Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Mensos Minta Waktu Kaji Rencana Program Vasektomi Penerima Bansos Dedi Mulyadi

    Mensos Minta Waktu Kaji Rencana Program Vasektomi Penerima Bansos Dedi Mulyadi

    Bisnis.com, JAKRATA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan perlu mengkaji dengan cermat ide Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos).

    Menurut dia, usulan seperti itu harus dipertimbangkan secara menyeluruh, terutama karena bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial.

    “Ya, kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi [Dedi Mulyadi] itu,” ujar Mensos Saifullah dilansir dari Antara, Sabtu (3/5/2025).

    Bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kata dia, selama ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membuka jalan menuju kemandirian.

    Menurutnya, jika ingin menambahkan syarat baru dalam penyaluran bantuan, tidak bisa dilakukan secara sepihak mengingat banyak pertimbangan yang harus dikaji, mulai dari aspek agama hingga hak asasi manusia (HAM).

    “Kalau itu ditambahkan dengan syarat-syarat di luar rancangan program, harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan pertimbangan lain,” kata dia.

    Saat disinggung soal fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vasektomi, Saifullah tak menampik bahwa hal tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembahasan lintas sektor.

    “Makanya itu salah satunya, banyak. Ini harus dihitung secara bersama,” kata dia.

    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa sebagian besar bansos dari pemerintah selama ini ditujukan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti asupan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak.

    “Ini harus diberikan untuk kebutuhan ibu hamil, untuk anak, bayi. Jadi, sudah jelas peruntukannya,” tutur Mensos.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

    Dedi di Bandung, Senin (28/4), mengatakan rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

    Seluruh bantuan pemerintah nanti, kata dia, akan diintegrasikan dengan KB.

    Dedi menekankan bahwa ke depan, data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.

    “Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ujar Dedi.

  • Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan

    Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan

    Mensos Gus Ipul dalam acara di Sasana Budaya, Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025). Foto: Kemensos RI

    Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 05:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan apresiasi terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran bupati/wali kota dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto ini merupakan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program kesejahteraan nasional.

    “Saya bersyukur karena Ibu Gubernur dengan bupati/wali kota yang baru ini ada upaya keras untuk bisa menyesuaikan dengan visi misinya Bapak Presiden,” hal ini disampaikan Gus Ipul dalam acara di Sasana Budaya, Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025).

    Menurutnya, Presiden Prabowo telah menetapkan target agar kemiskinan ekstrem harus turun menjadi nol persen pada 2026 dan kemiskinan umum ditekan hingga 25 persen pada 2029.

    Untuk mendukung hal itu, Presiden telah menerbitkan instruksi Presiden (Inpres) Inpres Nomor 4 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Inpres Nomor 8 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

    “Itu adalah langkah strategis Presiden dalam rangka membimbing seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, bagaimana kemiskinan ini diatasi secara bersama-sama menghilangkan ego sektoral,” tambahnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN akan menjadi alat penting untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Bahkan, ia menyoroti pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan.

    Ia pun menitipkan kepada Khofifah agar program ini dikawal ketat, khususnya dalam memastikan bahwa siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu.

    “Gubernur pastikan yang masuk Sekolah Rakyat ada di desil 1 (DTSEN), mereka dilatih supaya tidak rendah diri meski orang tuanya miskin. Mereka dididik agar bisa berkuliah di universitas ternama. Ini cita-cita Presiden,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul dan Khofifah bahkan memakaikan sepatu secara simbolik kepada calon siswa Sekolah Rakyat. Momen penuh kehangatan juga terasa saat keduanya menyanyi dan bersalawat bersama anak-anak.

    Khofifah juga menyapa para siswa sekaligus menyelipkan pesan motivasi. “Apa kabar semua, mudah-mudahan sehat. Sehat lahirnya, sehat batinnya, mudah-mudahan semua sehat dompetnya,” ucap Khofifah.

    Ia menekankan pentingnya menjaga semangat agar masa depan lebih cerah. Dalam gaya khasnya, ia pun mengaitkan semangat tersebut dengan musik dan program pemerintah.

    “Urusan Amerika-Amerika, China-China, Rusia-Rusia. Urusan PKH urusan Gus Ipul. Boleh ada lagunya Tulus, manusia kuat itu adalah kita,” ujarnya.

    Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • 53 Gedung Sudah Siap, Mensos Targetkan Sekolah Rakyat Bisa Dimulai Tahun Ini

    53 Gedung Sudah Siap, Mensos Targetkan Sekolah Rakyat Bisa Dimulai Tahun Ini

    Bisnis.com, MALANG — Sekolah Rakyat diproyeksikan dapat direalisasikan tahun ini yang ditandai dengan kesiapan beroperasinya 53 gedung di berbagai provinsi.

    Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, mengatakan rencana pengoperasian Sekolah Rakyat sudah dapat dijalankan di beberapa daerah di Indonesia tahun ini.

    “Alhamdulillah di Kota Pasuruan dan Kota Malang bisa dimulai penyelenggaraannya tahun ini. Gedungnya sudah disiapkan,” katanya di Malang, Jumat (2/5/2025).

    Menurutnya, Kemensos tengah mengadakan survei terkait kesiapan gedung untuk digunakan untuk Sekolah Rakyat, namun untuk 53 gedung sudah siap.

    “Setelah itu Insyaallah kalau nanti disetujui Presiden akan kita tambah lagi titiknya untuk penyelenggaran sekolah rakyat tahun ini,” ujarnya. 

    Tahun depan, dia berharap, sudah terbangun antara 100 sampai 200 titik sekolah baru dengan standar gedung yang telah disetujui oleh Presiden. Gedung tersebut nantinya dapat menampung 1.000 siswa, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA.

    Di sekolah tersebut, kata dia, juga akan menampung juga perumahan guru, tempat olahraga, fasilitas-fasilitas lain yang mendukung proses pembelajaran sekolah rakyat. “Mereka yang miskin ekstrim prioritas siswa Sekolah Rakyat,” ujarnya.

    Nantinya, siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat akan diasramakan dengan dibantu pemerintah, sedangkan orang tuanya diberdayakan.

    Dia mencontohkan, jika rumahnya tidak layak huni, maka nantinya akan diberi dukungan supaya menjadi layak huni, menjadi rumah yang sehat.

    “Guru-gurunya semuanya ASN Insyaallah. Kepala sekolahnya juga ASN, usulan dari bupati dan wali kota,” ucapnya.

    Menurutnya, gurunya bisa P3K penuh atau P3K baru aktif. Sebagian lagi, guru-gurunya tengah direkrutkan dan diharapkan bulan depan sudah rampung. “Ini yang sedang kita konsolidasikan. Kalau untuk kepala sekolah sudah cukup banyak yang memenuhi syarat,” katanya.

    Guru yang disiapkan untuk kepala sekolah, kata dia, sudah mencapai 500 orang, mengacu laporan dari Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Jadi nanti dosen-dosen yang memang terlatih akan kita minta bantuannya untuk mendampingi Sekolah-Sekolah Rakyat kita di kampus-kampus yang memang dekat dengan sekolah rakyat itu,” ucapnya.

    Pendampingan juga bisa dilakukan mahasiswa jika tidak ada kegiatan belajar-mengajar di kampusnya. Yang pasti, Sekolah Rakyat butuh dukungan dari kampus. “Pengajaran di Sekolah Rakyat, paginya sekolah formal, sorenya pendidikan karakter,” ucapnya. (K24)

  • Dedi Mulyadi Wajibkan Penerima Bansos KB Vasektomi, MUI: Itu Haram!

    Dedi Mulyadi Wajibkan Penerima Bansos KB Vasektomi, MUI: Itu Haram!

    JABAR EKSPRES – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat menegaskan, KB vasektomi atau sterilisasi pada pria sangat dilarang atau haram.

    Seperti diungkapkan Ketua MUI Jabar, Rahmat Syafei beberapa waktu lalu. “Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram,” ujarnya, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Hal itu, lanjut dia, sebagaimana Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang digelar di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012 lalu.

    BACA JUGA:Vasektomi jadi Syarat Penerima Bansos, Dedi Mulyadi Kebablasan!

    Selain itu, kata dia, KB vasektomi haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen dan menyalahi syariat Islam.

    Namun demikian, ia juga mengungkapkan bahwa terdapat pengecualian bagi yang memiliki alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya.

    Kemudian, KB vasektomi juga boleh dilakukan jika seoranh pria telah memiliki anak minimal dua, usia minimal 35 tahun, anak terkecil berusia minimal lima tahun, dan mendapatkan persetujuan pasangan (istri).

    Di sisi lain, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menyebut pihaknya berpedoman pada fatwa MUI tahun 2012 tentang Metode Operasi Pria (MOP) atau kontrasepsi (KB) vasektomi.

    BACA JUGA:Dedi Mulyadi Irit Bicara Soal Banyaknya Kasus Keracunan MBG di Jabar

    “Prinsipnya untuk vasektomi, Kemendukbangga/BKKBN berpedoman pada fatwa MUI tahun 2012,” ujar Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Wahidin kepada media di Jakarta.

    Sebelumnya, KB vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan rencana untuk mewajibkan KB pada pria.

    Ini, kata dia, sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.

    Pernyataan yang disampaikan saat rapat bersama Mensos Saifullah Yusuf itu, diperlukan mengingat banyaknya temuan keluarga prasejahtera yang memiliki banyak anak. Sedangkan kebutuhannya tidak tercukupi.

  • Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Malang (beritajatim.com) — Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga nol persen pada tahun 2026, serta angka kemiskinan secara keseluruhan di bawah lima persen pada 2029. Target nasional tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam kunjungannya di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025).

    “Targetnya kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2026 dan kemiskinan turun di bawah 5 persen pada tahun 2029. Dengan berbagai cara,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan siap bersinergi demi mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya bersyukur gubernur dan kepala daerah baru ada upaya keras untuk bisa mensukseskan visi misi presiden, arahan presiden,” tambahnya.

    Khofifah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan prioritas pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut misi Jatim Sejahtera dalam Nawa Bhakti Satya sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah pusat.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga di bawah 5 persen di 2029,” ujar Khofifah.

    Ia optimis target tersebut bisa tercapai dengan memperkuat kesejahteraan pilar-pilar sosial yang menjadi garda terdepan penanganan kemiskinan. Pilar tersebut meliputi SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK 666 orang, dan Tagana 1.820 orang. Seluruhnya telah menerima jaminan sosial ketenagakerjaan dari APBD Provinsi Jatim.

    “Kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” lanjut Khofifah.

    Pemprov Jatim juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung program ini, antara lain:

    Tali Asih TKSK: Rp3,96 miliar
    Tali Asih Tagana: Rp5,73 miliar
    Honor Pendamping Pasung: Rp720 juta
    Bantuan Transport PKH Plus: Rp12,1 miliar
    BPJS TKSK: Rp43,15 juta
    BPJS Tagana: Rp383,04 juta

    Salah satu program unggulan lainnya adalah PKH Plus yang menyasar lansia usia 70 tahun ke atas. Sejak 2019 hingga 2025, total penerima bantuan PKH Plus di Jawa Timur mencapai 354.111 orang. [luc/beq]

  • Cek Bansos PKH Mei 2025: Cara Mudah Lacak Bantuan Tunai Anda! – Page 3

    Cek Bansos PKH Mei 2025: Cara Mudah Lacak Bantuan Tunai Anda! – Page 3

    Untuk mengecek bansos PKH melalui situs web resmi, kunjungi cekbansos.kemensos.go.id. Di halaman utama, Anda akan diminta untuk mengisi beberapa data penting. Pastikan Anda mengisi data dengan teliti dan akurat, karena data yang salah akan menyebabkan hasil yang tidak valid. Data yang dibutuhkan meliputi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Nama Penerima Manfaat (sesuai KTP), dan kode verifikasi.

    Setelah mengisi semua data dengan benar, klik tombol ‘Cari’. Sistem akan memproses data Anda dan menampilkan hasil pengecekan. Hasilnya akan menunjukkan status bantuan PKH Anda, apakah sudah cair, sedang diproses, atau belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Jika terdapat kendala atau hasil yang tidak sesuai, segera hubungi layanan bantuan yang tersedia di situs tersebut.

    Pastikan koneksi internet Anda stabil selama proses pengecekan. Jika mengalami kendala koneksi, coba ulangi proses pengecekan beberapa saat lagi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan bantuan jika Anda masih mengalami kesulitan.

  • Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Pemprov bersinergi dengan pilar-pilar sosial untuk menurunkan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim di Jatim.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM).

    Penurunan kemiskinan ini, kata Khofifah, merupakan target dari pemerintah provinsi maupun pusat. Ia menyebut Jawa Timur mewujudkannya melalui Nawa Bhakti Satya yang dituangkan dalam misi Jatim Sejahtera. Ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins 5.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga dibawah 5 persen di 2029. Salah satu langkah yang kita ambil hari ini adalah dengan harmonisasi bersama pilar-pilar sosial demi menyatukan tujuan,” ujarnya.

    Oleh karena itu dengan adanya sinergi dengan pilar sosial, Gubernur Khofifah optimis dapat menurunkan kemiskinan ekstrem di Jatim hinggal nol persen pada tahun 2026.

    “Tapi ini tidak akan bisa kita capai jika pilar-pilar sosial kita tidak kita sejahterakan dan kita perhatikan. Karena merekalah yang turun langsung di garda terdepan di lapangan. Maka kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” tambah Khofifah.

    Khofifah menambahkan, pilar-pilar sosial yang ada di Jawa timur terdiri dari SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK sebanyak 666 orang, dan Tagana sebanyak 1.820 orang. Tagana dan TKSK sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didukung dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Sedangkan sumbangsih lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung dan memperkuat pilar-pilar kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan penguatan dengan strategi Peningkatan Kapasitas, Revitalisasi Keanggotaan dan Pemenuhan Sarana Operasional.

    Kemudian juga ada Pemberian Perlindungan Kesejahteraan (BPJS-TK) BPJS Kesehatan dan Pemberian Sertifikasi dan Reward, yang diberikan kepada 1.900 orang Tagana, 666 orang TKSK, 6.149 orang Karang Taruna, 5.120 orang PSM, 166 orang Pelopor Perdamaian, 3.125 orang Pendamping PKH yang mendampingi PKH Plus.

    Lebih jauh, jumlah dana yang dialokasikan dari APBD untuk mendukung hal tersebut antara lain Tali Asih TKSK selama 12 bulan sebesar Rp3,96 miliar Tali Asih Tagana selama 12 bulan sebesar Rp5,73 miliar, Honor Pendamping Pasung sebesar Rp720 Juta, Bantuan Transport PKH Plus sebesar Rp12,1 miliar, BPJS TKSK satu tahun sebesar Rp43,15 juta, dan BPJS Tagana selama satu tahun sebesar Rp383,04 juta.

    “Tapi tentu saja selain pilar-pilar sosial, kami juga memperkuat program-program andalan untuk menurunkan kemiskinan. Salah satunya PKH PLUS. Di mana, bantuan ini bertujuan membantu pengeluaran keluarga yang memiliki lansia 70 tahun ke atas. Dengan total penerima bansos PKH Plus di Jatim 2019-2025 sebanyak 354.111 orang,” terangnya.

    Pelaksanaan PKH di Jawa Timur, sebut Gubernur Khofifah, sudah dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Di Jatim, jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak kurang lebih 1,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang tersebar di 38 kabupaten/kota, dan didukung oleh SDM pelaksana PKH Jawa Timur.

    “Yang terbaru, kami sedang mempersiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu. Setiap sekolah, seperti arahan Pak Presiden, akan menampung sekutar 1.000 siswa-siswi dari jenjang SD hingga SMA. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan. Jadi anak-anak ini kami fasilitasi dengan harapan bisa memiliki masa depan lebih cerah dan mengangkat derajat keluarga,” pungkasnya.

    Untuk memacu semangat pilar-pilar sosial yang hadir, Gubernur Khofifah menyanyikan lagu “Manusia Hebat”. Tak hanya itu, dirinya juga mengajak mereka bersholawat untuk menyeimbangkan antara kinerja mereka dan sisi spiritual. Sehingga, ke depan, apa yang dicita-citakan dapat segera terwujud.

    Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, kini pemerintah memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial dan penyaluran anggaran sosial tepat sasaran.

    Gus Ipul menambahkan, total anggaran sosial tahun 2025 ini total Rp504,7 triliun yang terbagi untuk PKH dan sembako, PIP, gas 3 kg, BBM, listrik, Bansos dan subsidi lainnya. Jika target sasaran ini tepat sasaran, potensi savings akan sampai Rp101 – 127 triliun.

    “DTKS sudah tidak ada, adanya DTSEN. Dan perlu diingat bahwa kebijakan Presiden Prabowo itu adalah untuk pemberdayaan sepanjang hayat. Jadi motto kita sekarang ‘Bansos Sementara – Berdaya Selamanya’. Semuanya harus tepat sasaran,” jelasnya.

    Ia mengatakan, 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS) adalah anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban Napza dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentar, serta fakir miskin.

    “Begitu juga untuk Sekolah Rakyat. Kita harus memastikan Sekolah Rakyat memang untuk orang-orang Desil 1 dan 2, yaitu di orang-orang di bawah garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada yang main-main dengan data. Dipastikan memang orang yang layak masuk ke Sekolah Rakyat,” tegasnya.

    Acara ini berjalan dengan sangat menarik di mana semua orang dapat berdiskusi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah bersama Mensos Saifullah memberikan bantuan sosial berupa sepatu kepada 10 orang calon peserta didik Sekolah Rakyat.

    Tak tanggung-tanggung, Gubernur Khofifah memakaikan langsung sepatu kepada salah satu siswi Asila Putri Salsabila. Sementara Mensos Saifullah memakaikan sepatu kepada siswa Ganda Rizki Raditya. [tok/beq]

  • Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa

    Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa

    Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, vasektomi semestinya tidak dipaksakan untuk menjadi syarat menerima bantuan sosial sebagaimana usul Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
     
    Menurut
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, kebijakan sosial seperti bansos tidak dapat disertai dengan syarat-syarat yang memaksa karena menyentuh ranah hak asasi dan sensitivitas budaya serta agama.
    “Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” ujar Gus Ipul kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (3/5/2025).
    “Harus dihitung panjang dampaknya dari berbagai sudut pandang,” lanjut dia.
    Gus Ipul menambahkan bahwa program bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan.
    Setiap bantuan juga sudah memiliki kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
    “Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” kata Gus Ipul mencontohkan.
    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu, yang menjadikannya semakin kompleks jika diterapkan dalam kebijakan publik seperti bansos.
    Ia menyatakan masih perlu waktu untuk mencerna dan mengkaji lebih lanjut usulan Kang Dedi Mulyadi dari berbagai sisi—baik dari perspektif agama, HAM, maupun efektivitas sosial.
    “Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya,” kata Gus Ipul.
    “Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.
    Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
    Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    GELORA.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) bisa melanggar hak privasi.

    Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan.

    “Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu,” ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial.

    Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

    “Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi,” ucapnya.

    “Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM,” ujarnya lagi.

    Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.

    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.

    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.

  • 4 Catatan LMND Terkait Program Sekolah Rakyat

    4 Catatan LMND Terkait Program Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) memberikan empat catatan terkait Program Sekolah Rakyat yang hendak diterapkan Kementerian Sosial (Kemensos). LMND berpendapat Program Sekolah Rakyat memerlukan anggaran besar, yang nantinya menambah beban pengeluaran negara.

    “Belum tentu berhasil dalam memberantas kemiskinan. Publik harus meragukan karena belum ada blueprint Sekolah Rakyat dalam pemberantasan kemiskinan sampai saat ini. Ketakutannya hanya mengikuti pemahaman umum kalau pendidikan dapat mengeluarkan seseorang dari kemiskinan,” kata Ketua Umum LMND Muhammad Asrul dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Menurut Asrul, program pendidikan semestinya diurus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kemensos sebagai penyedia data.

    “Karena selain praktek asrama, tidak terlihat perbedaan subtantif dengan sekolah pada umumnya yang sudah berjalan dalam waktu lama, dan memiliki arah yang jelas dalam membangun manusia di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga tidak ada rencana selain hanya ingin mengurangi angka partisipasi pendidikan pada setiap jenjang,” ucap Asrul.

    Dia berharap Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali Program Sekolah Rakyat, dan mengalokasikan anggaran untuk program yang lebih tepat sasaran. Dia pun menilai Sekolah Rakyat sebagai program yang tak memiliki perencanaan jelas.

    “Ada baiknya Presiden meninjau rencana pelaksanaan sekolah rakyat dan mengalihkan anggaran agar lebih tepat sasaran. Namun kami menilai program ini disusun tanpa perencanaan yang jelas dan matang,” ujar Asrul.

    1. Tak Punya Blueprint

    Menurut Asrul, Indonesia harus memiliki blueprint pendidikan sebagai pedoman yang dipakai untuk menyokong visi panjang pendidikan nasional. Dengan adanya blueprint pendidikan, sambung dia, pemerintah dapat merencanakan sumber daya yang dimiliki, untuk membangun pendidikan yang adaptif, kompeten dan memiliki kesadaran kritis.

    “Sehingga dengan adanya tujuan dan kerangka yang jelas, kita tidak akan menjalankan pendidikan dengan serampangan atau tanpa arah. Tidak menjalankan program-program pendidikan yang jauh dari kebutuhan dan perkembangan zaman, apalagi kita dihadapkan dengan situasi dan tantangan zaman yang begitu kompleks,” tutur Asrul.

    “Tanpa adanya blueprint pendidikan, kita hanya akan mengulangi kesalahan dan tidak menjawab persoalan pendidikan selama ini,” kata dia.

    2. Kurikulum Tak Jadi Solusi Masalah Dasar Pendidikan

    Asrul menyebut pendidikan harus mampu membawa perubahan kualitas diri. Perubahan kualitas manusia, tambah dia, bukan hanya akan berdampak pada individu anak, melainkan juga berdampak pada bangsa.

    “Selama ini pendidikan nasional telah banyak melakukan upaya perubahan kurikulum untuk mewujudkan kemajuan sumber daya manusia. Namun mulai tahun 2000, sejak Indonesia terlibat dalam tes PISA, justru tidak menunjukan adanya perubahan kualitas SDM yang signifikan, kita hanya berhenti dibarisan 10 negara terakhir,” jelas dia.

    Peringkat 10 terbawah SDM, lanjut Asrul, menunjukan sistem pendidikan nasional gagal membawa perubahan bagi kualitas anak bangsa. Baginya, Pemerintah seharusnya melakukan perubahan terhadap seluruh instrumen pendidikan dengan dasar riset mendalam.

    “Untuk menemukan bentuk pendidikan yang baru termasuk kurikulum. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh mengatakan akan merancang kurikulum khusus, namun tetap memadukan dengan kurikulum nasional. Tentu ini mengejutkan bagi LMND, sebab tidak ada satu terobosan baru didalam konsep pendidikan yang coba diajukan oleh pemerintah,” ungkap Asrul.

    “Mengadopsi kembali kurikulum yang gagal tentu sebuah tindakan yang keliru dan menunjukan ketidakmampuan kementrian sosial dalam menangani pendidikan. Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia saja tidak mampu lalu bagaimana mau menyelesaikan kemiskinan,” ucap dia.

    3. Beban Anggaran

    Asrul lebih lanjut mengatakan pemerintah saat ini tengah menghemat anggaran 48 kementerian/lembaga. Dan Indonesia masih menghadapi masalah pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan teknologi dan kemiskinan terutama di wilayah-wilayah terpencil.

    Lalu, imbuh Asrul, sektor pendidikan mendapat anggaran 20 persen dari APBN atau sekitar 724,3 triliun ditahun 2025 dari seluruh total anggaran. Setengah dari jumlah tersebut dialokasikan melalui transfer ke daerah, kemudian dialokasikan kepada Kemendidasmen dan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek) dan kementrian-kementrian lainnya yang mengelola pendidikan.

    Dari total keseluruhan anggaran, Kemendidasmen hanya menerima 8,03 triliun. Menurut Asrul anggaran tersebut sekecil dan tak sebanding dengan beban masalah pendidikan nasional.

    “Kita akan sulit mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial tentu akan berimbas pada Kementerian Pendidikan, sebab pengelolaan anggaran untuk pendidikan, sudah jadi barang tentu akan dibagi ke Program Sekolah Rakyat. Ini menjadi beban baru bagi pendidikan nasional,” terang Asrul.

    4. Soal Pendidikan Dikelola Total oleh Kemendikdasmen

    Masih kata Asrul, kondisi pendidikan nasional yang secara kualitas masih terpaut jauh dari negara-negara maju dan berkembang lainnya, membutuhkan formulasi yang tepat untuk bisa maju. Perihal perbaikan pendidikan, Asrul beranggapan menjadi tanggung jawab Kemendikdasmen dan Kemendiksaintek.

    “Perbaikan pendidikan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, serta memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pendidikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Daripada membangun Sekolah Rakyat, lebih baik sumber daya pemerintah difokuskan kepada Kemendidasmen untuk melakukan pemerataan pendidikan serta perbaikan pendidikan dalam negeri,” ucap Asrul.

    (aud/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini