Kementrian Lembaga: Kementan

  • Mentan: Pemerintah Pusat siap serap hasil panen kedelai

    Mentan: Pemerintah Pusat siap serap hasil panen kedelai

    Bandarlampung (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah pusat siap menyerap hasil panen kedelai yang dikelola oleh TNI Angkatan Laut (AL) di Permukiman TNI Angkatan Laut (Kimal), Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

    “Produksi kedelai hari ini luar biasa, potensi empat ton per hektare. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian, akan membeli seluruh hasil panen dari lahan 30 hektare ini, yang nantinya hasil tersebut akan diserahkan kembali untuk dikembangkan,” kata Mentan di Lampung Utara, Rabu.

    Ia mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan TNI dalam pengembangan komoditas kedelai nasional, sebagai wujud sinergi luar biasa untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.

    “Kami juga sudah menjalin kesepakatan bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan Panglima TNI untuk memperluas lahan tanam kedelai hingga 10 ribu hektare,” kata dia.

    Mentan Amran pun mengungkapkan bahwa dari total tersebut, 8 ribu hektare lahan telah disiapkan, sementara Kementan akan menyediakan seluruh kebutuhan sarana produksi pertanian.

    “Kami siapkan benih, alat dan mesin pertanian, serta sarana produksi lainnya. Ini juga didukung Kantor Staf Presiden, dan akan direalisasikan tahun depan. Januari nanti bakal dimulai 10 ribu hektare dengan benih dan alat dari Kementan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, program perluasan kedelai ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat produksi pangan strategis nasional.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan pastikan pasokan bibit ayam aman dan tidak ada monopoli

    Kementan pastikan pasokan bibit ayam aman dan tidak ada monopoli

    Pemerintah memastikan produksi unggas nasional aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir unggas.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pasokan dan distribusi bibit ayam (day old chick/DOC) di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi aman dan terkendali, serta tidak ada praktik monopoli dalam rantai pasok perunggasan nasional.

    “Kami pastikan tidak ada monopoli dalam pasokan DOC. Semua pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun koperasi dan peternak rakyat, mendapatkan kesempatan dan akses yang setara,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi perunggasan memperkuat koordinasi untuk menjaga rantai pasok perunggasan nasional tetap lancar serta berpihak pada peternak rakyat.

    Ia menyebut pemerintah telah melakukan transformasi tata kelola distribusi DOC ayam ras berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024.

    “Regulasi ini mengatur distribusi yang transparan, adil, dan seimbang antara perusahaan pembibit besar serta peternak mandiri,” ujarnya.

    Agung menjelaskan, produksi ayam ras nasional juga terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan prognosa Oktober 2025, produksi ayam ras pedaging diperkirakan mencapai 372.867 ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 325.641 ton, sehingga ada surplus produksi sebesar 47.226 ton.

    “Surplus ini menunjukkan bahwa pasokan nasional mencukupi, dan sistem perunggasan kita sudah jauh lebih efisien serta adaptif terhadap permintaan pasar,” ujarnya pula.

    Untuk menjamin ketersediaan bibit hingga ke peternak kecil, pemerintah telah memperkuat kerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan pelaku usaha perunggasan. Pengawasan dilakukan melalui Sistem Informasi Perunggasan Nasional (SIPN) yang memantau stok DOC di pusat-pusat pembibitan.

    “Langkah ini menjadi bagian dari program pengendalian produksi dan distribusi DOC yang lebih akurat, sehingga tidak ada daerah yang mengalami kekurangan secara ekstrem,” kata Agung lagi.

    Selain menjaga pemerataan suplai, Kementan juga mendorong adanya harga acuan HPP ayam ras hidup (livebird) di tingkat peternak sebesar Rp18.000 per kilogram. Kebijakan ini hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional, yang bertujuan melindungi peternak kecil dari tekanan harga pasar.

    “Dengan adanya regulasi harga acuan dan mekanisme distribusi yang transparan, seluruh mata rantai industri perunggasan kini lebih stabil dan berpihak kepada peternak rakyat,” ujar Agung.

    Pemerintah juga mengimbau para pelaku usaha, agar menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan DOC di lapangan.

    Kementan menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan bibit ayam secara nasional. Fluktuasi distribusi di lapangan bersifat sementara dan kini telah direspons dengan cepat melalui koordinasi lintas sektoral.

    “Pemerintah memastikan produksi unggas nasional aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir unggas,” kata Agung pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP Qodari Turut Senang Petani Bahagia, Harga Pupuk Kian Murah

    KSP Qodari Turut Senang Petani Bahagia, Harga Pupuk Kian Murah

    Bisnis.com, LAMPUNG UTARA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan rasa senang setelah melihat langsung para petani bahagia karena harga pupuk bersubsidi benar-benar turun di lapangan. Hal ini ia sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kios Pupuk Mitra Tani Sejati, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Rabu (29/10/2025).

    “Selain menghadiri panen kedelai, saya diajak mendadak oleh Pak Menteri Amran melihat kondisi kios pupuk. Ini benar-benar impromptu, spontan. Dan ternyata hari ini terbukti harga turun di sini 20 persen,” kata Qodari.

    Qodari mengapresiasi langkah cepat Mentan Amran dan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan penurunan harga pupuk yang diputuskan di Jakarta pada beberapa hari lalu telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.

    “Keputusan dibuat di Jakarta, implementasinya baru beberapa hari, tapi di Kotabumi, Lampung, sudah tereksekusi dengan baik. Kita tanya kepada distributor dan petani, turun harga pupuknya. Ini betul real di petani,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran memastikan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin meringankan beban petani. “Itu kan perintah Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan,” ucap Mentan Amran.

    Ia menegaskan, kebijakan tersebut menjadi tonggak sejarah baru di sektor pertanian. Ke depan, Ia dan jajarannya akan terus mengawal agar penurunan harga pupuk bersubsidi dapat dirasakan secara merata oleh petani.

    “Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem, 20 persen. Kita juga akan membangun pabrik pupuk baru sebanyak tujuh unit, dan lima di antaranya akan diresmikan Bapak Presiden sebelum 2029,” jelasnya.

    Sebelumnya, Mentan Amran bersama KSP Qodari melakukan sidak guna memastikan langsung implementasi kebijakan Presiden Prabowo menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

    Para petani yang berada di lokasi sidak menyampaikan rasa syukur atas kebijakan pemerintah tersebut. “Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujar Eko, salah satu petani setempat.

    Untuk diketahui, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025. Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

  • Mentan Genjot Pengembangan Kelapa di Malut Lewat Keunggulan Komparatif

    Mentan Genjot Pengembangan Kelapa di Malut Lewat Keunggulan Komparatif

    Bisnis.com, TERNATE – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa arah pembangunan pertanian nasional harus berbasis pada keunggulan komparatif wilayah, yakni potensi spesifik yang dimiliki setiap daerah agar pembangunan pertanian menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi petani. Hal itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate, Senin (28/10). Dalam arahannya, Amran menilai bahwa Maluku Utara memiliki kekuatan besar di sektor kelapa dan rempah, sehingga perlu dijadikan fokus utama pengembangan dan hilirisasi industri perkebunan di kawasan timur Indonesia.

    “Kita harus dorong pertanian sesuai potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Maluku Utara ini punya kelapa dan rempah, sesuai kultur dan budaya setempat. Kalau kita fokus pada komoditas yang unggul, hasilnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” jelas Mentan Amran.

    Mentan Amran melanjutkan bahwa pembangunan pertanian ke depan tidak boleh lagi bersifat seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah harus fokus pada komoditas yang paling sesuai dengan karakter geografis, sosial, dan budaya lokalnya.

    “Kita tidak bisa samakan semua daerah. Fokuslah pada yang unggul. Kalau kelapa, ya dorong kelapa di sini. Jangan semua mau tanam padi. Kita akselerasi pengembangan dari hulu sampai hilir agar petani menikmati nilai tambahnya,” ujarnya.

    Mentan Amran menjelaskan, kebijakan pembangunan berbasis keunggulan wilayah ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, agar pemerintah mempercepat industrialisasi sektor pertanian dengan dukungan anggaran nasional sebesar Rp371 triliun. Menurutnya, dukungan besar ini akan diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor produk olahan pertanian.

    Sebagai langkah nyata, Kementerian Pertanian akan menambah pengembangan tanaman kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare, dengan dukungan benih unggul, alat pengolahan, serta pendampingan teknis bagi petani. Program ini diharapkan mampu menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu sentra kelapa modern dan industri olahan kelapa nasional.

    “Kami bantu benih, alat, dan pembinaan gratis. Petani cukup siapkan lahan, pemerintah yang dampingi. Kita bisa kembalikan kejayaan kelapa Indonesia,” jelasnya.

    Mentan Amran juga menekankan pentingnya pengembangan pabrik pengolahan kelapa, pala, dan cengkeh di daerah agar nilai tambah tidak lagi dinikmati pihak luar. Ia menilai bahwa penguatan hilirisasi akan menjadi kunci kemandirian ekonomi daerah.

    “Kalau kelapa kita olah jadi minyak, santan, atau coconut milk, nilainya bisa naik berkali lipat. Dunia sekarang bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Jadi kita yang harus pimpin pasar dunia,” tegasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan potensi Maluku Utara pada komoditas kelapa cukup besar. Saat inipun hilirisasi di Maluku Utara sudah berjalan dan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

    “Hari ini ada 156 ribu hektar lahan kelapa di Maluku Utara dengan produksi kurang lebih sekitar 1 miliar butir per tahun. Kemarin Pak Menteri melihat sendiri bagaimana hilirisasi kelapa di Halmahera Utara berjalan. Bagaimana sebelumnya petani hanya menjual kopra, kemudian menjual butiran kelapa, dan dengan adanya pabrik harga per butir kelapanya meningkat menjadi Rp3.000, walaupun kami setuju dengan Pak Menteri bahwa harganya perlu ditingkatkan lagi demi kesejahteraan petani”, ujar Gubernur Sherly

    Selain itu, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap sektor perkebunan di wilayahnya. Ia menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan Kementan telah memberi dampak langsung terhadap peningkatan harga, kualitas produksi, dan kesejahteraan petani.

    “Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kedatangan langsung Pak Menteri ke Maluku Utara. Kami kemarin sudah melihat langsung integrated pabrik yang sudah sangat modern dan hilirisasi. Dan ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan buah kelapa yang ditanam dan penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik” ujar Gubernur Sherly.

    Dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Mentan Amran optimistis Maluku Utara akan menjadi contoh sukses pengembangan pertanian berbasis keunggulan wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat hilirisasi perkebunan di kawasan timur Indonesia.

  • Kementan tingkatkan kesejahteraan petani kelapa Malut lewat hilirisasi

    Kementan tingkatkan kesejahteraan petani kelapa Malut lewat hilirisasi

    Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik

    Ternate (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Pulau Halmahera, Maluku Utara (Malut), melalui hilirisasi dan peningkatan harga di tingkat petani.

    “Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat kunjungan kerja di Ternate, Selasa.

    Menteri menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil dari hasil kebunnya.

    Menurut Mentan Amran, pemerintah sudah menyiapkan program pengembangan 10 ribu hektare lahan kelapa di Maluku Utara mulai tahun 2026, yang akan dibagi di beberapa kabupaten.

    Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak hanya berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka. Tidak cukup hanya tanam, tapi harus olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi,” ujar Amran.

    Mentan mencontohkan saat melakukan kunjungan kerja di Halmaehra Utara, melihat secara dekat ekspor produk olahan kelapa asal Maluku Utara telah menembus pasar Tiongkok.

    Produk seperti coconut milk, VCO, dan arang tempurung hasil produksi pabrik lokal seperti PT NICO telah menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi bisa dilakukan dari tingkat desa.

    Selain itu ada produk olahan lainnya yang dihasilkan seperti tepung kelapa, santan kelapa, nata decoco yang telah menembus pasar Asia, Amerika dan Eropa.

    “Ini membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah,” ujarnya.

    Mentan Amran menjelaskan nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah.

    “Bayangkan, kelapa butir hanya tiga ribu rupiah. Tapi kalau sudah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa 40 sampai 50 ribu per butir. Inilah pentingnya hilirisasi dan harga untuk petani yang adil,” ujarnya.

    Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco disebut telah menyerap ribuan tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.

    “Perusahaan seperti ini harus kita jaga. Mereka membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan,” kata Amran.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementan terhadap pengembangan komoditas kelapa di daerahnya.

    Ia menyebutkan program hilirisasi dan peningkatan harga kelapa akan menjadi motor ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut.

    “Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektare kebun kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektare tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat,” ujar Sherly.

    Data Kementan menunjukkan luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun, dan sekitar 76 persen telah diserap oleh industri pengolahan.

    Namun, Mentan Amran menegaskan masih ada ruang besar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran jadikan Malut pusat rempah dunia

    Mentan Amran jadikan Malut pusat rempah dunia

    Maluku dan Maluku Utara harus menjadi pusat rempah dunia,

    Ternate (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, komitmen kuat pemerintah untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia dengan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia.

    “Saya menilai Maluku Utara memiliki potensi luar biasa sebagai episentrum pengembangan komoditas perkebunan yakni rempah seperti pala, dan cengkeh serta komoditas kelapa, komoditas yang sejak berabad-abad lalu menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai poros perdagangan dunia. Kini, melalui hilirisasi dan industrialisasi perkebunan, Kementan bertekad mengembalikan kejayaan itu dalam bingkai ekonomi modern,” kata Menteri Amran, Selasa, usai Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

    Menteri berjanji akan dorong kembali kejayaan rempah dan perkebunan Indonesia. Dulu Portugis dan Belanda datang karena rempah-rempah. Sekarang, kita yang akan kembalikan kejayaan itu.

    “Maluku dan Maluku Utara harus menjadi pusat rempah dunia,” tegas Amran di hadapan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjhoanda, para bupati, dan jajaran Forkopimda.

    Mentan menjelaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menyiapkan skema penganggaran melalui investasi sebesar Rp371 triliun untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan strategis di seluruh Indonesia.

    Dana ini akan diprioritaskan bagi daerah yang menunjukkan keseriusan dalam pengembangan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

    “Kalau gubernur dan bupati serius, kami akan alokasikan bantuan besar. Tapi kalau hanya pusat yang bekerja keras sementara daerah diam, tidak akan ada kemajuan,” ujarnya.

    Sebagai langkah konkret, Kementan menambah dukungan tanam kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare. Program ini merupakan bagian dari pengembangan 14 komoditas perkebunan strategis yang diperkirakan mampu menyerap 8,6 juta tenaga kerja di berbagai daerah.

    “Kami siapkan benih, alat, dan pembinaan dari hulu sampai hilir. Pemerintah ingin rakyat sejahtera dari tanahnya sendiri,” tutur Amran.

    Dalam arahannya, Mentan menekankan pentingnya hilirisasi komoditas perkebunan seperti kelapa dan rempah.

    Ia memaparkan bahwa nilai ekspor kelapa Indonesia saat ini mencapai Rp24 triliun, namun jika diolah menjadi produk turunan seperti santan, minyak kelapa, dan coconut milk, nilainya dapat melonjak hingga Rp2.400 triliun, setara dengan 80 persen APBN Indonesia.

    “Kalau kita olah air kelapa saja, nilainya bisa ribuan triliun. Dunia kini bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Maka kita yang harus memimpin pasar dunia,” tegasnya.

    Amran juga mendorong percepatan pembangunan pabrik pengolahan pala dan cengkeh agar nilai tambah tidak lagi dinikmati negara lain.

    “Jangan kirim bahan mentah, kirim hasil olahan. Satu pabrik pala bisa menaikkan nilai ekonomi 100 kali lipat,” ujarnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Mentan Amran yang telah mendorong pembangunan hilirisasi perkebunan di Maluku Utara.

    Dia menegaskan, dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap visi Kementan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia dan industri kelapa nasional.

    “Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kunjungan Pak Mentan ke Maluku Utara. Ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik,” pungkas Gubernur Sherly.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petani Tanah Datar Genjot Produksi Padi Lewat Program Optimasi

    Petani Tanah Datar Genjot Produksi Padi Lewat Program Optimasi

    Foto Bisnis

    Tripa Ramadhan – detikFinance

    Minggu, 26 Okt 2025 18:45 WIB

    Tanah Datar – Pemkab Tanah Datar dorong peningkatan produksi padi melalui program optimasi sawah. Bantuan Rp17 miliar Kementan difokuskan pada irigasi dan hasil panen.

  • Lengkap! Daftar Harga Pupuk Subsidi usai Prabowo Beri Diskon 20%

    Lengkap! Daftar Harga Pupuk Subsidi usai Prabowo Beri Diskon 20%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah memberlakukan harga pupuk subsidi terbaru sejak 22 Oktober 2025 menyusul kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20%.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau.

    “Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran. Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret, merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20% tanpa menambah subsidi APBN,” kata Amran di Jakarta, dikutip pada Minggu (26/10/2025).

    Selain itu, dia menyebut bahwa pemerintah juga melakukan efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional seiring dengan adanya kebijakan ini.

    Kementan bersama Pupuk Indonesia disebutnya melakukan deregulasi distribusi langsung dari pabrik ke petani, menyederhanakan penyaluran, hingga perketatan pengawasan.

    Menurut Amran, revitalisasi tata kelola pupuk bersubsidi berpotensi menambah pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton secara bertahap hingga 2029 mendatang.

    “Pemerintah memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat sasaran sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” ujarnya.

    Adapun, penurunan harga pupuk subsidi berlaku untuk berbagai jenis, antara lain pupuk urea, pupuk NPK (nitrogen fosfor kalium), pupuk ZA (amonium sulfat), serta pupuk organik.

    Berikut daftar harga pupuk terbaru usai HET turun 20%:

    Pupuk Urea: dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram (kg)
    Pupuk NPK: dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg
    Pupuk NPK kakao: dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kg
    Pupuk ZA khusus tebu: dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kg
    Pupuk organik: dari Rp800 menjadi Rp640 per kg

  • Gandrung Sewu Banyuwangi: 13 Tahun Menari di Panggung Kolosal yang Kian Memukau

    Gandrung Sewu Banyuwangi: 13 Tahun Menari di Panggung Kolosal yang Kian Memukau

    Gandrung Sewu kali ini diikuti oleh 1.400 penari yang terdiri 1.200 penari berasal dari Banyuwangi termasuk para Kepala Desa yang ikut tampil sebagai Paju Gandrung, ditambah 200 para penari diaspora dari Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Probolinggo, Situbondo, Malang, Jakarta, Sumsel, Sulawesi Selatan hingga Papua dan Amerika.

    Gandrung dari berbagai usia, mulai 4 tahun hingga mahasiswa membawakan koreografi yang apik. Mengenakan pakaian dan selendang merah, mereka menampilkan berbagai formasi. Mulai dari bunga, GS 2025, hingga formasi apik lainnya.

    Tampak pula gandrung cilik usia 4 tahun menari dengan ceria memadukan gerakan tari Gandrung dengan gerakan velocity yang lagi nge-trend. Membuat para penonton sontak memanggil mereka “Gandrung Velocity”.

    “Ini bukti semangat sinergi dan kolaborasi untuk menjaga warisan budaya dengan cara kontemporer. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan atas semua yang berpartisipasi,” ujar Ipuk.

    Suasana haru dan bahagia menyeruak saat para penari menyelesaikan pertunjukan Gandrung Sewu. Kerja keras menjalani latihan selama tiga bulan terbayar dengan meriahnya sambutan ribuan penonton.

    “Alhamdulillah pertunjukannya selesai. Kami terharu dan bahagia karena kerja keras dan kebersamaan selama menjalani bersama teman teman mendapatkan sambutan yang meriah,” kata Diaz, salah satu penari yang merupakan mahasiswi semester pertama Kampus ISI Banyuwangi.

    Gandrung Sewu kali ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rini Widianti, Asdep Pemasaran Pariwisata Nusantara Erwita Dianti, Pimpinan Pemeriksa Keuangan VII BPK RI Slamet Edy Purnomo, Kepala BKSDN Yusharto Hontoyungo, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid. Juga dihadiri perwakilan Kementrian dan lembaga di antaranya LKPP RI, Kemendes RI, Kemen PU, Kementan, Kemendikbuddasmen, Kemenkop, Kemendagri dan lainnya.

  • Meland-1: Varietas Bawang Daun Unggul dari Wonosobo
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        24 Oktober 2025

    Meland-1: Varietas Bawang Daun Unggul dari Wonosobo Regional 24 Oktober 2025

    Meland-1: Varietas Bawang Daun Unggul dari Wonosobo
    Tim Redaksi
    WONOSOBO, KOMPAS.com
    – Kabupaten Wonosobo menunjukkan keseriusan dalam memperkuat pertanian.
    Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar uji keunggulan varietas bawang daun lokal Meland-1.
    Koordinator tim dari BRIN, Retno Pengestuti menjelaskan, bawang daun varietas Meland-1 merupakan hasil seleksi dari varietas lokal Wonosobo yang telah melalui proses karakterisasi dan pendaftaran di Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) pada akhir 2024.
    “Sebetulnya ada dua varietas yang kami daftarkan, yaitu Meland-1 dan BM-1. Namun untuk tahap uji keunggulan kali ini baru Meland-1 yang diagendakan,” jelas Retno dalam rilis resminya pada Jumat (24/10/2025).
    Uji keunggulan ini menggunakan tiga varietas pembanding yang sudah beredar di pasaran.
    Menurutnya, hingga kini masih sangat sedikit benih bawang daun yang memiliki izin pelepasan resmi dari Kementan. 
    Kepala UPT Balai Benih Pertanian Sariaji, Dwi Natali, mengungkapkan bahwa Wonosobo kini telah memiliki empat varietas lokal yang didaftarkan ke Kementan, terdiri dari dua varietas cabai dan dua varietas bawang daun.
    “Untuk tahun 2026, kami juga sudah mengagendakan kegiatan karakterisasi dan pendaftaran Cabai Garung serta Cabai Ngasinan,” katanya.
    Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya daerah untuk melestarikan plasma nutfah lokal sekaligus menciptakan kemandirian benih hortikultura di tingkat daerah.
    Melalui uji keunggulan ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berharap Meland-1 dapat segera memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah pusat sebagai varietas unggul nasional.
    Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah strategis Wonosobo dalam memperkuat posisinya sebagai sentra hortikultura unggulan di Jawa Tengah, serta wujud nyata menuju kemandirian benih lokal dan peningkatan daya saing pertanian daerah.
    “Kami ingin Wonosobo tidak hanya dikenal sebagai penghasil sayuran berkualitas, tetapi juga sebagai daerah inovatif yang mampu menciptakan benih unggul dari tangan sendiri,” tutup Dwi Natali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.