Kementrian Lembaga: Kementan

  • Mentan dampingi Presiden Prabowo tinjau lahan pertanian Merauke

    Mentan dampingi Presiden Prabowo tinjau lahan pertanian Merauke

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau lahan pertanian padi di daerah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Minggu pagi.

    Mentan dalam keterangan di Jakarta, mengatakan bahwa Merauke memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dengan konsep pertanian modern.

    “Langkah strategis pencapaian swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo akan kami laksanakan melalui beberapa program, yaitu cetak sawah seluas 3 juta hektare dalam waktu 3-4 tahun, pompanisasi, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tertier, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam hingga panen,” kata Mentan.

    Pada tahun 2024, pemerintah telah menyelesaikan tahap pertama program Optimasi Lahan Rawa seluas 40.000 hektare di Kabupaten Merauke. Saat ini 35.000 hektare sudah ditanami, dan 5.000 hektare lainnya dalam proses olah lahan untuk segera ditanami.

    “Program ini ditargetkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) hingga mencapai IP 300 dan produktivitas tanaman pangan,” lanjutnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdananya di Kabupaten Merauke, pada Minggu pagi waktu setempat.

    Didampingi Mentan, kehadiran Presiden Prabowo di Kampung Telagasari, Distrik Kurik ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan.

    Merauke sendiri diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan di wilayah timur Indonesia dan didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional.

    Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo mengapresiasi peran anak muda Papua dalam pertanian modern di Merauke.

    Anak-anak muda diharapkan dapat menjadi pelopor inovasi dan penggunaan teknologi dalam bertani, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologi sesuai tradisi setempat.

    Kunjungan perdana Presiden Prabowo pun disambut meriah oleh ribuan masyarakat setempat.

    Selain warga lokal Distrik Kurik, turut hadir mahasiswa dan petani milenial, brigade pangan, serta penyuluh pertanian setempat.

    Baca juga: Wamentan: Optimalisasi lahan rawa Merauke tunjukkan hasil signifikan

    Baca juga: Kementan inventarisasi lahan sapi di Sulawesi dukung investasi Vietnam

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPK Bongkar Penyebab Kementan & Bapanas Sulit Wujudkan Ketahanan Pangan RI

    BPK Bongkar Penyebab Kementan & Bapanas Sulit Wujudkan Ketahanan Pangan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya sederet permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mewujudkan ketahanan pangan.

    Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan signifikan yang mengakibatkan terhambatnya Kementan dan Bapanas untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang efektif untuk mewujudkan ketahanan pangan tahun 2021 sampai dengan semester I/2023.

    Mengacu hasil pemeriksaan kinerja atas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan mengungkap adanya 12 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya satu permasalahan pemborosan.

    Adapun, sederet permasalahan yang dimaksud, antara lain pertama, perhitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis yang dinilai belum sepenuhnya valid dan mutakhir.

    Permasalahan ini terlihat pada penyusunan prognosa neraca pangan strategis yang disusun oleh Bapanas yang dinilai belum sepenuhnya didasarkan pada data produksi dan kebutuhan yang valid dan mutakhir, serta belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

    “Akibatnya, proyeksi Neraca Pangan Bapanas dan Neraca Komoditas untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula, daging lembu, daging unggas, dan telur unggas pada SNANK tidak bisa dijadikan alat ukur dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional, termasuk kebijakan impor,” ungkap laporan BPK, seperti dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

    Untuk itu, BPK telah merekomendasikan kepada kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan instansi lain yang terkait dengan data statistik pangan untuk pengintegrasian data yang berbasis digital dan mutakhir dari data kebutuhan, persediaan, produksi, dan distribusi serta impor pangan.

    Permasalahan kedua yang ditemukan BPK adalah sarana produksi pertanian berupa benih, bibit, pupuk, dan pakan yang belum mencukupi untuk memproduksi pangan strategis sesuai kebutuhan nasional.

    “Permasalahan tersebut di antaranya Kementan belum menganalisis kebutuhan minimal benih, bibit, pupuk, dan pakan untuk memproduksi pangan strategis,” ungkapnya.

    Selain itu, Kementan juga dinilai belum optimal memenuhi ketersediaan benih bersertifikat dan benih/bibit ternak berkualitas untuk mencukupi kebutuhan nasional. Imbasnya, Kementan belum dapat mencapai pemenuhan produksi jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, daging lembu, dan tebu untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

    BPK pun telah merekomendasikan kepada menteri pertanian untuk mengoptimalkan analisis kebutuhan minimal atas benih bersertifikat dan pupuk. Ini dilakukan untuk dapat memproduksi komoditas pangan strategis sesuai kebutuhan nasional, serta melakukan upaya menjamin ketersediaan benih bersertifikat dan pupuk non subsidi.

    Di samping itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait tata cara pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan harga acuan pembelian beras luar negeri belum diatur secara jelas.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan regulasi yang mengatur tata cara pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), khususnya pengadaan CBP, baik yang diserap dari dalam negeri maupun pembelian dari luar negeri, belum disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bapanas.

    Pasalnya, BPK menyebut bahwa selama ini tata cara pengadaan CBP dilaksanakan oleh Perum Bulog. Selain itu, Bapanas juga belum menetapkan kriteria harga pembelian pemerintah atau harga acuan pembelian yang dapat dijadikan patokan bagi Perum Bulog dalam pembelian beras dari luar negeri.

    “Akibatnya, pengendalian atas pengadaan CPP, khususnya pengadaan beras dari luar negeri lemah,” imbuhnya.

  • Wamentan Sudaryono dinobatkan menjadi “Bapak Pembina Petani Milenial”

    Wamentan Sudaryono dinobatkan menjadi “Bapak Pembina Petani Milenial”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dinobatkan sebagai “Bapak Pembina Petani Milenial” karena terus mendukung generasi muda terjun ke sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas pangan nasional.

    Penobatan itu dilakukan dalam Konsolidasi Nasional Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan (DPM/DPA) yang diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.

    Acara tersebut dihadiri ratusan petani muda dan organisasi kepemudaan lain, yang datang untuk membangun sektor pertanian nasional.

    Wamentan menyatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi dorongan semangat bagi dirinya untuk semakin berkomitmen mendukung generasi muda dalam dunia pertanian.

    “Penobatan ini menjadi pemicu semangat kami dalam meningkatkan regenerasi petani muda,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Sudaryono, regenerasi petani muda sangat penting, mengingat komposisi petani di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kalangan yang lebih tua.

    Dia menyebutkan, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa 38,02 persen petani di Indonesia adalah generasi yang telah berusia 41 hingga 56 tahun.

    Sementara itu, hanya 21,93 persen petani yang termasuk kategori petani muda, atau sekitar 6,2 juta orang dari total populasi petani.

    “BPS pada tahun 2023 mencatat sebanyak 38,02 persen petani di Indonesia adalah generasi baby boomers berusia 41-56 tahun, untuk petani muda, hanya 21,93 persen atau sekitar 6,2 juta orang,” terangnya.

    Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menilai bahwa generasi petani milenial memiliki peran besar dalam menjamin keberlanjutan sektor pertanian nasional.

    Ia berharap generasi petani muda mampu mengatasi tantangan sektor pertanian modern dengan inovasi dan kreativitas, agar produksi nasional terus meningkat.

    Sebagai anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah, Sudaryono merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menginspirasi petani muda di seluruh Indonesia.

    Ia mengatakan akan berupaya menjadi sosok yang selalu hadir sebagai solusi bagi berbagai kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi petani milenial.

    Dengan dukungan ini, Sudaryono berharap lebih banyak anak muda tertarik bergabung ke sektor pertanian untuk memastikan ketahanan pangan nasional di masa depan.

    “Saya menyambut dengan baik kegiatan ini. Sebagai bapak, kakak, atau abang asuh petani milenial, tentu saya ingin selalu berusaha menjadi solusi dari segala kekhawatiran dan tantangan para petani milenial,” kata Sudaryono.

    Baca juga: Mentan target swasembada pangan dalam tiga tahun lewat petani muda
    Baca juga: Regenerasi petani untuk pertanian berkelanjutan
    Baca juga: Kementan dampingi petani millenial kembangkan pertanian modern
     

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan: Tiga lahan siap untuk peternakan sapi perah investasi Vietnam

    Mentan: Tiga lahan siap untuk peternakan sapi perah investasi Vietnam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Pemerintah menyiapkan tiga lahan untuk peternakan sapi perah, guna meningkatkan produksi susu nasional dan mendukung kebutuhan dalam negeri melalui investasi Vietnam.

    Mentan mengatakan bahwa Pemerintah telah menyiapkan lahan di tiga lokasi yakni di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, sebagai tempat pembangunan peternakan sapi perah investasi dari Vietnam.

    “Kami sudah meninjau Poso (Sulawesi Tengah) bersama perusahaan TH Group (Perusahaan adal Vietnam). Di sana ada lahan seluas 12 ribu hektare, sementara di Sulawesi Selatan ada 30 ribu hektare dan di Kalimantan Tengah 50 ribu hektare,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan bahwa TH Group merupakan perusahaan besar asal Vietnam yang siap mendukung Indonesia dalam meningkatkan produksi daging sapi dan susu domestik.

    “Mereka berencana mengembangkan industri pembibitan sapi, budidaya ternak, pemenuhan pakan berkualitas, distribusi, pengolahan, serta peningkatan kapasitas peternak lokal,” ujarnya.

    Ia menerangkan bahwa investasi dari Vietnam merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) di bidang pertanian yang telah ditandatangani pada 19 Mei 2024.

    Mentan menambahkan bahwa impor sapi indukan sangat penting untuk mempercepat ketersediaan susu dalam program yang dicanangkan Presiden.

    Menurut Mentan, mengandalkan sapi indukan yang sudah ada akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai swasembada.

    “Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250 ribu ekor sapi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional,” ujar Mentan.

    Mentan sebelumnya telah memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis (31/10).

    Dalam pertemuan tersebut, Mentan melaporkan mengenai upaya memenuhi kebutuhan susu nasional melalui kemudahan impor sapi perah yang rencananya akan dilakukan perusahaan investasi asal Vietnam pada 2025 mendatang.

    Mentan menjelaskan bahwa investor Vietnam tertarik untuk membangun peternakan sapi perah berskala besar di Indonesia.

    “Kami terus berupaya mempermudah proses agar mereka tertarik berinvestasi di Indonesia,” jelas Mentan.

    Menurut Mentan, impor sapi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada daging dan susu melalui pengadaan sapi indukan dari luar negeri.

    “Rencana ini juga menawarkan peluang bagi pengusaha lokal dan internasional untuk berkontribusi dalam program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah saat ini,” kata Mentan.

    Baca juga: Mentan ajak Vietnam investasi peternakan sapi perah di Indonesia
    Baca juga: Kementan inventarisasi lahan sapi di Sulawesi dukung investasi Vietnam
    Baca juga: Investor China tanam modal di bidang peternakan sapi perah Indonesia
     

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Distanpangan Bali pastikan anggur shine muscat yang beredar aman

    Distanpangan Bali pastikan anggur shine muscat yang beredar aman

    Denpasar (ANTARA) – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) Bali memastikan anggur jenis shine muscat yang beredar di Bali aman dikonsumsi.

    Hal ini disampaikan Kepala Distanpangan Bali I Wayan Sunada dalam keterangan di Denpasar, Jumat, usai melakukan uji sampel di ritel moderen yang menjual produk tersebut.

    “Hasil pengujian cepat rapid test pada sampel menunjukkan bahwa produk anggur yang beredar di Bali negatif dari cemaran residu pestisida,” kata dia.

    Diketahui belakangan ramai isu keamanan anggur jenis shine muscat yang dikabarkan mengandung residu pestisida di atas ambang batas aman di Thailand, sehingga untuk memastikan keamanan pangan segar ini di Bali pemerintah melakukan intervensi.

    Tak berhenti di Kota Denpasar, Kepala Distanpangan Bali itu meminta dinas pertanian di kabupaten/kota se-Bali melakukan pengawasan serupa untuk memastikan keamanan buah anggur yang beredar.

    Dengan hasil baik pengujian ini ia meminta masyarakat tak khawatir mengonsumsi buah berwarna hijau dengan rasa manis itu.

    “Berdasarkan hasil uji laboratorium yang kami lakukan, dapat dipastikan bahwa anggur muscat yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi, masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat menikmati buah ini dengan aman,” ujarnya.

    Badan Pangan Nasional melalui Sistem Informasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) juga melaporkan hasil pengawasan rutin pada tahun 2023 dan 2024, dimana menunjukkan bahwa residu pestisida pada anggur yang beredar di Indonesia berada di bawah batas minimum residu (BMR).

    Meski dipastikan aman, Bapanas tetap melakukan investigasi lebih lanjut terhadap produk anggur jenis shine muscat sembari mengingatkan soal pemasangan label cuci sebelum konsumsi demi mengurangi risiko cemaran pada buah.

    Sunada turut melakukan yang sama, yaitu mengimbau masyarakat Bali mencuci buah-buahan, termasuk anggur muscat, dengan bersih sebelum dikonsumsi sebagai langkah preventif.

    Selain itu mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, sehingga masyarakat mengonsumsi pangan lokal.

    “Sebagai upaya mendukung diversifikasi pangan, Distanpangan Bali mengimbau masyarakat untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal, langkah ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal di Bali,” tuturnya.

    Baca juga: Ahli bagikan kiat untuk konsumsi buah yang sehat dan aman
    Baca juga: Bapanas pastikan tingkatkan pengawasan pangan impor di dalam negeri
    Baca juga: Kemenkes kerja sama dengan Kementan respons isu anggur Shine Muscat
     

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan ajak prajurit TNI perkuat Program MBG lewat pangan lestari

    Mentan ajak prajurit TNI perkuat Program MBG lewat pangan lestari

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak prajurit TNI bersinergi menggerakkan roda ekonomi melalui program pekarangan pangan lestari (P2L) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau tentara semua buat pangan lestari di rumahnya, selesai setengah persoalan pangan ini, Pak. Bayangkan, cabai yang biasa mempengaruhi inflasi bisa kita selesaikan minimal 1 rumah tanam 3 pot. Nanti bibit cabainya dari saya, gratis, kemudian pelihara ayam 5 ekor dan ternak ikan lele sebagai protein segar,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Mentan menyampaikan hal itu saat memberi pembekalan Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut ke-62 Tahun 2024.

    Menurut Mentan, program tersebut sangat strategis karena bisa mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam memenuhi asupan gizi ibu dan anak usia dini.

    Ia mengatakan semua makanan segar yang dihasilkan dari program pangan lestari bisa membuat anak-anak Indonesia terhindar dari bahaya stunting atau kekurangan gizi.

    Lebih dari itu, lanjut Mentan, prajurit tentara juga bisa mendapat keuntungan ekonomi karena setiap gaji yang didapat bisa disimpan dan dikumpulkan.

    “Gaji tentara bisa dikumpulkan karena kebutuhan pangan mereka bisa dipenuhi dari pangan lestari. Bahkan tinggi anak anak kita ke depan kalau memberi asupan segar bisa 170 cm. Jadi ini sangat bisa menyelesaikan masalah,” katanya.

    Mentan menjelaskan berdasarkan hitungannya, Rp2 juta per bulan dikeluarkan setiap rumah tangga. Pengeluaran tersebut digunakan untuk memberi cabai, bawang, sayur, daging, telur dan kebutuhan dapur lainnya.

    Lebih lanjut, Mentan mengatakan, jika mereka mengoptimalkan pekarangan, Rp2 juta tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain.

    “Tapi kalau ini bisa kita hemat lewat pekarangan rumah, maka kita bisa mengurangi beban APBN hingga Rp1.400 triliun. Tidak ada cerita inflasi lagi kalau Rp1.400 triliun bisa kita selesaikan. Tidak ada stunting, yang ada anaknya cerdas,” katanya.

    Mentan menambahkan bahwa program pangan lestari sudah sejalan dengan program makan bergizi gratis yang rencananya akan berjalan di Januari 2025 mendatang.

    Karena itu, Mentan mengajak para prajurit tentara untuk memaksimalkan potensi pekarangan rumah masing-masing dengan pertanaman sektor pertanian.

    “Jadi makan bergizi gratis itu program yang sangat bagus karena bisa menggerakkan roda ekonomi,” katanya.

    Baca juga: Kementan siapkan program dukung makan bergizi gratis Prabowo
    Baca juga: Mentan: FAO lihat potensi luar biasa dari program makan bergizi
    Baca juga: Mentan ajak APPSI sukseskan program makan bergizi gratis
     

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementan dukung restorasi air dan iklim demi swasembada pangan

    Kementan dukung restorasi air dan iklim demi swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung restorasi sumber daya air dan iklim untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia.

    “Kementan mendukung restorasi air melalui teknologi pertanian cerdas iklim, seperti sensor tanah, irigasi tetes, dan pemantauan cuaca berbasis satelit,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Mentan menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada Simposium Nasional Restorasi Sumber Daya Air dan Iklim untuk Kemandirian Pangan di Bandung, yang dibacakan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan Fadjry Djufry.

    Kementan terus mendukung upaya restorasi sumber daya air dan iklim guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pasalnya ketersediaan air dan iklim yang stabil menjadi kunci untuk mencapai kemandirian pangan.

    “Teknologi ini membantu petani membuat keputusan yang tepat, memperkuat kemampuan petani, serta memberi akses informasi iklim akurat lewat aplikasi digital,” ujarnya.

    Mentan menegaskan pentingnya restorasi sumber daya air dan iklim sebagai salah satu solusi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

    “Pada 2024 ini, Kementerian Pertanian telah mencapai beberapa hasil signifikan, terutama di bidang pengelolaan air dan perubahan iklim dengan melakukan terobosan solusi cepat peningkatan produksi padi,” tuturnya.

    Disebutkan bahwa terobosan melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan pompanisasi, optimalisasi lahan rawa dan tumpang sisip padi gogo serta cetak sawah telah berhasil meningkatkan produksi beras dalam tiga bulan terakhir.

    “Data proyeksi BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan terjadi kenaikan produksi beras pada Agustus sebesar 2,84 juta ton, September 2,87 juta ton, dan Oktober 2,59 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2023 pada bulan yang sama,” lanjutnya.

    Menurut Mentan, hal ini menunjukkan bahwa peran restorasi sumber daya air menjadi vital dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    Atas dasar itu, Kementan bersama Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi) dan IPB University menyelenggarakan simposium nasional yang untuk strategi restorasi sumber daya air dan iklim, guna mendukung kemandirian pangan Indonesia.

    “Melalui kegiatan ini, para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait, dapat berdiskusi dan bertukar informasi mengenai tantangan dan solusi dalam menghadapi krisis pangan akibat perubahan iklim,” terangnya.

    Dalam dukungannya pada program utama Kementerian Pertanian, Perhimpi melalui berbagai anggotanya yang berasal dari BSIP, Badan Informasi Geospasial, dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait, telah melahirkan SNI 9230:2023 tentang Spesifikasi Informasi Geospasial – Zona Indikatif Pengembangan Infrastruktur Panen Air Pertanian.

    Melalui SNI ini, dapat dihasilkan informasi zona indikatif dari lahan-lahan yang memerlukan optimalisasi air dan berpotensi untuk dibangun infrastruktur panen air seperti embung, dam parit, long storage, irigasi pompa, sumur dangkal atau pun sumur bor.

    Sehingga pada lahan tersebut dapat terjadi peningkatan indeks pertanaman yang berujung pada peningkatan produksi padi nasional.

    Sejak berdiri pada 45 tahun yang lalu, Perhimpi telah memberikan kontribusi dalam berbagai hal untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan nasional dalam konteks iklim dan cuaca.

    “Perhimpi berperan secara aktif melalui anggota yang tersebar pada berbagai instansi dan lembaga pemerintah serta swasta yang tersebar di seluruh Indonesia,” terangnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Penasehat Perhimpi sekaligus akademisi IPB University Yonny Koesmaryono menjelaskan pentingnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian yang perlu terus dioptimalkan.

    Baca juga: Kementan inventarisasi lahan sapi di Sulawesi dukung investasi Vietnam

    Baca juga: Kementan jalin komitmen pasokan 2 juta sapi hidup untuk makan bergizi

    “Intensifikasi seperti di lahan marjinal dilakukan melalui pompanisasi, laju penurunan lahan terus terjadi sehingga harus dijaga keseimbangan melalui ekstensifikasi dengan perluasan atau pencetakan lahan,” jelasnya.

    Yonny juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik. Inovasi perlu terus dilakukan, termasuk dalam penyiapan sumber daya manusia pertanian.

    “Program Presiden Prabowo selama lima tahun ke depan, kita harus gerak cepat hingga tercapai swasembada, dan kita pernah mencapai swasembada, pengalaman itu bisa menjadi modal,” kata Yonny.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementan Siap Hentikan Impor Anggur Shine Muscat Jika Terbukti Berbahaya – Page 3

    Kementan Siap Hentikan Impor Anggur Shine Muscat Jika Terbukti Berbahaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyatakan kesiapannya untuk menghentikan impor anggur Shine Muscat asal China jika ditemukan kandungan berbahaya dalam produk tersebut. Saat ini, Kementerian Pertanian masih menunggu hasil kajian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai otoritas yang berwenang.

    “Ya harus dong (disetop), kan berbahaya,” kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Sudaryono menambahkan bahwa pihaknya menunggu pengecekan lebih lanjut dari BPOM mengenai kandungan dalam anggur tersebut.

    “Intinya ya kita kalau memang di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya, tentu akan kita kaji dan akan kita larang. Iya dong?” ujarnya.

    Kementerian Pertanian juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan jika kandungan berbahaya terbukti ada.

    “Rekomendasinya dari Kementerian Pertanian tapi kan yang punya SPI, namanya perintah export atau import itu adanya di perdagangan. Tapi kita duluan, kita ada rekomendasi biasanya rekomendasi kita dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) telah melakukan uji cepat (rapid test) untuk memeriksa dugaan residu pestisida pada anggur Shine Muscat. Hasil tes menunjukkan bahwa anggur tersebut memenuhi standar keamanan pangan.

    “Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan) ini menunjukkan bahwa anggur Muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman,” ungkap Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Yusra Egayanti.

     

  • Mentan: Investor Vietnam Tertarik Industri Sapi Perah di RI

    Mentan: Investor Vietnam Tertarik Industri Sapi Perah di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebut adanya investor dari Vietnam yang ingin menanamkan modalnya pada industri sapi perah. 

    “Ada investor dari Vietnam untuk sapi perah, kami mengawal agar bisa permudah mereka dan mau investasi di Indonesia,” ujar Amran usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Namun, Amran masih enggan mengungkap siapa calon investor dimaksud. Dia menyebut investor dari Vietnam itu akan membuka industri sapi perah di Indonesia, namun tergantung dengan lahan yang akan disiapkan di dalam negeri. 

    Rencananya, kata dia, lahan yang akan disiapkan berada di Poso, Sulawesi Tengah. Luasnya mencapai sekitar 12.000 hektare. 

    Pada pertemuannya dengan Prabowo siang ini, Amran juga ditemani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. 

    “Kalau di Sulsel ada kurang lebih 20.000 sampai 30.000 hektare. Kalteng mungkin 50.000,” ucapnya. 

    Adapun, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono juga memastikan investasi sudah masuk untuk sapi perah dan susu. Pemerintah disebut membereskan perizinan dan peraturan untuk investasi dimaksud. 

    “Maksudnya kalau sapinya belum masuk. Tapi kan aturannya kita bereskan, perizinannya kita bereskan, kita permudah lah baik luar maupun dalam negeri, koperasi, perorangan dan seterusnya untuk mendatangkan sapi hidup dengan investasi mereka sendiri,” jelas Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu. 

    Dilansir dari situs resmi Ditjen PKH Kementan, Mentan Amran Sulaiman pada September 2024 lalu telah membawa calon investor dari Vietnam untuk meninjau lahan di Poso guna pembangunan peternakan, dairy cattle serta produksi susu. 

    “Ini [investor] merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu, kalau investasinya lancar, tiga-sampai lima tahun target produksinya 1,8 juta ton,” ungkap Amran, dikutip dari siaran pers. 

  • Prabowo Perang Terhadap Korupsi, KPK Langsung Gerak Cepat Usut TPPU SYL

    Prabowo Perang Terhadap Korupsi, KPK Langsung Gerak Cepat Usut TPPU SYL

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat menyambut semangat Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi dengan segera mengusut kasus pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Apalagi kasus dugaan suap senilai Rp12 miliar untuk status wajar tanpa pengecualian (WTP) diduga melibatkan anak buah anggota BPK RI Haerul Saleh. Dia sebelumnya adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan tim penyidik sudah memeriksa Auditor Utama Syamsudin.

    “Saksi didalami terkait dengan fakta persidangan terkait opini WTP Kementerian Pertanian,” ujar dia dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

    Namun, Tessa tidak memberikan penjelasan lebih jauh terkait informasi dalam pemeriksaan tersebut.

    Termasuk belum menyebutkan kapan pemeriksaan akan dilakukan kepada Haerul Saleh yang namanya disebutkan dalam persidangan Tipikor dengan saksi Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Hermanto.

    Pemeriksaan terhadap Syamsudin adalah bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Menteri Pertanian SYL.

    Namun, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang didalami terkait pemeriksaan tersebut.

    Saat di persidangan Hermanto membenarkan pernyataan jaksa soal adanya permintaan dana Rp12 miliar yang diminta auditor bernama Victor menyusul adanya temuan BPK terkait food estate.

    “Ada. Permintaan itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp12 miliar untuk Kementan,” papar Hermanto. “Iya, (diminta) Rp 12 miliar oleh Pak Victor tadi,” kata Hermanto.

    Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo Subianto terus mengingatkan jajarannya untuk tidak korupsi.

    Bahkan, Prabowo juga sempat melontarkan pribahasa ikan busuk berawal dari kepalanya.

    Pernyataan itu diulang kembali saat menyampaikan pengarahannya acara retreat Kabinet Merah Putih  di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada 25-27 Oktober 2024.

    Prabowo juga meminta para jajarannya untuk mundur apabila tidak memiliki visi dan misi antikorupsi yang sama.

    Menurut peneliti Akbar Tandjung Institute Tardjo Ragil dalam tulisannya di media nasional, sikap antikorupsi Prabowo ini sebagai bentuk ‘komitmen politik’ dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).