Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Amran Marah, Perintahkan Cabut Izin Penjual Pupuk Usai Dapat Laporan

    Amran Marah, Perintahkan Cabut Izin Penjual Pupuk Usai Dapat Laporan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman langsung bertindak setelah mendengarkan laporan dan keluhan petani yang mengaku membeli pupuk bersubsidi dengan harga melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Hal itu terungkap dalam pertemuan Amran dengan petani yang digelar di kantornya, gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (24/9/2025). 

    Menurut keterangan Kementan, 1.200 petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu yang melakukan aksi penyampaian aspirasi. Mereka membawa 4 tuntutan, yaitu memasukkan kelembagaan petani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, modernisasi alsintan, peningkatan fasilitas irigasi dan reforma agraria.

    “Saya mau dengar langsung aspirasi karena yang dibawa adalah suara petani Indonesia. Pemerintah adalah pelayan rakyat, jadi setiap keluhan petani adalah masalah saya juga,” kata Amran.

    Dalam pertemuan itu, terungkap permasalahan pupuk bersubsidi di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Petani melaporkan harga jual pupuk di atas Rp300.000 per kuintal, melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp2.250 per kilogram untuk urea dan Rp2.300 per kilogram untuk phonska.

    Menanggapi hal itu, Amran langsung menelepon Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan memerintahkan Direktur Pupuk Kementan untuk menindak distributor ataupun pengecer yang melakukan penyelewengan harga pupuk.

    “Sekarang cek. Cabut izinnya mulai hari ini. Itu menyusahkan petani kita,” kata Amran.

    Amran juga merespons laporan petani di Kecamatan Kroya yang kesulitan pengairan. Dan, segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Jawa Barat dan Direktur Irigasi Pertanian Kementan untuk menunjang infrastruktur irigasi dan perpompaan.

    “Ini harus segera diselesaikan. Besok tim Kementan turun dan ketemu petaninya, selesaikan irigasi dan perpompaannya,” ucap Amran.

    Dia juga memenuhi tuntutan terkait modernisasi alsintan di Indramayu dan langsung memerintahkan pembentukan brigade pangan di Kecamatan Kroya dan menurunkan alsintan seperti hand tractor.

    Tidak hanya itu, Amran berjanji mendorong dan mengawal kelembagaan petani serta pengelolaan tanah hutan.

    “Intinya kami adalah pelayan rakyat. Kami akan monitor semua aspirasi Bapak Ibu. Doakan, jika tidak ada cuaca ekstrem, kita bisa swasembada pangan lebih cepat,” katanya.

    Ketua Serikat Tani Indramayu Damuri merasa bangga dengan perhatian Amran yang peduli dan langsung memberikan solusi konkret bagi mereka.

    “Kami menyampaikan keluhan langsung direspons cepat. Jangankan pupuk, persoalan pengairan akan langsung dicek. Terima kasih Mentan Amran yang memberikan jawaban yang membuat hati kami tenang dan bahagia,” katanya.

    Foto: Pertemuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dengan petani Indramayu di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (24/9/2025). (Dok. Kementan)
    Pertemuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dengan petani Indramayu di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (24/9/2025). (Dok. Kementan)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mentan pastikan harga ayam terjaga demi lindungi peternak-konsumen

    Mentan pastikan harga ayam terjaga demi lindungi peternak-konsumen

    Baru peternak kita recovery, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Sebelumnya harga ayam pedaging Rp18.000 per kg di peternak, menjerit itu peternak seluruh Indonesia. Jadi kita jaga dua-duanya,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan harga ayam pedaging agar tetap menguntungkan peternak namun tidak membebani masyarakat sebagai konsumen di pasar.

    “Baru peternak kita recovery, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Sebelumnya harga ayam pedaging Rp18.000 per kg di peternak, menjerit itu peternak seluruh Indonesia. Jadi kita jaga dua-duanya,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Mentan menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai adanya harga ayam potong di berbagai daerah melonjak salah satunya di Banyumas, Jateng, dari Rp35.000 per kg menjadi Rp42.000 per kg.

    Akibatnya, penjualan ayam potong anjlok, bahkan masyarakat akhirnya mengurangi konsumsi daging ayam dan beralih ke kaki atau ceker ayam.

    Menanggapi hal itu, Amran menyebutkan sebelumnya harga ayam pernah jatuh hingga mencapai di Rp18.000 per kilogram di tingkat peternak.

    Kondisi itu membuat peternak menjerit sehingga kebijakan pengendalian harga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

    Namun dia juga menekankan kenaikan harga yang terlalu tinggi juga tidak boleh terjadi, sebab akan membebani daya beli masyarakat sehingga pemerintah memastikan keseimbangan antara kepentingan peternak dan konsumen.

    “Inilah saudara aku, jangan gitu dong. Ada yang tau nggak harga ayam tiga minggu lalu? Satu bulan lalu berapa? Rp18.000 (per kilogram di tingkat peternak,” ujar Mentan singkat.

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan berbagai langkah stabilisasi harga ayam pedaging terus dilakukan demi menjaga keseimbangan pasar, menguntungkan peternak, dan tetap terjangkau bagi masyarakat konsumen di seluruh Indonesia.

    “Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus bergerak cepat menjaga kestabilan harga ayam pedaging agar tetap terjangkau masyarakat dan menguntungkan peternak,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (19/9).

    Kementan bersama pelaku usaha telah mengupayakan beberapa langkah nyata, antara lain menjaga stok nasional.

    Dimana saat ini Indonesia mengalami surplus ayam hingga 300 ribu ton, sehingga kebutuhan nasional dapat terpenuhi secara baik dan diharapkan harga ayam tetap stabil meskipun permintaan terus meningkat.

    Upaya pengawasan harga di lapangan juga dilakukan Kementan bersama asosiasi perunggasan, Satgas Pangan, dan pemerintah daerah guna mencegah praktik penetapan harga yang merugikan peternak maupun konsumen secara tidak wajar.

    Selain itu, Kementan juga mendorong fasilitasi akses distribusi ayam ke berbagai daerah serta mendukung program penguatan daya beli masyarakat, termasuk integrasi dengan program makan bergizi gratis di sejumlah wilayah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Sinergi TNI-Polri kawal pangan dorong NTP petani meningkat

    Mentan: Sinergi TNI-Polri kawal pangan dorong NTP petani meningkat

    Kementerian Pertanian menggandeng TNI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sinergi TNI-Polri bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci pengawalan pangan nasional yang efektif sehingga mampu mendorong peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

    Dia mengatakan tercatat capaian nilai tukar petani (NTP) hingga mencapai 123 persen melampaui target 110 persen dari Kementerian Keuangan, membuktikan kebijakan strategis pertanian mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan petani.

    “Kepolisian, Kejaksaan, TNI, terima kasih. Kesejahteraan naik, alhamdulillah target dari Kementerian Keuangan 110 persen NTP, kita capai 123 persen. Dan itu sangat baik,” kata Mentan ditemui seusai m Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan, dukungan aparat bersama pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar, sehingga petani mampu menikmati hasil jerih payah mereka dengan harga yang lebih stabil.

    Lebih lanjut dikatakan menyambut momentum Hari Tani yang diperingati setiap 24 September, menjadi pengingat pentingnya kolaborasi seluruh pihak, mulai dari petani, pemerintah, swasta, hingga aparat keamanan dalam menjaga produksi dan ketersediaan pangan nasional.

    “Kepada seluruh petani Indonesia, dan stakeholders, semua saudara dan sahabatku, mulai petani, pengusaha, PPL (penyuluh pertanian lapangan), kepala dinas, bupati, gubernur, kamu ucapkan terima kasih,” ucap Mentan.

    Mentan menegaskan dengan pengawalan sinergi, program hilirisasi, penyediaan benih unggul, dan pembiayaan berbasis KUR akan semakin memperkuat pertanian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kesejahteraan petani berkelanjutan.

    Diketahui, Kementerian Pertanian menggandeng TNI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam pendampingan penyerapan gabah petani agar sesuai harga pembelian pemerintah (HHP) yang titetapkan yakni Rp6.500 per kilogram, dengan begitu tidak mengalami penyimpangan di lapangan.

    Kemudian, Kementan juga kolaborasi dengan dengan Polri melalui Bhabinkamtibmas di setiap wilayah dalam mengawal kelancaran distribusi pupuk subsidi dari pemerintah pusat agar tepat sasaran serta terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan tren positif NTP mencapai 123,57 pada Agustus 2025, terus dijaga melalui peningkatan produktivitas lahan dan hasil panen, agar kesejahteraan petani meningkat serta daya beli masyarakat tetap stabil.

    “Ya caranya adalah meningkatkan produksi. Kan gini loh, nilai tukar itu apa sih? Nilai tukar itu kan uang yang dia dapat dibanding yang dia belanjakan,” kata Wamentan ditemui di Jakarta, Rabu (10/9),

    Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono menjelaskan NTP merupakan rasio antara pendapatan petani dari hasil bertani dengan pengeluaran kebutuhan sehari-hari, sehingga nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dibanding pengeluarannya.

    “Kalau dibawa 100 berarti lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang didapat. Ini kan sekarang sudah 100 lebih, 120, 123 (NTP). Nah artinya, kalau mau naik lagi di atas itu berarti apa? Kan pengeluaran rata-rata konstan, Nah maka pendapatannya harus dinaikkan dengan peningkatan produksi,” jelasnya.

    Ia menyebut kenaikan NTP tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan hasil pertanian, serta memberikan dukungan agar pendapatan petani terus mengalami peningkatan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.

    Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

    Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.

    Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

    “Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.

    Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.

    “Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.

    Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

    Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.

    Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

    “Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.

    Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.

    “Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Butuh Investasi Rp371,6 Triliun Buat Hilirisasi Pertanian, Ini Rinciannya!

    RI Butuh Investasi Rp371,6 Triliun Buat Hilirisasi Pertanian, Ini Rinciannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pemerintah membutuhkan investasi senilai Rp371,6 triliun untuk mendorong hilirisasi sektor pertanian, terutama di perkebunan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis hilirisasi di sektor pertanian dapat menciptakan lapangan kerja baru di masa mendatang.

    “Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana Rp371 triliun. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR Rp189 triliun,” kata Amran seusai rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Perinciannya, dari total investasi yang dibutuhkan Rp371,6 triliun itu, mayoritas diperuntukkan untuk kebutuhan kredit usaha rakyat (KUR) petani senilai Rp189,46 triliun. Kemudian, BUMN dan swasta yang masing-masing senilai Rp92,96 triliun dan Rp89,17 triliun.

    Berdasarkan data yang ditampilkan, secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja dari adanya hilirisasi pertanian akan mencapai 8,6 juta orang dengan keuntungan kumulatif senilai Rp9.684,96 triliun.

    Di samping itu, Amran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp9,9 triliun untuk menggenjot produktivitas dan produksi perkebunan.

    Secara terperinci, sebanyak 221.890 hektare lahan kelapa, 200.000 hektare lahan tebu, 99.500 hektare lahan kopi, 248.500 hektare lahan kakao, 50.000 hektare lahan jambu mete, 6.000 hektare lahan lada, dan 45.000 hektare lahan pala sepanjang 2025–2027.

    Totalnya, pemerintah bakal menanam 870.890 hektare lahan terhadap tujuh komoditas sepanjang 2025–2027.

    “Untuk pertama, kita berikan benih bibit gratis untuk 800.000 hektare seluruh Indonesia. Dan bisa membuka lapangan kerja 1,6 juta orang,” ujarnya.

    Menurut Amran, sejumlah komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendukung ketahanan pangan.

    Kementan mencatat, nilai ekspor komoditas perkebunan pada 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau setara 92,26% dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Amran menyebut, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah, melainkan telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, kata dia, nilai ekspor diharapkan dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” pungkasnya,

  • Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari “Middle Income Trap”
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari
    middle income trap
    (jebakan pendapatan menengah).
    Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
    Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun. 
    “Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara,
    northern hemisphere
    (belahan bumi utara), maupun di selatan,
    southern hemisphere
    , belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan,” katanya dalam siaran pers. 
    Namun, kata Tito, Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa bercocok tanam dalam 12 bulan. 
    Tak hanya iklim bersahabat, ia menyebut Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, mulai dari ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur. 
    Potensi tersebut menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.
    “
    Nah
    , jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” ungkap Tito.
    Ia menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah. 
    Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
    “Tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik,
    chip
    , dan lain-lain.
    Nah
    , saya mengatakan
    yes or not. Agree and disagree
    ,” tegas Tito.
    Dia mencontohkan, Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi. 
    Model tersebut, kata Tito, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
    Lebih jauh, dia menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. 
    Presiden, kata Tito, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
    Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor. 
    Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar tindakan normatif.
    “Dengan anggaran yang ada, kami ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya,” imbuh Tito. 
    Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal alam yang besar. Tugas pemerintah adalah meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lainnya. 
    Dalam rakor itu, Tito turut menyaksikan penandatanganan
    memorandum of understanding
    (MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi. 
    Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amran Ungkap RI Pernah Jadi Raja Gula Dunia, Produksinya Tembus Segini

    Amran Ungkap RI Pernah Jadi Raja Gula Dunia, Produksinya Tembus Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia sempat menjadi raja gula dunia, karena Indonesia pernah menjadi negara dengan produksi gula terbesar kedua di dunia.

    Namun saat itu, kondisinya Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Pada saat itu, produksi gula mencapai 14,78 ton per hektare.

    “Kami beri satu contoh real, waktu kita dijajah oleh Belanda, sekitar 1930, Indonesia menjadi produsen gula terbesar kedua di dunia, produkvitasnya 14 ton per hektare,” kata Amran dalam paparannya di rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Perkebunan di kantor Kementerian Pertanian, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, saat itu, produksi gula nasional mencapai 2 juta ton. Kemudian pada 2024, produktivitas tebu mencapai 4,73 per hektare dengan produksi gula meningkat menjadi 2,6 juta ton.

    Foto: Impor Gula Pasir Ditengah Lonjakan Harga. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Impor Gula Pasir Ditengah Lonjakan Harga. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    “Alhamdulillah setelah merdeka, berhasil menurunkan jadi 4 ton per hektare, tetapi produksi gula meningkat, sekarang tinggal 4,7 ton per hektare, tetapi produksi gula sudah mencapai 2,6 juta ton,” lanjut Amran.

    Amran menambahkan hal ini merupakan buah perjuangan Indonesia dalam swasembada gula nasional.

    “Ini fakta, ini perjalanan Indonesia, inilah keberhasilan kita menekan 9 ton,” ujarnya.

    Saat ini, Kementan fokus untuk percepatan swasembada gula dengan target gula konsumsi selambatnya dapat dicapai pada 2028, sedangkan gula industri pada 2030.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hilirisasi Pertanian Butuh Rp 371 T, Ini Sumber Dananya

    Hilirisasi Pertanian Butuh Rp 371 T, Ini Sumber Dananya

    Jakarta –

    Indonesia membutuhkan dana besar untuk mendorong pengembangan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan perlu melibatkan pihak swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Adapun kebutuhan investasi untuk mendukung hilirisasi pertanian diperkirakan mencapai Rp 371,6 triliun, yang berasal dari berbagai sumber, antara lain:

    BUMN: Rp 89,17 triliunKredit Usaha Rakyat (KUR): Rp 189,4 triliunSwasta: Rp 92,96 triliun

    “Ini adalah program hilirisasi perkebunan. Ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencanakan Rp 371 triliun, dengan melibatkan BUMN, swasta, dan dana KUR sebesar Rp189 triliun,” ujar Amran usai Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta.

    Dalam paparannya, Amran menyebutkan sejumlah komoditas yang menjadi prioritas hilirisasi, antara lain kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, ayam, lada, pala, ubi kayu, bawang putih, cold chain, kacang tanah, hingga kapas.

    Secara lebih rinci, estimasi investasi BUMN sebesar Rp89 triliun akan diarahkan untuk hilirisasi komoditas seperti beras, kelapa sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada, pala, gambir, karet, dan benih. Hilirisasi ini akan melibatkan sejumlah BUMN pangan seperti Agrinas, PTPN, dan ID FOOD.

    Amran juga optimistis bahwa program ini akan berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

    “Penyerapan tenaga kerja dari hilirisasi komoditas pertanian diperkirakan mencapai 8,6 juta orang,” paparnya.

    Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp9,95 triliun kepada pemerintah daerah sebagai modal awal hilirisasi perkebunan.

    “Kita ingin mengembalikan kejayaan rempah-rempah dan komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada, sekitar Rp10 triliun. Dukungan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak-Ibu semua,” pungkas Amran.

    (ada/rrd)

  • Mentan Bidik Potensi Hilirisasi Tebu-Kakao Cs Rp138,5 Triliun pada 2027

    Mentan Bidik Potensi Hilirisasi Tebu-Kakao Cs Rp138,5 Triliun pada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran senilai Rp9,95 triliun untuk meningkatkan produktivitas dan produksi perkebunan, mulai dari kelapa, tebu, kopi, hingga kakao. Adapun, prediksi hasil dari hilirisasi tersebut akan mencapai Rp138,49 triliun hingga 2027.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) bernilai jumbo itu diperuntukkan selama periode 2025–2027.

    Alokasi anggaran senilai Rp9,95 triliun itu secara terperinci adalah Rp2,54 triliun untuk 2025, Rp5,83 triliun pada 2026, dan anggaran senilai Rp1,58 triliun pada 2027.

    Amran menyampaikan anggaran yang hampir bernilai Rp10 triliun itu sebagai upaya pemerintah membangkitkan kembali kejayaan Indonesia di masa lampau sebagai pusat rempah-rempah dunia.

    “Kita akan kembalikan Indonesia kejayaan rempah-rempah,” kata Amran dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Apalagi, Amran menyampaikan bahwa anggaran Rp9,95 triliun itu sudah tersedia dan siap digunakan. Namun, dana bernilai jumbo itu akan tergantung dari tindakan para kepala daerah untuk segera memanfaatkan dana tersebut.

    “Anggarannya sudah ada. Bapak Presiden tambahkan mulai sekarang, kerja. Anggarannya ada Rp9,9 triliun, ini Rp10 triliun untuk perdana. Ini sudah cair. Rp10 triliun tergantung Bapak Ibu [gubernur dan bupati] sekarang,” imbuhnya.

    Adapun, anggaran senilai Rp9,95 triliun itu akan ditujukan untuk biaya tanam dan biaya benih untuk 6 komoditas perkebunan, yakni 200.000 hektare lahan tebu senilai Rp2,27 triliun dan 248.500 hektare lahan kakao senilai Rp3,47 triliun.

    Kemudian, sebanyak 221.890 hektare lahan kelapa dengan anggaran Rp1,16 triliun, 99.500 hektare lahan kopi dengan anggaran Rp2,16 triliun, 50.000 hektare lahan mete senilai Rp0,54 triliun, dan 51.000 hektare lahan lada/pala dengan anggaran Rp0,35 triliun.

    Sehingga secara total, pemerintah akan menanam 870.890 hektare lahan terhadap tujuh komoditas sepanjang 2025–2027.

    “Untuk pertama kita berikan benih bibit gratis untuk 800.000 hektare seluruh Indonesia,” imbuhnya.

    Jika dirinci lebih jauh, sepanjang 2025–2027, tanaman tebu akan menyerap 700.000 orang tenaga kerja, 122.667 orang tenaga kerja untuk tanaman kakao, 250.000 orang tenaga kerja untuk kelapa, dan 312.500 orang tenaga kerja untuk tanaman kopi.

    Lalu, sebanyak 166.667 orang tenaga kerja untuk tanaman mete, serta 83.333 orang tenaga kerja untuk tanaman lada/pala. Dengan begitu, akan ada 1,63 juta orang tenaga kerja yang terserap dari hilirisasi perkebunan ini.

    “Dan bisa membuka lapangan kerja 1,6 juta orang. Ini langkah yang terobosan yang luar biasa yang digagas oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” tuturnya.

    Kementan memprediksi, prediksi hasil dari hilirisasi selama 2025–2027 itu akan mencapai Rp138,49 triliun. Perinciannya, senilai Rp23,2 triliun untuk tebu, Rp67,1 triliun untuk kakao, Rp5,77 triliun untuk kelapa, Rp14,93 triliun untuk kopi, Rp2 triliun untuk mete, dan Rp25,5 triliun untuk lada/pala.