Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Khofifah Akan Kirim Tim Ahli ke Lokasi Longsor Trenggalek

    Khofifah Akan Kirim Tim Ahli ke Lokasi Longsor Trenggalek

    Trenggalek (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung lokasi longsor di Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bedungan, Kabupaten Trenggalek. Usai mendengar langsung paparan terkait bencana ini, Khofifah berencana mendatangkan tim ahli. Tim tersebut akan membantu melakukan identifikasi lahan di sekitar lokasi longsor tersebut.

    Khofifah mengatakan tim ahli ini dari Universitas Brawijaya Malang, Keberadaan tim ini diperuntukkan untuk melakukan identifikasi lahan di sekitar dilokasi longsor, sejauh mana kerawanannya. Ditakutkan terdapat aliran air di bawah tanah sehingga membahayakan warga di sekitar. Dengan menurunkan tim ini diharapkan titik-titik rawan bisa teridentifikasi dengan baik sehingga warga lain di sekitar lokasi yang masuk zona rawan bisa ikut direlokasi.

    “Kita akan menurunkan tim dari Brawijaya yang punya alat cukup canggih untuk bisa mendeteksi titik-titik mana yang diindikasikan di bawahnya masih ada aliran-aliran air,” ujarnya, Kamis (22/05/2025).

    Khofifah juga menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat dalam menentukan lokasi relokasi yang aman dan nyaman. Pihaknya akan membantu untuk membangun rumah korban bencana longsor ini. Sedangkan pihak Pemkab diminta menentukan dimana lokasi aman untuk dilakukan relokasi. Tentunya mereka juga harus melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar.

    “Tanah itu riwayat, jadi apa yang akan diputuskan untuk menjadi tempat relokasi, tentu harus dilakukan berdialog dengan masyarakat yang akan direlokasi dan masyarakat yang berdekatan dengan masyarakat di tempat relokasi,” tuturnya.

    Mantan Menteri Sosial ini juga berharap proses pencarian berjalan lancar dan seluruh korban yang dinyatakan hilang dapat ditemukan secepatnya. Anjing pelacak yang dikerahkan guna membantu proses pencarian tersebut juga sudah mendeteksi beberapa titik yang diduga didalamnya terdapat korban.

    “Mohon doa semuanya, semoga diberikan kemudahan untuk identifikasi warga yang hari ini sedang diupayakan oleh Pak Kapolres untuk dilakukan identifikasi oleh anjing pelacak. Dan Tim Inavis sudah datang untuk melakukan identifikasi melakukan pencarian,” pungkasnya. [nm/but]

  • Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,” kata Rocky dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Dia lantas menyoal pemilihan diksi “reformasi” ketimbang “revolusi” dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.

    Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah “reformasi total”.

    “Revolusi artinya perubahan kualitatif dari satu rezim ke rezim lain, kualitasnya berubah; reformasi itu perubahan kuantitatif yang berubah susunan manusia,” ujarnya.

    Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.

    “Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, ‘Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia’,” katanya.

    Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.

    “Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi energi reformasi. Kita ingin, bukan memperingati reformasi, tapi mengulangi reformasi.”

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga aktivis Malari 1974 Hariman Siregar, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh pangga

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis lintas generasi menggelar sarasehan memperingati 27 tahun reformasi 1998 dengan tema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Selasa.

    Aktivis 1998 Haris Rusly Moti selaku koordinator fasilitator acara tersebut menjelaskan tema itu diangkat lantaran kemajuan demokrasi ekonomi tertinggal bila dibandingkan dengan capaian demokrasi politik pascareformasi.

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh panggang dari api,” kata Haris.

    Dia lantas berkata, “Kami ingin demokrasi kebebasan politik kita ini bukan hanya di TPS-TPS (tempat pemungutan suara), tapi juga akses terhadap sumber-sumber kekayaan negara kita ini juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia, ini poin kunci.”

    Adapun terkait peringatan 27 reformasi, dia memberikan catatan bahwa perjuangan untuk menggapai reformasi sedianya tidak hanya berhasil dicapai oleh aktivis 1998, melainkan telah dirintis oleh para aktivis terdahulu sejak tahun 1970-an.

    “Generasi ’98 ini adalah generasi yang memfinalisasi perjuangan panjang itu dan mendapat untung dan dapat simbol sebagai aktivis yang menjatuhkan Soeharto, padahal sebetulnya yang berjuang itu jauh sebelumnya dari tahun 1970 sampai 1998,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, ketika Presiden Ke-2 RI Soeharto mundur maka aktivis generasi 1998 tinggal memetik buah perjuangan reformasi yang telah dirintis sejak lama, bersamaan dengan kekuasaan Orde Baru yang memang sudah memasuki masa uzurnya.

    “Orde Baru itu memang terlalu dipersonifikasi ke sosok yang namanya Soeharto itu sehingga ketika dia sudah mulai uzur, kekuasaannya sudah mulai lumpuh, nah disitulah momentum generasi baru yang biasa disebut sebagai generasi 1998 ini,” katanya.

    Sementara itu, aktivis senior sekaligus motor Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari 1974 (Malari) Hariman Siregar menilai demokrasi di Indonesia telah masuk dalam kategori demokrasi yang matang bila menilik pada transisi kepemimpinan di Tanah Air yang telah berjalan enam kali tanpa kekerasan.

    “Kalau kita cuma lihat di situ saja itu kita mature demokrasi, tapi kalau kita lihat dalam hari-harinya, (terdapat) kelemahan demokrasi dalam bentuk kelemahan civil society, sudah itu partai-partai yang rekrutmennya cuman milih artis, milih segala macam,” kata Hariman saat memberikan pidato kunci (keynote speech).

    Adapun terkait tema yang diusung dalam acara tersebut, dia memandang bahwa demokrasi ekonomi akan tercipta dengan sendirinya apabila prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara itu dijalankan dengan sungguh-sungguh.

    “Jadi enggak mungkin kita bicara demokrasi ekonomi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita demokrasi itu enggak kita praktikkan menjadi bagian dari apa state of mind kita,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga pengamat politik Rocky Gerung, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut.

    “Harusnya saya memberikan salam hormat pada dua keynote speaker saya juga, yaitu Ibu Puan Maharani dan Profesor Sufmi Dasco tadi, dan dia rupanya menitip pesan, ‘Abang saja deh yang ambil alih semuanya’. Saya berpikir-pikir, kenapa begitu ya? Rupanya mereka itu enggak mau mendahului bahwa hari ini Gerindra dan PDIP sudah jadi satu,” kata Hariman sambil berkelakar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri tegaskan kesiapannya dukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat

    Mendagri tegaskan kesiapannya dukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

    Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menjalankan salah satu tugas yang diberikan, yakni mengoordinasikan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung program tersebut.

    “Salah satu tugas daripada Kementerian Dalam Negeri adalah untuk menghubungkan dengan pemda-pemda. Karena ini kan Sekolah Rakyat, ini nanti banyak sekali hubungannya dengan Pemda,” kata Tito di hadapan awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan keterlibatan pemda dalam Sekolah Rakyat dapat berupa penyediaan lahan, infrastruktur bangunan, perizinan, akses jalan daerah, infrastruktur kelistrikan, hingga dukungan sumber daya manusia (SDM). Kendati demikian, secara teknis tugas tersebut masih akan dibahas bersama jajaran kementerian/lembaga terkait dan pemda.

    Tito mengungkapkan sejalan dengan arahan Presiden RI, direncanakan akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. Dalam pelaksanaannya, akan diterapkan skema bottom-up, yang memungkinkan pemda mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya.

    Namun demikian, Kemendagri, Kemensos, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), beserta pihak terkait lainnya akan melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan.

    “Misalnya tanahnya minimal lima hektare. Harus statusnya clear and clean, enggak ada masalah, enggak dispute. Apakah di situ ada akses infrastruktur jalan, air, listrik,” tambahnya.

    Dia menekankan Kemendagri bersama Kemensos, KemenPU, dan pihak terkait lainnya akan menggelar rapat teknis guna membahas serta menyosialisasikan kriteria pendirian Sekolah Rakyat kepada Pemda. Selain itu, pihaknya juga akan menerbitkan Surat Edaran kepada Pemda untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Dengan demikian, diharapkan program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

    Senada dengan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengaku optimistis program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal. Apalagi program tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian/lembaga terkait.

    Sejalan dengan arahan Presiden, Juri menekankan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    “Jadi mohon dukungan seluruh pihak, dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan Sekolah Rakyat ini. Dan tentu ini membutuhkan dukungan juga dari masyarakat untuk bisa menyukseskan,” ujar Juri.

    Untuk diketahui, turut hadir pada rapat tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Angka Kemiskinan Capai 69,9 Persen, Bupati Probolinggo Wadul Ini ke Mensos

    Angka Kemiskinan Capai 69,9 Persen, Bupati Probolinggo Wadul Ini ke Mensos

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kabupaten Probolinggo tengah menjadi perhatian pemerintah pusat akibat tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan daerah ini mencapai 69,9 persen.

    Data tersebut menempatkan Probolinggo sebagai kabupaten keempat termiskin di Jawa Timur. Kondisi ini dibahas langsung dalam forum diskusi “Pilar-Pilar” yang digelar di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta ratusan pendamping bantuan sosial dari berbagai kecamatan. Dalam forum itu, berbagai strategi pengentasan kemiskinan dibahas secara terbuka.

    Bupati Probolinggo, Muhammad Haris, mengakui tingginya angka kemiskinan bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. “Ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk melakukan perbaikan dan kerja nyata,” ujarnya dalam sambutan.

    Haris menilai bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial. Ia menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.

    “Banyak warga kita yang sudah terlalu nyaman dengan bantuan, padahal mereka harus kita dorong untuk lebih berdaya,” kata Haris.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan bahwa anggaran bansos untuk Probolinggo sangat besar, mencapai Rp532,8 miliar bagi 142.559 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ditambah lagi, ada dana Rp321,9 miliar untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi lebih dari 638 ribu jiwa.

    “Penduduk miskin di Probolinggo tercatat sebanyak 175.231 jiwa. Kecamatan Krucil paling tinggi, disusul Tiris dan Gading,” ungkap Saifullah Yusuf dalam forum tersebut.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan program yang sudah ada. “Kita tidak perlu program baru, yang penting optimalisasi dan validasi data DTSEN dan DTKS agar tepat sasaran,” ujarnya.

    Bupati Haris menyambut baik hal itu dan menyatakan verifikasi data akan menjadi fokus utama pemerintahannya. Ia menambahkan bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi akar persoalan kemiskinan di Probolinggo.

    “Padahal kita punya potensi besar di sektor pariwisata. Hanya saja sektor industri masih lemah dan perlu penguatan,” jelas Haris.

    Ia mengungkap bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah investor. Harapannya, akan terbuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda.

    “Kita ingin anak-anak muda punya masa depan di tanah sendiri, bukan merantau karena tak ada pilihan,” pungkasnya. (ada/ian)

  • Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Siap Berjalan di Pasuruan Juli Mendatang

    Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Siap Berjalan di Pasuruan Juli Mendatang

    Pasuruan (beritajatim.com) – Guna memastikan Sekolah Rakyat (SR) berjalan sesuai instruksi Presiden, Mentri Sosial, Saifullah Yusuf melakukan sidak di gedung yang akan digunakan SR. Gedung itu sendiri merupakan gedung bekas pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang berada di Jalan Hayam Wuruk Kota Pasuruan.

    Dalam kunjungannya Mensos Saifullah Yusuf melihat kondisi langsung dalam gedung SR. Banyak kondisi yang perlu di lakukan perbaikan mulai dari atapnya, hingga bagian dalam ruangan yang akan dibuat ruang kelas.

    Selain memastikan kondisi ruangan, Gus Ipul sapaan akrabnya juga memastikan terkait rekruitmen guru dan kepala sekolah yang akan mengajar. Sehingga pada bulan Juli mendatang saat dilakukan peluncuran semua elemen sudah siap.

    “Selain persiapan sarana dan prasarana, kami juga memastikan persiapan pengajar dan pegawai untuk SR di Kabupaten Pasuruan. Semua komponen itu masuk dalam satgasnya masing-masing ada satgas sarana prasarana, satgas recruitmen guru, satgas recruitmen siswa, satgas pengawas, dan satgas kepegawaian,” ungkap Gus Ipul, Rabu (14/5/2025).

    Gus Ipul juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Pasuruan sendiri 6 rombel. Dimana satu rombelnya nanti akan diisi sekitar 25 siswa dan saat ini Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi kuota untuk SR yang akan ada di Hayam Wuruk.

    “Untuk calon siswanya sudah sangat mencukupi, dan saat dilaunching nanti akan ada sekitar enam rombel setiap rombelnya akan diisi 25 siswa. Dan untuk tenaga pengajarnya kami sarankan untuk pegawai ASN dulu, jika tidak ada pegawai P3K, sehingga semuanya terakomodir dengan baik,” lanjutnya.

    Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kementrian Sosial untuk melihat langsung gedung SR. Menurutnya persiapan gedung yang digunakan untuk SR ini sudah siap dikarenakan Pemkab hanya menyediakan lahan yang dihibahkan.

    Tak hanya itu, Mas Rusdi sapaannya juga menyetorkan beberapa nama untuk menjadi tenaga pengajar. Ada tiga nama guru yang nantinya akan diseleksi untuk mengajar di SR. “Kami sudah menyetorkan tiga nama guru untuk menjadi pengajar. Tiga orang ini nantinya akan mengisi di tingkat SMP, kalau yang SMA nanti akan langsung diusulakan oleh provinsi,” pungkasnya. (ada/kun)

  • Sekjen Kemensos Dorong Pemkab Bojonegoro Bangun Sekolah Rakyat

    Sekjen Kemensos Dorong Pemkab Bojonegoro Bangun Sekolah Rakyat

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robben Rico, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada Sabtu (11/5/2025). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menyukseskan program nasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai bergulir pada Juli 2025.

    Program ini merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo yang berfokus pada pemutusan mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas berbasis asrama. Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau 2.000 anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama mereka yang masuk dalam kategori desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemensos mendorong Pemkab Bojonegoro untuk turut serta dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. “Pemkab Bojonegoro harus ambil bagian sekolah rakyat untuk ambil bagian dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas berbasis asrama,” ujarnya.

    Sementara menanggapi itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, secara tegas menyatakan dukungan dan kesiapan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Pemkab Bojonegoro siap menyediakan Gedung Diklat yang berlokasi di Dusun Kedungrojo Kidul, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, sebagai lokasi sementara sekolah sekaligus asrama bagi 100 siswa pada tahun pertama pelaksanaan.

    Lebih lanjut, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan fasilitas permanen di atas lahan seluas lima hektare di area tersebut. Fasilitas tersebut akan mencakup gedung sekolah, asrama siswa, serta rumah tinggal bagi guru dan wali siswa. Proyek ini akan melibatkan kerja sama lintas kementerian, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Sekolah Rakyat dipandang sebagai peluang emas untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

    Tidak hanya fokus pada aspek akademis, menurut Nurul Azizah, program tersebut juga mencakup bantuan sosial lain seperti renovasi rumah keluarga siswa, bantuan modal usaha, hingga pelatihan keterampilan guna mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

    “Dengan kesiapan ini, Bojonegoro menjadi daerah ke-66 dari total 100 daerah yang ikut mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ujar Wakil Bupati Nurul Azizah, menutup pertemuan. [lus/but]

  • Sudah 8.000 Siswa Daftar Sekolah Rakyat, Mensos Tambah Lokasi Jadi 65 Titik

    Sudah 8.000 Siswa Daftar Sekolah Rakyat, Mensos Tambah Lokasi Jadi 65 Titik

    Sudah 8.000 Siswa Daftar Sekolah Rakyat, Mensos Tambah Lokasi Jadi 65 Titik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    menyampaikan bahwa hingga awal Mei 2025, sudah lebih dari 8.000 calon siswa yang mendaftar ke
    Sekolah Rakyat
    .
    Seiring dengan antusiasme tersebut, jumlah lokasi penyelenggaraan pun ditambah dari semula 53 menjadi 65 titik.
    “Sekarang sudah lebih dari 8.000 calon siswa. Lokasinya juga bertambah, dari 53 sekarang sudah 65 titik,” ujar Gus Ipul di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa proses rekrutmen siswa dilakukan secara aktif oleh tim Kementerian Sosial bersama kementerian lain dan pemerintah daerah.
    Mereka bahkan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah calon siswa untuk mendata kondisi sosial dan ekonomi keluarga, termasuk melengkapi data dengan dokumentasi rumah.
    Meski antusiasme tinggi, proses seleksi tetap dilakukan dengan ketat. Mensos menegaskan bahwa prioritas utama penerima manfaat adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    Verifikasi data dilakukan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bahwa penerima benar-benar memenuhi syarat.
    “Jadi seleksi awal adalah memastikan mereka dari keluarga miskin. Ada proses administrasi, cek kesehatan, dan lain-lain,” jelasnya.
    Program ini menggunakan dua skema dalam pembangunan fasilitas sekolah. Pertama, merevitalisasi gedung yang sudah ada untuk mulai digunakan tahun ini. Kedua, membangun sekolah baru di lahan yang disiapkan, dengan target selesai tahun depan.
    Sementara itu, untuk proses kelayakan bangunan disurvei oleh Kementerian PUPR, dan jika memenuhi syarat, renovasi segera dilakukan.
    “Jadi Kementerian PUPR yang menentukan layak tidaknya gedung yang diajukan itu untuk menjadi penyelenggaraan sekolah. Jadi disurvei dulu kelayakannya,” lanjut dia.
    Di sisi lain, proses rekrutmen tenaga pengajar juga terus berlangsung. Gus Ipul menyebut, rekrutmen kepala sekolah sudah berjalan cukup jauh, sementara guru masih dalam tahap proses.
    Dia menegaskan bahwa para pengajar akan direkrut dari kalangan ASN, P3K, dan bila diperlukan, lulusan PPG akan menjadi opsi tambahan.
    “Targetnya, akhir Juni proses rekrutmen guru sudah selesai,” katanya.
    Meskipun sebagian anak calon siswa ikut bekerja untuk membantu orang tua, Mensos mengaku proses berjalan lancar tanpa hambatan besar. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung dengan keluarga, yang sejauh ini mendapatkan respons positif.
    “Orang tua umumnya sangat mendukung. Setelah dijelaskan, mereka bahkan mengajak keluarga dan tetangga lainnya untuk ikut daftar,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamensos Cek Sekolah Rakyat SMA Solo, Tahun Ajaran Baru 2025 Siap Terima Siswa

    Wamensos Cek Sekolah Rakyat SMA Solo, Tahun Ajaran Baru 2025 Siap Terima Siswa

    Liputan6.com, Solo – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meninjau persiapan Sekolah Rakyat di Solo pada Jumat, 9 Mei 2025. Sekolah Rakyat tingkat SMA di kota kelahiran Presiden ke-7 RI Jokowi itu akan memanfaatkan bangunan Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, Solo yang merupakan milik Kementerian Sosial. 

    Wamensos Agus Jabo yang didampingi Kepala Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, Nova Dwiyanto Suli tampak meninjau komplek bangunan kompleks sentra terpadu rehabilitasi yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Solo. Di dalam komplek tersebut berdiri sejumlah bangunan, mulai dari asrama, tempat kegiatan belajar, praktik, dapur, tempat ibadah dan lainnya.

    Agus Jabo terlihat meninjau dari satu ruang ke ruang lainnya yang nantinya bakal digunakan sebagai ruang kelas Sekolah Rakyat. Ruangan tersebut masih kosong, belum ada kursi maupun meja untuk kegiatan belajar para siswa. Selain itu, ia juga mengecek ke bangunan lainnya yang akan menjadi tempat asrama bagi para siswa Sekolah Rakyat.

    Wamensos Agus Jabo mengatakan kedatangannya ke Sentra Terpadu Prof  Dr Soeharso, Solo untuk mengecek persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di komplek bangunan yang memiliki luas sekitar 5 hektare. Dari hasil peninjauan itu, pihaknya sudah melihat dari dekat terkait berbagai fasilitas yang sudah ada untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    “Tadi kita sudah melihat ada ruang kelas bagus, asrama bagus, dapur bagus, ruang makan bagus, masjid ada, ruang kerohanian untuk saudara-saudara Nasrani juga ada, terus kemudian, lab ada, lapangan ada. Artinya, untuk infrastrukturnya, Sentra Prof Soeharso itu sudah sangat siap,” kata Wamensos Agus Jabo Priyono usai meninjau Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, Solo, Jumat (9/5/2025).

  • Dedi Mulyadi Bantah Akan Buat Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos – Page 3

    Dedi Mulyadi Bantah Akan Buat Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos – Page 3

    Dedi mengungkapkan rencana kebijakan KB itu dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, yang dihadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), guna meminta dukungan.

    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan, KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP) akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Gubernur Jawa Barat.

    Dedi menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

    “Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ucapnya.

    Dedi menekankan bahwa ke depan data penerima bansos harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki.

    “Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” katanya.