Kementrian Lembaga: Kementan

  • RI Bakal Kurangi Impor Kedelai, Daging hingga Susu, Wamentan: Harus Swasembada

    RI Bakal Kurangi Impor Kedelai, Daging hingga Susu, Wamentan: Harus Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia akan mengurangi impor daging, susu, hingga kedelai guna menuju cita-cita swasembada pangan pada 2028. 

    Wamentan Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah bakal menggenjot swasembada pangan. Sejauh ini, kata dia, Indonesia belum swasembada daging dan susu. 

    Pemerintah juga mempertimbangkan untuk swasembada bawang putih, kedelai, serta komoditas pangan lain yang masih impor.

    “Intinya yang semua pangan yang impor harus swasembada,” ujar Sudaryono Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri dan Kepala Badan untuk membahas upaya Indonesia mencapai swasembada pangan di 2028, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Zulhas, perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga untuk mencapai swasembada pangan di 2028. 

    Dalam hal ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional.

    “Satu tim harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pangan tahun 2028,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Adapun rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Lalu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan sejumlah kementerian dan badan.

    Diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional.

    Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan agar Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.

    Dia optimistis, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun. “Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Minggu (20/10/2024). 

  • Mentan Gandeng 60 Kampus Dukung Swasembada Pangan Lewat Riset

    Mentan Gandeng 60 Kampus Dukung Swasembada Pangan Lewat Riset

    Jakarta, Beritasatu.com–  Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggandeng 60 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia untuk mendukung program swasembada pangan. Perguruan tinggi diharapkan membantu pemerintah melalui riset teknologi dan inovasi pertanian, khususnya bibit unggul.

    Langkah ini merupakan bentuk kolaborasi Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dalam mempercepat target swasembada pangan tercapai kurang 4-5 tahun.

    “Ini adalah salah satu aksi nyata hasil pembekalan (Presiden Prabowo Subianto di Magelang), kita harus kolaborasi antara sektor dan menteri dikti saintek, luar biasa bekerja sama dengan beliau,” ungkap Amran di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Amran menyampaikan, forum diskusi rektor bersama Kementan dan Kemendikti Saintek serta 60 perguruan tinggi tersebut menghasilkan lima nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan lima perguruan tinggi. “Kami menghasilkan lima MoU, kita kontrak terkait benih unggul karena kita butuh inovasi baru,” kata dia.

    Adapun lima perguruan tinggi tersebut adalah Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hassanudin (Unhas), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

    “Salah satu contoh ada benih dari IPB, yakni benih padi IPB 3S. Itu produktivitasnya 13 ton, mungkin kalau di lapangan bisa 10 ton. Itu luar biasa. Kemudian ada dari Unhas itu benih jagung bisa produksi 10 ton, namanya Jagung Jago. Ini luar biasa untuk sektor pertanian,” kata Amran.

    Amran menuturkan, Indonesia memerlukan teknologi baru dari dalam negeri, tanpa tergantung pada negara lain. Menurutnya, kolaborasi antara sektor pertanian dengan pendidikan dapat mempercepat swasembada.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan, pihaknya bersama 60 perguruan tinggi yang berkaitan dengan pertanian mendukung upaya Kementan mempercepat tercapainya target swasembada pangan.

    “Kami sampaikan kepada mereka semua bahwa silakan bantu pemerintah dalam swasembada pangan, para penelitian ahli-ahli itu gunakanlah ilmu yang dikembangkan, inovasi-inovasinya untuk kemajuan pertanian di Indonesia,” ucap Satryo.
     

  • Kemenkeu Siapkan Anggaran untuk Cetak 3 Juta Hektare Sawah

    Kemenkeu Siapkan Anggaran untuk Cetak 3 Juta Hektare Sawah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan akan menyiapkan anggaran untuk mewujudkan perintah Prabowo Subianto dalam mencetak tiga juta hektare sawah.

    Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyebutkan pada dasarnya Prabowo mencanangkan dalam lima tahun ke depan untuk melakukan swasembada beras.

    “[Cetak sawah] satu juta dulu kami akan siapkan anggarannya, kemudian tiga juta,” ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

    Saat ini, Anggito menyampaikan telah ada satu juta hektare sawah yang dikerjakan di Maluku. Bila mana dalam pemerintahan Prabowo berhasil mencatak tiga juta sawah, Anggito meyakini Indonesia akan menjadi penghasil beras terbesar di dunia.

    Pasalnya, di tengah krisis global, negara-negara mengutamakan kepentingan domestiknya dan menutup keran impor. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

    “Nomor satu swasembada, make sure kita tidak ada impor beras. Make sure kita cukup untuk menghidupi rakyat kita melalui pangan dan produk yang ada,” jelasnya.

    Selain di Maluku, cetak sawah juga direncanakan di Kalimantan Tengah, yang ide awalnya adalah food estate.

    Selain itu, Anggito juga menyebutkan adanya revitalisasi dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mendukung kebutuhan pangan Tanah Air.

    “Jadi ini pencetakan sawah termasuk Bulog, sekarang menjadi Bulognas. Sudah direvitalisasikan supaya Bulog punya peran sebagai buffer untuk kebutuhan-kebutuhan pangan kita,” tuturnya.

    Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan seberapa besar anggaran yang akan disiapkan dari kas negara untuk menambah lahan padi tersebut.

    Sementara melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, belum tercatat alokasi khusus untuk cetak sawah, namun terdapat porsi untuk membiayai program Quick Win Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa senilai Rp15 triliun.

    Adapun dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pangan Pertanian, yang salah satu tujuannya meningkatkan kemampuan produksi pangan, untuk tahun depan dianggarkan senilai Rp675,33 miliar.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono optimistis Kementerian Pertanian (Kementan) mampu cetak lahan sawah seluas tiga juta hektare dalam waktu 3—4 tahun ke depan.

    Sudaryono menaksir bahwa target tiga juta hektare itu nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga 80 tahun ke depan.

    “Kami perkirakan dengan tiga juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan. Dengan tadi eksponensial penambahan penduduk, kemudian kebutuhan konsumsi pangan kita, dengan tiga juta itu bisa paling tidak kita save selama 70—80 tahun ke depan,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/10/2024).

  • Ditarget Swasembada Pangan dalam Empat Tahun, Mentan Optimistis Bisa Terwujud Tiga Tahun

    Ditarget Swasembada Pangan dalam Empat Tahun, Mentan Optimistis Bisa Terwujud Tiga Tahun

    GELORA.CO – Kementan berupaya mewujudkan target Presiden Prabowo untuk swasembada pangan dalam waktu empat tahun ke depan. Pada momen Hari Sumpah Pemuda di kantornya Senin (28/10), Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan target tersebut bisa dipercepat jadi tiga tahun.

    Pada momen tersebut, Amran menjelaskan empat pesan dari Prabowo untuk menuju swasembada pangan. Diantaranya target swasembada pangan dalam waktu empat tahun ke depan. Amran mengatakan empat pesan dari Prabowo itu, tujuannya supaya swasembada pangan bisa diraih secara bermartabat dan terhormat.

    Pesan pertama, kata Amran, adalah menekankan pentingnya integritas sebagai dasar dalam menjalankan tugas. Terutama dalam mencegah praktik korupsi yang dapat menghambat kemajuan sektor pertanian.

    “Integritas yang kuat di dalam Kementan akan membangun kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam membangun sektor pertanian yang adil dan transparan,” ujarnya.

    Pesan yang kedua adalah, menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Amran mengatakan setiap rupiah yang dialokasikan harus dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan dampak positif bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dia berharap efisiensi menjadi acuan dalam setiap program. “Agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama petani di lapangan,” tegasnya.

    Pesan yang ketiga adalah menyoroti pentingnya kerja sama dan sinergi antar pegawai dalam mencapai target ketahanan pangan. Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi yang solid dari seluruh lapisan kementerian. Keberhasilan itu membutuhkan kerja sama yang kuat dan komitmen penuh dari semua pihak.

    Pesan keempat adalah komitmen untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat. Amran menargetkan swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu empat tahun. Namun dengan sinergi seluruh elemen bangsa, dia optimis target tersebut dapat diraih dalam waktu kurang dari tiga tahun.

    “Kita akan mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, ini adalah perintah Presiden yang tidak bisa ditawar,” tegas Amran.

    Amran juga mengingatkan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan sebanyak empat kali. Yakni pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi dan kerja keras dapat mewujudkan ketahanan pangan yang kuat.

    Selain itu Amran menekankan peran generasi muda dalam memajukan sektor pertanian. Generasi muda harus diberi ruang untuk berkontribusi dan berkembang dalam sektor ini.

    “Kita harus memberi mereka kesempatan untuk belajar dan berkarya,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan gizi anak-anak serta generasi muda sebagai harapan masa depan bangsa. Baginya anak-anak kita adalah masa depan bangsa.

  • Kemendagri imbau pemda antisipasi inflasi di sejumlah kabupaten/kota

    Kemendagri imbau pemda antisipasi inflasi di sejumlah kabupaten/kota

    “Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,”Jakarta (ANTARA) – Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengantisipasi lonjakan inflasi di sejumlah kabupaten/kota.

    Dia menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang signifikan di beberapa daerah.

    “Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Beberapa komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah. Tomsi meminta Pemda segera mengecek penyebab kenaikan tersebut.

    “Kita (harus) mengantisipasi agar harga-harga ini tidak meningkat,” tambahnya.

    Selain itu, harga bawang putih dan gula pasir juga menjadi perhatian dalam rapat ini, meskipun masih dalam batas toleransi. Tomsi menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat untuk menjaga stabilitas harga.

    Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini melaporkan dari 90 kota yang dipantau, 69 di antaranya mengalami inflasi dan 21 kota tercatat deflasi. Adapun inflasi tahunan pada September 2024 sebesar 1,84 persen.

    Sebagai informasi, Rakor ini dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini.

    Selain itu, hadir secara daring Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag); Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian (Kementan); Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung; Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri; Badan Urusan Logistik (Bulog); perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI); kepala daerah; serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Amran Ingin Martabat Kementan Pulih

    Amran Ingin Martabat Kementan Pulih

    Jakarta

    Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai ketegasan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas korupsi sudah tepat. Ujang menilai perilaku calo atau broker yang berkeliaran di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) sangat meresahkan.

    Karena itu, Ujang meminta agar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan ini tidak diganggu dengan narasi kontra produktif ataupun hal lain seperti motif politik apalagi merusak ritme kerja yang sedang berjalan. Justru sebaiknya, kata Ujang, biarkan Mentan Amran bekerja dan menyelesaikan program yang berjalan.

    “Saya kira Pak Amran hanya ingin martabat Kementan pulih setelah tersorot masyarakat beberapa waktu lalu. Jadi biarkan Pak Mentan fokus bekerja menyelesaikan program strategisnya. Kalaupun ada pihak tertentu yang menduga-duga bahwa Mentan Amran punya kepentingan tertentu, itu sangat salah besar,” katanya dikutip keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

    Ujang mengatakan ketegasan Mentan Amran dalam memberantas korupsi jangan disalahartikan dengan kepentingan tertentu yang justru malah mengganggu semangat para pegawai Kementan dan petani dalam berproduksi.

    “Jangan ada pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta dan membuat narasi seolah ada sesuatu dibalik tegasnya Pak Amran dalam memberantas percaloan di Kementan,” katanya.

    Menurut Ujang pelaporan yang dilakukan seorang pejabat Kementan terhadap terduga calo atau broker adalah bukti bahwa bersih-bersih di Kementan merupakan respons cepat setelah tersorot hukum beberapa waktu lalu.

    “Jangan sampai calo-calo ini merugikan petani akibat anggarannya digunakan untuk kepentingan tertentu. Saya kira ini yang tidak boleh dan bagaimanapun juga kasus korupsi di Indonesia harus diberantas sampai tuntas,” katanya.

    Ujang menilai selama ini Amran dikenal tegas dan mampu membenahi persoalan korupsi di Kementan. “Dulu ada beberapa juga yang dicopot, dan ada juga ratusan yang dimutasi,” katanya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum untuk menangkap para calo beserta jaringannya yang telah menghambat kinerja sektor pertanian terhambat. Gerak cepat aparat dalam menegakkan hukum diharapkan dapat turut mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian.

    Praktik calo dan korupsi, kata Mentan, sangat merugikan petani selama ini. Calo dan jaringannya telah merusak tatanan pengelolaan anggaran yang semestinya dialokasikan untuk kepentingan pelaku pertanian.

    Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Mentan Amran ingin mengembalikan martabat Kementan seperti lima tahun lalu, di mana saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan anti gratifikasi.

    “Pak Menteri hanya ingin Kementan namanya dipulihkan martabatnya. Dan beliau tidak akan segan-segan untuk memproses hukum jika ada pihak-pihak yang mencoba bermain-main dan bertindak korupsi, dan akan mengantarkan sendiri ke pihak yang berwajib. Jadi tidak benar jika ada pihak tertentu yang menduga-duga bahwa Mentan Amran punya kepentingan tertentu. Kami tekankan jangan ada pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta dan membuat narasi seolah ada sesuatu dibalik tegasnya Pak Menteri memberantas percaloan di Kementan,” bebernya.

    Sejak dulu, kata Arief, Mentan Amran memang dikenal sebagai juru tegas bagi anak buahnya yang bermain-main dengan nasib petani. Dia tidak ingin ada kecurangan atau penyelewengan anggaran yang menyebabkan banyak petani menderita.

    Oleh karena itu, Arief mengingatkan pesan Mentan Amran yang disampaikan kepada seluruh pejabat dan jajarannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela, seperti korupsi. Terutama dalam pengadaan barang dan jasa. “Kalau ada yang berani melakukan maka seperti yang Pak Menteri katakan hukumannya adalah pencopotan,” katanya.

    Untuk diketahui, demosi, pencopotan sampai dengan pemecatan pernah dilakukan Mentan Amran sejak dilantik Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya. Setidaknya Amran tercatat memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Mentan sukses membersihkan internal Kementan yang bermain dengan pangan, dan menjaga integritas pejabat dari perilaku korupsi.

    (prf/ega)

  • Mentan Amran Copot Direktur yang Ketahuan Bermain Mata dengan Calo

    Mentan Amran Copot Direktur yang Ketahuan Bermain Mata dengan Calo

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali memperlihatkan taringnya dalam memberantas korupsi. Seorang Direktur di Kementan IM ketahuan bermain mata dengan calo dalam kasus pengadaan barang dan jasa.

    Pencopotan secara cepat dilakukan Mentan pada pagi hari setelah mendapatkan laporan pada waktu subuh. Pada Kamis (29/8) yang lalu Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Fausiah T Ladja, melaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

    Menurut keterangan Fausiah sebagai korban, dirinya mendapat informasi ada pihak yang mencatut namanya dan meminta para pengusaha untuk ikut dalam proyek dan diminta menyetor dana awal 15-20 persen kepada pihak broker. Setelah dilaporkan pekan lalu, hari ini pihak kepolisian secara cepat telah melakukan pemanggilan.

    “Kami perintah dilaporkan minggu lalu, sekarang sudah ada panggilan,” ungkap Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

    Sejak menjabat kembali sebagai Mentan pada Oktober 2023 lalu, Amran Sulaiman terus bergerak cepat melakukan bersih-bersih jajaran Kementan yang terlibat dalam korupsi. Amran bahkan memerintahkan jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk memeriksa semua pihak atas adanya laporan calo atau broker ada oknum di Kementan yang sengaja meminta fee 20 persen guna memperoleh kontrak. Dia bahkan tak segan untuk membuat laporan polisi jika hal itu terbukti benar adanya.

    “Saya memerintahkan kepada Irjen untuk melaporkan ke aparat penegak hukum terkait berita online, bahwa ada orang (calo/broker) yang menjanjikan kepada calon penyedia untuk memperoleh pengadaan di Kementan harus menyetor 15-20 persen dari nilai kontrak,” ujar Amran.

    Amran telah secara konsisten memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan sejak menjabat sebagai Mentan pada 2014 silam.

    Selama masa kepemimpinannya tersebut, Ia telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, diberikan sanksi 844 pegawai dan bahkan ada yang dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi.

    Bahkan, pernah dalam satu hari, Amran mencopot beberapa pejabat lingkup Kementan, mulai dari dirjen hingga direktur, yang dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka kasus korupsi.

    Dirjen Hortikultura berinisial IH ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 silam atas kasus pengadaan sarana budidaya mendukung pengendalian OPT, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 12,947 Miliar.

    Amran juga membuktikan komitmennya dalam melawan tindakan nepotisme ketika salah satu adik iparnya mendaftar CPNS Kementan pada 2017. Berdasarkan hasil tim seleksi CPNS, adik iparnya dinyatakan tidak lulus.

    Respons Amran saat itu justru mendukung dan mengapresiasi tim seleksi CPNS. Ujian loyalitas bagi Mentan Amran terus berlanjut ketika salah satu sahabatnya berminat pada proyek pupuk di Kementan senilai Rp 100 miliar dan meminta bantuan Amran untuk memenangkan tender. Tapi Amran secara tegas menolak.

    Konsistensi Amran dalam penegakan hukum memberantas praktik KKN juga turut didukung dengan kebiasaannya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Kementan.

    Setiap ada petugas yang tertangkap basah melakukan pungli, Amran tidak segan untuk memecat petugas tersebut. Dalam salah satu sidak di kantor UPT Surabaya, Amran pernah mencopot pimpinan balai dan sejumlah bawahannya karena tertangkap tidak disiplin dalam bekerja.

    Untuk memastikan Kementan bersih dari praktik KKN, Amran mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apa pun di rumah maupun kantor. Setiap menerima bingkisan, langsung dilaporkan ke KPK.

    Sistem pengendalian gratifikasi ini berbuah manis bagi Kementan. Pada peringatan ‘hari antikorupsi sedunia’ pada Desember 2019, KPK menganugerahkan Kementan penghargaan atas sistem pengendalian gratifikasi terbaik.

    Atas komitmen tersebut, Kementan juga mampu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 3 tahun berturut-turut (2016-2018).

    Setelah kembali menjabat menjadi Menteri Pertanian pada Oktober 2023, Amran melakukan perombakan besar-besaran jajaran pejabat Kementan, puncaknya dengan memutasi sebanyak delapan orang pimpinan Eselon I. Perombakan ini dilakukan untuk mendapatkan kinerja terbaik di sektor pertanian.

    Konsistensi Amran dalam memberantas tindakan korupsi di lingkungan internal Kementan, berdampak signifikan terhadap kinerja sektor pertanian. Kementan mampu membawa Indonesia mencapai swasembada beras sebanyak empat kali pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021.

    Raihan swasembada beras tersebut tergolong sempurna karena Indonesia sama sekali tidak mengimpor beras medium.

    Indonesia pun mendapatkan pengakuan dunia atas kontribusi luar biasa dalam sektor pangan, saat FAO memberikan penghargaan tertinggi Agricola Medal kepada Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan tersebut pun dipersembahkan untuk seluruh petani dan masyarakat Indonesia yang sudah bekerja keras bagi kemajuan sektor pertanian.

    (anl/ega)

  • Cek! Ini Prediksi Harga dan Pasokan Cabai hingga Akhir Tahun

    Cek! Ini Prediksi Harga dan Pasokan Cabai hingga Akhir Tahun

    Jakarta

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok berbagai jenis cabai aman sampai akhir tahun ini. Prediksi itu berdasarkan data early warning system yang telah dibangun Kementan.

    Plt Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Muhammad Taufiq Ratule juga memastikan dengan pasokan yang aman, harga untuk cabai juga dipastikan akan terkendali.

    “Kami ada early warning system yang dibangun, kami memprediksi neraca kebutuhan paling tidak setahun berdasarkan prediksi yang ada kita melihat sampai Desember sebetulnya ketersediaan cabai itu aman,” kata dia dalam agenda Strategi Pengamanan Ketersediaan Komoditas Cabai Mendukung Pengendalian Inflasi Nasional di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

    Meski begitu, Taufiq mengatakan masih banyak wilayah yang ketersediaannya rendah karena tidak bisa memproduksi cabai. Untuk itu Kementan melalui Ditjen Hortikultura memiliki program Petani Champion, di mana Kementan menggandeng petani untuk mengamankan pasokan dan mendistribusikan ke daerah yang defisit.

    “Jadi tidak semua produksi-produksi di wilayah itu surplus. Tetapi secara total cukup,” jelasnya.

    Ia memastikan pasokan aman karena menurutnya produksi dalam negeri semua jenis cabai cukup tinggi dibandingkan konsumsinya. “Kita konsumsi 1,17 juta ton, kita produksi sampai 3 juta ton per tahun. Rata-rata kita surplus 500 ribu ton,” ujar dia.

    Dia juga yakin satu bulan ke depan pasokan cabai melimpah, hal ini terbukti menurutnya dengan telah menurunnya harga cabai. “Harapannya sampai akhir tahun ini harga akan menjadi stabil dalam pengertian turun tapi tidak terlalu jauh,” jelasnya.

    Dengan pasokan yang aman sampai akhir tahun, pihaknya menjamin harga cabai tidak sampai Rp 100.000 per kilogram (kg). Dia menargetkan harga cabai rata-rata nasional di angka Rp 40.000/kg.

    “Kalau normal Rp 40.000. Ini kan sudah turun, kalau terlalu rendah petani inputnya nggak dapat. Turun, tapi nggak boleh terlalu jauh yang produksi kan petani perlu untung,” tutur dia saat ditemui usai acara.

    (ada/kil)

  • Mentan Komparasi Swasembada Era Soeharto & Jokowi: Sama-sama Hebat

    Mentan Komparasi Swasembada Era Soeharto & Jokowi: Sama-sama Hebat

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan capaian swasembada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan capaian Swasembada di era Presiden Soeharto sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.

    Merujuk pada definisi swasembada yang digunakan Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Andi mencontohkan swasembada tahun 1984 impornya 400 ribu ton dengan komparasi penduduk mencapai 100 juta lebih.

    “Sementara swasembada di era pemerintahan sekarang itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta. Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat,” ujar Andi dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

    Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (26/8).

    Sebagai informasi, capaian swasembada beras terjadi pada periode pertama Presiden Jokowi yaitu pada tahun 2017-2020. Saat itu produksi beras bisa surplus 1,9 juta ton hingga 2,85 juta ton. Selama pemerintahan Jokowi, kebijakan anggaran untuk sektor pangan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan petani, baik dalam bentuk sarana pertanian seperti benih dan pupuk, maupun intensifikasi dan mekanisasi dengan penggiatan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Kebijakan pemerintah di sektor pertanian tersebut membuat Kementan mendapat predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tahun 2016 pertama dalam sejarah pertanian dan itu di era kami dengan teman-teman ini semua mendapat WTP secara berturut-turut hingga tahun berikutnya,” katanya.

    Oleh karena itu, Andi meminta agar ke depan mendapat tambahan anggaran untuk mengakselerasi berbagai program guna mewujudkan swasembada dan lumbung pangan dunia. Adapun anggaran tambahan yang diusulkan mencapai kurang lebih Rp 68 triliun akan digunakan untuk pengairan, pupuk, benih sampai prasarana lainnya.

    “Jadi anggaran Rp 68 triliun ini bukan berdiri sendiri, tapi betul-betul holistik dari air sampai pupuk akan kita perhatikan termasuk juga pompa,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: Kata Golkar soal Maksud Jokowi yang Sebut ‘Ditinggal Ramai-ramai’

    (ega/ega)

  • Sertijab Wamentan Hari Ini, Eks Aspri Prabowo Banjir Karangan Bunga

    Sertijab Wamentan Hari Ini, Eks Aspri Prabowo Banjir Karangan Bunga

    Jakarta

    Pada hari ini akan dilaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) dari Harvick Hasnul Qolbi kepada Sudaryono. Hal ini menyusul pelantikan Sudaryono sebagai Wamentan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (18/7/2024).

    Terpantau di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (19/7/2024), Sudaryono tiba di kantor barunya itu sekitar pukul 08.40 WIB. Ia turun dari mobil Alphard hitam berplat nomor awal K.

    Sudaryono terlihat berpakaian rapi, mengenakan jas berwarna abu-abu gelap dan dasi berwarna biru dongker. Ia turut ditemani oleh sang istri yang juga turut mengenakan pakaian bernuansa biru tua. Nampak senyum cerah menghiasi wajah keduanya tatkala sampai di lokasi.

    Kedatangannya beserta sang istri pun disambut hangat oleh jajaran Kementan yang telah berkumpul depan di lobby Gedung A. Salah satu yang terlihat ialah Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi.

    Sertijab Wamentan Sudaryono Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Banjir Karangan Bunga, Ada Dari Direksi BUMN hingga Isi Dahlia

    Di samping itu, nampak puluhan karangan bunga membanjiri halaman Kementan, berisi ucapan selamat atas pengangkatan Sudaryono sebagai Wamentan. Pengirimnya pun cukup bervariatif, ada dari kalangan politik hingga pertanian.

    Selain itu, juga nampak karangan bungan dari jajaran direksi perusahaan BUMN mulai dari PT PLN (Persero), PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Pertamina (Persero), hingga PT Pupuk Indonesia (Persero. Juga ada ucapan selamat daru Deputu Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata.

    Selanjutnya, juga nampak karangan bunga dari Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, serta Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo. Menariknya, juga ditemukan karangan bunga atas nama Penyanyi Dangdut Iis Dahlia.

    Sudaryono sendiri merupakan asisten pribadi (Aspri) Presiden Terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam periode 2010-2014. Ia juga merupakan politikus besutan Partai Gerindra.

    Dalam website pribadinya, Sudaryono menyatakan dirinya adalah pengusaha dan tokoh politik Indonesia. Kini menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, CEO Garuda TV, Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), dan juga Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA).

    Pria yang akrab disapa Mas Dar ini sedang banyak diperbincangkan publik Jawa Tengah. Pasalnya, dia direkomendasikan Prabowo untuk maju ke Bursa Pilgub Jateng 2024 membawa bendera Partai Gerindra.

    (shc/das)