Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Pemerintah intensif bahas izin penggilingan padi

    Pemerintah intensif bahas izin penggilingan padi

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan memberi keterangan ketika ditemui setelah Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri

    Menko Pangan: Pemerintah intensif bahas izin penggilingan padi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 09:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah secara intensif membahas izin penggilingan padi untuk industri berskala besar dan berencana untuk menetapkannya tahun ini.

    “Kami sedang rapat intensif, ya, dengan pihak terkait, baik dari Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, Satgas Pangan,” ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, ketika ditemui setelah Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Zulhas menilai tidak adil apabila industri berskala besar mencari untung dengan cara menggiling padi yang selama prosesnya mendapatkan subsidi.

    Menurut dia, bergabungnya industri penggilingan padi berskala besar justru mematikan industri penggilingan padi berskala kecil.

    “Itu kan pupuknya subsidi, irigasinya subsidi. Itu akan mematikan pabrik-pabrik padi yang kecil,” tuturnya.

    Zulhas tidak keberatan apabila industri penggilingan padi berskala besar ingin membuka sawahnya sendiri, kemudian menanam dan mengelola lahannya tanpa memanfaatkan subsidi dari pemerintah.

    Yang menjadi masalah, lanjut Zulhas, ketika industri tersebut muncul di Pulau Jawa dan mematikan begitu banyak industri kecil milik rakyat yang berada di sekitar industri penggilingan berskala besar tersebut.

    “Satu (industri besar) berdiri, bisa menghabisi ratusan ribu pabrik padi. Ini yang akan kami atur, tetapi belum final,” kata dia.

    Zulhas juga berencana untuk menentukan harga beras yang dihasilkan oleh industri penggilingan padi berskala besar tersebut. Namun, keputusan mengenai perbedaan harga masih dibahas dan belum final.

    “Kami akan atur juga apakah satu harga atau nanti seperti apa. Sudah beberapa kali kami rapat, nanti setelah 17-an (Peringatan Kemerdekaan RI), akan minta waktu untuk lapor ke Presiden,” ucapnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan usaha penggilingan padi berskala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah dalam rangka melindungi kebutuhan dasar rakyat.

    Presiden menegaskan kalau para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi hal itu, mereka dipersilakan untuk pindah ke bidang lain.

    Langkah tersebut diambil oleh pemerintah dengan pertimbangan cermat untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, dan harga yang terjangkau.

    Sumber : Antara

  • Mentan ungkap campuran beras patah di kasus oplosan capai 59 persen

    Mentan ungkap campuran beras patah di kasus oplosan capai 59 persen

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ketika ditemui di sela-sela Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri

    Mentan ungkap campuran beras patah di kasus oplosan capai 59 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 10:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dari 10 sampel beras premium medium yang diuji di tengah maraknya kasus beras oplosan, diperoleh hasil campuran beras patah (broken rice) mencapai 59 persen.

    “Aku bocorkan, ya. Kami ambil 10 (sampel), itu brokennya 30–59 persen,” ucap Andi Amran ketika ditemui di sela Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Padahal, lanjut dia, untuk dikategorikan sebagai beras premium medium, persentase beras patah hanya boleh menyentuh 15 persen.

    Dengan demikian, kasus beras oplosan merugikan masyarakat yang membeli beras premium medium, sebab beras yang dibeli berada di bawah standar beras premium medium yang sudah ditentukan.

    “Ekstrem, kan? Ekstrem banget,” tutur Amran.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi.

    Mentan pada Rabu (30/7) mengungkapkan bahwa sebanyak 212 merek beras premium dan medium yang sempat beredar di pasaran terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, serta menyebut akan menindak tegas peredaran beras tersebut.

    Amran juga menyebut penindakan beras oplosan mendorong struktur pasar baru yang lebih sehat dimana konsumen lebih memilih pasar tradisional dan penggilingan gabah rakyat mendapatkan ruang usaha lebih luas.

    Menurutnya, penindakan beras oplosan tidak hanya menjaga kualitas beras, tetapi juga mengubah pola distribusi dan perilaku belanja masyarakat. Kini konsumen lebih percaya pasar tradisional, karena harga lebih murah, transparan, dan terbuka.

    Amran mencontohkan harga beras premium di pasar atau ritel modern berada pada kisaran Rp17.000–Rp18.000 per kilogram, sementara di pasar tradisional harga beras premium sekitar Rp13.000 per kilogram.

    Sumber : Antara

  • Pengamat: Harga Beras Melonjak Kala Stok Melimpah, Produsen Manipulasi

    Pengamat: Harga Beras Melonjak Kala Stok Melimpah, Produsen Manipulasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengamat pangan sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Debi Syahputra, mengecam keras praktik manipulasi harga beras oleh produsen besar.

    Di tengah stok cadangan beras nasional yang mencapai 4,2 juta ton, yang seharusnya membuat harga stabil, beras justru dijual seharga Rp17.000/kg, meskipun kualitasnya rendah dengan kadar beras patah 30-59%. Seharusnya harga hanya Rp12.000/kg.

    “Ini penipuan terhadap konsumen sebesar Rp5.000/kg. Bisa dibayangkan, jika yang dijual 2 juta ton, kerugian konsumen mencapai Rp10 triliun. Ini bukan soal stok atau produksi, ini murni ulah mafia pangan yang menahan pasokan dan mengatur pasar demi keuntungan pribadi. Dasar mafia!,” kata Debi, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Debi, para pendukung produsen besar justru gencar bersuara di media sosial, podcast, dan berbagai forum, mempersoalkan istilah beras oplosan, menuding HPP gabah terlalu tinggi, hingga membangun narasi bahwa Bulog menyerap habis gabah di lapangan.

    “Nah, faktanya, Bulog hanya menyerap 8% sementara swasta 92%. Inilah pendukung mafia yang menyerang balik karena gagal meraih keuntungan sebesar-besarnya,” ujarnya.

    Debi menambahkan, klaim sejumlah pengamat bahwa pangsa pasar beras premium hanya 5% juga tidak benar, karena data BPS menyebut porsinya mencapai 39,75%. Temuan Kementan menunjukkan beras yang dijual itu layak disebut beras biasa karena kadar patahnya 30-59%, jauh di atas standar maksimal 15%.

    Kondisi ini berbanding terbalik dengan, harga gabah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mulai turun, sehingga harga beras seharusnya ikut terkoreksi. Namun produsen besar tetap menjaga harga tinggi dengan membeli gabah di atas harga pasar untuk mematikan penggilingan kecil dan menengah.

    Ia pun menuntut pemerintah bertindak tegas menggunakan UU Perdagangan untuk menghukum penimbun dan penipu harga pangan.

    “Afiliasi mereka boleh membela, tapi rakyat sudah tahu permainan ini. Jangan beri ruang bagi mafia menguasai beras, hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan dalam pidato kenegaraan dalam Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8), Presiden Prabowo mengungkapkan adanya distorsi sistem ekonomi yang tak sesuai dengan UUD 1945. Misalnya, dalam dunia perberasan, ada pengusaha dengan kekuatan modalnya yang besar tapi justru menipu rakyat.

    “Sungguh aneh kita subsidi pupuk subsidi alat tani pestisida, waduk, kita subsidi beras tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita,” kata Prabowo

    Presiden menegaskan, usaha penggilingan padi skala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah. Langkah ini menjadi bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pangan rakyat dan penegasan bahwa sektor vital tidak boleh dikuasai segelintir pemain besar yang mengeksploitasi posisinya untuk keuntungan pribadi.

    “Tapi ada sementara tidak semua, saya harus fair ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka kekuatan modal untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat dan ini tidak bisa kita terima,” tegas Prabowo.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menko Pangan: Pemerintah intensif bahas izin penggilingan padi

    Menko Pangan: Pemerintah intensif bahas izin penggilingan padi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah secara intensif membahas izin penggilingan padi untuk industri berskala besar dan berencana untuk menetapkannya tahun ini.

    “Kami sedang rapat intensif, ya, dengan pihak terkait, baik dari Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, Satgas Pangan,” ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, ketika ditemui setelah Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Zulhas menilai tidak adil apabila industri berskala besar mencari untung dengan cara menggiling padi yang selama prosesnya mendapatkan subsidi.

    Menurut dia, bergabungnya industri penggilingan padi berskala besar justru mematikan industri penggilingan padi berskala kecil.

    “Itu kan pupuknya subsidi, irigasinya subsidi. Itu akan mematikan pabrik-pabrik padi yang kecil,” tuturnya.

    Zulhas tidak keberatan apabila industri penggilingan padi berskala besar ingin membuka sawahnya sendiri, kemudian menanam dan mengelola lahannya tanpa memanfaatkan subsidi dari pemerintah.

    Yang menjadi masalah, lanjut Zulhas, ketika industri tersebut muncul di Pulau Jawa dan mematikan begitu banyak industri kecil milik rakyat yang berada di sekitar industri penggilingan berskala besar tersebut.

    “Satu (industri besar) berdiri, bisa menghabisi ratusan ribu pabrik padi. Ini yang akan kami atur, tetapi belum final,” kata dia.

    Zulhas juga berencana untuk menentukan harga beras yang dihasilkan oleh industri penggilingan padi berskala besar tersebut. Namun, keputusan mengenai perbedaan harga masih dibahas dan belum final.

    “Kami akan atur juga apakah satu harga atau nanti seperti apa. Sudah beberapa kali kami rapat, nanti setelah 17-an (Peringatan Kemerdekaan RI), akan minta waktu untuk lapor ke Presiden,” ucapnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan usaha penggilingan padi berskala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah dalam rangka melindungi kebutuhan dasar rakyat.

    Presiden menegaskan kalau para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi hal itu, mereka dipersilakan untuk pindah ke bidang lain.

    Langkah tersebut diambil oleh pemerintah dengan pertimbangan cermat untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, dan harga yang terjangkau.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan target mendistribusikan beras SPHP 7.000 ton per hari

    Kementan target mendistribusikan beras SPHP 7.000 ton per hari

    Ada target capaian hariannya. Ini sekarang sudah di atas 3.000 ton per hari, kita target 7.000 ton per hari.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan dapat mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 7.000 ton per hari.

    “Ada target capaian hariannya. Ini sekarang sudah di atas 3.000 ton per hari, kita target 7.000 ton per hari,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Sudaryono mengatakan pendistribusian beras SPHP sangat penting di masa tidak ada panen raya saat ini, sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasaran.

    “Di masa sekarang ini, dimana masa sekarang tidak ada panen, ini penting untuk penstabilan harga. Ini kan sebetulnya siklus biasa tahunan, siklusnya selalu ada dan kita harus lebih siap,” ujar Sudaryono.

    Pihaknya memastikan pemerintah siap untuk mencapai target distribusi beras SPHP sebanyak 7.000 ton per hari tersebut, seiring cadangan beras nasional yang memadai.

    “Kenapa kita harus lebih siap. Dan kita siap saat ini karena kita punya cadangan berasnya,” ujar Sudaryono.

    Ia menjelaskan, peningkatan distribusi beras SPHP akan dilakukan secara bertahap, di antaranya awalnya sebanyak 2.000 ton per hari, dan saat ini telah meningkat menjadi 3.000 ton per hari, kemudian akan ditingkatkan menjadi sebanyak 7.000 ton per hari.

    “Target 7.000 per hari ini kan naik terus tiap hari. Mulai dari awalnya 2.000 ton per hari, sekarang sudah 3.000 sekian, terus kita tingkatkan terus,” ujar Sudaryono.

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran beras melalui program SPHP secara merata ke seluruh daerah.

    “(Program) SPHP-nya jalan terus. Kita minta supaya cepat selesai, cepat dihabiskan,” ujar Titiek.

    Ia mengatakan sejauh ini hasil pemantauan pihaknya di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Selatan, menunjukkan penyaluran SPHP telah berjalan.

    Meski demikian, ia menekankan agar Bulog segera mengeluarkan stok-stok lama di gudang agar perputaran pasokan berjalan lancar.

    Menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, program pendistribusian beras SPHP yang dijalankan Perum Bulog secara masif di seluruh wilayah mulai membuahkan hasil positif.

    Harga beras di pasar berangsur turun, yang diikuti penurunan harga gabah di tingkat petani setelah sebelumnya sempat melambung tinggi.

    Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, dalam periode 1-14 Agustus 2025, harga GKP terkoreksi di sejumlah wilayah, antara lain: Aceh dari Rp7.750 menjadi Rp6.900 per kilogram, Jambi dari Rp6.867 menjadi Rp6.720/kg; Sumatera Selatan dari Rp6.666 menjadi Rp6.543/kg; Jawa Tengah dari Rp6.814 menjadi Rp6.809/kg; DIY dari Rp6.608 menjadi Rp6.547/kg; Banten dari Rp6.527 menjadi Rp6.500/kg; Kalimantan Selatan dari Rp6.581 menjadi Rp6.533/kg; dan Sulawesi Barat dari Rp6.759 menjadi Rp6.730/kg.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pekerja lahan di Tanah Laut bekerja 24 jam dukung swasembada pangan

    Pekerja lahan di Tanah Laut bekerja 24 jam dukung swasembada pangan

    Tanah Laut, Kalimantan Selatan (ANTARA) – Pekerja pembukaan lahan program cetak sawah rakyat (CSR) di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bekerja hingga 24 jam demi mempercepat pencapaian target swasembada pangan.

    Pengawas Umum Proyek Program CSR Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut, Kalsel, Deki Yuniarto mengatakan beberapa operator memilih bekerja hingga malam, bahkan ada unit longarm yang beroperasi 24 jam dengan operator tinggal di lokasi menggunakan perahu sebagai tempat tidur.

    “Biasanya, habis Maghrib pekerjaan berhenti sebentar istirahat, habis itu lanjut sekitar jam 8, jam 9 malam, kalau sudah selesai, mereka kadang-kadang pulang. Tapi, ada dua alat pakai longarm karena orang-orang itu di sana pakai istilahnya perahu, pakai perahu untuk tidurnya, nggak ngekos, sehingga dia bisa kerja sampai 24 jam,” kata Deki ditemui di sela pengerjaan proyek itu di Tanah Laut, Kamis.

    Dia menyampaikan kondisi kerja on-site itu memungkinkan pengerjaan tanpa henti, memanfaatkan setiap jam efektif untuk memacu kemajuan proyek cetak sawah rakyat tersebut.

    Menurut Deki, komitmen penuh tim adalah wujud dukungan terhadap percepatan masa tanam dan peningkatan swasembada pangan di daerah.

    Disebutkan, proses pembukaan lahan yang ditargetkan 359 hektare untuk program CSR di Desa Ujung telah dimulai pada awal Agustus 2025 dan kini telah mencapai 37 persen.

    Sebanyak 16 ekskavator dikerahkan, dengan rencana penambahan unit seiring percepatan progres agar target penyelesaian 50 hari kerja dapat tercapai sesuai arahan pemerintah.

    Dia menambahkan cuaca hujan menjadi tantangan terbesar karena membuat jalan licin dan menghambat distribusi material, ditambah potensi kerusakan alat yang memerlukan penanganan cepat agar pekerjaan tetap berjalan.

    Meski begitu, Deki menuturkan dengan dukungan penuh Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto, yang memotivasi tim untuk bekerja lebih keras dan memberikan solusi cepat jika ada hambatan lapangan yang mengancam target waktu pengerjaan.

    “Karena memang harapan dari pemerintah juga ibaratnya waktu yang diberikan cukup, ibaratnya harus menguras konsentrasi, membutuhkan konsentrasi yang lebih. Artinya, kita komitmen,” kata Diki.

    Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto mengatakan penggarapan CSR di Desa Ujung merupakan percontohan yang disiapkan pemerintah yang pengelolaanya bakal dilakukan dengan menggunakan teknologi modern.

    Lebih lanjut, Rahmat mengatakan total program CSR Kementerian Pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut ditargetkan lebih kurang 4.200 hektare.

    “Tapi, baru terlaksana sampai hari ini berkontrak itu 3.800 hektare,” kata Rahmat kepada pekerja konstruksi pembukaan lahan CSR di Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut, Rabu (13/8/2025).

    Ia juga meminta proyek selesai tepat waktu dan mendukung tercapainya swasembada pangan di wilayahnya tanpa penundaan.

    Rahmat mengaku telah minta pelaksana proyek CSR di daerah tersebut agar mempercepat konstruksi demi swasembada pangan, tanpa menunda, sehingga proyek selesai tepat waktu dan kepercayaan negara tetap terjaga.

    Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan cetak sawah rakyat (CSR) seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Selatan (Kalsel) guna meningkatkan produksi dan mendorong kemandirian pangan masyarakat setempat secara berkelanjutan dan mewujudkan swasembada pangan.

    “Kami dalam melakukan cetak sawah rakyat di Kalimantan Selatan ini, kami akan cetak 30 ribu hektare,” kata Penanggung Jawab Program Swasembada Pangan Kalsel Mulyono di Tanah Laut.

    Dia menyampaikan saat ini realisasi CSR wilayah Kalimantan Selatan telah terkontrak konstruksi 10.666 hektare yang diharapkan sampai Oktober 2025 bisa mencapai 100 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Petani muda motor swasembada pangan dan hilirisasi pertanian

    Mentan: Petani muda motor swasembada pangan dan hilirisasi pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pertanian sebagai kunci perubahan bangsa, dengan petani muda berperan sebagai motor penggerak swasembada pangan dan hilirisasi demi kemajuan ekonomi nasional berkelanjutan.

    “Untuk menggapai hal tersebut, peran petani muda sangat dibutuhkan sebagai motor penggerak,” kata Mentan dalam pertemuan dengan para Champion Petani Milenial di Jakarta, Kamis.

    Petani muda dari berbagai daerah berkumpul, duduk berhadapan dengan Mentan Amran. Bukan sekadar pertemuan formal, dialog ini menjadi ajang curhat dan tukar pikiran yang hangat, penuh motivasi, dan sarat pesan membangun.

    “Yang bisa mengubah Republik ini adalah sektor pertanian. Ada keunggulan komparatif di sana, dan Indonesia memiliki itu,” ujar Mentan.

    Sejak awal audiensi, Mentan Amran langsung memanggil para petani muda satu per satu untuk mendengar cerita tentang usaha yang mereka jalankan, termasuk berapa omzet yang berhasil diraih setiap tahun.

    Jawaban yang muncul cukup mengejutkan, ada yang omsetnya sudah menembus Rp10 miliar per tahun. Angka itu disambut tepuk tangan riuh, menjadi bukti bahwa generasi muda mampu menjadikan sektor pertanian sebagai ladang bisnis yang sangat potensial.

    Ia membagikan filosofi hidup dan bisnis hasil pengalaman panjangnya, menekankan kerja keras, komunikasi, ketahanan menghadapi tekanan, serta melihat kebangkrutan sebagai guru terbaik dan pelatihan berharga dalam perjalanan hidup.

    Mentan menegaskan pentingnya fokus, menjadi yang terbaik di bidang yang dirancang, tidak mengeluh, menghadapi kesulitan dengan keberanian, dan tidak mundur saat berhadapan dengan tantangan atau lawan.

    Ia mengingatkan agar kesuksesan tidak menjadikan seseorang sombong, menekankan komitmen, janji, dan konsistensi sebagai modal terbesar, serta menilai bisnis dan manusia hebat adalah yang tumbuh dan bergerak bersama.

    Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan dua harapan besar kepada petani muda, yakni menjadi semakin kaya, sukses, beromzet besar, serta jumlah pelaku pertanian muda yang terus bertambah.

    Ia menekankan menjadi pengusaha berjiwa pejuang harus menjadi ideologi yang dipegang teguh oleh para petani muda dalam menjalankan usaha di sektor pertanian.

    Menurutnya, kekayaan dan kenikmatan yang diperoleh petani muda harus dimanfaatkan untuk membangun bangsa, menumbuhkan nasionalisme, dan menyejahterakan orang-orang di sekitar mereka.

    Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan Idha Widi Arisanti, menjelaskan kegiatan itu dirancang untuk menguatkan peran generasi muda di sektor pangan.

    Di jelaskan pentingnya meningkatkan kualitas SDM pertanian pertama, lebih meningkatkan peran petani milenial dalam rantai pasokan pangan nasional. Kedua, mengakselerasi transformasi pertanian konvensional menjadi pertanian modern.

    “Ketiga, meningkatkan kapasitas SDM. Keempat, hilirisasi produk berjalan dengan baik, efektif dan efisien,” kata Idha.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

    Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkap pelaku usaha ritel modern sempat mendapat tekanan untuk menjual beras premium. Hal ini buntut kasus beras oplosan yang tak sesuai mutu dan kualitas.

    Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin mengatakan imbas mencuatnya kasus beras oplosan, pelaku usaha ritel modern bimbang untuk menjual beras kualitas premium ke masyarakat. Kondisi ini membuat ritel mengurangi stok beras premium.

    “Saya peritel punya anggota 54.000, dalam keadaan kemarin anggota saya banyak dipanggil oleh polisi. Kenapa? Ya, karena menjual beras yang diumumkan, sehingga kita mengurangi lah,” kata Solihin saat ditemui seusai acara Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Meski begitu, dia mengungkap bahwa pemerintah tetap menginginkan agar merek-merek beras yang disebut dalam kasus oplosan tetap dipajang di rak penjualan (display).

    Di sisi lain, lanjut Solihin, aparat kepolisian justru memanggil peritel untuk dimintai keterangan. Dia mengakui situasi ini semakin membuat peritel menjadi tidak leluasa menjual beras premium.

    “Tapi reaksi daripada teman-teman kepolisian, memintai keterangan peritel itu juga menjadi suatu hal yang membuat kita kurang nyaman,” ujarnya.

    Bukan hanya itu, Solihin menyatakan sebagian masyarakat juga menginginkan agar merek beras oplosan tidak dipajang di rak ritel. Bahkan, sambung dia, juga ada pemerintah daerah yang secara langsung meminta agar merek beras oplosan yang diumumkan polisi diturunkan dari rak. 

    “Ada pemerintah daerah yang menginginkan itu [menurunkan merek beras premium oplosan]. Ada masyarakat juga, enggak semuanya lah,” bebernya.

    Imbasnya, situasi ini semakin membuat peritel sulit menjual dan mulai mengurangi pasokan beras premium. “Kami juga sebagai pedagang, enggak menginginkan kita dagang, tapi enggak nyaman. Saya milih enggak dagang,” tuturnya.

    Solihin menjelaskan stok beras yang dimiliki ritel modern terbatas ini terjadi lantaran merek beras premium yang tak sesuai mutu itu tidak mengirimkan pasokan ke gerai ritel modern.

    “Cuma memang stoknya nipis kan, otomatis. Iya, yang brand-brand [beras premium tidak sesuai mutu] ini. Stoknya mau nipis. Kenapa? Barang enggak dikirim, stok yang ada tipis. Otomatis begitu kita di-display, habis,” ungkapnya.

    Selain itu, Solihin mengungkap stok beras premium yang terbatas itu juga disebabkan banyak produsen beras yang sudah tidak lagi memproduksi kualitas premium.

    “Stok beras premium pada saat ini banyak produsen yang sudah tidak memproduksi lagi. Lebih dari satu, kalau saya bilang banyak lebih dari satu lah,” terangnya.

    Tersangka Kasus Beras Oplosan

    Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menetapkan tiga tersangka dari PT Padi Indonesia Maju (PIM) terkait dengan kasus beras oplosan yang tidak sesuai standar mutu.

    Adapun, modus yang dilakukan adalah dengan memproduksi beras premium yang tidak sesuai standar mutu SNI Beras Premium Nomor 6/128/2020 yang telah ditetapkan Permentan Nomor 31 Tahun 2017.

    Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah menyita barang bukti yang digunakan dalam kasus beras oplosan, yakni 13.740 karung beras, beras patah beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIIP dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg.

    Serta, beras patah besar sebanyak 53,150 ton dalam kemasan karung, beras patah kecil 5,750 ton dalam kemasan karung, dan dokumen legalitas serta sertifikat penunjang.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 212 merek beras (kualitas premium dan medium) mencapai sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan.

    Data tersebut sebagaimana mengacu pada investigasi selama 6–23 Juni 2025 yang melibatkan 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi.

  • Beras Oplosan Marak, Pedagang Pasar Tradisional Semringah Omzet Naik

    Beras Oplosan Marak, Pedagang Pasar Tradisional Semringah Omzet Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pedagang pasar tradisional mengalami peningkatan omzet imbas kasus beras yang tak sesuai mutu dan kualitas alias beras oplosan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kasus beras oplosan membawa berkah bagi pedagang di pasar tradisional, lantaran masyarakat berbondong-bondong beralih membeli beras di pasar tradisional.

    “Ada yang menarik. Ini berkah bagi pedagang tradisional. Itu omzetnya naik, karena banyak yang beralih [membeli beras] ke [pasar] tradisional,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Amran menuturkan dengan masyarakat membeli beras di pasar tradisional, ini justru bisa menghidupkan penggilingan kecil di Tanah Air. Apalagi, penggilingan kecil mendominasi dari total penggilingan.

    “Kalau dia belanja di tradisional, menghidupkan pengilingan kecil. Penggilingan kecil jumlahnya itu 95% dari total penggilingan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Amran menuturkan bahwa Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga telah menurunkan harga beras premium sebesar Rp1.500 per kemasan 5 kilogram.

    “Premium kan sudah turun Rp1.500 [per 5 kilogram], ada suratnya aku terima. Dan itu statement ketua asosiasinya itu. Aprindo, turun Rp1.500 [per 5 kilogram],” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengeklaim kini pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) tak lagi takut berjualan beras imbas adanya kasus beras oplosan. Dia memastikan sudah tidak ada lagi masalah terkait beras oplosan. Dia juga mengeklaim permasalahan ini sudah tertangani.

    “Sudah-sudah, nggak ada masalah. Sudah tertangani dengan baik,” ujar Budi saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail seperti apa proses penanganan kasus beras oplosan yang telah menggegerkan masyarakat.

    Omzet Turun

    Sementara itu, Ombudsman sebelumnya menemukan adanya penurunan signifikan omzet pedagang beras di PIBC saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (11/8/2025). Adapun, sidak ini dilakukan untuk memantau kondisi perdagangan beras di tengah polemik beras oplosan.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menuturkan sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20–50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.

    “Dari keterangan pedagang, misalnya mereka biasanya menjual 15-20 ton beras per hari, namun saat ini hanya 6–10 ton beras perhari,” ujar Yeka dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).

    Berdasarkan data Pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, perbandingan in-out beras di PIBC pada 1–10 Juli 2025 dan 1–10 Agustus 2025 terjadi penurunan beras yang masuk 22,97% dan yang keluar 20,84%.

    Dari sisi harga, Yeka menemukan terjadi kenaikan harga beras di PIBC. Harga jual termurah Rp13.150 per kilogram dan harga termahal tembus Rp14.760 per kilogram, dengan rata kenaikan harga beras sebesar Rp200 dalam dua pekan terakhir.

    Selain itu, Yeka menyebut penurunan penjualan ini juga berdampak pada turunnya tenaga kerja di sektor bongkar muat. Merujuk data Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat PIBC, sebanyak 80% dari sekitar 1.200 anggota tidak bekerja karena menurunnya volume pembelian beras di PIBC.

    “Perlindungan terhadap konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha dan pekerja,” tuturnya.

    Adapun, Ombudsman akan menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

    Yeka menyatakan langkah ini untuk mencari solusi agar pasar kembali bergairah, sekaligus memastikan perdagangan beras tetap transparan dan sesuai ketentuan.

  • Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

    Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

    Bisnis.com, MALANG — Pemerintah menyiapkan dana Rp1,5 triliun yang bersumber dari Danantara untuk menyerap gula petani yang tidak terserap pasar.

    Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan nantinya yang akan melakukan pembelian gula petani, yakni PT RNI dan PT SGN.

    “Harganya baik, sehingga petani tidak dirugikan,” katanya di sela-sela memberikan Kuliah Tamu Wakil Menteri Pertanian dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya, Rabu (13/8/2025).

    Terkait dugaan adanya peredaran gula rafinasi di pasar, dia menegaskan bahwa hal tersebut sebagai pelanggaran dan tak bisa ditolerir.  

    Karena itulah, dia menegaskan Kementan akan melakukan pendekatan ke kepolisian dan pihak-pihak yang mengurusinya.

    Intinya, kata dia, gula rafinasi itu gula yang diperuntukkan industri makanan dan minuman, tidak boleh dijual di pasar.

    Dengan demikian, mereka yang menjual gula rafinasi di luar kepentingan industri maka merupakan kegiatan yang melanggar hukum. 

    Diberitakan Bisnis, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) meminta agar pemerintah menghentikan impor ethanol lantaran telah membuat harga tetes tebu anjlok. 

    Hal ini seiring adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan anjloknya harga gula dan tetes tebu telah memukul pendapatan petani tebu.

    Khabsyin mengungkap, saat ini kondisi gula petani kian mengkhawatirkan. Dia menyebut, stok gula yang tidak laku di sejumlah pabrik gula telah mencapai 100.000 ton secara nasional dan akan terus bertambah.

    Dia menjelaskan kondisi ini terjadi lantaran penawaran harga dari pedagang saat lelang berada di bawah Harga Patokan Petani (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp14.500 per kilogram.

    “Pasar gula kita dibanjiri gula rafinasi dan daya beli masyarakat turun sehingga gula petani tidak terserap. Kami mendesak pemerintah membeli gula petani sesuai HPP,” kata Khabsyin dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (13/8/2025).

    Selain itu, Khabsyin menuturkan petani juga terpukul akibat anjloknya harga tetes tebu. Di mana, harga tetes turun menjadi Rp1.500 per kilogram di tahun ini, bahkan pembeli tetes meminta penurunan harga dari yang sudah disepakati. Padahal, ungkap dia, tahun lalu harganya mencapai Rp3.000 per kilogram. 

    Menurutnya, anjloknya harga tetes tebu disebabkan adanya Permendag 16/2025. Khabsyin menilai, Permendag 16/2025 telah membuka keran impor ethanol secara bebas tanpa persetujuan impor, bebas kuota, dan bebas bea masuk. Di sisi lain, tetes adalah bahan baku ethanol.

    “Ironis, produksi ethanol dan tetes tebu dalam negeri surplus dan sebagian diekspor, pemerintah justru membebaskan impor ethanol. Siapapun bisa impor tanpa syarat, tanpa kuota, tanpa persetujuan impor, tanpa rekomendasi Menperin [Menteri Perindustrian], ini membuat harga tetes petani jatuh,” tuturnya.