Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Wisma Haji Diusulkan Jadi Sekolah Rakyat di Indramayu

    Wisma Haji Diusulkan Jadi Sekolah Rakyat di Indramayu

    Jakarta –

    Menteri Sosial RI (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi Wisma Haji Indramayu, Jawa Barat. Lokasi ini diusulkan menjadi awal pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayah Indramayu. Gus Ipul mengatakan gedung Wisma Haji ini bakal direvitalisasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ini.

    “Alhamdulillah, kita menemukan aset yang luar biasa ya, bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Sekarang kita akan mencoba meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera bisa mensurvei tempat ini,” ungkap Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

    “Lalu nanti dihitung (biaya) renovasinya, mudah-mudahan bulan depan sudah bisa dimulai renovasi,” sambungnya.

    Gus Ipul menjelaskan seiring dengan hal tersebut, tim Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai Kementerian/Lembaga akan melakukan rekrutmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga siswa. Perekrutan ini nantinya melibatkan pemerintah daerah.

    “Nanti yang melakukan rekrutmen itu terdiri dari berbagai lembaga. Satu, Kementerian Sosial; dua, Kementerian Dikdasmen; tiga, nanti ada juga dari Pak Bupati atau Pemerintah Daerah,” jelas Gus Ipul.

    “Ada dari BPS, kemudian tentu nanti dibantu Pak Bupati oleh Dinsos daerah sama (ketua) RT, RW, lurah, Kades, dan camat setempat,” lanjutnya.

    “Sebagaimana arahan Presiden, makanya yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang masuk dalam statistik, istilahnya itu miskin ekstrem atau miskin. Mereka yang berada di bawah, yang mungkin belum bisa mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah yang ada atau putus sekolah,” ungkap Gus Ipul.

    “Jadi ini semua dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan, terutama buat keluarga miskin,” imbuhny.

    “Mungkin jumlah yang direkrut nanti murid-muridnya sekitar 200-an orang dari keluarga yang sangat tidak mampu, supaya bisa disekolahkan, boarding juga di sini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Insyaallah bisa menjadi orang-orang yang berpendidikan dan memiliki kesempatan untuk bisa lebih maju,” jelas Lucky.

    Lebih lanjut, Lucky menegaskan pihaknya berjanji akan mengebut proses persiapan Sekolah Rakyat di Indramayu. Menurut Lucky, program ini akan dikejar persiapannya dalam hitungan hari alih-alih minggu.

    “Maka akan turun alat-alat berat di sini untuk beresin yang di luarnya. Terus nanti akan diasesmen, untuk dilihat berapa kira-kira estimasi biayanya untuk renovasi ini dan tentu nanti dari Kementerian PU akan hadir juga,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BKSAP hadirkan tim medis yang berangkat ke Gaza bagikan pengalaman

    BKSAP hadirkan tim medis yang berangkat ke Gaza bagikan pengalaman

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI memfasilitasi tim medis darurat (emergency medical team) yang baru pulang dari Gaza untuk mengabarkan terkait pengalaman selama menjalani misi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina tersebut.

    Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera pun mengapresiasi tim medis yang telah berjuang membawa nama Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Hari ini BKSAP DPR RI ingin memfasilitasi para pejuang kemanusiaan dari Indonesia yang berhasil masuk ke Gaza dan kemudian kembali,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan fasilitasi tersebut merupakan bagian dari upaya BSKAP yang menggagas DPR RI sebagai rumah bagi para pejuang kemanusiaan Palestina sejak tiga bulan lalu.

    “Sebanyak 125 organisasi masyarakat dan lembaga kemanusiaan peduli Palestina sudah berkumpul bekerja sama,” ucapnya.

    Dia lantas mempersilakan sejumlah perwakilan dokter spesialis dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) yang berangkat ke Gaza sebagai tim medis untuk membagikan pengalamannya selama bertugas di sana.

    Basuki Supartono yang merupakan dokter spesialis bedah ortopedi menjelaskan bahwa dirinya menjadi salah satu bagian dari tim medis darurat gelombang kedua yang bertugas ke Gaza sejak April hingga Mei.

    Dia menyebut tim medis darurat BSMI gelombang kedua yang berjumlah lima orang dokter spesialis tersebut berhasil mencapai Gaza dengan cara masuk melalui Jordania.

    “Kami berjalan selama 12 jam, dan selama enam jam kami tidak bisa turun dari bus karena daerah wilayah perang, karena yang bisa masuk tim dokter spesialis dan hanya bawa badan saja, tidak boleh bawa yang lain,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya ditempatkan di sebuah rumah sakit di wilayah Gaza selatan, serta bekerja bersama dengan dokter lokal dan tim medis internasional dari berbagai negara.

    Sementara itu, Prita Kusumaningsih yang merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) bercerita tentang ketakjubannya akan kekuatan para ibu di Gaza yang mampu melewati proses persalinan di tengah kondisi yang sulit.

    Bahkan, dia menyebut justru terdapat bayi-bayi kembar yang lahir setiap minggunya, yang seakan melahirkan seakan menjadi pejuang-pejuang baru kemerdekaan Palestina.

    “Seorang ibu 44 tahun hamil kesembilan dengan sesar delapan kali sebelumnya, sehingga ketika dia melahirkan kesembilan kali maka dia mengalami operasi sesar sembilan kali,” ujar Prita.

    Di akhir, Mardani kembali mengingatkan bahwa kegiatan fasilitasi tersebut menjadi bukti bahwa negara hadir dan mendukung setiap usaha perbaikan kehidupan masyarakat Gaza.

    “Mohon doanya bulan Juli nanti mereka dapat kesempatan untuk kembali ke Gaza, insyallah dalam emergency medical team ketiga, dan insyallah kami akan terus update,” kata Mardani.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mokhammad Makhdum, perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, hingga anggota Komisi VIII DPR RI Askweni dan anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Mau Bangun 100 Sekolah Rakyat Tiap Tahun, Berapa Anggarannya?

    Prabowo Mau Bangun 100 Sekolah Rakyat Tiap Tahun, Berapa Anggarannya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan sekolah rakyat, Maulidya Indah Junica menyebut telah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan pembangunan 100 Sekolah Rakyat per tahun. 

    Maulidya menyebut, pada tahap awal pemerintah bakal merenovasi 65 sekolah yang bakal diubah statusnya menjadi sekolah rakyat pada tahun ini.

    “Kalau arahan Presiden, total itu 100 sekolah rakyat [per tahun]. Jadi kita masih berproses dengan Kemensos untuk mencapai lokasi yang 100 sekolah rakyat itu,” kata Maulidya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Maulidya menyebut pembangunan 100 Sekolah Rakyat pada tahun ini akan dilakukan lewat 2 tahap pembangunan. Tahap pertama, pemerintah bakal melakukan renovasi pada 65 sekolah di sejumlah wilayah menjadi Sekolah Rakyat.

    Rencananya, renovasi 65 Sekolah Rakyat itu bakal mulai di eksekusi pada minggu ke-3 Mei 2025. Di mana, 65 sekolah yang bakal direnovasi itu merupakan sekolah eksisting milik Kemensos, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, BUMN maupun Swasta. 

    “Nah, tapi yang tahap 2 itu nanti yang untuk tahun ajaran berikutnya. Bukan tahun ajaran ini. Jadi yang 65 sekolah itu yang tahun ajaran 2025-2026 dan tahap 2 itu 2026-2027,” tegasnya. 

    Saat dikonfirmasi berapa anggaran yang telah disiapkan untuk melakukan pembangunan Sekolah Rakyat itu, Maulidya enggan merinci. Dia menyebut, kajian anggaran hingga saat ini masih dilakukan.

    Namun, secara umum anggarannya tak akan jauh berbeda dari yang sempat disebutkan oleh pemerintah sebelumnya berkisar Rp100 miliar per sekolah. 

    “Nah, ini yang lagi masih di-exercise teman-teman. Tapi ya sekitar itu[Rp100 miliar] Karena kan bukan hanya membangun, ada pemetaan lahannya ada mebelnya. Jadi masih exercise semua,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan sekolah rakyat bakal mencapai Rp100 miliar per sekolah.

    “[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025). 

    Menurut Cak Imin, pembangunan Sekolah Rakyat akan segera dimulai, dan tahun ajaran depan sekolah ini sudah bisa menerima siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. 

  • Wacananya Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Kini Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi – Halaman all

    Wacananya Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Kini Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan mengenai wacana prosedur vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos).

    Klarifikasi dari pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu datang setelah programnya tentang vasektomi bagi penerima bansos viral dan menuai kecaman.

    Gagasan tersebut dinilai berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan vasektomi.

    Kini, Dedi Mulyadi meluruskan bahwa penerima bansos tidak diwajibkan untuk menjalani prosedur vasektomi.

    Meski begitu, Dedi Mulyadi tetap menyarankan agar penerima bansos untuk melakukan program Keluarga Berencana (KB).

    “Apa artinya sih, bantuan beasiswa, rumah rehab miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jabar, dikutip dari tayangan YouTube tvOneNews, Selasa (6/5/2025).

    “Kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya,” sambungnya.

    Disebutkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, terdapat 900 ribu anak yang lahir.

    Dedi Mulyadi berharap agar yang melakukan KB adalah suami misalnya dengan memakai alat kontrasepsi atau metode lain untuk mencegah/menunda kehamilan.

    “Sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB, dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri,” papar Dedi Mulyadi.

    “Jenis KB-nya apa? Ya tergantung, penginnya apa, kan bisa pakai pengaman,” imbuhnya.

    Tanggapan Mensos

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa wacana syarat vasektomi untuk penerima bansos perlu dikaji sebelum diterapkan

    “Seperti itu harus dipertimbangkan dari banyak sudut pandang, karena bansos itu diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial,” ujar Saifullah saat ditemui di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (5/5/2025).

    “(Jika) itu ditambahi dengan syarat-syarat di luar rancangan program ini, ya harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain,” lanjutnya.

    Untuk diketahui, vasektomi adalah prosedur medis yang memblokir saluran sperma sehingga tidak bisa sampai membuahi.

    Adapun prosedur ini dapat dikembalikan atau disambungkan kembali yang disebut sebagai Vasektomi Reversal/Rekanalisasi.

    Prosedur itu dilakukan untuk menyambung kembali saluran sperma yang dipotong selama vasektomi, sehingga sperma dapat kembali mengalir ke air mani.

    Sebelumnya, dalam rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah” di Gedung Pusdai Jabar pada Senin (28/4/2025), Dedi Mulyadi berencana mewajibkan peserta penerima bansos di Jabar untuk jadi bagian dari program KB, terutama KB bagi pria berupa vasektomi.

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar)

  • Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH BPNT Online, Cair Mei 2025

    Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH BPNT Online, Cair Mei 2025

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bisa dicek melalui situs resmi Kementerian Sosial.

    Sebagai informasi, bantuan PKH dan BPNT tahap 2 untuk periode April-Juni 2025 telah disalurkan oleh Kemensos.

    Bantuan PKH dan BPNT ditujukan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari program pemberdayaan. Penerima manfaat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos.

    Lantas, bagaimana cara mengecek nama penerima bansos PKH dan BPNT?

    Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025

    Mengecek nama penerima untuk berbagai jenis bansos dapat dilakukan di laman resmi bansos Kemensos, yakni https://cekbansos.kemensos.go.id/. Berikut rincian cara mengeceknya melalui website dan aplikasi yang dapat dijadikan panduan.

    Cara cek penerima bansos Website

    Berikut cara mengecek nama penerima bansos lewat website Kemensos:

    Buka ke laman https://cekbansos.kemensos.go.id/ atau langsung klik link ini
    Lalu pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP
    Setelah itu, masukkan nama penerima manfaat (PM) sesuai dengan KTP
    Selanjutnya, masukkan kode verifikasi yang tertera di laman, kemudian tekan “CARI DATA”
    Setelahnya, laman akan menampilkan hasil pencarian nama penerima bansos
    Jika termasuk penerima manfaat, nama yang dimasukkan akan muncul beserta jenis bansos yang diterima
    Namun, jika tidak termasuk penerima manfaat, maka laman akan memunculkan notifikasi bahwa nama yang dimasukkan tidak ada.

    Cara cek nama penerima bansos lewat aplikasi

    Untuk mengecek apakah dana bantuan sosial sudah cair, penerima perlu mengunduh dan memasang aplikasi Cek Bansos dari Play Store.

    Setelah aplikasi terinstal, ikuti langkah-langkah berikut:

    Buka aplikasi Cek Bansos
    Pilih menu “Buat Akun” bagi pengguna baru
    Isi data pribadi secara lengkap, termasuk nama, NIK, alamat, email, dan kata sandi
    Unggah foto diri (swafoto) dan foto KTP
    Tekan “Buat Akun Baru”
    Jika data sudah benar, akun akan otomatis dibuat. Jika diperlukan, lakukan verifikasi melalui email sesuai petunjuk di kotak masuk
    Setelah berhasil login, buka menu “Profil”
    Akan muncul informasi jenis bantuan yang diterima
    Di halaman profil juga ditampilkan status penerima bansos lainnya dalam satu keluarga yang terdaftar di DTKS, termasuk nama, usia, jenis kelamin, dan catatan atau sanggahan terkait.

    Cara Cek saldo dan pencairan bansos PKH dan BPNT

    Pencairan dana bantuan sosial (bansos) akan dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS tersebut diberikan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dari Kementerian Sosial melalui pemerintah setempat.

    Untuk memastikan dana telah masuk, masyarakat dapat memeriksa saldo KKS. Jika bantuan sudah tersedia, pencairan bisa segera dilakukan.

    Berikut langkah-langkah pencairannya:

    Datangi ATM bank anggota Himbara (BNI, BRI, BTN, atau Mandiri) dengan membawa KKS
    Jika tidak tersedia ATM terdekat, saldo juga bisa dicek melalui e-warong atau agen bank resmi
    Lakukan pengecekan saldo melalui mesin ATM atau layanan yang tersedia
    Jika bantuan PKH dan BPNT telah masuk, dana dapat dicairkan sesuai kebutuhan
    Alternatif lainnya, pencairan juga bisa dilakukan di kantor pos dengan membawa surat undangan dari pengurus RT/RW setempat.

    Besaran Bansos PKH dan BPNT

    Jumlah bantuan PKH dan BPNT berbeda-beda disesuaikan dengan tujuannya. PKH bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan, sementara BPNT hanya untuk kebutuhan pangan.

    Berikut perincian besaran bantuan PKH dan BPNT pada 2025:

    Bantuan PKH 2025

    Menurut Kemensos RI, besaran bantuan PKH untuk 2025 adalah sebagai berikut:

    Ibu hamil: Rp 750.000 setiap 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)
    Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 setiap 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)
    Anak Sekolah SD: Rp 225.000 setiap 3 bulan (Rp 900.000 per tahun)
    Anak Sekolah SMP: Rp 375.000 setiap 3 bulan (Rp 1.500.000 per tahun)
    Anak Sekolah SMA: Rp 500.000 setiap 3 bulan (Rp 2.000.000 per tahun)
    Lanjut usia (70 tahun ke atas): Rp 600.000 setiap 3 bulan (Rp 2.400.000 per tahun)
    Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 setiap 3 bulan (Rp 2.400.000 per tahun)

    Bantuan BPNT 2025

    Sementara BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam DTKS.

    Meskipun disebut “bantuan pangan,” penerima tetap akan menerima bantuan dalam bentuk uang.

    Bantuan ini disalurkan menjadi empat tahap. Tahap 1 telah rampung pada bulan Januari, Februari, dan Maret.

    Selanjutnya, tahap 2 dimulai sejak April, Mei, dan Juni. Lalu tahap 3 baru akan dimulai pada bulan Juli hingga September.

    Sementara tahap 4 cair pada bulan Oktober hingga Desember. Melalui BPNT ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.

    (dem/dem)

  • Prabowo Buka Sekolah Rakyat Berasrama Juli 2025, Ini Syarat Daftarnya!

    Prabowo Buka Sekolah Rakyat Berasrama Juli 2025, Ini Syarat Daftarnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program besar yang akan diluncurkan pada Juli 2025. Program ini adalah Sekolah Rakyat ‘berasrama’.

    Prabowo mengatakan ada sebanyak 53-55 Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada Juli mendatang. Sekolah ini, katanya, akan diperuntukkan kepada masyarakat miskin.

    “Insyaallah bulan Juli kita buka mungkin 53-55 sekolah berasrama,” ungkapnya saat sambutan acara halalbihalal bersama TNI dan Polri di Balai Kartini, Jakarta, dikutip Rabu (7/5/2025).

    Prabowo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat ini dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, anak keluarga miskin tidak boleh melanjutkan pekerjaan orang tuanya.

    “Saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak. Kalau bapaknya susah tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus.

    Saat ini, seleksi murid-murid Sekolah Rakyat Berasrama ini sudah dimulai. Kementerian Sosial, Kementerian PANRB dan BPS turun langsung melakukan hal ini karena mereka memiliki data. Syaratnya, kata Prabowo, adalah anak dari keluarga tidak mampu

    “Nah sekarang sudah mulai seleksi murid syaratnya harus benar-benar dari keluarga tidak mampu dan salah satu teknik – mereka Kemensos, PANRB dan BPS karena mereka yang punya data – adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu (5/5/2025) menyampaikan rencana peluncuran program nasional sekolah rakyat dengan sistem asrama. Menurut Kepala Negara, program ini menyasar anak-anak dari kelompok ekonomi rendah di Indonesia dan akan dimulai dengan pendirian sedikitnya 100 sekolah di berbagai wilayah.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Sosial, baru datang dari Jawa Tengah. Beliau cerita, karena kita juga dalam waktu dekat akan buka minimal 100 sekolah berasrama yang dialamatkan untuk saudara-saudara kita, rakyat kita yang berada dalam kelompok ekonomi yang paling rendah, desil satu dan desil dua,” ujarnya.

    Prabowo menegaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Ia pun mengapresiasi kerja cepat para menteri terkait, terutama Menteri Sosial serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah merancang implementasi awal program tersebut pada bulan Juli mendatang.

    “Bolak-balik saya katakan jangan dipaksa, berbuat, tapi kita tidak usah ngejar tanggal yang penting kita berbuat. Tapi mereka yakin mereka ingin mendapat hasil terbaik cepat, silahkan. Tapi ujungnya nanti saya kira ini akan sangat dirasakan oleh orang yang paling bawah,” kata Presiden.

    Selain itu, Presiden menilai dukungan dari pemerintah daerah terhadap sekolah rakyat ini juga luar biasa. Kepala Negara mengungkapkan bahwa lebih dari 200 bupati dan wali kota telah menyiapkan lahan guna mendukung pembangunan sekolah.

    “Saya katakan, kalau Pemda siapkan lahan, kita bangun. Dan kita sudah siapkan anggaran APBN. Ternyata sambutannya lebih dari 200, ya Mensos, sudah siapkan lahan. Antara sekitar 5 hektare sampai 8 hektare, Lumayan. Sekolah, SD, SMP, SMA, 5 hektare saya kira jarang tuh di Indonesia,” lanjutnya.

    Prabowo menekankan perencanaan titik pembangunan dilakukan secara detail yang menyasar pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dalam dua hingga tiga minggu ke depan, Presiden berharap finalisasi desain hingga anggaran untuk pembangunan sekolah ini dapat segera terselesaikan.

    “Persiapannya sudah cukup matang. Ini saya kira akan dimatangkan 2-3 minggu lagi. Dan akan dilaksanakan dengan baik. Kita sudah merancang biaya pembangunan kampus tersebut. Yang cukup menurut saya hemat tapi bagus,” tegas Prabowo.

    (haa/haa)

  • Prabowo Targetkan Bangun 100 Sekolah Berasrama Tiap Tahun untuk Warga Tidak Mampu

    Prabowo Targetkan Bangun 100 Sekolah Berasrama Tiap Tahun untuk Warga Tidak Mampu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia melalui program pendidikan.

    Kepala negara menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun minimal 100 sekolah berasrama setiap tahunnya, khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu.

    Hal ini dia sampaikan dalam acara Halalbihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    “Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara itu untuk yang terpintar, itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu,” katanya dalam forum itu.

    Presiden Ke-8 RI itu pun menegaskan tekadnya agar kemiskinan tidak diwariskan dari generasi ke generasi. dia mencontohkan bahwa anak dari pemulung atau tukang becak seharusnya memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya dan tidak lagi mengalami kehidupan serupa orang tuanya.

    “Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus [hidup dalam] itu. Tidak ada jalan lain. Siapa berani menang, berani benar, berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil,” ujarnya.

    Program ini, kata Prabowo, akan mulai berjalan pada Juli 2025. Pemerintah menargetkan pembangunan 53 hingga 55 kampus sekolah berasrama tahap awal. Saat ini proses seleksi siswa tengah berlangsung, dengan kriteria utama adalah berasal dari keluarga tidak mampu.

    “Sekarang sudah mulai seleksi murid, syaratnya harus benar-benar dari keluarga tidak mampu. Salah satu teknik mereka, Kemensos, PANRB, dan BPS karena mereka yang punya data, adalah mengecek rumah tinggal keluarga tersebut,” imbuhnya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menunjukkan salah satu profil calon peserta didik bernama Naila, yang berasal dari keluarga dengan penghasilan kurang dari Rp1 juta per bulan dan memiliki lima tanggungan.

    Dia menunjukkan rasa haru dan kagum karena meskipun hidup dalam keterbatasan, Naila tetap tersenyum.

    “Itu rumahnya. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum,” tutur Prabowo yang terlihat tersentuh.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa perjuangan hidupnya saat ini adalah demi mengubah nasib anak-anak seperti Naila di seluruh penjuru Indonesia.

    “Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila-Naila di Indonesia. Kalau ada yang tanya, ‘Apa mungkin?’ Harus mungkin. Dan kita buktikan. Kita akan berusaha sekeras-kerasnya,” pungkas Prabowo.

  • MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam.

    Haram vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

    “Vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” ujar Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait haramnya penggunaan vasektomi.

    Dia mengatakan, jika vasektomi diharamkan maka bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi sehingga tidak mengubah aturan syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai meluncurkan program bebenah kampong bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Bandung, pada Jumat (3/5/2025).

    “Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak. KBnya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebagai tambahan informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin, 28 April 2025 lalu.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.

  • Legislator PDIP sebut gelar pahlawan Soeharto akan lukai rasa keadilan

    Legislator PDIP sebut gelar pahlawan Soeharto akan lukai rasa keadilan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan wacana pemberian gelar pahlawan bagi Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto di tengah belum tuntasnya kasus hukum terkait dugaan korupsi sejumlah yayasan pada era Orde Baru, justru akan melukai rasa keadilan rakyat Indonesia.

    Anggota Fraksi PDIP itu pun meminta Kementerian Sosial untuk mengkaji secara mendalam usulan pemberian gelar tersebut.

    “Kasus dugaan korupsi tujuh yayasan yang melibatkan Soeharto, sebagaimana ditetapkan pada tahun 2000, hingga kini belum menemui penyelesaian hukum yang jelas,” kata Abidin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut ia, memberikan gelar pahlawan nasional di tengah adanya fakta itu bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas proses penganugerahan gelar.

    Ia mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, termasuk memiliki rekam jejak yang bersih dari tindakan melawan hukum.

    Selain korupsi, ia mengatakan masa kepemimpinan Soeharto juga diwarnai dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta praktik kolusi dan nepotisme. Masalah-masalah tersebut dinilai masih menyisakan luka bagi banyak korban dan keluarganya.

    “Mengabaikan fakta sejarah dan ketidaktuntasan kasus hukum Soeharto akan mencederai semangat antikorupsi dan keadilan sosial yang sedang kita perjuangkan bersama,” katanya.

    Oleh karena itu, Abidin meminta usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto agar dikaji ulang secara mendalam karena rakyat Indonesia mengharapkan pahlawan nasional adalah figur yang menjadi teladan moral dan integritas.

    Di sisi lain, ia juga mengapresiasi aspirasi masyarakat, termasuk dari berbagai elemen sipil yang menyerukan agar usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto ditinjau ulang.

    Ia mendesak Dewan Gelar dan pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat serta mempertimbangkan dampak sosial dan historis dari keputusan ini.

    Abidin pun memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal proses ini dengan penuh tanggung jawab.

    Ia juga meminta semua pihak untuk mengedepankan dialog yang berujung pada rasa keadilan masyarakat.

    “Kami mengajak semua pihak untuk menjaga dialog yang konstruktif demi menjaga keutuhan sejarah dan keadilan bagi rakyat Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan nama Soeharto berpeluang mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2025. Peluang ini terbuka setelah MPR mencabut TAP MPR 11/1998 soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pendaftar Sekolah Rakyat Diseleksi Ketat, Prioritas Anak Miskin Ekstrem

    Pendaftar Sekolah Rakyat Diseleksi Ketat, Prioritas Anak Miskin Ekstrem

    Pendaftar Sekolah Rakyat Diseleksi Ketat, Prioritas Anak Miskin Ekstrem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan
    mekanisme seleksi
    ketat guna memastikan program ini tepat sasaran.
    Dia menjelaskan bahwa salah satu kriteria utama adalah peserta didik berasal dari desil 1 atau desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    “Jadi
    miskin ekstrem
    atau miskin tapi di desil satu. Kalau itu sudah enggak ada, baru nanti di desil dua. Tapi sementara ini miskin ekstrem,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025).
    Gus Ipul juga menegaskan bahwa hingga Mei 2025, sudah ada lebih dari 5.000 siswa yang mendaftar di
    Sekolah Rakyat
    .
    “Antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat sangat tinggi,” ungkap dia.
    Gus Ipul menjelaskan, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara partisipatif dengan mengunjungi langsung 53 titik lokasi Sekolah Rakyat.
    Selain itu, Kemensos juga melakukan penjangkauan aktif melalui pendamping sosial di daerah.
    Setelah pendaftaran, dokumen administrasi peserta akan diverifikasi, terutama terkait status desil.
    Sebelum menjalani tes kesehatan, tim dari Kemensos akan melakukan kunjungan rumah dan wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua mereka.
    “Untuk memastikan data yang kita miliki sama dengan di lapangan. Lalu setelah itu baru nanti naik ke tes kesehatan. Setelah tes kesehatan selesai, baru nanti kita minta komitmen orang tua,” jelas Gus Ipul.

    Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
    Pada tahap pertama, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi.
    Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa.
    Komposisinya meliputi 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA.
    Secara keseluruhan, terdapat 3.275 siswa yang akan mengikuti program ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.