Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Pemerintah targetkan Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku pada 2035

    Pemerintah targetkan Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku pada 2035

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2035 sebagai bagian dari upaya untuk mencapai swasembada pangan serta meningkatkan investasi di sektor peternakan.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda, di Jakarta, Selasa, mengatakan pemerintah telah meluncurkan peta jalan pemberantasan PMK pada 2023 dan menargetkan Indonesia bebas PMK tanpa vaksinasi pada 2035.

    Langkah-langkah yang dilakukan meliputi program vaksinasi berbasis risiko, menetapkan zona prioritas, memperketat biosekuriti, meningkatkan kapasitas petugas kesehatan hewan, memperkuat surveilans, hingga melibatkan publik melalui kampanye edukasi.

    Selain itu, Agung mengatakan Kementan juga akan mengajukan agar Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki program pengendalian PMK yang terarah ke Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH).

    “Tahun depan kami akan mengusulkan pengakuan secara negara bahwa Indonesia memiliki program pengendalian PMK yang terkendali. Pengakuan ini penting untuk menuju Indonesia bebas PMK pada 2035,” ucap Agung.

    Tak hanya itu, Indonesia juga telah mengajukan dokumen ke WOAH pada 13 Agustus 2025 lalu untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara dengan zona bebas PMK tanpa vaksinasi di sembilan provinsi, yang terdiri dari enam provinsi di Papua, dua provinsi di Maluku, dan satu provinsi di Nusa Tenggara Timur.

    Agung mengatakan Kementan terus mengintensifkan program vaksinasi PMK dengan harapan kasus bisa ditekan hingga nol (zero case), yang akan mempermudah upaya pemberantasan.

    Ia mengakui bahwa pengendalian PMK tidak mudah, tetapi bisa diselesaikan melalui kerja sama yang kuat dan kesadaran dari para peternak.

    Ia menyebut sebagai contoh, di negara dengan kasus PMK yang tinggi seperti India dan Pakistan, populasi ternak tetap meningkat karena adanya kesadaran peternak untuk melakukan vaksinasi secara terkendali. Menurut dia, ini menunjukkan bahwa kesadaran peternak menjadi kunci utama.

    Saat ini, Indonesia juga berupaya mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara dengan zona bebas PMK, mencontoh Brasil yang telah berhasil meraih status tersebut setelah melalui proses bertahun-tahun.

    PMK yang kembali muncul pada 2022 setelah lebih dari tiga dekade Indonesia berstatus bebas penyakit telah menimbulkan kerugian ekonomi. Kementan memperkirakan potensi kerugian akibat wabah PMK pada 2022 mencapai sekitar Rp9 triliun.

    Agung menyebut saat ini kasus PMK di Indonesia mulai terkendali, bahkan beberapa daerah seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat sudah mencapai nol kasus.

    Kementan mencatat kasus PMK per Agustus 2025 mencapai 593 ekor. Kasus terbanyak ada di Sulawesi Selatan dengan 323 ekor, diikuti Jawa Tengah 110 ekor, dan Jawa Timur 109 ekor.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan genjot vaksinasi PMK untuk jaga kesehatan hewan ternak

    Kementan genjot vaksinasi PMK untuk jaga kesehatan hewan ternak

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian terus mengintensifkan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk mencegah lonjakan kasus terhadap hewan ternak, khususnya menjelang perayaan Idul Adha.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, di Jakarta, Selasa, mengatakan program vaksinasi massal PMK dilakukan dua periode dalam setahun.

    Periode pertama telah berlangsung pada Januari hingga Maret 2025 dengan mengalokasikan vaksin 2,1 juta dosis dan telah berhasil mengendalikan kasus PMK, terutama saat mobilisasi ternak untuk kurban Idul Adha.

    “Alhamdulillah, dampaknya terasa pada saat mobilisasi ternak, kasus dapat kita kendalikan,” kata dia.

    Ia menjelaskan saat ini periode kedua vaksinasi masih berlangsung, dari Juni hingga September. Meskipun realisasi vaksinasi periode kedua masih rendah, pemerintah optimistis dapat mengejar ketertinggalan dalam satu bulan ke depan.

    “Kami sudah mengalokasikan 1,9 juta dosis vaksin di periode kedua, namun realisasinya masih di angka 31,4 persen. Artinya, kita masih punya 70 persen vaksin yang harus segera diberikan,” ujar Agung.

    Selain menggenjot vaksinasi, Kementan juga menjalankan berbagai strategi lain untuk mengendalikan PMK. Salah satu upayanya adalah mendorong penerapan biosekuriti secara maksimal, terutama bagi peternak sapi perah, kambing, domba, dan babi, untuk mencegah masuk dan penyebaran penyakit.

    Kemudian, Agung menjelaskan Kementan juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dengan mewajibkan sertifikat kesehatan hewan atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh dinas setempat.

    Pemerintah juga berfokus pada kolaborasi multistakeholder dengan melibatkan perguruan tinggi, asosiasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), serta para peternak untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam program vaksinasi dan penanganan kesehatan hewan.

    Kementan telah membagi zona pengendalian PMK di Indonesia menjadi tiga: zona pemberantasan (Lampung, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat), zona pencegahan (Sumatera, Sulawesi, Kalimantan), serta zona bebas PMK tanpa vaksinasi (Maluku, Papua, dan NTT).

    Indonesia juga telah mengajukan dokumen ke Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) pada 13 Agustus lalu untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara dengan zona bebas PMK tanpa vaksinasi di sembilan provinsi, yang terdiri dari enam provinsi di Papua, dua provinsi di Maluku, dan satu provinsi di NTT.

    “Pengakuan ini sangat penting untuk menjaga status bebas PMK kita. Kami menargetkan pengakuan secara nasional bahwa Indonesia memiliki program pengendalian PMK yang terkendali pada 2026, menuju Indonesia bebas PMK tanpa vaksinasi di tahun 2035,” kata Agung.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan Mau Ajukan RI Zona Bebas PMK, Ini Tujuannya

    Kementan Mau Ajukan RI Zona Bebas PMK, Ini Tujuannya

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) sedang mengajukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) sebagai negara yang memiliki zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta negara dengan pengendalian PMK yang terarah.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya telah mengirimkan dokumen ke WOAH pada 13 Agustus lalu. Dokumen itu berisi data surveilans dari sembilan provinsi yang masih bebas PMK tanpa vaksinasi.

    “Untuk mendapatkan pengakuan itu kita harus menyampaikan dossier atau dokumennya ke mereka untuk dinilai. Kita harapkan target tahun ini kita mendapatkan pengakuan memiliki zona bebas tanpa vaksinasi 9 wilayah itu,” kata Agung usai ditemui dalam acara Strategi Nasional Pengendalian PMK di Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025).

    PMK di Indonesia Terkendali

    Agung menyebut, wabah PMK di Indonesia berhasil terkendali. Beberapa daerah, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Jawa Barat sudah hampir mendekati tidak ada insiden wabah PMK. Dari situ, Agung menilai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengendalikan wabah PMK sudah benar.

    “Artinya, pendekatan yang kita lakukan sudah on the track tinggal bagaimana penguatan kita di lapangan dan campaign kita di masyarakat agar memberikan semangat ke peternak kita sehingga menarik investasi peternakan yang saat ini dicanangkan oleh bapak presiden dan bapak mentan. Karena kita berharap Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor dari daging sapi dan susu segar,” imbuh Agung.

    Kesembilan provinsi itu tersebar di 6 provinsi di Papua, 2 provinsi di Maluku, dan 1 provinsi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, pihaknya tahun depan juga mengajukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara dengan pengendalian PMK yang terarah.

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa menyampaikan pemerintah telah melakukan upaya pengendalian PMK sejak dua tahun lalu. Targetnya, Indonesia mengantongi pengakuan WOAH tahun depan.

    Keuntungan Zona Bebas PMK

    Ada sejumlah keuntungan yang didapatkan jika Indonesia mendapat pengakuan dari WOAH, seperti menarik investasi. Menurut Hendra, Indonesia dapat mengekspor hewan ternak dari daerah-daerah yang bebas kasus PMK dan diakui oleh WOAH jika ketersediaan hewan ternak berlebih.

    “Bisa, bisa (menarik investasi). Jadi investasi bagusnya dari daerah-daerah yang kalau mau ya daerah bebas. Jadi, sebenarnya fungsinya itu,” ujar Hendra.

    Hendra menyebut negara-negara lain yang mengajukan bebas PMK memang dilakukan secara bertahap. Pertama dimulai dari pengakuan melalui zona bebas PMK baik dengan vaksinasi maupun tanpa vaksinasi.

    “Tahun ini kita mengajukan yang bebas dulu, tahun ini kita mengajukan yang bebas 90%. Tahun depan kita mengajukan program kita di-recognize,” imbuh Hendra.

    Lihat juga Video: Wamentan Terus Awasi Wabah PMK: Sediakan 4 Juta Vaksin

    (rea/ara)

  • Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

    Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap stok beras  per Agustus 2025 mencapai 4,2 juta ton, yang merupakan tertinggi dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik stok beras melimpah faktanya harga makanan pokok warga Indonesia itu melambung hampir di seluruh wilayah. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga beras di sejumlah wilayah makin mahal. Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga terus bertambah setiap pekannya. 

    BPS mencatat sebanyak 200 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan ketiga Agustus 2025.

    Sementara itu, pada pekan kedua Agustus 2025, sebanyak 193 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Padahal pada pekan pertama Agustus 2025, sebanyak 191 kabupaten/kota. Kondisi ini terjadi di tengah melimpahnya stok beras di bulog. 

    Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan kenaikan harga beras yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) terjadi imbas adanya kesalahan tata kelola perberasan nasional.

    Andreas juga menjelaskan, meski stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melimpah tak bisa mengendalikan harga beras di pasar. Sebab, lanjut dia, stok tersebut hanya menumpuk di gudang.

    “Ya karena terjadi kesalahan tata kelola. Stok Bulog sekali lagi tidak mencerminkan apapun ya. Karena apa? Karena stok Bulog kan tidak dipakai, hanya ditumpuk saja. Bagaimana bisa mengendalikan harga?” jelas Andreas saat dihubungi Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, hingga 24 Agustus 2025, sebanyak 3,91 juta ton stok CBP telah dikuasai Bulog. Adapun, jutaan stok ini untuk mendukung kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

    Ilustrasi beras

    Adapun, bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah mencapai 360.000 ton dan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Di sisi lain, lanjut Andreas, realisasi beras SPHP masih belum optimal sehingga belum berdampak pada harga beras.

    Di samping itu, Andreas menyebut melambungnya harga beras juga dipengaruhi ramainya penggilingan padi yang tak beroperasi alias tutup. Dia menuturkan bahwa tutupnya penggilingan padi ini lantaran mereka takut untuk menjalankan usaha.

    “Penggilingan-penggilingan ditakut-takuti, malah sekarang ada isu petani juga ditekan harganya. Jadi sekarang ini suasana perberasan di nasional ini sangat tidak nyaman,” ujarnya.

    Alhasil, Andreas menyampaikan kondisi ini membuat stok beras di pasar mengalami penurunan. Dia menjelaskan, jika beras di pasar turun, maka harga beras akan terkerek.

    Di sisi lain, Andreas menilai harga beras akan tetap merangkak seiring dengan gelontoran bantuan pangan dan SPHP yang relatif lebih rendah dibandingkan kebutuhan konsumsi selama satu bulan.

    “Tidak mempengaruhi, tidak berdampak. Karena yang digelontorkan kecil. Sehingga harga beras tetap sesuai dengan hukum pasar. Stok dipasar banyak atau sedikit. Kalau stok dipasar sedikit, harga naik. Apalagi pengilingan-pengilingan pada tutup,” tuturnya.

    Untuk itu, Andreas menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola perberasan nasional dan membaca sinyal harga beras.

    Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai alasan harga beras masih naik lantaran penyaluran beras SPHP yang belum berjalan optimal. Khudori menuturkan bahwa operasi pasar SPHP belum berjalan efektif.

    Harga Beras

    Diketahui, harga beras medium di zona 1, yang mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, naik 1,1% dibandingkan dengan Juli 2025.

    Secara umum, rata-rata harga beras medium di zona 1 mencapai Rp14.005 per kilogram, atau berada di atas harga eceran tertinggi (HET) di level Rp12.500.

    Harga rata-rata beras medium tertinggi di zona 1 terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mencapai Rp17.952 per kilogram.

    Harga beras premium di zona 1 juga naik 0,83% menjadi Rp15.437 per kilogram, melampaui HET beras premium yang semestinya dipatok Rp14.900 per kilogram. Harga beras premium tertinggi di zona 1 mencapai Rp19.851 per kilogram di Kabupaten Wakatobi.

    Berikutnya, rata-rata harga beras medium di zona 2, juga naik 1,49% dibanding Juli 2025 menjadi Rp14.872 per kilogram atau berada di atas HET sebesar Rp13.100 per kilogram. Harga beras medium tertinggi di zona ini mencapai Rp19.900 per kilogram di Kabupaten Mahakam Ulu.

    Harga rata-rata beras premium di zona 2 juga terpantau naik 0,97% dibanding Juli 2025 menjadi Rp16.618 per kilogram, atau melampaui HET Rp15.400 per kilogram. Adapun, harga beras premium di zona 2 tertinggi terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang menyentuh Rp21.500 per kilogram.

    Zona 2 mencakup wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

    Kuli mengangkut beras

    Data BPS juga menunjukkan harga rata-rata beras medium dan premium di zona 3, yang mencakup Maluku—Papua, mengalami kenaikan. Harga beras medium dan beras premium di zona 3 masing-masing naik 1,09% dan 0,64% dibandingkan Juli 2025.

    Untuk beras medium, rata-rata harganya mencapai Rp18.899 per kilogram, atau melampaui HET Rp13.500 per kilogram. Adapun, harga beras medium di zona 3 termahal mencapai Rp50.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

    Sementara itu, rata-rata harga beras premium dibanderol Rp20.709 per kilogram atau melampaui HET Rp15.800 per kilogram. Harga beras premium di zona 3 tertinggi mencapai Rp60.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

  • Kementan targetkan cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektare di Kalsel

    Kementan targetkan cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektare di Kalsel

    Kamis, 14 Agustus 2025 22:31 WIB

    Pekerja menggunakan ekskavator untuk membuka lahan program cetak sawah rakyat di kawasan Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kamis (14/8/2025). Kementerian Pertanian menargetkan cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Selatan guna meningkatkan produksi dan mendorong kemandirian pangan masyarakat setempat secara berkelanjutan serta mewujudkan swasembada pangan nasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

    Pekerja menggunakan ekskavator untuk membuka lahan program cetak sawah rakyat di kawasan Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kamis (14/8/2025). Kementerian Pertanian menargetkan cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Selatan guna meningkatkan produksi dan mendorong kemandirian pangan masyarakat setempat secara berkelanjutan serta mewujudkan swasembada pangan nasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

    Pekerja menggunakan ekskavator untuk membuka lahan program cetak sawah rakyat di kawasan Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kamis (14/8/2025). Kementerian Pertanian menargetkan cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Selatan guna meningkatkan produksi dan mendorong kemandirian pangan masyarakat setempat secara berkelanjutan serta mewujudkan swasembada pangan nasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertanian harus jadi modern, tak lagi konvensional

    Pertanian harus jadi modern, tak lagi konvensional

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) Idha Widi Arsanti dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu (24/8/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

    Kementan: Pertanian harus jadi modern, tak lagi konvensional
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 06:30 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa pertanian harus menjadi modern, tidak lagi konvensional.

    “Kita juga harus merubah mindset, merubah pertanian kita yang tadinya konvensional menjadi pertanian modern. Ini adalah suatu keharusan, ini adalah suatu keniscayaan,” ucapnya dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu.

    Dia menyatakan tidak boleh ada lagi petani gurem yang mengelola lahan 1-20 hektar. Para petani harus saling berkonsolidasi satu sama lain dalam satu kelompok agar mampu mengelola lahan sekitar 200 hektar (ha) untuk mencapai skala usaha yang ekonomi, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi para pelaku.

    Peralihan ke pertanian modern juga berimplikasi terhadap kewajiban penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, seperti menggunakan traktor, combine harvester (pemanen kombinasi), mesin dryer, hingga Rice Milling Unit (RMU/mesin penggiling padi)

    “Dengan alsintan tersebut, maka biaya-biaya produksi, kehilangan hasil ini juga bisa ditekan, untuk kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih tinggi lagi kepada para petani dan para pelakunya,” ungkap Idha Widhi Arsanti.

    Selain soal alsintan, pertanian modern juga menggunakan varietas unggul yang dikelola manajemen kelompok tani atau Brigade Pangan agar dapat bekerja secara bersama-sama.

    “Mereka punya struktur, mereka punya pembagian tugas, dan semua yang bertugas di dalam kelompok tani atau Brigade Pangan ini ini harus optimal melakukan fungsinya masing-masing, baik di sektor produksi, alsintan, pengelolaannya, kemudian pemasaran dan juga administrasi dan keuangan,” kata Kepala BPPSDMP Kementan.

    Administrasi dan literasi keuangan juga dinilai merupakan hal penting bagi para petani. Dulu, lanjutnya, petani tak melakukan pencatatan, tetapi saat ini diwajibkan transparan dan akuntabel.

    “Kita wajibkan untuk kemudian harus transparan, akuntabel, dan kemudian karena mereka akan bertransaksi dan kemudian juga memperoleh omset miliaran rupiah, maka tentu saja kita berharap mereka memiliki pengetahuan literasi keuangan dan digitalisasi literasi keuangan,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Harga Beras di Jepang Meroket, Mentan Amran Pamer Kondisi di RI

    Harga Beras di Jepang Meroket, Mentan Amran Pamer Kondisi di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap stok beras Indonesia aman di tengah krisis pangan global, seperti yang terjadi di Jepang.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, sederet negara maju seperti Jepang menghadapi lonjakan harga beras hingga 90,7% pada Juli 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Harganya tertinggi sejak 1971.

    Bukan hanya itu, Amran menyampaikan bahwa masyarakat setempat di Jepang juga harus mengantre untuk membeli beras murah. Sementara itu, ungkap dia, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Di Jepang, harga beras melonjak 90,7 persen pada Juli 2025, tertinggi sejak 1971, hingga rakyatnya antre untuk mendapatkan beras murah. Sementara itu, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dari produksi sendiri. Ini capaian luar biasa,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).

    Amran juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup keran impor beras sejak awal 2025, seiring dengan melonjaknya stok beras yang diproduksi dari dalam negeri.

    “Alhamdulillah, kita patut bersyukur stok beras dalam negeri sangat cukup, sehingga tahun ini kita tidak impor beras. Hingga Agustus ini stok beras aman dan produksi on the track terus meningkat,” ujarnya.

    Mengacu data FAO, USDA, dan Badan Pusat Statistik (BPS), Amran menuturkan bahwa produksi beras nasional melonjak dari 30,62 juta ton pada 2024 dan diperkirakan mencapai 33,8–35,6 juta ton pada 2025. Dia juga menyebut, cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun atau mencapai 4,2 juta ton.

    “Dulu kita defisit stok dan terpaksa impor 7 juta ton pada 2023 dan 3–4 juta ton pada 2024. Kini, stok kita tertinggi dalam sejarah, dan dunia mengakui ketahanan pangan Indonesia. FAO dan Departemen Pertanian Amerika memuji capaian ini,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Amran memperkirakan panen kedua pada September 2025 akan semakin memperkuat pasokan beras dalam negeri. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan beras.

    Menurut Amran, kebijakan setop impor beras sejak awal 2025 bukan hanya menjaga stok dalam negeri, melainkan juga memengaruhi harga beras dunia, yang kini turun ke level terendah dalam 8 tahun, yakni US$372,50 per ton untuk beras putih 5% pecah asal Thailand.

    “Stok kita besar, harga mulai turun, petani sejahtera, dan impor berhenti. Ini kado untuk bangsa,” pungkasnya.

    Jika menengok Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium dan medium secara rata-rata nasional masih mengalami lonjakan pada Minggu (24/8/2025) pukul 16.33 WIB.

    Panel Harga menunjukkan, harga beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp16.087 per kilogram. Harganya naik 7,97% dari harga eceran tertinggi (HET) nasional yang semestinya di level Rp14.900 per kilogram.

    Jika dilihat secara terperinci, harga rata-rata beras premium kompak naik di sejumlah zonasi. Harga beras premium di zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing dibanderol Rp15.433 per kilogram, Rp16.505 per kilogram, dan Rp18.346 per kilogram.

    Sekadar informasi, HET beras premium di zona 1 adalah Rp14.900 per kilogram, zona 2 sebesar Rp15.400 per kilogram, dan zona 3 ditetapkan sebesar Rp15.800 per kilogram.

    Senada, harga beras medium di tingkat konsumen juga melampaui HET. Panel menunjukkan, harga rata-rata beras medium melonjak 13,75% dari HET nasional Rp12.500 per kilogram menjadi Rp14.219 per kilogram.

    Lebih jauh, kenaikan harga beras medium terjadi di semua zonasi, yakni zona 1 menjadi Rp13.751 per kilogram, zona 2 menjadi Rp14.459 per kilogram, dan zona 3 dibanderol Rp16.283 per kilogram.

    Untuk diketahui, HET beras medium zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram, Rp13.100 per kilogram, dan Rp13.500 per kilogram.

  • Digeber Mentan Amran Sulaiman, Beras Premium Kembali Muncul di Pasar, Harga Turun Rp1.000

    Digeber Mentan Amran Sulaiman, Beras Premium Kembali Muncul di Pasar, Harga Turun Rp1.000

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasca heboh masalah pelanggaran standar mutu, beras premium mulai kembali hadir di pasar ritel setelah sebelumnya sempat ditarik.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin menyebut, pasokan masih terbatas dan distribusinya belum merata di seluruh daerah.

    Podusen telah mulai mengirimkan beras hasil produksi terbaru sejak Agustus 2025.

    Menurut Solihin, sebagian ritel masih menampilkan stok lama yang belum sempat diretur. Beberapa produsen sebenarnya telah meminta retur, tetapi penggantian dengan produk baru masih menunggu realisasi. 

    “Harapan kami, produksi baru benar-benar sesuai kualitas premium sehingga pasokan kembali stabil. Kualitas harus dijaga karena beras premium selama ini menjadi andalan bagi konsumen,” tegasnya dikutip pada Minggu (24/8/2025).

    Untuk menjaga daya beli masyarakat, produsen menurunkan harga sebesar Rp1.000 per kemasan lima kilogram. Dengan demikian, harga beras premium kini mencapai Rp73.500 per kemasan lima kilogram, di bawah HET Rp74.500.

    Solihin mengakui penjualan sempat terpengaruh akibat keputusan peritel menurunkan produk lama yang terindikasi oplosan. 

    “Volume penjualan berkurang karena merek beras yang terindikasi (oplosan) berkontribusi besar terhadap penjualan,” katanya. 

    Meski begitu, ia memastikan peritel tetap menjual beras bermutu sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

    Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis harga beras akan terus melandai dalam waktu dekat. 

  • Tani Merdeka siap kawal program ketahanan pangan Presiden Prabowo

    Tani Merdeka siap kawal program ketahanan pangan Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Tani Merdeka Indonesia akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) ke-1 pada 27-29 Agustus 2025 di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta untuk mendukung dan mengawal program ketahanan pangan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Forum nasional itu akan menjadi ajang konsolidasi ribuan petani dan pengurus organisasi Tani Merdeka dari seluruh Indonesia untuk memperkuat peran petani dalam pembangunan nasional.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu menyampaikan rapimnas tersebut akan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan organisasi, dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional hingga pemanfaatan teknologi dalam pertanian.

    “Kami ingin memastikan Tani Merdeka hadir sebagai kekuatan rakyat yang mendukung penuh program pertanian nasional. Petani dari berbagai daerah akan membawa aspirasi dan solusi untuk memajukan negeri ini,” ujar Don Muzakir didampingi ratusan anggotanya usai menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia yang juga Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Gedung Kementan, Jakarta Jumat (22/8).

    Rapimnas itu juga akan menjadi forum pemaparan kondisi pertanian dari tiap wilayah, baik potensi pengembangan maupun permasalahan klasik seperti kelangkaan pupuk, hama, dan akses terhadap teknologi. Tani Merdeka menargetkan mampu menjadi jembatan efektif antara petani dan pemerintah.

    “Kami tidak ingin hanya menjadi penonton. Tani Merdeka harus turun langsung dan menjadi bagian dari solusi nyata di lapangan,” kata Don Muzakir.

    Agenda rapimnas juga mencakup pembahasan dukungan terhadap program prioritas pemerintah seperti pengembangan food estate, konversi lahan hingga dorongan terhadap pertanian berkelanjutan yang produktif dan ramah lingkungan.

    Sementara itu, Sudaryono menyambut positif inisiatif Rapimnas Tani Merdeka tersebut.

    Ia menekankan pentingnya sinergi antara organisasi petani dengan program strategis pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.

    “Tani Merdeka harus hadir di tengah petani. Kita semua harus ikut menyukseskan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Ia mengatakan peran aktif organisasi seperti Tani Merdeka sangat dibutuhkan untuk memastikan petani tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkat taraf kesejahteraannya.

    “Kita butuh kerja sama semua pihak. Tani Merdeka harus membantu petani memperoleh akses terhadap pupuk, bibit, dan teknologi. Petani Indonesia harus sejahtera,” kata Sudaryono.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Klaim Hilirisasi & Industrialisasi Pangan Bisa Tekan Pengangguran

    Pemerintah Klaim Hilirisasi & Industrialisasi Pangan Bisa Tekan Pengangguran

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) yang dicanangkan pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian. Tidak hanya menyumbang pertumbuhan ekonomi, hilirisasi SDA juga dapat menekan angka pengangguran.

    Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Nurul Qomariyah, menyebut langkah tersebut dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam rangka melaksanakan hilirisasi dan dukungan terhadap penyediaan bahan baku industri, salah satu prioritas Bapak Presiden yang tertuang dalam Asta Cita dan menjadi prioritas nasional adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi,” terang Nurul dalam acara Pesta Rakyat di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Nurul mengatakan, Kementan sendiri memiliki kriteria untuk menjalankan program hilirisasi di sektor pertanian. Pertama, produk pertanian yang berkelanjutan. Kedua, melanjutkan industri eksisting. Kemudian terakhir, melanjutkan ekspor sekaligus menekan impor produk pertanian untuk menambah devisa.

    “Tentunya dengan usaha hilirisasi ini butuh tenaga kerja, sehingga bisa dilakukan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, kemudian menurunkan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan ini sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan PDB minimal 6% pada tahun ini,” jelasnya.

    Nurul menambahkan, ada beberapa komoditas di sektor tanaman pangan hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang menjadi fokus hilirisasi Kementan. Adapun komoditas tersebut di antaranya, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, pala, dan kelapa sawit.

    “Harapannya hilirisasi yang dilakukan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian untuk selanjutnya dapat diekspor, yang pada akhirnya akan meningkatkan devisa dari sektor pertanian,” tutupnya.

    (kil/kil)