angka Yasin Limpo di Jalan Letjen Hertasning Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapppocini, Kota Makassar.

    Lalu pada Minggu, 19 Mei 2024, KPK sudah menyita rumah yang beralamat di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Rumah itu diduga memiliki hubungan dengan dugaan TPPU dari SYL yang mana Hatta sebagai salah satu orang kepercayaan dari SYL melakukan pembelian aset dari hasil pengumpulan sejumlah uang dari para pejabat di Kementan. Aset tersebut kemudian diduga disamarkan dengan ditempati orang terdekat dari Hatta.

    Lalu pada Selasa, 21 Mei 2024, tim penyidik mengamankan 1 unit Mobil merek Mercedes Benz Sprinter Warna Putih beserta 1 buah kunci remote mobil milik SYL yang disembunyikan di Perumahan Bumi Permata Hijau, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

    Di tempat terpisah yang beralamat di Perum The Orchid jalan Orchid Indah Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, juga dilakukan penyitaan 1 unit mobil New Jimny Warna Ivory beserta 1 buah kunci, dan 1 unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver dominan beserta 3 buah kunci.

    Di hari yang sama pada Selasa, 21 Mei 2024, KPK kembali menyita 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna putih beserta 1  buah kunci remote mobil yang disembunyikan di sebuah lahan kosong di lingkungan Perumahan Bumi Permata Hijau, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

    Sedangkan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat di Kementan dan gratifikasi, SYL divonis pidana penjara selama 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp14.147.144.786 (Rp14 miliar) dan 30 ribu dolar AS subsider 2 tahun kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Hukuman SYL diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada tingkat banding. Di mana, hukuman SYL menjadi 12 tahun penjara dan dendam Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp44.269.777.204 dan 30 ribu dolar AS subsider 5 tahun kurungan.

  • Gaduh Beras Oplosan, Bapanas Perkuat Distribusi di Ritel dan Pasar Tradisional

    Gaduh Beras Oplosan, Bapanas Perkuat Distribusi di Ritel dan Pasar Tradisional

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pihaknya terus memperkuat pemantauan terhadap ketersediaan dan mutu beras di jalur distribusi, terutama ritel modern dan pasar tradisional. Hal ini seiring adanya peredaran beras premium yang tidak sesuai mutu dan kualitas alias beras oplosan.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemantauan jalur distribusi ini sebagai tindak lanjut atas penegakan hukum terkait peredaran beras oplosan.

    Dalam hal ini, Ketut menuturkan, Bapanas telah mengirimkan surat resmi kepada para gubernur, bupati, dan walikota untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga beras, termasuk ketersediaan beras di ritel modern dan pasar tradisional.

    “Jadi kemarin tanggal 4 Agustus 2025, kami sudah bersurat kepada seluruh kepala daerah, meminta gubernur dan bupati/walikota agar menugaskan kepala dinas yang membidangi urusan pangan atau perdagangan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan beras di ritel modern dan pasar rakyat, guna memastikan keterjangkauan dan perlindungan konsumen tetap terjaga,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (6/8/2025).

    Bapanas juga telah menyurati Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk memastikan kelancaran distribusi beras tetap terjaga di ritel modern.

    Ketut menjelaskan, dalam surat yang ditujukan kepada Aprindo, Bapanas meminta agar peritel tetap melayani penjualan beras kepada konsumen sehingga ketersediaan dan kelancaran pasokan beras tetap terjaga.

    Selain itu, Bapanas juga meminta agar peritel menyalurkan stok beras yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Stok yang saat ini sudah ada di gudang dan display penjualan untuk tetap disalurkan dan dijual kepada konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

    Namun, Ketut menjelaskan, jika terdapat beras yang diindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan standar mutu beras, maka ritel harus menjual sesuai dengan apa yang ada di kemasan.

    Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, selaku Kepala Satgas Pangan Polri Helfi Assegaf mengatakan, hasil uji laboratorium menunjukkan beras yang diperjualbelikan tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam SNI Beras Premium, yang tertuang dalam peraturan teknis Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas.

    Helmi memerinci, modus operandi yang dilakukan pelaku usaha adalah memproduksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI Beras Premium Nomor 6128:2020 yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31 Tahun 2017 tentang kelas mutu beras, serta Peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras.