Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • 1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya? Nasional 28 Mei 2025

    1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya? Nasional 28 Mei 2025

    1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial (
    bansos
    ) pada triwulan kedua tahun 2025.
    Hal ini diumumkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai bagian dari proses pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSN
    ) demi memastikan bantuan tepat sasaran.
    “Artinya kita ini mengalihkan bansos kepada mereka yang lebih berhak untuk menerima,” kata Gus Ipul di kantornya, Rabu (28/5/2025).
    “Jadi ini ada pengalihan setelah dengan adanya DTSEN ini,” tambah Gus Ipul.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa penghapusan 1,8 juta KPM tersebut dilakukan karena mereka tergolong dalam kelompok masyarakat di atas Desil 5, atau bukan termasuk kategori miskin dan rentan berdasarkan pemetaan data terbaru.
    Desil adalah pengelompokan masyarakat dengan perhitungan 10%. Angka 0 sampai 10% masuk Desil 1, angka 11 sampai 20% masuk Desil 2, dan seterusnya.
    Desil 1 hingga 4 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Sementara, desil 5 sampai dengan 10 merupakan masyarakat tingkat menengah ke atas.
     
    “Yang 1,8 juta ini sudah pasti KPM yang tidak perlu lagi menerima bansos. Karena sasaran utama kita adalah Desil 1, yakni kelompok miskin ekstrem. Kalau tidak ada di Desil 1, baru ke Desil 2, dan seterusnya,” jelasnya.
    Langkah ini dilakukan agar anggaran bansos benar-benar menyasar masyarakat miskin dan rentan, serta mencegah “inclusion error” atau kesalahan penyaluran kepada orang yang seharusnya tidak layak menerima.
    Gus Ipul juga menegaskan bahwa masyarakat yang merasa berhak namun tidak lagi terdata sebagai
    penerima bansos
    masih bisa mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek
    Bansos
    .
    “Kalau BPS menyatakan bahwa ini layak menerima, maka akan kita berikan bantuannya pada tiga bulan berikutnya. Jadi memang ada proses,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data versi terbaru juga menemukan banyak data yang tidak lagi valid.
    Ini termasuk 785.000 warga yang sudah meninggal, di mana sekitar 500.000 di antaranya masih tercatat dalam data versi lama.
    “Itu semua langsung kami bersihkan di versi 2. Karena dalam beberapa bulan bisa saja ada yang meninggal, lahir, atau pindah rumah. Itu semua akan terekam di DTSN yang baru,” kata Amalia.
    Gus Ipul menambahkan bahwa bantuan sosial tidak hanya menjadi respons sementara, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat menuju graduasi dari kemiskinan.
    “Presiden ingin bansos ini ada tindak lanjutnya. Tidak hanya bantuan, tapi juga pemberdayaan. Kalau sudah mandiri, penghasilan di atas UMK, maka mereka akan keluar dari daftar penerima,” tutup Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga Nasional 28 Mei 2025

    Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga Nasional 28 Mei 2025

    Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) resmi mulai menyalurkan
    bantuan sosial
    (bansos) tahap kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun.
    Penyaluran ini dilakukan setelah data penerima bansos diperbarui dan divalidasi melalui
    Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
    (DTSEN) yang dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Alhamdulillah setelah melalui proses panjang dan koordinasi intensif dengan BPS, serta validasi dari BPKP, kita mulai salurkan bansos hari ini kepada 16,5 juta KPM,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    di kantornya, Rabu (28/5/2025).
    “Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia,” lanjut dia.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa data DTSEN yang lebih akurat mampu meminimalisasi inclusion error, yakni penerima yang tidak seharusnya menerima bantuan.
    “Dari hasil verifikasi, terdapat sekitar 1,8 juta KPM yang selama ini menerima bantuan namun ternyata tidak memenuhi kriteria. Mereka dikeluarkan dari daftar penerima pada triwulan kedua ini,” katanya.
    Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bansos ini bersifat dinamis.
    Data penerima terus diperbarui karena berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perpindahan domisili.
    Untuk menjaga akurasi data ke depan, Kemensos membuka dua jalur pemutakhiran, di antaranya jalur formal melalui pemerintah daerah dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos.
    Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengusulkan nama baru atau menyanggah penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.
    “Kalau pemutakhiran dilakukan secara rutin dan partisipasi masyarakat tinggi, Insya Allah data bansos kita akan semakin akurat dan program semakin tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo mengatakan penerima bansos adalah masyarakat yang berada dalam desil 1 dan desil 2 dengan pengeluaran per bulan Rp 400.000 bagi masyarakat miskin ekstrem, dan Rp 600.000 bagi masyarakat miskin.
    “Yang miskin itu sekitar 24 juta atau 8,57 persen (dari total penduduk Indonesia). Indikator yang kita pakai, mereka pengeluarannya per bulan per kapitanya itu Rp 600.000,” kata Agus Jabo di Jakarta, tadi.
    “Yang ekstrem, itu sekitar 1,13 persen (dari total penduduk Indonesia) atau sekitar 3,57 juta jiwa. Itu mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya itu Rp 400.000 ke bawah,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lawan Kemiskinan dengan Ilmu dan Data

    Lawan Kemiskinan dengan Ilmu dan Data

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memerangi kemiskinan. Hal ini ia sampaikan saat memberikan pembekalan secara daring kepada lebih dari 2.000 pendamping PKH dari seluruh Indonesia.

    “Pendamping PKH adalah penjaga harapan di ujung negeri. Kalian bukan hanya pencatat data, bukan sekadar pengantar bantuan. Kalian adalah wajah negara yang paling dekat dengan rakyat,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/5/2025).

    Menurutnya, kehadiran negara tidak cukup hanya lewat kebijakan, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

    “Di tangan kalian, negara hadir bukan dalam janji, tapi dalam aksi,” ujarnya.

    Gus Ipul juga menegaskan bahwa pendamping adalah agen perubahan sosial dan penulis sejarah perubahan. Setiap langkah pendamping, mulai dari kunjungan ke pelosok hingga input data dalam sistem, menurut Gus Ipul merupakan bagian penting dari proses perubahan.

    “Jangan pernah anggap kecil apa yang kalian lakukan, sebab perubahan besar selalu lahir dari tindakan konsisten dan tulus,” katanya.

    “Mengatasi kemiskinan dengan DTSEN. Kita tidak bisa lagi melawan kemiskinan dengan asumsi. Harus lawan kemiskinan dengan ilmu dan data,” kata dia.

    Ia menjelaskan bahwa data bukan hanya soal angka, tetapi cerminan nyata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, verifikasi langsung atau ground checking bukan formalitas administratif semata, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada para penerima manfaat.

    Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ia menggambarkan Sekolah Rakyat sebagai peluang masa depan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan.

    “Sekolah Rakyat jalan terang dari rumah ke harapan, dan cara menciptakan masa depan baru untuk anak-anak yang selama ini tak terjangkau cahaya pendidikan,” kata Gus Ipul.

    Menilik betapa pentingnya program ini, Gus Ipul meminta proses rekrutmen siswa sekolah rakyat dilakukan secara ketat sehingga program tepat sasaran untuk anak-anak dari keluarga miskin.

    “Rekrutmen siswa harus dilakukan secara serius dan tepat sasaran. Jangan hanya melihat data di atas kertas. Datangi rumahnya, lihat wajah ayah ibunya, rasakan denyut kehidupan mereka. Pastikan anak-anak itu benar-benar dari desil 1 DTSEN,” ulas Gus Ipul.

    Menutup arahannya, Gus Ipul menyampaikan tiga pesan kunci: DTSEN sebagai cahaya yang menuntun langkah, Sekolah Rakyat sebagai pintu menuju masa depan, dan pilar-pilar sosial sebagai tangan harapan yang terus menanam kebaikan.

    “Teruslah melangkah, wahai para pendamping. Karena negeri ini butuh kalian lebih dari yang kalian kira,” tuturnya.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bansos tahap II siap disalurkan dengan acuan DTSEN

    Bansos tahap II siap disalurkan dengan acuan DTSEN

    Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta pada Rabu (28/5/2025) mengatakan siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap II pada akhir Mei 2025 dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos

    Kemensos: Bansos tahap II siap disalurkan dengan acuan DTSEN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 15:53 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap II pada akhir Mei 2025 dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap II siap disalurkan,” kata Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos Andy Kurniawan dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu.

    Andy menjelaskan DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan.

    DTSEN dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala, divalidasi dan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan demikian, penyaluran bansos yang mengacu pada DTSEN akan lebih tepat sasaran.

    “DTSEN bersifat dinamis, karena itu selalu dimutakhirkan tiap tiga bulan sekali,” kata Andy Kurniawan.

    Andy menjelaskan dasar hukum DTSEN merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Lewat DTSEN, bantuan sosial diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi kemiskinan secara efisien dan akuntabel.

    “Untuk menjaga kredibilitas data, tata kelola DTSEN melibatkan lembaga berwenang dan memiliki kredibilitas serta dimutakhirkan secara berkala,” kata Andy Kurniawan.

    Sumber : Antara

  • Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol “Obral” Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah partai politik terkesan mulai membuka peluang bahkan ‘obral’ kursi kepada pihak eksternal untuk menduduki posisi strategis sebagai ketua umum.
    Fenomena tersebut terlihat dari langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka ruang bagi tokoh non-kader untuk menjadi pemimpin partai.
    Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, kemunculan fenomena ‘obral’ kursi ketua umum ini bisa jadi adalah cerminan dari kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi secara internal.
    Menurut Lili, ada permasalahan mendasar yang melatarbelakangi keputusan partai menarik
    tokoh eksternal
    ke lingkar kepemimpinan.
    Salah satunya adalah kegagalan dalam menciptakan kader internal yang layak menjadi pemimpin partai.
    “Jadi faktor lainnya adalah kegagalan partai melakukan kaderisasi menciptakan para pimpinan yang layak untuk menjadi ketua partai. Alih-alih, kerap terjadi konflik di antara elite partai yang berujung hengkangnya elite partai berlabuh ke partai lain atau mendirikan partai baru,” ujar Lili kepada Kompas.com, Rabu (28/5/2025).
     
    Selain itu, kemunculan fenomena tersebut juga dampak dari ketatnya kompetisi dalam pemilu.
    Sebab, setiap partai berlomba-lomba agar bisa lolos ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ) dan menempatkan sebanyak mungkin kadernya di kursi legislatif.
    “Memang hak parpol untuk mencari figur ketua umum berasal dari luar figur luar, bukan dari orang dalam partai. Tetapi fenomena tersebut adalah dampak dari kompetisi yang ketat dalam pemilu agar lolos
    presidential threshold
    dan menempatkan sebanyak-banyaknya para kadernya di parlemen,” kata Lili.
    “Jika partai lolos, akan membawa keuntungan yang banyak, termasuk bisa masuk kekuasaan,” sambungnya.
    Di samping itu, Lili juga menyoroti munculnya pragmatisme dari kalangan elite partai.
    Saat ini, ada kecenderungan pihak elite partai lebih memilih tokoh dari luar ketimbang kader internal hanya demi tujuan jangka pendek.
    Peneliti BRIN itu mencontohkan, tujuan jangka pendek tersebut di antaranya adalah keinginan meningkatkan elektabilitas secara instan ataupun mendapatkan akses terhadap kekuasaan.
    “Alih-alih mendukung kader internal, mereka justru mengabaikan atau bahkan menjegal kader internal dengan beragam alasan,” sambungnya.
    Sebagaimana diketahui, PSI secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu raya dengan sistem “one man one vote”.
    Partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu membuka peluang bagi semua pihak, termasuk pihak eksternal, untuk bergabung ke PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketum.
    “Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Selasa (13/5/2025).
    PSI menjadwalkan pemungutan suara pada 12 hingga 19 Juli 2025.
    Hasilnya akan diumumkan dalam kongres partai yang berlangsung pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
    Selain PSI, PPP secara terang-terangan juga mempertimbangkan sejumlah tokoh eksternal untuk maju sebagai calon ketua umum.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, sudah ada sejumlah nama dari kalangan eksternal yang kini masuk bursa calon ketum.
    Nama-nama tersebut antara lain Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    “Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah delapan nama yang muncul: tiga internal, lima eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025.
    “Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” imbuh dia.
    Menurut rencana, Muktamar PPP dengan agenda pemilihan ketua umum PPP akan digelar pada akhir Agustus 2025 atau September 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR Nasional

    1 Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR Nasional

    Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    )
    Ade Irfan Pulungan
    menilai Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
    Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
    “Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Selasa (27/5/2025).
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
    Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
    Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara. Angka tersebut tak mencapai ambang batas parlemen atau
    parliamentary threshold
    (PT) sebesar 4 persen.
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP. Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
    Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
    “Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
    Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
    “Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Romahurmuziy atau Rommy, mengungkap sejumlah nama dari eksternal yang masuk bursa calon ketua umum PPP.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Bahkan, Rommy menyebut pernah membujuk Anies untuk menjadi ketua umum PPP. Ia juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Jokowi terkait nama Amran Sulaiman.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ mahaberat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” ujar Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya, dibutuhkan
    extraordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya, saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sita Dokumen dari Pegawai Bulog dan Kemensos terkait Korupsi Rp900 Miliar Bansos Presiden

    KPK Sita Dokumen dari Pegawai Bulog dan Kemensos terkait Korupsi Rp900 Miliar Bansos Presiden

    GELORA.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Bantuan Sosial (Bansos) Presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020.

    Dokumen-dokumen tersebut disita dari tiga orang saksi yang berasal dari pegawai Bulog dan Kemensos, yaitu M. Gilang Sasi Kirono (Kasi Bantuan Hukum Divisi Hukum dan Kepatuhan Bulog), Diding (Kabag Keuangan Ditjen Linjamsos), dan Robbin Saputra (PNS Kementerian Sosial RI).

    “Penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen terkait perkara, dan mendalami keterangan saksi atas dokumen tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).

    Namun, Budi enggan memerinci jenis dokumen yang disita dari ketiga saksi tersebut. Ia berdalih bahwa materi penyidikan bersifat rahasia dan akan diungkapkan dalam proses persidangan.

    Ketiga saksi menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, hari ini. Sementara dua saksi lainnya, yakni Yuli Andhika (Staf Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP) dan Yulianto Prihhandoyo (Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP), tidak memenuhi panggilan penyidik.

    “Meminta penjadwalan ulang,” ujar Budi.

    Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 26 Juni 2024. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi dalam kasus ini mencapai Rp125 miliar.

    Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menetapkan satu tersangka, yakni Ivo Wongkaren (IW). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ivo diduga merupakan tangan kanan eks Menteri Sosial Juliari Batubara dalam proyek pengadaan Bansos pada masa pandemi Covid-19.

    Kuota Bansos Juliari Batubara

    Tim penyidik KPK juga tengah mendalami pembagian jatah atau plotting kuota dari eks Menteri Sosial Juliari Batubara (JB) kepada sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam proyek Bansos Presiden saat pandemi.

    Informasi tersebut terungkap dalam pemeriksaan mantan Kepala Biro Umum Kemensos, Adi Wahyono (AW), yang dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jumat (30/8/2024).

    “Saksi (AW) hadir, pertanyaan seputar plotting kuota dari menteri (JB) untuk perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan,” kata eks Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).

    Tessa tidak merinci identitas perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai titipan eks Menteri dari kader PDIP tersebut.

    Plotting kuota oleh menteri itu menjadi bagian penting dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden terkait penanganan Covid-19 di Jabodetabek pada tahun 2020.

    Sebagai informasi, total ada enam juta paket sembako dari program Bansos Presiden yang diduga dikorupsi. Paket-paket tersebut berasal dari penyaluran tahap tiga, lima, dan enam—masing-masing terdiri atas dua juta paket sembako.

    “Tahap tiga, lima, dan enam, per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta, sekitar enam juta, ya, enam juta paket,” ujar Tessa, Kamis (4/7/2024).

    Adapun nilai proyek untuk tiga tahap penyaluran Bansos Presiden yang berujung pada dugaan korupsi ini mencapai hampir Rp1 triliun.

    “Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya,” ungkap Tessa.

  • Kuota SMP dan SMA Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Siap Dibuka

    Kuota SMP dan SMA Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Siap Dibuka

    Liputan6.com, Banyuwangi – Program pendidikan gratis berbasis asrama untuk keluarga miskin yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat siap dibuka di Banyuwangi. Saat ini, kuota siswa untuk rombongan belajar tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi, tinggal tingkat SD yang masih dibuka pendaftaran.  

    “Alhamdulillah kuota siswa untuk tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi. Mereka akan memulai sekolah secara resmi pada tahun ajaran 2025/2026,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Selasa (27/5/2025)

    Para siswa tingkat SMP dan SMA yang diterima telah dibuatkan SK Bupati. Kuota Sekolah Rakyat Banyuwangi untuk tingkat SD sebanyak satu rombel, serta tingkat SMP dan SMA masing-masing sebanyak dua rombel. Tiap rombel diisi oleh 25 siswa.

    Untuk kuota rombel tingkat SMP dan SMA saat sudah terpenuhi, sementara tingkat SD masih dibuka pendaftaran. Salah satu upayanya dilakukan melalui penjaringan oleh koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan.

    “Karena ini sekolah dengan konsep asrama, bisa dimaklumi jika orangtua mungkin belum tega melepas anak-anaknya ke asrama sejak usia awal SD. Kami juga berkoordinasi dengan Kemensos agar untuk tingkat SD bisa dimulai dari kelas empat atau lima, tidak harus dari kelas satu,” jelas Ipuk.

    Ditambahkan Kepala Dinas Sosial Henik Setyorini, siswa berasal dari keluarga miskin yang berasal dari desil satu dan dua Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Program ini diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Bagi yang akan mendaftar silakan menghubungi pendamping keluarga harapan (PKH) di wilayah masing-masing. Jika tidak tahu siapa pendampingnya, bisa melapor ke desa/kelurahan, nanti akan dihubungkan,” terang Henik.

    Untuk pendaftar tingkat SD, lanjut Henik, kuota 25 orang siswa dengan rentang usia sembilan sampai sebelas tahun.

    Untuk proses pembelajarannya, kata Henik, akan dilaksanakan di Gedung Diklat PNS di Kecamatan Licin. Saat ini gedung tersebut masih dalam tahap renovasi.

    “Targetnya renovasi bisa selesai bulan Juni dan bisa difungsikan saat ajaran baru dimulai pada bulan Juli,” tambah Henik.

     

  • Polemik Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Kata Puan – Page 3

    Polemik Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Kata Puan – Page 3

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berpeluang mendapat gelara Pahlawan Nasional tahun 2025.

    Saat ini, kajian soal gelar Pahlawan Nasional masih dalam pembahasan dan ditargetkan rampung Mei 2025.

    “Kita lagi bahas, kita semua lagi sedang bahas di tim. Sekarang mungkin bulan depan ya diputuskan, tapi masih belum tuntas ini,” kata Mensos di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    “Sekali lagi Pak Harto dan Gus Dur punya peluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” sambungnya.

    Menurut dia, syarat-syarat terkait pengajuan gelar pahlawan nasional sudah selesai. Soeharto sendiri sudah dua kali diajukan untuk diberi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2010 dan 2015.

    “Sudah selesai semua kalau syarat-syaratnya. Beliau (Soeharto) itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ucap Gus Ipul.

     

  • Anggaran Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I dan II Capai Rp10 Triliun

    Anggaran Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I dan II Capai Rp10 Triliun

    JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, anggaran untuk pembangunan Sekolah Rakyat tahap I dan II mencapai Rp10 triliun.

    Dody menjelaskan, anggaran pembangunan Sekolah Rakyat besutan Presiden Prabowo Subianto ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU.

    “Untuk (pembangunan) Sekolah Rakyat tahap I dan II total Rp10 triliun. Tapi, mungkin nggak akan disiapkan semua tahun ini karena, kan, tangannya cuman dua,” ujar Dody kepada wartawan di kantornya, Senin, 26 Mei.

    Dia bilang, saat ini pihaknya tengah mengejar pembangunan Sekolah Rakyat tahap I yang dijadwalkan rampung pada Juli mendatang dan mulai beroperasi. Adapun pembangunan tahap I ini terdiri dari tahap I-A dan tahap I-B dengan total 64 sekolah di seluruh Tanah Air.

    “Tahap II itu targetnya harus wajib selesai di Juni 2026. Kami sekarang lagi kejar tahap I supaya Juli 2025 itu benar-benar bisa dipakai. Total tadi itu yang 64 (sekolah) tahap I-A dan 30 sekian tahap I-B,” katanya.

    Di samping itu, kata Dody, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat sebanyak 100-200 unit tiap tahunnya selama tiga tahun ke depan.

    Meski anggaran pembangunan Sekolah Rakyat ini berasal dari Kementerian PU, lanjutnya, akan tetapi pengampu program itu ialah Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Setiap tahun itu 100 sampai 200 (unit) selama 3 tahun berturut-turut, sehingga harapannya tiap kabupaten itu ada satu Sekolah Rakyat,” jelas Dody.

    Sebelumnya, Dody memastikan penanganan tahap I untuk 100 Sekolah Rakyat akan selesai pada tahun ini. Sedikitnya, sebanyak 65 Sekolah Rakyat akan bisa diselesaikan pada awal Juli mendatang.

    “Dari 100 Sekolah Rakyat tahap I, sebanyak 65 sekolah sudah dimulai pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (nonstruktur) sejak minggu lalu. Insyallah 65 sekolah ini bisa diselesaikan awal Juli nanti,” kata Dody dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di kantor Kemensos, Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 20 Mei.

    Kader Partai Demokrat ini merincikan, sebanyak 65 Sekolah Rakyat yang sudah mulai ditangani meliputi, 13 sekolah di Sumatera, 34 sekolah di Jawa, tiga sekolah di Kalimantan, delapan (8) sekolah di Sulawesi, tiga (3) sekolah di Bali/Nusa Tenggara, dua (2) sekolah di Maluku Utara dan dua (2) sekolah di Papua.

    Sedangkan untuk 35 sekolah lainnya, ujar Dody, pihaknya masih melakukan survei ke lokasi usulan. Dia menargetkan, pekerjaan renovasi Sekolah Rakyat ini bakal selesai di September 2025.

    “Untuk 35 sekolah itu targetnya selesai September 2025, tapi akan kami usahakan agar bisa selesai pada Juli atau Agustus,” ucapnya.