Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Realisasi Anggaran BGN-Kementerian PU di Bawah 50%, Bakal Ditarik Purbaya?

    Realisasi Anggaran BGN-Kementerian PU di Bawah 50%, Bakal Ditarik Purbaya?

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan melaporkan terdapat 3 kementerian/lembaga (KL) dengan penyerapan anggaran belanjanya di bawah 50% hingga akhir September 2025. Beberapa di antaranya ada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan, secara keseluruhan realisasi belanja K/L mencapai Rp 800,9 triliun hingga akhir September 2025. Angka itu setara 62,8% dari outlook belanja K/L sepanjang tahun ini sebesar Rp 1.275,6 triliun.

    Ia pun merinci realisasi belanja 15 KL dengan anggaran besar. Setidaknya, masih terdapat tiga K/L dengan realisasi belanja di bawah 50%.

    “Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Suahasil mewanti-wanti K/L dengan realisasi belanja yang masih belum optimal, agar segera melakukan optimalisasi pada kuartal IV 2025. Menurutnya, K/L perlu melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa.

    Meski demikian, Suahasil mengatakan, K/L tetap harus melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Hal ini sesuai tata kelola, dengan tetap memperhatikan efisiensi, dan terus melakukan inventarisasi kendala untuk mitigasi.

    “Kita memerlukan belanja di kuartal IV, namun kita juga terus mendorong efisien belanja di tiap kementerian/lembaga,” kata Suahasil.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menarik kembali anggaran KL yang penyerapannya tidak optimal hingga akhir tahun. Purbaya mengatakan sudah meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini. Pihaknya akan mulai keliling K/L pada bulan depan.

    “Tadi saya izin ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Purbaya akan melihat penyerapan anggaran K/L sampai Oktober 2025. Jika anggaran dirasa tidak bisa terserap sepenuhnya sampai akhir tahun, maka anggaran tersebut akan diambil kembali untuk dialihkan ke program-program yang langsung dirasakan masyarakat.

    (kil/kil)

  • Rencana Besar RI Setop Impor Gula Tahun Depan

    Rencana Besar RI Setop Impor Gula Tahun Depan

    Jakarta –

    Pemerintah berencana untuk menyetop impor gula konsumsi mulai tahun depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini langkah itu sebagai tanda Indonesia mulai mencapai swasembada pangan.

    Ia mengatakan, produksi gula dalam negeri terus ditingkatkan. Daerah penghasil gula yang digeber produksinya hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi hingga Sumatera.

    “Insyaallah white sugar (gula kristal Putih/gula konsumsi) doakan paling lama tahun depan sudah tidak impor. Target berikutnya adalah raw sugar, itu berikutnya, tapi yang terpenting tahun depan kita target nggak impor white sugar lagi,” kata dia di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

    Target utama pemerintah adalah melakukan swasembada pangan utama masyarakat, mulai dari beras, jagung hingga gula. Setelah gula konsumsi disetop impornya, Kepala Badan Pangan Nasional itu juga menargetkan agar Indonesia menyetop impor gula rafinasi atau gula industri.

    “Gula konsumsi dulu, white sugar yang sekarang, kemudian gula industri. Jadi ada tahapannya. Sekarang gula white sugar sudah oke, on the right track. Kemudian kita ke industri,” tegasnya.

    Sebelumnya, Amran pernah memprediksi produksi gula nasional mencapai 2,9 juta ton tahun ini. Ia menyebut, jika target itu tercapai maka akan menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Tebu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, wilayah penghasil tebu terbesar di Indonesia, Rabu (11/6/2025) lalu.

    “Diperkirakan produksi (gula) tahun ini 2,9 juta ton, dan itu tertinggi. Kita optimis swasembada gula segera tercapai. White sugar kita sudah hampir mencukupi kebutuhan dalam negeri. Artinya, kita sedang menuju swasembada, kita mau bukan hanya gula untuk konsumsi, tapi juga industri,” kata Amran dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

    Produksi gula pada 2024 diketahui mencapai 2,46 juta ton. Produksi 2024 juga naik 8,57% dibandingkan pada 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

    Saat ini, Kementan fokus untuk percepatan swasembada gula dengan target gula konsumsi selambatnya dapat dicapai pada tahun 2028, sedangkan gula industri pada tahun 2030.

    Lihat juga Video Kejagung: Proses Hukum Terdakwa Lain Kasus Impor Gula Tetap Lanjut

    (ada/acd)

  • Amran Sulaiman Resmi Jadi Kepala Bapanas, Zulhas: Saya Kadang-kadang Kasihan Lihat Pak Mentan

    Amran Sulaiman Resmi Jadi Kepala Bapanas, Zulhas: Saya Kadang-kadang Kasihan Lihat Pak Mentan

    “Kita tidak boleh berhenti di capaian. Semua keberhasilan yang sudah diraih di bawah Pak Arief harus kita lanjutkan. Kita harus jaga sistemnya, jagain ritmenya, dan percepat langkahnya,” ujarnya.

    Amran menilai, sinergi antara Kementan di bawah koordinasi Kemenko Pangan serta Bapanas, Bulog, serta berbagai lembaga lainnya akan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

    Selain mempertahankan capaian yang sudah ada, Kementan juga akan memperluas upaya swasembada ke berbagai komoditas strategis lainnya.

    Kementan menargetkan peningkatan produksi dan efisiensi di sektor jagung, gula, kelapa sawit, minyak nabati, daging ayam, telur, cabai, bawang merah, kopi, dan kakao agar kemandirian pangan tidak hanya berhenti pada beras, tetapi menjadi gerakan nasional lintas komoditas.

    “Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar program, tapi martabat bangsa. Karena itu, setiap jengkal tanah yang bisa ditanami, setiap petani yang mau bergerak, harus kita dukung sepenuhnya. Inilah semangat kita ke depan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Menko Zulhas), menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas tambahan amanah yang kini diembannya sebagai Kepala Bapanas.

    “Pak Mentan, selamat atas tambahan tugas. Saya kadang-kadang kasihan lihat Pak Mentan ini, karena beban tugasnya tidak ringan. Tapi kita tahu Pak Presiden pikirannya besar dan dampaknya luas, sesuai dengan tujuan kita untuk merdeka pangan,” ujar Zulhas.

  • Amran Sulaiman Rangkap Jabatan Mentan dan Kepala Bapanas, Ini Jawaban Istana Nasional 13 Oktober 2025

    Amran Sulaiman Rangkap Jabatan Mentan dan Kepala Bapanas, Ini Jawaban Istana Nasional 13 Oktober 2025

    Amran Sulaiman Rangkap Jabatan Mentan dan Kepala Bapanas, Ini Jawaban Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Amran Sulaiman kini merangkap dua jabatan sebagai Menteri Pertanian (Mentan) dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto.
    Rangkap jabatan tersebut terjadi setelah Prabowo mencopot Arief Prasetyo Adi dari posisi Kepala Bapanas.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal Amran yang kini merangkap jabatan sebagai Mentan dan Kepala Bapanas.
    Ia menjelaskan, Mentan maupun Kepala Bapanas merupakan dua posisi yang saling bersinggungan dan memiliki keterikatan erat.
    “Sebenarnya fungsi dari tugas badan pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian dan karena Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian,” ujar Prasetyo di depan kediaman Prabowo, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
    Penunjukkan Amran sebagai Mentan sekaligus Kepala Bapanas juga disebutnya sebagai langkah efisien untuk memperkuat tata pangan nasional.
    “Mentan dan Bapanas selalu berjalan beriringan,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
    Di samping itu, Prasetyo juga angkat bicara soal kabar yang menyebut adanya penurunan kualitas mutu beras di pasaran.
    Ia menjelaskan, kualitas mutu juga menjadi salah satu perhatian Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog, terutama terkait manajemen penyimpanan beras.
    “Itu menjadi fokus Kementan dan teman-teman di Bulog bagaimana memperbaiki manajemen penyimpanan. Gudang-gudang kita perlu perbaikan dan penambahan, termasuk pembangunan gudang baru di 100 tempat,” ujar Prasetyo.
    KOMPAS.com/SUPARJO RAMALAN Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi.
    Diketahui, Arief Prasetyo Adi dicopot Prabowo dari posisi Kepala Bapanas pada Kamis (9/10/2025). Ia digantikan oleh Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Mentan.
    Pencopotannya tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bapanas.
    “Memutuskan, menetapkan, Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional. Kesatu: Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” tulis salinan Keppres tersebut.
    Keputusan ini pun mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 9 Oktober 2025.
    “Mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi salinan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rangkap Jabatan Mentan & Kepala Bapanas, Amran Singgung Efisiensi

    Rangkap Jabatan Mentan & Kepala Bapanas, Amran Singgung Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman resmi melakukan serah terima jabatan sebagai kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menggantikan Arief Prasetyo Adi.

    Amran tak banyak berkomentar mengenai rangkap jabatan di dua institusi. Dia mengatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini pertanyaan agak berat ya [terkait pertimbangan penggabungan Kementerian Pertanian dan Bapanas]. Karena kita ini hanya ikut perintah, ikut perintah dari atasan,” kata Amran dalam konferensi pers seusai serah terima jabatan Kepala Bapanas di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Namun, Amran menjelaskan bahwa sebelumnya Badan Pangan berada di bawah lingkup Kementan.

    “Dulu kan Badan Pangan di bawah Kementerian Pertanian, termasuk Karantina. Mungkin, mungkin salah satu adalah efisiensi,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Amran berharap Indonesia dapat mencapai swasembada pangan jika tak ada gangguan dalam 2–3 bulan ke depan. Dia menuturkan bahwa swasembada pangan ini juga merupakan hasil kerja keras dengan eks Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

    “Itu buah tangan beliau [Arief Prasetyo Adi] juga sehingga kita bisa, pangan kita bisa insyaallah swasembada ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Arief dengan ibu. Beliau putra terbaik bangsa yang aku kenal sejak 10 tahun yang lalu,” tuturnya.

    Penunjukan Mentan Amran sebagai kepala Bapanas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 9 Oktober 2025.

    “Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” demikian bunyi Keppres tersebut.

    Berikutnya, Presiden Prabowo mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai kepala Bapanas. Adapun, Amran diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Amran Ngamuk, Cabut Izin 2.039 Kios Distributor Pupuk karena Ini

    Amran Ngamuk, Cabut Izin 2.039 Kios Distributor Pupuk karena Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan, pemerintah telah mengambil langkah tegas terhadap ribuan kios dan distributor pupuk yang terbukti menaikkan harga di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET). Sebanyak 2.039 izin usaha dicabut setelah ditemukan pelanggaran berupa kenaikan harga pupuk rata-rata 18%-20% di berbagai daerah.

    “Hari ini kami umumkan, 2.039 kios distributor yang bermasalah, izinnya dicabut. Tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Ini nggak boleh. Nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama,” ujar Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Amran menjelaskan, pelanggaran tersebut terdeteksi dalam 6.383 kejadian, di mana satu kios bisa melakukan lebih dari satu pelanggaran, seperti menaikkan harga pupuk Urea dan NPK secara bersamaan.

    “Kami turunkan tim untuk mengecek satu per satu, dan bukti-buktinya ada,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan, sebelumnya hanya sekitar 30 izin kios yang dicabut dalam setahun terakhir. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih luas, jumlah pelanggaran ternyata mencapai ribuan. Amran memperkirakan kerugian petani akibat praktik curang ini mencapai Rp600 miliar per tahun.

    “Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan bisa lebih besar lagi. Kalau 10 tahun, kan Rp6 triliun. Kasihan petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita jaga. Mereka pahlawan pangan kita,” tegas dia.

    Tak Ganggu Distribusi

    Meski ribuan izin kios atau distributor dicabut, Amran memastikan langkah ini tidak akan mengganggu distribusi pupuk ke petani. Menurutnya, justru kebijakan ini akan memperbaiki rantai pasok dan menguntungkan petani menjelang musim tanam puncak pada Desember-Januari mendatang.

    “Kita sudah perhitungkan, justru ini akan menguntungkan petani, karena puncak tanaman nanti ada di Desember, Januari. Izinnya dicabut, diganti, dan bisa jadi pidana,” katanya.

    Amran menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan pola distribusi baru melalui koperasi desa (Kopdes) agar jalur distribusi lebih pendek dan efisien.

    “Izinnya disetop, diganti, bisa ke Kopdes. Lebih bagus kalau Kopdes. Jadi rantai pasoknya semakin pendek,” ujarnya.

    Amran menegaskan, pupuk merupakan komponen vital bagi keberlanjutan sektor pertanian. “Kalau ibarat manusia, pupuk adalah darah, maka pertanian darahnya adalah pupuk. Tanpa pupuk, kita tidak bisa tingkatkan produksi,” ucap dia.

    Ia menambahkan, berbagai regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk kini telah disederhanakan.

    “Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati wali kota yang harus paraf baru pupuk bisa sampai ke petani. Sekarang, atas perintah Bapak Presiden, langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia, langsung ke petani. Alhamdulillah sekarang sudah lancar,” jelasnya.

    Dengan perbaikan tata kelola pupuk, Amran optimistis swasembada pangan bisa segera tercapai lebih cepat dari target.

    “Dari target awal empat tahun, kemudian tiga tahun, mudah-mudahan tahun ini menjadi kenyataan. Ini mimpi besar kita, sehingga harus kita perbaiki,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Amran Ngamuk, Cabut Izin 2.039 Kios Distributor Pupuk karena Ini

    Mentan Cabut Izin 2.039 Kios Pupuk Nakal, Petani Rugi Rp 600 M/ Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah mencabut izin 2.039 kios penjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Amran menyebut petani rugi hingga Rp 600 milyar per tahun akibat permainan kios nakal tersebut.

    Hal ini disampaikan Amran usai rapat Bersama PT Pupuk Indonesia di Kantor Kementan, Jakarta, pada Senin (13/10) pagi.

  • Cegah Mutu Beras Menurun, Pemerintah Siapkan 100 Gudang Baru dan Galakkan Lumbung Pangan Desa – Page 3

    Cegah Mutu Beras Menurun, Pemerintah Siapkan 100 Gudang Baru dan Galakkan Lumbung Pangan Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah melakukan upaya mencegah mutu atau kualitas beras menurun, khususnya menjelang masa panen raya. Dia mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog fokus memperbaiki manajemen penyimpanan beras.

    “Sebagai sebuah hal yang memang seperti itu memang menjadi fokus Kementan maupun teman-teman di Bulog bagaimana memperbaiki manajemen penyimpanan,” kata Prasetyo di Jalan Kertanegara IV Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).

    Dia mengakui bahwa saat ini gudang-gudang penyimpanan beras perlu perbaikan. Prasetyo mengatakan pemerintah akan membangun 100 gudang baru karena jumlah produksi beras meningkat dan menyambut panen raya pada akhir 2025.

    “Perlu kita sadari gudang-gudang kita dalam kondisi perlu perbaikan, termasuk penambahan pembangunan gudang baru di 100 tempat, Alhamdulilah panen kita beras itu meningkat akhir tahun ini akan memasuki masa panen dan kita akan menyiapkan gudang baru,” jelasnya.

    Prasetyo menturkan TNI dan Polri telah diminta membangun gudang inovasi untuk menyimpan beras. Menurut dia, pemerintah akan kembali menggalakkan agar setiap desa memikiki lumbung pangan masing-masing.

    “Di mana sentra-sentra penghasil pangan untuk kita galakkan kembali seperti dulu kita harus punya lumbung pangan atau lumbung padi di setiap desa masing-masing sehingga kita betul-betul mandiri pangan,” ujar Prasetyo.

  • Istana Ungkap Alasan Mentan Rangkap Jabatan Kepala Bapanas

    Istana Ungkap Alasan Mentan Rangkap Jabatan Kepala Bapanas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kini resmi merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) setelah Arief Prasetyo Adi buka suara usai dicopot dari jabatan tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 116/P tahun 2025.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

    Prasetyo menyebut rangkap jabatan itu dilakukan demi menjaga kesinambungan koordinasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas, mengingat fungsi keduanya yang saling berkaitan erat.

    “Jadi begini, yang pertama bahwa sebenarnya fungsi dari tugas badan pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian. Dan karena Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian. Mentan dan Bapanas selalu berjalan beriringan,” ujar Prasetyo.

    Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menaruh perhatian besar terhadap perbaikan sistem penyimpanan dan distribusi pangan, terutama beras.

    “Tidak secara langsung dilaporkan [mutu beras turun], tapi memang menjadi fokus Kementan maupun teman-teman di Bulog bagaimana memperbaiki manajemen penyimpanan. Kita perlu sadari gudang-gudang kita dalam kondisi perlu perbaikan, termasuk penambahan pembangunan gudang baru di 100 tempat,” jelasnya.

    Menurutnya, peningkatan produksi beras pada akhir tahun ini menuntut kesiapan kapasitas penyimpanan nasional. Karena itu, Presiden juga meminta agar TNI dan Polri turut membantu membangun “gudang inovasi” serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong kembali keberadaan lumbung pangan desa di seluruh sentra pertanian.

    “Kita ingin seperti dulu, tiap desa punya lumbung pangan masing-masing supaya betul-betul mandiri pangan,” tambahnya.

    Termasuk, Prasetyo angkat bicara terkait dengan usulan Komisi IV DPR agar status Perum Bulog dinaikkan menjadi kementerian atau lembaga tersendiri, Prasetyo mengatakan pemerintah masih akan melakukan kajian.

    “Nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti Bulog terus kita perbaiki. Alhamdulillah, kemarin dalam sejarah salah satu pencapaian tertinggi serapan dari Bulog, dan minggu lalu juga sudah diputuskan bahwa Bulog diberi tambahan pendanaan supaya bisa menyerap hasil panen berlimpah, baik beras maupun jagung,” ujarnya.

    Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah tetap berfokus pada ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat.

    “Intinya, mari kita semua kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu. Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya InsyaAllah aman,” pungkasnya.

  • Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

    Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

    Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kepuasan masyarakat terhadap kinerja sektor pertanian di bawah pimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus menguat. Hal tersebut terjadi seiring berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan Kementan.
    Peneliti Senior Litbang Kompas Budiawan Sidik Arifianto dalam diskusi Kedai Kopi, Sabtu (11/10/2025), mengatakan, kebijakan tersebut mampu menjaga optimisme petani dalam meningkatkan angka produksi.
    Alhasil, tingkat kepuasan petani menjadi jauh lebih tinggi apabila dibandingkan kepuasan responden umum dari berbagai kalangan masyarakat.
    “Responden secara umum menyatakan 77 persen kenaikan HPP berhasil menyejahterakan petani. Namun, jika kita pilah lagi respons berdasarkan pekerjaannya, di situ ada petani dan peternak yang berhubungan langsung dengan agraris. Maka, angkanya jauh lebih tinggi lagi, yaitu 84 persen petani puas dan menyambut baik kebijakan tersebut,” ujar Budiawan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
    Budiawan menjelaskan hasil survei itu mengacu pada wawancara langsung atau
    face to face
    kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebagai salah satu sentra padi terbesar nasional.
    Wawancara dilakukan kepada semua masyarakat sosial ekonomi, baik bawah, menengah, maupun atas.
    “Kalau bicara pangan yang kita tanya ke responden, ternyata secara umum 62 persen mereka mengikuti. Terus, kalau kita tanya lagi terkait kepuasan program ketahanan pangan di bawah Kementerian Pertanian, 71 persen dari mereka menyatakan puas,” katanya.
    Hampir rata-rata masyarakat, tambah Budiawan, puas dengan kinerja pemerintah, khususnya di Kementan.
    “Kalau kita tanya institusinya, yang ada di benak mereka adalah Kementan dan kalau ditanya lagi terkait kepuasan mereka terhadap Kementan, kepuasannya relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 71 persen,” ucap Budiawan.
    Mengenai hal tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengapresiasi keberhasilan pangan Indonesia di bawah Presiden Prabowo yang mendapat pengakuan lembaga internasional, baik FAO maupun USDA.
    “Diprediksi angkanya mencapai 35,6 juta ton. Kemarin juga di PBB, Pak Prabowo mengatakan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan yang akan muncul untuk Indonesia ke depan,” ucap Hendri.
    Sejalan dengan hasil survei tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) turut mencatat peningkatan kesejahteraan petani secara nasional.
    Nilai tukar petani (NTP) pada September 2025 tercatat sebesar 124,36. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
    Angka itu menunjukkan bahwa pendapatan petani tumbuh lebih cepat ketimbang pengeluaran rumah tangga mereka.
    Kenaikan kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang digagas Mentan Andi Amran Sulaiman.
    Salah satu langkah penting adalah penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.500 per kilogram.
    Kebijakan ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan sekaligus meningkatkan semangat produksi di lapangan.
    Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani.
    “Kami ingin petani sejahtera dan terus menanam. Kenaikan HPP bukan hanya soal harga, melainkan bukti bahwa negara hadir untuk memberi nilai yang layak bagi kerja keras petani,” ujar Amran.
    Peningkatan HPP dan perbaikan sistem produksi, NTP yang terus menguat, serta tingkat kepuasan petani yang mencapai 84 persen menjadi indikator kuat bahwa sektor pertanian berada di jalur positif menuju swasembada pangan dan kemandirian nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.