Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Impor Biji Coklat Naik, Kementan Ungkap Dilema Petani Kakao – Page 3

    Impor Biji Coklat Naik, Kementan Ungkap Dilema Petani Kakao – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret guna mengembalikan produktivitas kakao nasional yang terus menurun.

    Melalui Kementerian Pertanian, program peremajaan tanaman kakao (replanting) akan digulirkan secara besar-besaran dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan tambahan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). 

    Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program peningkatan produksi dan produktivitas nasional.

    “Kami di Kementerian Pertanian merespons penurunan produksi ini dengan program untuk peningkatan produksi dan produktivitas. Saat ini, bagian pengembangan peremajaan maupun perluasan dilakukan dalam dua bagian,” ujarnya dalam sesi talkshow pada acara Peringatan Hari Kakao Nasional 2025 yang diadakan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, (24/10/2025).

    Dari anggaran reguler, Kementan telah menyiapkan dana untuk peremajaan seluas 3.800 hektare dan perluasan 650 hektare, dengan total 4.450 hektare yang akan direalisasikan.

    Sementara itu, dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT), pemerintah mendapat tambahan dana untuk 4.266 hektare khusus tahun 2025. Program tersebut akan dilanjutkan dengan program hilirisasi kakao nasional yang juga menjadi fokus kebijakan Presiden. 

    “Untuk hilirisasinya, pengembangan kakao tahun 2025 sudah diluncurkan dengan target 4.266 hektare,” lanjut Yakub.

    Menurut dia, pada 2026 pemerintah akan melakukan peremajaan sebesar 175.500 hektare, dan pada 2027 seluas 68.734 hektare. Jika dibandingkan dengan total 290 ribu hektare tanaman kakao rusak, melalui program hilirisasi ini sekitar 248.500 hektare sudah akan terpenuhi hingga 2027.

  • Kementan Replanting Kakao 248.500 Hektare Pakai APBN – Page 3

    Kementan Replanting Kakao 248.500 Hektare Pakai APBN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret guna mengembalikan produktivitas kakao nasional yang terus menurun.

    Melalui Kementerian Pertanian, program peremajaan tanaman kakao (replanting) akan digulirkan secara besar-besaran dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan tambahan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). 

    Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program peningkatan produksi dan produktivitas nasional.

    “Kami di Kementerian Pertanian merespons penurunan produksi ini dengan program untuk peningkatan produksi dan produktivitas. Saat ini, bagian pengembangan peremajaan maupun perluasan dilakukan dalam dua bagian,” ujarnya dalam sesi talkshow pada acara Peringatan Hari Kakao Nasional 2025 yang diadakan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, (24/10/2025).

    Dari anggaran reguler, Kementan telah menyiapkan dana untuk peremajaan seluas 3.800 hektare dan perluasan 650 hektare, dengan total 4.450 hektare yang akan direalisasikan.

    Sementara itu, dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT), pemerintah mendapat tambahan dana untuk 4.266 hektare khusus tahun 2025. Program tersebut akan dilanjutkan dengan program hilirisasi kakao nasional yang juga menjadi fokus kebijakan Presiden. 

    “Untuk hilirisasinya, pengembangan kakao tahun 2025 sudah diluncurkan dengan target 4.266 hektare,” lanjut Yakub.

    Menurut dia, pada 2026 pemerintah akan melakukan peremajaan sebesar 175.500 hektare, dan pada 2027 seluas 68.734 hektare. Jika dibandingkan dengan total 290 ribu hektare tanaman kakao rusak, melalui program hilirisasi ini sekitar 248.500 hektare sudah akan terpenuhi hingga 2027.

     

  • Eks Kabiro Umum Kementan Dicecar Soal Pengadaan Asam Semut di Era SYL

    Eks Kabiro Umum Kementan Dicecar Soal Pengadaan Asam Semut di Era SYL

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami rekanan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam proses pengadaan asam formiat atau asam semut yang ujungnya dikorupsi. Proses ini dilakukan dengan memeriksa Maman Suherman selaku eks Kepala Biro Umum Kementerian Pertanian.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu dilaksanakan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Oktober.

    Asam semut atau asam formiat ini adalah bahan kimia yang digunakan untuk membekukan getah karet atau lateks (koagulan). Zat ini bisa mempercepat proses yang dilakukan.

    “Saudara MS didalami oleh penyidik terkait pengetahuannya tentang rekanan pengadaan asam formiat,” kata Budi kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 23 Oktober.

    Adapun pengadaan asam formiat yang dikorupsi itu terjadi pada periode 2021-2023. Ketika itu, Syahrul Yasin Limpo atau SYL masih menjabat sebagai Menteri Pertanian sebelum dijerat KPK karena kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menduga terjadi penggelembungan anggaran pembelian zat pengentalan getah karet di Kementerian Pertanian (Kementan).

    Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat disinggung penyidikan yang sedang dilakukan.

    “Jadi kami saat ini juga sedang menangani perkara terkait pengadaan, saya namanya lupa, tapi asam yang digunakan untuk mengentalkan karet. … Kalau dulu dibilangnya asam semut, namanya ada untuk mengentalkan karet,” kata Asep kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November.

    Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan seorang tersangka. Delapan orang juga sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan.

    KPK tidak memerinci identitas mereka. Tapi, dari informasi yang dihimpun mereka adalah DS, RIS selaku pihak swasta; YW, SUP, ANA, AJH, dan MT yang merupakan pegawai negeri sipil atau PNS Kementan; dan seorang pensiunan berinisial DJ.

  • Kabiro Umum Setjen Kementan Diperiksa KPK soal Rekanan Pengadaan Asam Formiat

    Kabiro Umum Setjen Kementan Diperiksa KPK soal Rekanan Pengadaan Asam Formiat

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK telah memeriksa Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Maman Suherman (MS) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Barang/Jasa Sarana Fasilitasi Pengolahan Karet pada Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021-2023.

    Dia diperiksa pada Rabu (22/10/2025) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Maman diperiksa terkait rekanan pengadaan asam formiat dalam perkara tersebut.

    “Sdr.MS didalami oleh penyidik terkait pengetahuannya tentang rekanan pengadaan asam formiat,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

    Dalam perkara ini lembaga antirasuah telah menetapkan satu orang tersangka yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementan bernama Yudi Wahyudin (YW).

    Namun, Budi belum merinci jumlah tersangka dalam perkara ini dan hanya menyebut YW salah satu orang yang telah menjadi tersangka.

    “Ya terkait dengan siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan update,” katanya.

    Proses penelusuran perkara ini telah dibuka di tahap penyidikan pada 29 November 2024. Lembaga antirasuah mendeteksi adanya dugaan mark-up anggaran. 

    Pada 2 Desember 2024, KPK mengumumkan bahwa telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ini. KPK juga tengah mengusut hubungan kasus dugaan korupsi pengadaan pengolahan fasilitas karet dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh tersangka sekaligus mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Di samping itu, KPK telah mencegah delapan orang agar tidak bisa bepergian ke luar negeri, yaitu pihak swasta berinisial DS dan RIS, pensiunan berinisial DJ, dan enam orang aparatur sipil negara berinisial YW, SUP, ANA, AJH, dan MT.

  • Kementan Buka-bukaan Target Peremajaan Kakao 175.000 Ha Pakai APBN

    Kementan Buka-bukaan Target Peremajaan Kakao 175.000 Ha Pakai APBN

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan pemerintah menargetkan akan melakukan peremajaan kakao 175.500 hektare (ha) pada 2026. Peremajaan ini akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

    “Ini tidak main-main, 175.500 hektare yang akan dilakukan peremajaan di tahun 2026,” kata dia Peringatan Hari Kakao Indonesia, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Lebih lanjut, pada 2027 akan dilakukan peremajaan sebesar 68.734 ha. Peremajaan dilakukan karena saat ini tanaman kakao yang sudah rusak telah mencapai 290.000 ha.

    “Jadi kalau kita bandingkan dengan tadi jumlah tanaman rusak kita itu 290.000 ha, melalui program hilirisasi ini sebenarnya sudah hampir terpenuhi 240.000 ha,” tuturnya.

    Dalam rencana peremajaan kakao ini, APBN yang direncanakan berisi sejumlah bantuan, mulai dari bibit hingga pupuk. Selain APBN, anggaran peremajaan juga akan ada dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

    “Dari BPDPKS sama dari APBN, jadi nanti kalau yang sudah dapet APBN tidak bisa mendapat BPDPKS. Nggak boleh dua dong. Tapi kan dengan ini jadi makin luas,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Membuat Cokelat Tanpa Biji Kakao Bisa Jadi Solusi Ramah Lingkungan” di sini:

    (ada/fdl)

  • RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat

    RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat

    Jakarta –

    Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar dunia. Namun, kini menjadi negara pengimpor kakao, terutama dari kawasan Afrika Barat seperti Pantai Gading.

    Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa impor tersebut dilakukan karena kebutuhan terhadap kakao fermentasi yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi di dalam negeri.

    “Ya memang yang diimpor itu kakao fermentasi. Seperti yang sudah disampaikan, fermentasinya di kita masih kurang,” ujar Yakub dalam peringatan Hari Kakao 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Yakub menambahkan, kegiatan ekspor dan impor kakao ini merupakan bagian dari mekanisme perdagangan global. Indonesia mengekspor biji kakao, sementara mengimpor kakao fermentasi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

    “Kita ekspornya biji kakao, ada juga yang fermentasi. Jadi ada yang diekspor, ada yang diimpor semacam pertukaran perdagangan,” jelasnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia melakukan impor kakao sebanyak 197 ribu ton, sementara ekspornya hanya 13 ribu ton. Ekspor terbesar Indonesia tercatat menuju Malaysia.

    Sementara berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pangan saat ini produksi kakao di Indonesia hanya mencapai 200.000 ton setahun. Angka tersebut turun dari sebelumnya sempat mencapai 590.000 ton. Pada 2024, Indonesia impor biji kakao sebanyak 157.000 ton.

    Tonton juga video “Purbaya Bakal Sikat Pelaku Impor Pakaian Bekas” di sini:

    (fdl/fdl)

  • Pupuk Subsidi Turun Harga, Petani dan Industri Sama-Sama Untung

    Pupuk Subsidi Turun Harga, Petani dan Industri Sama-Sama Untung

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen mulai Rabu (22/10), langkah yang mendapat apresiasi luas dari kalangan legislatif. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang tak hanya meringankan beban petani, tetapi juga memperkuat efisiensi industri pupuk nasional tanpa menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Adrianus Asia Sidot, menyebut kebijakan ini akan memberikan dampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani. Penurunan harga disertai dengan reformasi tata kelola distribusi pupuk, yang kini dipangkas dari rantai administrasi panjang menjadi lebih sederhana.

    “Penurunan harga pupuk akan sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, dan diharapkan mampu meningkatkan produksi serta kesejahteraan mereka,” ujar Adrianus dalam keterangannya, Rabu (20/10/2025).

    Perbaikan sistem distribusi memungkinkan pupuk tiba lebih cepat di tangan petani, meminimalkan risiko gagal panen yang kerap terjadi akibat keterlambatan distribusi, terutama pada sawah tadah hujan. Asia Sidot juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar tidak terjadi disparitas harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Saat ini, harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, NPK dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp 3.300 menjadi Rp 2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp 1.700 menjadi Rp 1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp 800 menjadi Rp 640 per kilogram.

    Selain penurunan harga, pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi hingga 700 ribu ton sampai tahun 2029. Reformasi tata kelola distribusi pupuk yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) disebut sebagai salah satu faktor kunci menuju swasembada pangan nasional.

    Sebelumnya, penyaluran pupuk diatur melalui 145 regulasi dan melibatkan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, serta 514 bupati/wali kota. Kini, sistem baru memungkinkan Kementan berkoordinasi langsung dengan pabrik, dan pabrik menyalurkan langsung ke kios.

    Hasilnya, Kementan berhasil menghemat anggaran hingga Rp 10 triliun serta menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen. Efisiensi ini bahkan diproyeksikan mampu meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp 7,5 triliun pada 2026.

    Sebagai langkah penertiban, Kementan juga mencabut izin 2.039 kios pengecer yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran pupuk subsidi.

    Langkah efisiensi ini menandai pergeseran besar dalam tata kelola pupuk nasional-dari birokrasi panjang menuju sistem distribusi cepat, transparan, dan berorientasi hasil. Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.

    (rrd/rrd)

  • Mentan Klaim 27 Ribu Milenial Jadi Petani: Pendapatannya Rp 20 Juta!

    Mentan Klaim 27 Ribu Milenial Jadi Petani: Pendapatannya Rp 20 Juta!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim saat ini ada 27 ribu milenial yang telah bertani. Ia mengatakan pendapatan mereka saat ini mencapai Rp 15 juta sampai Rp 20 juta.

    Menurutnya, minat milenial untuk bertani sudah meningkat. Hal ini disebabkan dengan dorongan dari pemerintah yang memberikan berbagai fasilitas mulai dari teknologi modern sampai bibit unggul.

    “Sekarang sudah 27 ribu, ikut. Bagaimana caranya supaya ikut? Yang pertama adalah menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua adalah pendapatannya lebih tinggi. Alhamdulillah, testimoni mereka dari Merauke, dari Kalimantan dan Aceh itu pendapatannya rata-rata Rp 15 juta sampai 20 juta,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Keterlibatan milenial dalam sektor pertanian ini menjadi capaian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia meyakini keterlibatan anak muda di sektor pertanian akan meningkat seiring dengan rencana besar pemerintah mencetak sawah baru sebesar 3 juta hektare (ha).

    “Kita mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Kita membangun rencana 3 juta hektare setara dengan negara maju. Seperti Amerika dengan China. Kita buat setara dengan teknologinya, buatkan kluster, sehingga anak-anak muda turun,” tuturnya.

    Lihat juga Video: Bupati Deli Serdang Berdayakan Anak Muda Jadi Petani Milenial

    (ada/fdl)

  • Kasus Korupsi Pengolahan Karet, KPK Tetapkan 1 Pegawai Kementan jadi Tersangka

    Kasus Korupsi Pengolahan Karet, KPK Tetapkan 1 Pegawai Kementan jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana fasilitas pengolahan karet di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2021-2023.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan tersangka yang ditetapkan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementan bernama Yudi Wahyudin (YW)

    “Sudah,” Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Kendati, Budi tidak merinci jumlah tersangka dalam perkara ini dan hanya menyebut YW salah satu orang yang menjadi tersangka.

    “Ya terkait dengan siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan update,” katanya.

    Yudi sebelumnya sempat diperiksa oleh penyidik KPK. Terbaru pada Selasa (21/10/2025), Yudhi kembali diperiksa untuk didalami terkait perencanaan kegiatan dan penganggaran program pengelolaan karet.

    Proses penelusuran perkara ini telah dibuka di tahap penyidikan pada 29 November 2024. Lembaga antirasuah mendeteksi adanya dugaan mark-up anggaran. 

    Pada 2 Desember 2024, KPK mengumumkan bahwa telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ini. KPK juga tengah mengusut hubungan kasus dugaan korupsi pengadaan pengolahan fasilitas karet dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh tersangka sekaligus mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Di samping itu, KPK telah mencegah delapan orang agar tidak bisa bepergian ke luar negeri, yaitu pihak swasta berinisial DS dan RIS, pensiunan berinisial DJ, dan enam orang aparatur sipil negara berinisial YW, SUP, ANA, AJH, dan MT.

  • Mentan ajak kader GP Ansor sinergi membangun kedaulatan pangan RI

    Mentan ajak kader GP Ansor sinergi membangun kedaulatan pangan RI

    Indonesia dapat menjadi super power itu lompatannya dari sektor pertanian. Dan GP Ansor dapat menciptakan episentrum ekonomi baru dari sektor pertanian di wilayahnya masing-masing.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersinergi membangun kedaulatan pangan Indonesia serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat melalui penguatan sektor pertanian yang berdaya saing tinggi.

    “Kami ingin pemuda yang mengantarkan Indonesia menjadi negara super power. Aku ingin Ansor ambil bagian menjaga negeri dan menggerakkan ekonomi rakyat. Kalau 8 juta kader GP Ansor bergerak, bisa mengguncang dunia,” kata Mentan saat menjadi narasumber dalam Simposium Gerakan Ekonomi Rakyat yang digelar GP Ansor, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurut Mentan peran anak bangsa termasuk GP Ansor dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara adidaya terutama di sektor pangan.

    Dengan potensi kader yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, GP Ansor memiliki embrio untuk menjadi motor penggerak bangsa Indonesia di segala bidang termasuk mewujudkan swasembada pangan.

    Di dalam forum yang dihadiri pimpinan wilayah Ansor dari 34 provinsi, Banser, LBH Ansor, serta perangkat ekonomi desa, Mentan Amran berbicara penuh semangat tentang mimpi besar menjadi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ia mendorong kader menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari sektor pertanian.

    Amran menegaskan bagaimana masa depan pertanian Indonesia, bagaimana mengentaskan kemiskinan, hingga Indonesia bisa memimpin pangan dunia.

    “Indonesia dapat menjadi super power itu lompatannya dari sektor pertanian. Dan GP Ansor dapat menciptakan episentrum ekonomi baru dari sektor pertanian di wilayahnya masing-masing,” ujar Amran pula.

    Salah satu program kolaborasi yang menjadi sorotan Mentan Amran adalah pengembangan jagung dari benih yang dihasilkan oleh pemuda Ansor.

    Ia mendorong agar penanaman jagung dapat dikembangkan pada lahan 1.000 hektare dengan didukung bantuan serta pendampingan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

    ”Ini aku mau kawal. Nanti GP Ansor tanam jagung, gunakan bibit yang telah dihasilkan itu. Siapkan kluster 1.000 hektare, usahakan Januari-Februari panen, aku datang. Kalau ini berhasil, kita sebarkan benihnya ke seluruh Indonesia,” katanya lagi.

    Dia juga mendorong GP Ansor memetakan lahan-lahan tidur di berbagai daerah agar bisa dihidupkan kembali untuk produksi pangan maupun hilirisasi komoditas perkebunan.

    “Mimpi kita ke depan kita lakukan hilirisasi. Ada investasi Rp371 triliun kita hilirisasi kelapa, kakao, kacang mete, dan sebagainya. Oleh karena itu, bangunkan lahan-lahan yang tidur. Saya ingin pemuda Ansor menjadi bagian dari sejarah kebangkitan pertanian Indonesia,” ujarnya.

    Mentan menegaskan kader GP Ansor harus turun langsung menggerakkan perubahan, karena sejuta mimpi tanpa tindakan tak bermakna, dan bersama-sama Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia melalui aksi nyata berkelanjutan. “Saya yakin GP Ansor akan menjadi bagian penting dari sejarah besar itu,” kata Mentan pula.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharuddin menegaskan komitmen pihaknya menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian. Salah satu gerakan yang tengah dilaksanakan adalah pembentukan kelompok usaha untuk pengembangan peternakan ayam terpadu di 22.800 desa/kelurahan se-Indonesia.

    ”Kita ingin mengembangkan peternakan skala 5.000 ekor dengan tiap kabupaten dilengkapi RPU (rumah potong unggas) beserta cold storage dan gudang. Pelan-pelan kita kembangkan hulu-hilirnya dari pabrik DOC, pabrik pakan dari jagung yang ditanam teman-teman. Dengan begini, kita berharap menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya.

    Ia menambahkan, gerakan ekonomi desa yang digagas GP Ansor sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah akan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, serta meningkatkan ketersediaan protein nasional.

    “Dengan seluruh perangkat yang kita miliki, kita siap menjadi tulang pungguk Pak Menteri untuk mewujudkan swasembada pangan dan menghajar mafia pangan,” kata Addin pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.