Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Badai Emas Pegadaian Hadir Lagi, Siap-Siap Menangkan Emas 1 Kg! – Halaman all

    Badai Emas Pegadaian Hadir Lagi, Siap-Siap Menangkan Emas 1 Kg! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pegadaian akan kembali hadirkan program loyalitas bagi para nasabah setianya, Badai Emas Pegadaian 2025. Program undian tahunan ini dimulai pada bulan Mei 2025 hingga akhir Desember 2025, dengan 2 (dua) periode undian.

    Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah menyampaikan program ini dirancang khusus sebagai apresiasi untuk seluruh nasabah Pegadaian atas loyalitas dan kepercayaan yang diberikan terhadap Pegadaian.

    “Kami sangat mengapresiasi loyalitas dan kepercayaan nasabah. Bagi kami kepuasan dan kenyamanan nasabah menjadi hal utama yang menjadi prioritas kami. Untuk itu kami kembali menghadirkan Badai Emas Pegadaian 2025 dengan hadiah yang tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya smartphone, kendaraan, paket wisata, tapi juga ada grand prize Paket Haji Plus dan Tabungan Emas 1 Kilogram,” ujar Elvi.

    Nasabah dapat mengikuti program undian ini dengan menukar poin pada aplikasi Pegadaian Digital menjadi kupon undian berdasarkan hadiah yang dipilih, sementara khusus untuk nasabah Pegadaian Syariah langsung mendapatkan tiket hadiah setelah bertransaksi. Program ini berlaku nasional, untuk nasabah Pegadaian di seluruh Indonesia. Nasabah hanya berhak memperoleh satu hadian dalam satu periode hadiah. 

    “Proses pengundian dilakukan secara sah dan akan disaksikan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya Kemensos RI, Dinsos DKI, dan Notaris. Program Badai Emas Pegadaian ini tidak memungut biaya apapun, termasuk pajak dan biaya pengiriman menjadi tanggung jawab Pegadaian, jadi kami mohon agar seluruh masyarakat hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Pegadaian, atau mengaku sebagai perwakilan Pegadaian dan meminta biaya. Pengumuman nantinya akan diumumkan secara resmi di instagram @sahabatpegadaian,” tambah Elvi.

    Program Badai Emas Pegadaian Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi nasabah untuk terus meningkatkan transaksi digital, sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas kepercayaan memanfaatkan produk gadai, pembiayaan non-gadai dan layanan Bank Emas dari PT Pegadaian. 

    Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital, situs resmi https://sahabat.pegadaian.co.id/, serta akun media sosial resmi @SahabatPegadaian.

  • Tahap Awal, Kementerian PU Bangun 65 Sekolah Rakyat – Page 3

    Tahap Awal, Kementerian PU Bangun 65 Sekolah Rakyat – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana memulai pembangunan 200 sekolah rakyat di Indonesia.

    Nantinya, sebagian sekolah rakyat akan dibangun dengan menggunakan APBN, sedangkan sisanya partisipasi sektor swasta.

    “Direncanakan kalau memenuhi syarat tahun ini Presiden akan memulai pembangunan di 200 titik. 100 titik dengan anggaran APBN dan/atau 100 lagi adalah partisipasi swasta,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Dia menargetkan 200 sekolah rakyat tersebut akan memulai proses pembelajaran pada tahun 2026. Sementara itu, 53 sekolah rakyat yang sudah dibangun akan mulai beroperasi pada tahun 2025.

    “53 titik (sekolah rakyat) ini terus dilakukan pematangan bahkan sudah mulai penyediaan sarana-prasarana. Apakah bangku, kursi, tempat tidur siswa dan lain sebagainya,” jelas Gus Ipul.

    Dia menyampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melakukan pembinaaan dan pemetaan kepala sekolah dan tenaga pendidikan lainnya untuk sekolah rakyat.

    Di sisi lain, Kementerian Sosial juga telah memetakan siswa-siswa yang dapat sekolah di sekolah rakyat.

    “Mereka yang berada di desil 1, miskin ekstrim atau miskin. Nanti juga akan ada semacam kunjungan ke rumah masing-masing orang tua mereka untuk memastikan bahwa mereka berada di desil 1 dan ada kesanggupan untuk mengikuti proses belajar, mengajar di sekolah rakyat,” tutur Gus Ipul.

  • Mensos Gus Ipul Graduasi 500 KPM PKH di UB Malang, Naik Kelas Menuju Kemandirian – Page 3

    Mensos Gus Ipul Graduasi 500 KPM PKH di UB Malang, Naik Kelas Menuju Kemandirian – Page 3

    Gus Ipul mengatakan kalau semua pihak bekerja sama, maka banyak yang bisa dikerjakan. Hasilnya bahkan lebih besar dan bisa menyasar mereka yang belum tersentuh program pembangunan. 

    “Graduasi bukan seremoni. Graduasi adalah sejarah tentang keberanian, kerja keras, dan harapan yang bisa dibuktikan,” ujarnya.

    Gus Ipul pun mengajak para KPM yang akan digraduasi untuk bersama mengulang perkataannya.

    “Kami sanggup lewati masa sulit, kami berdaya, kami bukan beban, kami kekuatan bangsa,” kata Gus Ipul diikuti para KPM yang hadir.

    UB Malang Buka Peluang Kuliah Lewat Jalur Beasiswa

    Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Brawijaya, Widodo menyebut para KPM lulus sekolah kehidupan. Ia mengatakan belajar memang dilakukan dari lahir sampai meninggal.

    “Kita sangat senang ada kegiatan di kampus, kita senang bila diajak terus bersinergi dengan Kemensos untuk bangun dan bantu selesaikan masalah di masyarakat ,” katanya.

    Ia mengatakan kampusnya memiliki program pengabdian masyarakat. Lalu ada juga program untuk membangun desa. 

    “Dosen, profesor, kita turun bersama mahasiswa untuk bantu yang diperlukan masyarakat, sehingga perguruan tinggi berdampak, tidak hanya jadi menara gading,” katanya.

    Ia pun membuka kesempatan bagi para anak-anak dari para wisudawan graduasi untuk kuliah di kampusnya lewat jalur beasiswa. Ia menyebut ada banyak jalur beasiswa. 

    “Yang penting adalah niat, semangat, insya Allah Tuhan berikan jalan untuk kita semua. Kita senang dengan kegiatan ini, kita siap bersinergi dengan program-program Pak Menteri,” katanya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul dan sejumlah pejabat yang hadir mewisuda 500 KPM. Lalu mereka juga memberikan Penghargaan Apresiasi untuk 12 Pendamping PKH terbaik di Jawa Timur.

    Adapun para pendamping PKH terbaik, yaitu Ririn Ekasari, Yusi Ika Wardani, Eni Ismiati, Tri Wahyudi, Onny Dripidha, Fitri Atikasari, Nur Janah, Zakiyatul Fitria, Erma Yusnita , Anita Mulyanti, Okky Rizkyawati, dan Nasianto.

  • Wamen Diana Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Mahatmiya Tabanan, Pastikan Terbuka bagi Penyandang Disabilitas

    Wamen Diana Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Mahatmiya Tabanan, Pastikan Terbuka bagi Penyandang Disabilitas

    Wamen Diana Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Mahatmiya Tabanan, Pastikan Terbuka bagi Penyandang Disabilitas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara sebagai hak dasar. 
    “Negara hadir untuk memastikan akses tersebut tersedia secara adil, termasuk bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus,” ujarnya.
    Dia mengatakan itu saat meninjau ruang kelas dan fasilitas asrama siswa
    Sekolah Rakyat
    Sentra Mahatmiya, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Kamis (1/5/2025). 
    Dalam kunjungan itu, Diana juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, khususnya dengan Kementerian Sosial (Kemensos) selaku pengelola Sentra Mahatmiya. 
    Menurutnya, kerja sama lintas sektor penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang menyatu dengan fungsi rehabilitasi sosial.
    “Selain fungsi pendidikan, Sentra Mahatmiya juga berperan dalam memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif,” ujarnya dalam siaran pers.
    Diana menyebutkan, pendidikan itu dijalankan dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar tiga pendidikan, yaitu pendidikan fisik, mental, dan sosial. 
    “Sentra Mahatmiya juga memberikan pelatihan keterampilan, resosialisasi, dan bimbingan lanjut bagi
    penyandang disabilitas
    sensorik netra agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat,” terangnya.
    Adapun peninjauan itu dilakukan guna memastikan kesiapan fasilitas serta percepatan rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah tersebut.
    “Kami ingin memastikan bahwa lingkungan belajar yang aman, sehat, dan inklusif ini benar-benar hadir nyata di tengah masyarakat. Tidak hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga dari aspek nilai dan pelayanan,” jelas Diana.
    Sekolah Rakyat Sentra Mahatmiya
    merupakan salah satu proyek percontohan yang dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, termasuk penyandang disabilitas sensorik netra. 
    Adapun tingkat pendidikan yang diusulkan di Sekolah Rakyat Sentra Mahatmiya adalah di tingkat SMP. 
    Dengan konsep asrama, sekolah tersebut tidak hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga mencakup layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan lingkungan belajar yang berkualitas.
    Kunjungan itu dilakukan bersama Sekretaris Direktur Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali Andreas Budi Wirawan.
    Pada kesempatan itu, Essy menjelaskan, Sentra Mahatmiya Tabanan berdiri di atas lahan seluas 6.235 meter persegi (m2) dengan luas bangunan 4.025 m2. 
    Bangunan
    sekolah rakyat
    direncanakan terdiri dari dua ruang kelas dengan jumlah siswa per kelas sebanyak 25 orang. 
    “Fasilitas utama meliputi ruang kelas, ruang guru, asrama putra dan putri, toilet umum, ruang makan, gedung keagamaan dan kesehatan, perpustakaan, rumah dinas, hingga tempat ibadah dan lapangan upacara,” jelasnya.
    Essy menambahkan, saat ini, sejumlah bangunan eksisting tengah dalam tahap rehabilitasi. 
    Lingkup pekerjaan pembangunan meliputi penggantian plafon, pengecatan dinding, perbaikan kusen pintu dan jendela, serta pembenahan infrastruktur sanitasi dan aksesibilitas.
    Dia menegaskan,
    Kementerian PU
    melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Bali, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berkomitmen menyelesaikan pekerjaan konstruksi dengan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas bangunan. 
    “Kami juga memastikan bangunan yang dibangun akan sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat sehingga tepat guna dan tepat sasaran,” tegas Essy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat…
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI) Provinsi
    Jawa Barat
    menanggapi soal sterilisasi terhadap pria atau
    vasektomi
    tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen.
    “Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” kata Ketua MUI Jawa Barat, KH Rahmat Syafei, seperti dikutip dari
    Antara
    , Jumat (2/5/2025).
    Rahmat mengatakan, vasektomi dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu, seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
    “Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan,” ucapnya.
    Diketahui,
    KB
    vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada pria sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.
    Menurut Rahmat, persyaratan KB untuk penerimaan bansos atau berbagai insentif boleh-boleh saja untuk dilakukan, tetapi dia mengingatkan ada persyaratan yang harus dilalui, khususnya untuk vasektomi.
    “Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tetapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan,” tuturnya.
    Diketahui,
    Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.
    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.
    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.
    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perempuan Korban Pinjol Rentan Alami Kekerasan Megapolitan 2 Mei 2025

    Perempuan Korban Pinjol Rentan Alami Kekerasan Megapolitan 2 Mei 2025

    Perempuan Korban Pinjol Rentan Alami Kekerasan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkap, perempuan yang menjadi korban
    pinjaman online
    (
    pinjol
    ) rawan mengalami kekerasan.
    Bahkan, dalam sejumlah kasus, jeratan pinjol bisa mengancam nyawa korbannya.
    “Ada (
    korban pinjol
    ) yang sakit, ada yang menjadi korban KDRT, ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian ada juga yang bahkan yang paling ekstrem itu ingin melakukan bunuh diri,” kata Wakil Ketua Komisi Paripurna Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak kepada
    Kompas.com, 
    Senin (28/5/2025).
    Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, mayoritas korban pinjol perempuan adalah ibu-ibu atau wanita yang sudah menikah.
    Kelompok ini lebih rentan terjerat pinjol karena desakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
    Kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat pinjol menjadi alternatif instan bagi perempuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya.
    “Berdasarkan pengaduan yang masuk, alasan utama meminjam itu bukan untuk kebutuhan konsumtif, tapi untuk kebutuhan keluarga. Jadi itu banyak ada yang guru, ada yang ibu rumah tangga,” ungkap Sondang.
    Oleh karenanya, kata Sondang, negara harus siap untuk memberikan pengamanan bagi masyarakat yang terancam.
    Ia mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk unit siaga korban pinjol, khususnya bagi perempuan.
    “Kami juga merekomendasikan supaya Kementerian Sosial dan Kementerian PPPA itu dia punya unit tanggap responsif terhadap kebutuhan korban (pinjol),” jelas Sondang.
     
    Selain unit siaga, Sondang juga menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam mengelola jejaring internet, media beroperasinya pinjol.
    Menurutnya, perlu pengawasan ketat terhadap layanan pinjol legal. Sementara,
    pinjol ilegal
    harus diperangi.
    Untuk itu, perlu kerja sama dengan banyak pihak untuk merealisasikan upaya tersebut, seperti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepolisian, dan pihak lainnya.
    “Jadi memang semuanya itu harus bergerak bersama gitu ya. Karena memang peraturannya, kebijakannya memang belum cukup kuat. Termasuk juga pengawasannya,” terang Sondang.
    Sejalan dengan itu, lanjut Sondang, sosialisasi dan edukasi masyarakat agar tak tergiur akan iming-iming pinjol harus digencarkan.
    Adapun Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 1.081 orang menjadi korban pinjol ilegal sepanjang Januari hingga 31 Maret 2025.
    Mayoritas korban merupakan perempuan, yakni 657 orang atau sekitar 61 persen. Sedangkan 424 korban lainnya adalah laki-laki, setara dengan 39 persen dari total kasus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Marak Perempuan Terjerat Pinjol, Pemerintah Diminta Bentuk Unit Siaga Megapolitan 2 Mei 2025

    Marak Perempuan Terjerat Pinjol, Pemerintah Diminta Bentuk Unit Siaga Megapolitan 2 Mei 2025

    Marak Perempuan Terjerat Pinjol, Pemerintah Diminta Bentuk Unit Siaga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk unit siaga korban pinjaman
    online
    (
    pinjol
    ), khususnya bagi perempuan. 
    Wakil Ketua Komisi Paripurna Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak mengatakan, unit siaga penting mengingat banyak perempuan yang menjadi
    korban pinjol
    . 
    “Kami juga merekomendasikan supaya Kementerian Sosial dan Kementerian PPPA itu dia punya unit tanggap responsif terhadap kebutuhan korban (pinjol),” jelas Sondang kepada
    Kompas.com, 
    Senin (28/5/2025). 
    Menurut Sondang, perempuan yang menjadi korban pinjol juga berpotensi mengalami kekerasan. Bahkan, dalam sejumlah kasus, jeratan pinjol bisa mengancam nyawa korbannya.
    Oleh karenanya, kata dia, negara harus siap untuk memberikan pengamanan bagi masyarakat yang terancam.
    “Ada (korban pinjol) yang sakit, ada yang menjadi korban KDRT, ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian ada juga yang bahkan yang paling ekstrem itu ingin melakukan bunuh diri. Jadi negara harus siap untuk memberikan jaring pengaman,” jelas Sondang.
    Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, lanjut Sondang, mayoritas korban pinjol perempuan adalah ibu-ibu atau wanita yang sudah menikah.
    Kelompok ini lebih rentan terjerat pinjol karena desakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
    Kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat pinjol menjadi alternatif instan bagi perempuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya.
    “Berdasarkan pengaduan yang masuk, alasan utama meminjam itu bukan untuk kebutuhan konsumtif, tapi untuk kebutuhan keluarga. Jadi itu banyak ada yang guru, ada yang ibu rumah tangga,” ungkapnya.
    Selain unit siaga, Sondang juga menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam mengelola jejaring internet, media beroperasinya pinjol.
    Menurutnya, perlu pengawasan ketat terhadap layanan pinjol legal. Sementara,
    pinjol ilegal
    harus diperangi. 
    Untuk itu, perlu kerja sama dengan banyak pihak untuk merealisasikan upaya tersebut, seperti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepolisian, dan pihak lainnya.
    “Jadi memang semuanya itu harus bergerak bersama gitu ya. Karena memang peraturannya, kebijakannya memang belum cukup kuat. Termasuk juga pengawasannya,” terang Sondang.
    Sejalan dengan itu, lanjut Sondang, sosialisasi dan edukasi masyarakat agar tak tergiur akan iming-iming pinjol harus digencarkan.
    Adapun Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 1.081 orang menjadi korban pinjol ilegal sepanjang Januari hingga 31 Maret 2025.
    Mayoritas korban merupakan perempuan, yakni 657 orang atau sekitar 61 persen. Sedangkan 424 korban lainnya adalah laki-laki, setara dengan 39 persen dari total kasus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Andre Rosiade Ajak Menteri PU Keliling Sumbar 2 Hari Tinjau Pembangunan

    Andre Rosiade Ajak Menteri PU Keliling Sumbar 2 Hari Tinjau Pembangunan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menjadwalkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berkeliling Sumatra Barat (Sumbar) pada Jumat (2/5) hingga Sabtu (3/5). Selama dua hari, Menteri PU akan diajak meninjau sejumlah proyek pembangunan di Sumbar yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulilah, kita sudah memastikan agenda Menteri PU Pak Dody Hanggodo dan jajaran yang akan datang ke Sumbar pada Jumat dan Sabtu. Insya Allah ini adalah ikhtiar kita untuk mempercepat pembangunan Sumbar yang didukung oleh Pak Presiden Prabowo. Dari infrastruktur sampai penanggulangan banjir untuk kepentingan masyarakat banyak,” kata Andre dalam keterangan yang diterima, Kamis (1/5/2025).

    Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini menyebut, saat turun dari pesawat sore, Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar diberikan kesempatan untuk menyampaikan proposal pembangunannya langsung ke Menteri PU. “Pas pak Menteri PU landing, kita persilakan para kepala daerah se-Sumbar untuk menyampaikan program dan harapan mereka untuk pembangunan Sumbar,” imbuh Andre Rosiade.

    Andre mengatakan sejumlah lokasi sudah disiapkan untuk didatangi Menteri PU. Seperti pada hari pertama, akan mengunjungi Sungai Batang Kandis di Koto Tangah, Kota Padang. Selanjutnya, kata dia, meninjau rencana penanggulangan banjir di Rawang Mato Air, Padang Selatan, Kota Padang.

    “Pada hari kedua Sabtu, kita akan melaksanakan groundbreaking Fly Over Sitinjau Lauik. Pak Menteri PU memastikan pembangunan proyek bernilai awal lebih dari Rp2,7 triliun ini. Memastikan Presiden Prabowo memperhatikan pembangunan Sumbar. Alhamdulillah, ini adalah harapan dari semua warga Sumbar yang akan diwujudkan bersama-sama,” kata Andre Rosiade yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

    Selanjutnya, sebut Andre Rosiade, juga akan melihat rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok yang akan dibangun bersama Kementerian Sosial (Kemensos). “Kita akan teruskan pembangunan jalan rusak di Lubuk Selasiah – Surian dan Jembatan Air Dingin di Kabupaten Solok. Yang akan segera diperbaiki oleh Kementerian PU,” imbuh Andre Rosiade.

    Andre mengatakan, Menteri Dody Hanggodo juga akan meninjau Pasar Bawah di Kota Bukittinggi yang juga akan direhab atau direvitalisasi. “Insyaallah, setelah Pasar Fase VII Padang, kita mencoba membangun kembali Pasar Bawah di Bukittinggi. Semoga bisa menjadi atensi bagi Menteri PU untuk disegerakan. Juga akan memastikan proyek air bersih di Kota Bukittinggi,” katanya.

    Andre mendengar Pemprov Sumbar sudah mempersiapkan kedatangan Menteri PU dengan melakukan rapat koordinasi pada Kamis Siang. “Kita harus pastikan Pak Menteri melihat semua rencana pembangunan di Sumbar. Pemprov Sumbar dan Pemkab/Pemko harus memberikan dukungan penuh untuk semua program ini,” pungkas dia.

    (maa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Link Cek Penerima Bansos Bulan Mei 2025: PKH, BPNT, dan PIP Siap Cair – Halaman all

    Link Cek Penerima Bansos Bulan Mei 2025: PKH, BPNT, dan PIP Siap Cair – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah link untuk cek penerima bansos pada bulan Mei 2025. 

    Sejumlah bantuan sosial (bansos) yang siap cair pada Mei 2025.

    Tiga di antaranya adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    PKH dan BPNT menyasar keluarga yang rentan dan miskin. Sementara PIP diberikan untuk siswa yang datang dari keluarga miskin atau rentan miskin.

    Link Cek Penerima Bansos Bulan Mei 2025

    Link untuk cek daftar penerima bansos bulan Mei 2025, PKH dan BPNT adalah https://cekbansos.kemensos.go.id/.

    Masyarakat hanya perlu memasukkan sejumlah data seperti nama dan alamat di situs Cek Bansos Kemensos.

    Kabar baiknya, situs Cek Bansos Kemensos bisa diakses untuk umum melalui HP, tablet, atau komputer.

    Nantinya, situs Cek Bansos Kemensos akan menampilkan hasil pencarian daftar penerima berdasarkan nama dan alamat.

    Berikut cara cek penerima bansos bulan Mei 2025 yaitu PKH dan BPNT 2025 di situs Cek Bansos Kemensos:

    Akses situs Cek Bansos Kemensos atau klik link https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa sesuai KTP;
    Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP;
    Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode;
    Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru;
    Klik tombol CARI DATA;
    Lihat hasil pencarian.

    Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT, namanya akan muncul pada halaman “Hasil Pencarian PM (Penerima Manfaat)”.

    Lalu pada kolom PKH dan BPNT terdapat tulisan “YA” pada bagian Status dan kode “APR – JUN 2025” pada kolom periode.

    Jika hasil pencarian di Cek Bansos Kemensos menampilkan  “Tidak Terdapat Peserta / PM”, maka nama yang dicek bukan penerima PKH dan BPNT bulan Mei 2025.

    Sementara itu, pengecekan daftar penerima bansos PIP 2025 dapat dilakukan melalui pip.kemendikdasmen.go.id.

    Orang tua atau wali murid hanya perlu membutuhkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik anak.

    Inilah cara cek siswa penerima PIP 2025 di situs pip.kemendikdasmen.go.id:

    Kunjungi laman SIPINTAR dengan alamat https://pip.dikdasmen.go.id/home_v1
    Gulir untuk menemukan kolom “Cari Penerima PIP”
    Masukkan NISN dan NIK siswa.
    Masukkan hasil penjumlahan yang muncul di layar untuk memverifikasi identitas.
    Klik ‘Cek Penerima PIP’.

    Halaman akan memunculkan informasi yang menyatakan apakah data yang dimasukkan merupakan penerima PIP atau tidak.

    Jika muncul hasil “SK pemberian”, maka Anda dapat segera melakukan pengecekan nomor rekening untuk memastikan apakah PIP sudah disalurkan atau belum.

    Tentang Bansos Bulan Mei 2025

    Bansos PKH cair per tiga bulan sekali dan pada Mei 2025, penyaluran bansos PKH memasuki tahap ke-2 dengan periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Bansos PKH diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu.

    Besaran bantuan PKH yang disalurkan bervariasi tergantung kategori Penerima Manfaat (KPM) mulai dari Rp 225 ribu hingga Rp 750 ribu per tiga bulan.

    Berikut rincian besaran bansos PKH 2025:

    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 225 ribu per tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 375 ribu per tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 500 ribu per tiga bulan
    Kategori Lanjut Usia: Rp 600 ribuper tiga bulan
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 600 ribu per tiga bulan
    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 750 ribu per tiga bulan
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 750 ribu per tiga bulan

    Bantuan PKH disalurkan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta kantor pos.

    Penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    BPNT sering disebut sebagai bansos sembako.

    Berbeda dengan PKH yang cair per tiga bulan sekali, BPNT disalurkan per satu bulan.

    Meski dalam beberapa waktu terakhir, pencairan BPNT dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekaligus.

    Besaran bansos BPNT pada Mei 2025 adalah Rp 200.000.

    Sama seperti PKH, bansos BPNT juga disalurkan melalui BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta kantor pos.

    PIP adalah salah satu bansos yang ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan.

    Penyaluran PIP bulan Mei 2025 memasuki termin ke-2 pada tahun ini hingga bulan September.

    Siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP bulan Mei 2025, akan mendapatkan bantuan dengan besaran berbeda-beda.

    Berikut Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    – Siswa SD:

    Rp 450.000 per tahun, dengan Rp 225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

    – Siswa SMP:

    Rp 750.000 per tahun, dengan Rp 375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

    – Siswa SMA:

    Rp 1.800.000 per tahun, dengan Rp 500.000 hingga Rp 900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • Dokter Urologi Jelaskan Manfaat dan Keamanan Vasektomi sebagai Kontrasepsi Pria – Halaman all

    Dokter Urologi Jelaskan Manfaat dan Keamanan Vasektomi sebagai Kontrasepsi Pria – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dokter Spesialis Urologi, Andika Afriansyah, menjelaskan bahwa vasektomi tidak akan memengaruhi fungsi hormon atau seksual pria. 

    Sebagai prosedur kontrasepsi permanen, vasektomi melibatkan pemutusan atau penutupan saluran sperma, yang akan mencegah sperma masuk ke air mani. 

    Meskipun tindakan ini bersifat permanen, Andika menegaskan bahwa pria yang menjalani vasektomi tidak akan mengalami gangguan seksual atau menjadi impotens.

    “Vasektomi tidak mengganggu hormon, tidak membuat impotensi, dan fungsi seksual tetap normal. Dokter akan memberikan penjelasan terkait prosedur, manfaat, serta efek samping yang mungkin terjadi,” ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (30/4/2025).

    Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bansos di Jawa Barat

    Pernyataan ini hadir di tengah rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menjadikan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), termasuk vasektomi, sebagai syarat bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada keluarga atau individu tertentu.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu saja,” ujar Dedi di Bandung, Senin (28/04/2025).

    Kebijakan ini juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam perencanaan keluarga.

    Dedi mencontohkan biaya persalinan yang tinggi, yang dapat mencapai Rp 25 juta untuk operasi sesar, yang menurutnya bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk keperluan lain, seperti pembangunan rumah.

    DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial, dengan tujuan mengurangi ketimpangan distribusi bantuan dan mengendalikan angka kelahiran. (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Persiapan Sebelum Melakukan Vasektomi

    Andika Afriansyah menekankan pentingnya edukasi yang jelas terkait vasektomi sebelum pria memutuskan untuk menjalani prosedur ini.

    “Banyak ketakutan dan stigma keliru tentang vasektomi, seperti takut tidak jantan atau tidak bisa beraktivitas seksual normal. Semua itu mitos,” tegasnya.

    Langkah pertama adalah edukasi yang diberikan kepada pria yang ingin menjalani prosedur ini.

    Kemudian, konsultasi dengan dokter urologi dan persetujuan bersama antara suami dan istri sangat penting, mengingat vasektomi adalah keputusan jangka panjang.

    Syarat dan Prosedur Vasektomi

    Pria yang ingin menjalani vasektomi harus dalam keadaan sehat dan tidak mengalami infeksi di area reproduksi.

    Selain itu, pasangan suami istri juga harus sudah sepakat untuk tidak ingin menambah anak lagi. Persetujuan dari istri yang berusia lebih dari 25 tahun juga menjadi salah satu syarat.

    Masyarakat yang mengikuti program KB, khususnya melalui metode vasektomi, akan memenuhi syarat untuk menerima berbagai bentuk bantuan seperti beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni, sambungan listrik baru, dan bantuan sosial lainnya.

    Kontroversi dan Kritik Kebijakan Dedi Mulyadi

    Wacana ini mendapat kritik dari pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, yang menilai kebijakan ini tidak beretika dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    Yogi mengungkapkan, “Prosedur ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada kontrak yang jelas dan prosedur yang aman,” ujarnya.

    Kaji Ulang Usulan Kebijakan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga menyatakan pihaknya sedang mempelajari lebih lanjut usulan Gubernur Dedi Mulyadi.

    Gus Ipul mengapresiasi ide terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, namun masih memerlukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial dan beasiswa.