Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Kemensos Bakal Pugar Makam Mohammad Yamin di Sawahlunto

    Kemensos Bakal Pugar Makam Mohammad Yamin di Sawahlunto

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra RI, Andre Rosiade, menyebut Kementerian Sosial (Kemensos) akan memugar makam pahlawan nasional Mohammad Yamin di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Anggaran yang akan dikucurkan sekitar Rp 4 miliar.

    Andre mendapat kepastian itu saat bertemu dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada acara Dialog Pilar-Pilar Sosial bersama Gus Mensos di Kota Padang, Selasa (29/5).

    Andre hadir bersama Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PMDPPA) Kota Sawahlunto untuk menyerahkan proposal pemugaran makam M. Yamin kepada Mensos.

    “Ini proposal pemugaran atau rehab kuburan makamnya pahlawan nasional kita Mohammad Yamin. Insyaallah Pak Menteri Sosial Gus Syaifullah Yusuf akan membantu Pemko Sawahlunto untuk menanggarkan renovasi kembali kuburan M. Yamin. Terima kasih Pak Menteri,” kata Andre Rosiade yang mendampingi Mensos pada acara di Auditorium Gubernuran Sumbar itu, seperti dalam rilis yang diberikan, Kamis (1/5/2025).

    Andre Rosiade mengatakan, Pemkot Sawahlunto sudah lama merencanakan pemugaran makam M. Yamin di Desa Talawi Mudik. Pemugaran penting dilakukan demi pendidikan sejarah kepada generasi muda.

    “Renovasi ini diharapkan dapat mengingatkan generasi muda tentang jasa-jasa Moh. Yamin dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perumusan teks Sumpah Pemuda dan kontribusinya dalam BPUPKI,” katanya.

    “Alhamdulillah, dengan telah diserahkannya proposal itu, kita berharap makam pahlawan nasional yang juga sastrawan dan mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia itu bisa segera direhab. Agar tokoh Sawahlunto ini bisa terus dikenang oleh masyarakat Sawahlunto, Sumbar, dan Indonesia,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

    Wakil Wali Kota Sawahlunto, Jeffry Hibatullah, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mensos merehab kembali makam pahlawan nasional dari Sawahlunto itu.

    (aik/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 53 Sekolah Rakyat Dibangun Tahun Ini, Begini Pesan Prabowo

    53 Sekolah Rakyat Dibangun Tahun Ini, Begini Pesan Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program sekolah rakyat. Presiden meminta agar program ini bisa segera dilaksanakan pada tahun ini.

    “Tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang,” kata Gus Ipul, usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Rabu (30/4/2025).

    Meski, masih ada kemungkinan penambahan beberapa titik lagi untuk pembangunan sekolah rakyat. Saat ini lokasinya masih disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, meski ia belum bisa membeberkan berapa penambahannya.

    Diketahui, sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim, keluarga kurang mampu, dan keluarga yang berada di desil satu. Menurut Gus Ipul, presiden juga berpesan agar rekrutmennya dijauhkan dari berbagai penyimpangan.

    “Presiden berharap agar Kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh jauh dari penyimpangan ya, artinya menerima siswa yang Tidak semestinya itu harus Benar-benar dihindari,” katanya.

    Selain itu menurut Gus Ipul, target yang diberikan presiden untuk bisa membangun sekolah rakyat di 200 titik hingga tahun 2026.

    “Yang berikutnya yang juga kami lakukan adalah persiapan sesuai arahan Presiden untuk membangun sekolah rakyat di tahun ini pula Di 200 titik. Di Kabupaten, kota atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat. Mulai dari penyediaan lahannya, kemudian memang berada di basis kemiskinan, dan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang lain,” tuturnya.

    (fsd/fsd)

  • Kendalikan Inflasi Daerah, Kemendagri dan Gubernur Bakal Rapat Tiap Minggu

    Kendalikan Inflasi Daerah, Kemendagri dan Gubernur Bakal Rapat Tiap Minggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah setiap minggu untuk rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah.

    Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri, Ribka Haluk mengatakan bahwa rapat pengendalian inflasi itu merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan (Binwas) ke kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 lalu.

    Tidak hanya itu, menurutnya, Kemendagri juga akan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjadi fasilitator percepatan eksekusi program pemerintah pusat di daerah. Dia berharap dengan adanya rapat setiap minggu bisa menjaga stabilitas perekonomian di tingkat daerah maupun nasional.

    “Misalnya terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Beberapa waktu lalu Menteri Sosial sudah langsung hadir di Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan sosialisasi kepada para gubernur,” tuturnya di Jakarta, Rabu (30/4)

    Dia membeberkan bentuk pelaksanaan Binwas lainnya adalah digelarnya Retret Kepala Daerah Tahun 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, tujuan pelaksanaan retret itu adalah untuk meningkatkan pemahaman teknis dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memperkuat hubungan pemerintah daerah (Pemda) dengan pemerintah pusat. 

    Selain itu, kegiatan retret juga bertujuan membangun hubungan emosional antar kepala daerah dan mendukung kelancaran implementasi kerja di tingkat daerah.

    “Sehingga mampu membangun chemistry dalam menyelaraskan pelaksanaan program pemerintahan pusat dan daerah,” katanya.

    Ribka memastikan bahwa Kemendagri telah berkomitmen mendorong para Pemda agar mendukung berbagai program pemerintah pusat. 

    Program-program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program strategis lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami berharap berbagai upaya yang telah dilakukan Kemendagri dapat terus didukung oleh DPR RI dan Pemda, sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

  • Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan Tahun Ini, 2 Kali Pernah Gagal

    Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan Tahun Ini, 2 Kali Pernah Gagal

    Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan Tahun Ini, 2 Kali Pernah Gagal
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf menyebut, Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    berpeluang mendapatkan gelar
    Pahlawan Nasional
    pada tahun ini. Setelah sempat dua kali diajukan tetapi kandas.
    Sebab, menurut Mensos, keputusan mengenai pemberian
    gelar Pahlawan Nasional
    akan diumumkan pada November 2025
    “Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar,” kata Mensos di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Namun, pria yang karib disapa Gus Ipul ini menjelaskan bahwa tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih dalam proses pengkajian. Sebab, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
    Gus Ipul lantas mengungkapkan, syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Soeharto kali ini sudah diselesaikan.
    Oleh karena itu, Mensos menyebut, Soeharto berpeluang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada 2025.
    “Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ujar Gus Ipul.
    Dia pun menjelaskan bahwa pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto sebelumnya terkendala Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
    Akan tetapi, nama Soeharto sudah dicabut dari TAP MPR tersebut pada September 2024. Sehingga, tidak ada lagi kendala bagi Soeharto memeroleh gelar Pahlawan Nasional.
    “Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan. Sekarang, TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, maka saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” kata Gus Ipul.
    Diketahui, Nama Soeharto kembali diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.
    Mensos mengatakan, pengusulan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
    Selain itu, ada syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
    Namun, tak berhenti pada persyaratan. Sebab, nama yang berhasil masuk dalam daftar usulan akan diberikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk kembali dikaji sebelum akhirnya diberikan kepada Presiden.
    Sebagaimana diketahui, tidak hanya Soeharto yang disebut-sebut masuk dalam daftar usulan, ada sembilan nama lainnya yang tengah dikaji.
    Berikut 10 nama calon yang diusulkan masuk dalam daftar calon Pahlawan Nasional termasuk asal daerah pengusul:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Targetkan Keputusan soal Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Bulan Depan

    Mensos Targetkan Keputusan soal Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Bulan Depan

    Jakarta

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan proses pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto masih terus dibahas. Gus Ipul menuturkan keputusan mengenai pemberian gelar itu akan diambil pada Mei mendatang.

    “Kita lagi bahas, kita semua lagi sedang bahas di tim. Sekarang, mungkin bulan depan ya diputuskan, tapi masih belum tuntas ini,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Gus Ipul mengatakan syarat-syarat terkait itu sudah rampung. Termasuk TAP MPR 11/1998 terkait KKN yang mencantumkan nama Soeharto kini juga sudah dicabut.

    “Sudah selesai semua kalau syarat-syaratnya. Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua. Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut,” katanya.

    Gus Ipul sebelumnya menyatakan siap mendengar masukan hingga keberatan terkait usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Dia mengatakan Kemensos akan mengikuti aturan.

    “Ya semuanya kita dengar ya. Pasti kita dengar usulan-usulan keberatan, pasti kita dengar. Tetapi pedoman kita adalah normatifnya,” kata Gus Ipul di gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4).

    “Kemudian juga kita timbang tentang kebaikannya. Kebaikannya juga harus diingat. Bung Karno juga sudah jadi pahlawan nasional. Jadi kita ingat kebaikan-kebaikannya,” katanya.

    Gus Ipul mengatakan usulan siapa saja yang akan diajukan menjadi pahlawan nasional datang dari masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk diteruskan ke pemerintah provinsi hingga Kemensos.

    (fca/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 April 2025

    Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini Nasional 30 April 2025

    Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa keputusan mengenai pemberian
    gelar Pahlawan
    Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia,
    Soeharto
    , akan diumumkan pada bulan November tahun ini.
    “Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar,” kata Gus Ipul, di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Gus Ipul mengatakan, proses pengajuan
    gelar pahlawan
    untuk Soeharto saat ini sedang dibahas oleh tim
    Kementerian Sosial
    (Kemensos).
    Ia menambahkan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan tersebut sudah diselesaikan.
    Soeharto, lanjut dia, telah diajukan dua kali untuk mendapatkan gelar pahlawan, yaitu pada tahun 2010 dan 2015.
    “Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ujar Gus Ipul.
    Dia pun menjelaskan pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto sebelumnya terkendala Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 soal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
    Akan tetapi, saat ini TAP MPR itu sudah dicabut. Maka itu, Sekretaris Jenderal PBNU ini menyebut pemberian gelar pahlawan bisa diberikan ke Soeharto.
    “Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, maka saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” ungkapnya.
    Diketahui, wacana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
    Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional datang dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
    Dalam pemberian gelar pahlawan nasional, Soeharto haruslah dinilai memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo minta perencanaan sekolah rakyat matang dan tepat sasaran

    Prabowo minta perencanaan sekolah rakyat matang dan tepat sasaran

    Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar penyelenggaraan sekolah rakyat di 53 titik direncanakan secara matang dan tepat sasaran.

    “Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang dan perencanaannya baik sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik,” ujar Saifullah saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Ditegaskan bahwa perencanaan tersebut harus dilakukan dengan matang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kelulusan siswa.

    Selain 53 titik awal, kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, terdapat kemungkinan penambahan lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan survei terhadap beberapa titik tambahan yang berpotensi masuk dalam program tahun ini.

    Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat untuk keluarga miskin, terutama mereka yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem atau berada di Desil 1.

    “Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan ya, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” kata Gus Ipul.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan sekolah rakyat di 200 titik pada tahun ini.

    Lokasi-lokasi tersebut, kata dia, berada di kabupaten, kota, atau provinsi yang memenuhi syarat seperti ketersediaan lahan, basis kemiskinan, dan terpenuhinya kebutuhan pendukung lainnya.

    “Sesuai dengan arahan Presiden untuk membangun sekolah rakyat pada tahun ini pula di 200 titik. Di kabupaten, kota, atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat,” pungkas dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensos Gus Ipul Bertemu Nusron Wahid Bahas Percepatan Sertifikasi Lahan Sekolah Rakyat – Page 3

    Mensos Gus Ipul Bertemu Nusron Wahid Bahas Percepatan Sertifikasi Lahan Sekolah Rakyat – Page 3

    Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap program ini. 

    Ia menegaskan bahwa proses sertifikasi lahan sekolah rakyat akan dipercepat, dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.

    “Kami siap membantu semaksimal mungkin. Sertifikat akan kami usahakan selesai dalam waktu paling lama dua bulan. Bahkan, jika masih dalam tahap pencarian lahan, kami siap membantu mencarikan lahan yang sesuai dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” jelas Nusron Wahid.

    Sementara itu, sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.

  • Prabowo panggil Mensos hingga Menkeu bahas sekolah rakyat

    Prabowo panggil Mensos hingga Menkeu bahas sekolah rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, untuk membahas sekolah rakyat.

    Saifullah akan melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan pembangunan sekolah rakyat.

    “Kami mau melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang mana tentu kita harapkan pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Disebutkan bahwa sebanyak 53 titik pembangunan sekolah telah dilakukan pematangan. Bahkan, sudah mulai memasuki tahap penyediaan sarana dan prasarana seperti bangku, kursi, dan tempat tidur siswa.

    Selain itu, kata dia, terdapat hampir 300 kabupaten, kota, dan provinsi yang mengusulkan untuk bisa menyelenggarakan sekolah rakyat.

    Gus Ipul mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei. Setelah dinyatakan layak, akan dilaporkan kepada Presiden tentang kemungkinan penambahan dari 53 yang sudah siap itu.

    “Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam 2 minggu ke depan ini,” ucap dia.

    Sementara itu, Sri Mulyani akan melaporkan tentang perkembangan sekolah rakyat serta perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.

    “Ini mengenai sekolah rakyat, tetapi nanti juga lapor perjalanan saya ke Amerika,” ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani juga melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Terkait dengan pembiayaan sekolah rakyat, Sri Mulyani menyebutkan sebagian akan diambil dari APBN. Namun, Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah rakyat tersebut.

    “Pasti sebagian dari APBN. Kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, bagus juga,” kata dia.

    Selain Gus Ipul dan Sri Mulyani, menteri lain yang turut dipanggil adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPNT Mei 2025 Cair Tanggal Berapa? Simak Info dan Cara Cek Penerimanya di Sini

    BPNT Mei 2025 Cair Tanggal Berapa? Simak Info dan Cara Cek Penerimanya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk bulan April 2025, saat ini masih berlangsung dan akan berakhir di akhir bulan ini. Menjelang pergantian bulan, masyarakat mulai mempertanyakan kapan BPNT Mei 2025 disalurkan?

    Seperti yang kita ketahui, BPNT salah satu bansos yang disalurkan setiap bulan oleh Pemerintah.

    BPNT tidak lagi disalurkan dalam bentuk sembako melainkan dalam bentuk tunai, di mana per bulannya masyarakat menerima bantuan Rp200.000.

    Biasanya BPNT disalurkan serentak ke beberapa daerah. Namun, ada juga yang disalurkan bertahap jika ada kendala.

    Info Pencairan BPNT Mei 2025

    BPNT Mei 2025 masih belum diketahui kapan akan cair kepada masyarakat atau penerimanya.

    Akan tetapi, jika berkaca pada jadwal pencairan beberapa waktu lalu biasanya disalurkan di awal bulan secara serentak.

    BPNT akan cair langsung secara tunai melalui KKS Bank Himbara seperti Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI.

    Untuk tanggal pencairannya masih belum bisa dipastikan, tetapi diperkirakan akan cair pada 1 Mei 2025.

    Masyarakat yang sudah memiliki KKS bisa langsung cek berkala pencairan dengan cek saldo atau langsung buka website di cekbansos.kemensos.go.id.

    Bagi masyarakat yang belum terdaftar di DTKS, disarankan untuk segera mendaftar bisa secara online atau offline.

    Mendaftar di DTKS adalah salah satu syarat utama untuk mendapatkan bantuan sosial atau BPNT Mei 2025.

    Berikut cara cek penerima secara online pakai HP:

    Akses link cekbansos.kemensos.o.id Input data diri seperti alamat dan nama lengkap sesuai KTP Input kode verifikasi ke kotak Klik cari data

    Setelah itu tunggu sampai layar menampilkan data pribadi calon penerima lengkap dengan periode pencairannya.

    Diketahui, BPNT Mei 2025 akan disalurkan kepada 18,8 juta masyarakat yang layak menerimanya.

    Demikian tentang BPNT Mei 2025 yang diperkirakan akan cair pada 1 Mei 2025 mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News