Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Sebesar Ini Uang Saku PNS saat Dinas ke Dalam dan Luar Negeri

    Sebesar Ini Uang Saku PNS saat Dinas ke Dalam dan Luar Negeri

    Jakarta

    Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, berhak untuk mendapatkan uang representasi perjalanan dinas. Biaya tersebut diberikan kepada para abdi negara sebagai pengganti ongkos atau biaya lain saat bepergian menjalankan tugas negara.

    Besaran biaya perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri para PNS ini terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Biaya Perjalanan Dinas PNS Dalam Negeri

    Dalam PMK tersebut, besaran biaya perjalanan dinas PNS dalam negeri berbeda di masing-masing provinsi. Tertinggi ada di wilayah Papua yang mendapatkan uang perjalanan dinas dalam negeri paling besar dengan nominal Rp 580.000/orang/hari, disusul ASN di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 530.000/orang/hari.

    Kemudian secara terpisah ada juga besaran uang representasi perjalanan dinas untuk pejabat negara seperti untuk Menteri/Wakil Menteri sebesar Rp 250.000/orang/hari. Kemudian untuk pejabat eselon I mendapat ‘uang saku’ sebesar Rp 200.000/orang/hari, dan ada juga untuk eselon II sebesar Rp 150.000/orang/hari.

    “Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri,” tulis aturan itu, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Provinsi dengan biaya perjalanan dinas PNS dalam negeri tertinggi:

    1. Papua/Papua Tengah/Papua Selatan/Papua Pegunungan
    – Luar kota: Rp 580.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 230.000
    – Diklat: Rp 170.000

    2. DKI Jakarta
    – Luar kota: Rp 530.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 210.000
    – Diklat: Rp 160.000

    3. Bali/Papua Barat/Papua Barat Daya
    – Luar kota: Rp 480.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 190.000
    – Diklat: Rp 140.000

    4. Nusa Tenggara Barat
    – Luar kota: Rp 440.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 180.000
    – Diklat: Rp 130.000

    5. Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara
    – Luar kota: Rp 430.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 170.000.
    – Diklat: Rp 130.000

    Biaya Perjalanan Dinas PNS Luar Negeri

    Jumlah uang harian perjalanan dinas luar negeri berbeda-beda tergantung negara tujuan dan golongan PNS. Besaran ini dihitung berdasarkan nilai US dolar sehingga besarannya terhadap rupiah akan berbeda-beda tergantung pada nilai mata uang RI dan Negeri Paman Sam saat perjalanan dinas dilakukan.

    “Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional, dan biaya penginapan,” tulis PMK 32 Tahun 2025.

    Dalam hal ini biaya uang perjalanan dinas luar negeri PNS yang tertinggi adalah ke Inggris. Untuk golongan A dipatok sebesar US$ 792 per orang/hari atau setara Rp 12.924.648. Sedangkan untuk golongan B sebesar US$ 774 atau Rp 12.630.906, untuk golongan C sebesar US$ 583 atau Rp 9.513.977, dan untuk golongan D sebesar US$ 582 atau Rp 9.497.658.

    Tujuan Italia menjadi negara dengan uang perjalanan dinas tertinggi selanjutnya yakni US$ 702 atau Rp 11.455.938 untuk para PNS golongan A per orang/hari. Kemudian disiapkan juga US$ 637 atau Rp 10.395.203 untuk golongan B, US$ 446 atau Rp 7.278.274 untuk golongan C, dan terakhir US$ 427 atau Rp 6.968.213 untuk golongan D.

    Negara dengan biaya perjalanan dinas tertinggi ketiga yaitu ke Amerika Serikat (AS) US$ 659 atau Rp 10.754.221 per orang/hari untuk golongan A. Kemudian untuk golongan B diberikan US$ 563 atau Rp 9.187.597, untuk PNS golongan C sebesar US$ 505 atau Rp 8.241.095, dan untuk golongan D diberikan US$ 447 atau Rp 7.294.593.

    Untuk diingat besaran uang perjalanan dinas PNS ke luar negeri dalam bentuk rupiah ini dihitung berdasarkan asumsi kurs hari ini, Jumat (30/5/2025) dengan besaran Rp 16.319/dolar AS. Besaran biaya dalam rupiah ini bisa berubah berdasarkan nilai tukar dolar saat perjalanan dinas dilakukan.

    “Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan,” tulis aturan itu lagi.

    Tonton juga “Mensos Ungkap Alasan Guru Sekolah Rakyat Tidak Diambil dari PNS” di sini:

    (igo/fdl)

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Bursa Balon Ketum PP hingga Suap Kemenaker

    Isu Politik-Hukum Terkini: Bursa Balon Ketum PP hingga Suap Kemenaker

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa bakal calon (balon) ketua umum PPP hingga kasus suap pemerasan tenaga kerja asing (TKA) di Kemenaker menjadi dua di antaranya lima isu politik-hukum terkini.

    Tiga berita lainnya yang mendapat banyak perhatian adalah soal usulan KPK agar penyelidik dan penyidik minimal lulusan S-1 hukum,  jenis minuman yang dikonsumsi Presiden Prabowo Subianto saat bersulang dengan Presiden Emmanuel Macron, dan  mengenai gratifikasi nikahan anak pejabat di Kementerian PU.

    Berikut lima isu politik terkini 

    1. Anies hingga Gus Ipul Tak Berminat, Amran Berpeluang Jadi Ketum PPP?

    Satu per satu tokoh eksternal yang sempat muncul dalam bursa bakal calon ketua umum PPP menyatakan tidak berminat untuk mencalonkan diri pada Muktamar PPP 2025. Salah satunya mantan Kasad Dudung Abdurachman.

    “Saya tidak berminat, saya belum mau berpolitik,” kata Dudung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/5/2025).

    Nama Dudung muncul dalam bursa bakal calon ketua umum PPP bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga sempat dijagokan. Tetapi, ketiga tokoh itu tidak berminat.

    2. Revisi KUHAP, KPK Usul Penyelidik-Penyidik Minimal Lulusan S-1 Hukum

    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat syarat ketentuan pendidikan bagi penyelidik dan penyidik minimal sarjana ilmu hukum. 

    “Penyelidik dan penyidik harus berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S-1) ilmu hukum, sehingga seluruh aparat penegak hukum, berlatar belakang pendidikan S-1 ilmu hukum,” kata Wakil KPK Johanis Tanak kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

    Menurutnya, saat ini penyelidik dan penyidik tidak disarankan berpendidikan S-1 ilmu hukum. Sedangkan advokat, jaksa, dan hakim sudah disyaratkan harus S-1 ilmu hukum.

  • Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat

    Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan pemaparan pemberdayaan dalam agenda acara dialog bersama dengan 294 pilar sosial di Pendopo Aria Wiraraja, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (30/5/2025) ANTARA/HO-Kemensos

    Mensos: Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com -Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah mulai mengubah paradigma upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial (bansos) murni dengan skema pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat memanfaatkan potensi lokal.

    Penegasan atas perubahan skema ini ditandai dengan gencarnya dukungan dari Kementerian Sosial untuk melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi lokal di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

    “Bansos itu sifatnya sementara, tetapi pemberdayaan itu bekal jangka panjang. Maka arah kebijakan sosial sekarang adalah mengurangi ketergantungan dan memperkuat kemandirian,” kata Saifullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (30/05).

    Dalam agenda acara dialog bersama dengan 294 pilar sosial di Pendopo Aria Wiraraja, Lumajang, Jawa Timur, Saifullah menyebutkan bahwa paradigma baru ini menjadi dasar pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat oleh Presiden Prabowo. Tujuannya untuk menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan pengembangan kapasitas ekonomi warga miskin.

    “Keluarga Penerima Manfaat terus menerus menerima bansos tetapi tanpa semangat untuk bangkit. Pemberdayaan adalah solusi agar mereka bisa naik kelas dan mandiri,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial memperkenalkan program pemanfaatan potensi lokal seperti pengolahan pelepah pisang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang bisa diterapkan di Kabupaten Lumajang.

    Berdasarkan data dari Bupati di Kabupaten Lumajang ada seluas 6.000 hektare lahan pisang di sejumlah wilayah di antaranya seperti Senduro, Pasirian, Tempursari, yang siap untuk dimanfaatkan.

    Kementerian Sosial akan melatih warga dari dua desa, yakni Desa Ranuyoso di Kecamatan Ranuyoso dan Desa Klanting di Kecamatan Sukodono untuk mengolah pelepah pisang menjadi produk yang bernilai jual.

    Adapun pelatihan mencakup keterampilan produksi hingga akses pasar yang disiapkan langsung oleh Kementerian Sosial sebagai upaya konkret pemberdayaan masyarakat di Lumajang

    “Tetapi semua intervensi harus berbasis DTSEN. Jangan hanya berdasarkan katanya camat atau kepala desa. Kalau datanya belum tepat, perbaiki. Jangan abaikan DTSEN. Ini tolong betul-betul dijaga. Bupati dan Sekda adalah penentu akurasi data di daerah,” ujarnya mengingatkan

    Bupati Lumajang Indah Amperawati menyambut baik inisiatif dukungan pemberdayaan masyarakat dari kementerian sosial tersebut, yang bukan hanya sekadar memberikan harapan, tetapi juga membekali masyarakat dengan alat dan melatih keterampilan untuk mengembangkan usaha mereka.

    “Mudah-mudahan makin banyak keluarga penerima manfaat di Lumajang digraduasi dan tidak lagi bergantung pada bansos karena sudah mandiri,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Kementerian PU Mulai Renovasi 63 Sekolah Rakyat, Rampung Juli 2025 – Page 3

    Kementerian PU Mulai Renovasi 63 Sekolah Rakyat, Rampung Juli 2025 – Page 3

    “Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” dia menambahkan. 

    Sementara untuk 63 Sekolah Rakyat Tahap I yang telah mulai ditangani tersebar di Aceh (2), Sumatera Utara (3), Riau (1), Sumatera Barat (3), Jambi (1), Bengkulu (1), Sumatera Selatan (2), Jakarta (3), Jawa Barat (10), Jawa Tengah (7), DIY (2), Jawa Timur (12).

    Kemudian, Bali (1), NTB (1), NTT (1), Kalimantan Selatan (2), Sulawesi Utara (2), Sulawesi Tengah (1), Sulawesi Selatan (4), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), dan Papua (1).

  • Bansos PKH Tahap II 2025 Sudah Cair, Begini Cara Cek Penerimanya

    Bansos PKH Tahap II 2025 Sudah Cair, Begini Cara Cek Penerimanya

    Jakarta

    Kementerian Sosial kembali mencairkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua 2025 untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bansos ini dilakukan bertahap mulai Rabu (28/5) kemarin.

    Dalam situs resmi Kemensos dijelaskan pencairan bansos PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan. Untuk tahap pertama dilakukan pada Januari-Maret, lalu tahap pada April-Juni, tahap ke tiga pada Juli-September, dan terakhir tahap keempat pada Oktober-Desember.

    Sedangkan untuk besaran dana yang diterima sesuai dengan komponen yang terdaftar. Misalkan saja pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp 750.000 per tahap pencairan atau per tiga bulan.

    Kemudian pada komponen pendidikan, bansos PKH untuk anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp 225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp 375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp 500.000.

    Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp 600.000 per tahap.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Kemensos

    Penyaluran dilakukan dengan basis data terbaru dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama distribusi bantuan.

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya merupakan salah satu penerima manfaat atau bukan, yang bersangkutan bisa langsung klik link https://cekbansos.kemensos.go.id/lalu mengisi data berikut:

    1. Masukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Penerima Manfaat (PM)
    2. Masukkan nama PM sesuai KTP
    3. Captcha atau kode huruf
    4. Klik Cari Data

    Sebagai catatan, sistem Cek Bansos Kemensos ini akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diisi. Karenanya pengisian sendiri harus sesuai dengan KTP dan lokasi penerima.

    Cara Daftar Jadi Penerima Bansos PKH

    Bagi kamu yang merasa berhak mendapat bantuan ini namun tidak terdaftar, segera daftarkan diri di cek bansos PKH. Berikut ini adalah cara daftar PKH yang bisa kamu lakukan menggunakan HP:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di HP seperti yang dilakukan pada tahap 1 cara cek bansos PKH
    2. Masuk ke “Daftar usulan”
    3. Klik “Tambah Usulan”
    4. Isi data diri yang ingin diusulkan PKH, kemudian pilih jenis bansos PKH
    5. Setelah langkah-langkah di atas, tunggu proses verifikasi dan validasi

    Demikian informasi seputar cara cek penerima bansos PKH yang sudah cair mulai Rabu (28/5) kemarin hingga cara mendaftarkan diri dalam program tersebut. Semoga bermanfaat detikers.

    (igo/fdl)

  • Lukisan Rektor Undar, Jejak Memori di Reuni Akbar Alumni Universitas Darul Ulum Jombang 2025

    Lukisan Rektor Undar, Jejak Memori di Reuni Akbar Alumni Universitas Darul Ulum Jombang 2025

    Jombang (beritajatim.com) – Halaman Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang mendadak menjadi ruang galeri terbuka yang memikat hati. Di bawah semilir angin dan rindangnya pepohonan kampus, suasana biasanya yang tenang berubah menjadi ajang nostalgia penuh emosi, ketika kuas-kuas para seniman Komunitas Tepi Kota menari di atas kanvas, melukis wajah para rektor Undar dari masa ke masa.

    Kegiatan bertajuk ‘Melukis Rektor Undar dari Masa ke Masa’ ini menjadi salah satu agenda paling menyentuh dalam rangkaian Reuni Akbar Alumni Undar Jombang tahun 2025. Enam sosok rektor yang pernah menakhodai kampus ini dihadirkan kembali melalui seni lukis langsung di lokasi. Kehadiran mereka dalam bentuk lukisan realis dan ekspresionis menghadirkan nuansa reflektif bagi para alumni yang datang dari berbagai daerah.

    Nama-nama besar seperti KH. Musta’in Romly, KH. Lukman Hakim Musta’in (Gus Lukman), KH. Mujib Musta’in (Gus Mujib), KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dr. Ma’murotus Sa’diyah (Ning Eyik), Raden Chairul Saleh, hingga Dr. Amir Maliki Abitolkha kembali ‘hadir’ dalam kanvas-kanvas penuh makna yang menggantung di antara pohon dan tenda kampus.

    “Melalui sapuan kuas ini, kami ingin mempersembahkan penghormatan kepada para pemimpin Undar Jombang yang telah berjasa membesarkan kampus ini,” ujar Heri Purwanto, Ketua Komunitas Tepi Kota, Kamis (29/5/2025).

    Menurut Heri, melukis langsung di lingkungan kampus memberi pengalaman emosional yang mendalam, baik bagi seniman maupun pengunjung. Beberapa alumni bahkan tak kuasa menahan air mata ketika menyaksikan lukisan wajah Gus Dur, digoreskan dengan cinta dan ketelatenan tinggi.

    Tak hanya melukis di tempat, Komunitas Tepi Kota juga menggelar pameran seni lukis yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 2025. Puluhan karya terpajang—mulai dari potret para rektor, kaligrafi Islami, hingga lukisan tokoh-tokoh Jombang.

    Harga karya seni yang ditawarkan berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp40 juta, menjadikan seni sebagai penghubung antara sejarah, emosi, dan estetika.

    Pengunjung dari berbagai generasi alumni tampak menyusuri tiap lukisan dengan penuh perasaan. Ada yang sekadar mengabadikan momen lewat ponsel, ada pula yang langsung menawar ingin membawa pulang satu bagian dari sejarah kampus.

    Pengunjung menikmati lukisan yang dipamerkan

    “Lukisan ini bukan hanya karya seni, tapi juga jejak memori. Kami ingin merawat sejarah Undar lewat medium yang bisa dinikmati siapa saja,” tambah Heri.

    Bagi para alumni, kegiatan ini tak sekadar temu kangen. Ini adalah momen penghormatan dan refleksi. Lewat seni, kenangan kuliah, sosok inspiratif para rektor, hingga semangat membangun almamater kembali hidup dalam ingatan.

    Salah satu alumni, Najihul Huda dari Bangkalan, Madura, mengaku sangat terharu. “Ini luar biasa. Saya bangga melihat wajah Gus Dur dan Kyai Musta’in dilukis dengan sangat indah. Semoga generasi muda Undar bisa terus mengenang jasa mereka,” ujarnya.

    Reuni Akbar Undar Jombang tahun ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah perayaan sejarah yang dikemas dengan estetika. Melalui medium seni lukis, dedikasi para pemimpin Undar dihidupkan kembali, menyentuh jiwa, dan menginspirasi generasi penerus.

    Ketua Pelaksana Reuni Akbar ‘Alumni Tilik Kampus’ Nur Rohman menambahkan, puncak reuni akbar digelar 31 Mei hingga 1 Juni 2025 dengan tajuk ‘Alumni Tilik Kampus’. Para alumni dari berbagai pelosok di Indonesia akan menginap di kampus yang beralamat di Jl Gus Dur Jombang itu

    Tentu saja, para alumni yang kini menjadi tokoh lokal hingga nasional juga diundang untuk hadir dalam reuni. Di antaranya, Bupati Blora Jawa Tengah Arife Rohman, Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Mantan Mendes PDT yang juga mantan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, serta Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif.

    Selain itu, ada juga tokoh sepak bola nasional Haruna Soemitro, istri Mensos Saifullah Yusuf, Ummu Fatma, mantan Wakil Bupati KSB (Kabupaten Sumbawa Barat) Saifuddin, serto tokoh demonstran Undar era 1990-an Syamsunar.

    Untuk saat ini agenda pemeran lukisan. Mengapa pameran seni lukis ini menjadi salah satu agenda reuni akbar? “Seni bisa menyampaikan rasa yang tak sanggup diucapkan kata-kata. Dan di sini, kami merasakan cinta, hormat, dan kebanggaan terhadap almamater,” pungkas Nur Rohman. [suf]

  • Mensos Sambangi Gubuk Kuli Bangunan 4 Anak, Putrinya Masuk Sekolah Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Mei 2025

    Mensos Sambangi Gubuk Kuli Bangunan 4 Anak, Putrinya Masuk Sekolah Rakyat Nasional 29 Mei 2025

    Mensos Sambangi Gubuk Kuli Bangunan 4 Anak, Putrinya Masuk Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan kunjungan langsung ke rumah keluarga calon siswa
    Sekolah Rakyat
    di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar keluarga miskin dan
    miskin ekstrem
    , sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu keluarga yang dikunjungi adalah keluarga Herman, seorang
    kuli bangunan
    dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta per bulan.
    Herman tinggal bersama istrinya, Fitri, dan keempat anak mereka di sebuah rumah kecil yang berdiri di atas lahan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU).
    “Kita berkunjung ke rumah Pak Herman, kuli bangunan yang punya empat anak. Ini contoh keluarga miskin ekstrem yang jadi sasaran utama Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
    Dari empat anak Herman, satu anak mereka bernama Hepi yang baru lulus SD akan mulai mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat pada Juli mendatang.
    “Sementara satu dulu, yang sudah lulus SD mau masuk SMP. Nanti akan diasesmen lagi oleh pendamping PKH dan Dinsos Kabupaten Bandung,” jelas Gus Ipul.
    Tiga anak lainnya masih menunggu proses seleksi dan pendataan lanjutan. Pemerintah belum bisa memastikan kapan ketiganya dapat bergabung, karena kuota sekolah terbatas dan masih dalam tahap penyusunan sarana prasarana.
    Gus Ipul menyampaikan bahwa orang tua seperti Herman dan Fitri juga akan diberdayakan, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.
    “Konsepnya, anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Kalau mereka ingin usaha akan dilatih dulu, lalu diberi modal,” katanya.
    Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki rumah keluarga peserta Sekolah Rakyat. Namun dalam kasus Herman, renovasi rumah tidak memungkinkan karena bangunan berdiri di atas lahan milik Dinas PU. Oleh karena itu, solusi yang dipertimbangkan adalah relokasi ke tempat yang lebih layak.
    “Dengan rumah sekecil ini ditinggali oleh enam orang, tentu sangat memprihatinkan. Karena tanahnya bukan milik pribadi, kemungkinan harus direlokasi,” ucap Gus Ipul.
    Meski antusiasme masyarakat terhadap Sekolah Rakyat sangat tinggi, Gus Ipul mengakui bahwa alokasi dan kapasitas saat ini masih terbatas. Pemerintah masih menyesuaikan kemampuan fasilitas yang tersedia dengan jumlah pendaftar yang terus meningkat.
    “Banyak sekali yang berminat. Tapi karena alokasinya terbatas, belum semua bisa direkrut. Kita sesuaikan dengan sarana-prasarana yang kita miliki,” ujar dia.
    Meski begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh orang tua telah memahami bahwa anak mereka akan tinggal di asrama dan menyetujui sepenuhnya keputusan tersebut.
    “Orang tua sudah tahu dan sudah menandatangani kesediaan. Jadi mereka tidak mengeluh. Mereka justru mendukung penuh,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos: Masyarakat yang Pura-pura Miskin Tak Bisa Lolos Sekolah Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Mei 2025

    Mensos: Masyarakat yang Pura-pura Miskin Tak Bisa Lolos Sekolah Rakyat Nasional 29 Mei 2025

    Mensos: Masyarakat yang Pura-pura Miskin Tak Bisa Lolos Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    mengatakan, asesmen untuk calon siswa
    sekolah rakyat
    dilakukan oleh banyak pihak agar tepat sasaran.
    Masyarakat yang pura-pura miskin dipastikan tidak bisa lolos untuk ikut sekolah rakyat.
    “Jadi (dalam program sekolah rakyat) semua rumah didatangi, kayak diassess, dilihat, disurvei, apakah layak atau tidak,” kata Gus Ipul, Kamis (29/5/2025).
    “Jadi, kalau misalnya dia pura-pura (miskin) enggak akan bisa itu. Enggak bisa lulus karena yang menentukan satu pihak ini ada BPS, ada Dikdasmen, dan banyak lagi,” ujarnya.
    Gus Ipul menegaskan, tugas Kemensos untuk mengentaskan kemiskinan memang berat, tapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tentu akan mempercepat proses tersebut.
    “Berat, tapi karena ini tugas bersama jadi enak. Kalau sendiri enggak sanggup, karena ini tugas bersama. Banyak yang dukung, banyak yang bantu, pemerintah daerah juga, kementerian lain, jadi enak ya,” tegasnya.
    Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengatakan, calon siswa sekolah rakyat itu harus berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    Pihaknya akan menghubungi keluarga yang masuk dalam kategori tersebut dan melakukan asesmen dari berbagai pihak.
    Jika sudah lulus seleksi, akan dilakukan cek kesehatan.
    “Kalau cek kesehatannya sudah lulus, maka tentu nanti akan ada tindak lanjut dengan melakukan wawancara khusus untuk mengetahui kemampuan siswa,” lanjutnya.
    Gus Ipul menegaskan, dalam hal ini tidak ada tes akademik.
    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jika anak-anak yang melakukan tes kesehatan mengalami penyakit menular, maka akan dilakukan perawatan terlebih dahulu.
    “Sesuai arahan Presiden, jika pada saat cek kesehatan ditemukan penyakit menular, arahan Presiden harus supaya disembuhkan dulu,” jelas dia.
    “Setelah disembuhkan, dia bisa kembali lagi untuk sekolah. Jadi pada prinsipnya selama dia memenuhi syarat, tidak ada yang ditolak di sekolah rakyat,” tegasnya.
    Adapun jumlah siswa yang direkrut di
    Bandung
    sejumlah 150 orang, dengan 6 rombongan belajar, masing-masing 25 orang per rombel.
    Sekolah rakyat
    ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
    Di Bandung, terdapat 3 sekolah rakyat yang rencananya akan memulai pendidikan di tahun ajaran baru 2025.
    Di antaranya, Wisma Atlet Jalak Harupat sebagai asrama sementara, lalu di Cisarua, dan di Sentra Wyataguna.
    “Ini yang dimulai tahun ajaran 2025, dengan menggunakan gedung yang memang layak untuk digunakan rintisan sekolah rakyat,” ujar dia.
    Mendekati tahun ajaran baru, Gus Ipul memastikan bahwa proses seleksi dan rekrutmen sekolah rakyat hampir tuntas.
    Dia yakin sekolah rakyat bisa mulai berjalan pada Juli 2025 mendatang.
    “Ya secara simultan kita jalan. Sekarang ini soal rekrutmen sekolah sudah hampir tuntas. Rekrutmen guru juga sedang proses,” ujar dia.
    “Kepala sekolah sudah selesai seleksi. Tinggal dipilih saja untuk kepala sekolahnya, dan juga nanti pada saat yang sama kita juga sudah menuntaskan kurikulum. Jadi semua sudah simultan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Siapkan 11 Lokasi Sekolah Rakyat di Jawa Barat

    Mensos Siapkan 11 Lokasi Sekolah Rakyat di Jawa Barat

    Bandung, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan 11 lokasi di Jawa Barat telah siap menggelar Program Sekolah Rakyat tahun ini. Program ini ditujukan untuk mendukung keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah agar memperoleh akses pendidikan.

    “Sebanyak 1.150 siswa akan mengikuti program ini di 11 titik di Jawa Barat,” ujar Saifullah Yusuf saat kunjungan di Kabupaten Bandung, Kamis (29/5/2025) dikutip dari Antara.

    Secara nasional, saat ini terdapat 65 titik yang tengah direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Renovasi tersebut ditargetkan rampung pada Juli mendatang. Jika semua berjalan sesuai rencana, total titik rintisan Sekolah Rakyat dapat mencapai 100 lokasi.

    Untuk wilayah Kabupaten Bandung, Sekolah Rakyat sementara akan menggunakan fasilitas Wisma Atlet di kompleks Stadion Si Jalak Harupat.

    “Gedung ini hanya digunakan selama satu tahun. Sementara gedung permanen sedang disiapkan pemerintah daerah,” tambahnya.

    Setelah pemakaian selesai, fasilitas wisma akan dikembalikan ke fungsi awal atau digunakan untuk mendukung pelayanan dasar di bidang pendidikan.

    Mensos juga menyebutkan pemerintah saat ini sedang menyelesaikan berbagai aspek pendukung, termasuk perekrutan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan calon siswa.

    “Bukan hanya gedung yang disiapkan, tetapi juga kurikulum, tenaga pengajar, dan sistem rekrutmen agar Sekolah Rakyat benar-benar bisa berjalan optimal,” ujar Saifullah Yusuf.

  • HLUN 2025, Khofifah Potong Tumpeng Bareng Lansia di Panti Werda

    HLUN 2025, Khofifah Potong Tumpeng Bareng Lansia di Panti Werda

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-29, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berbaur dengan para lansia dalam suasana penuh kekeluargaan di Panti Werda Usia Anugerah Surabaya, Kamis (29/5/2025).

    Khofifah memotong tumpeng dan memberikan kepada lansia sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Tak lupa pula ia menyapa satu per satu lansia yang hadir sembari berswafoto bersama.

    Kemudian, Khofifah juga menyalurkan berbagai bantuan seperti bantuan sosial permakanan lansia dalam panti sebesar Rp155.125.000 untuk Panti Werda Usia Anugerah Surabaya, bantuan bedah kamar BUMD Jatim untuk 32 kamar sebesar masing-masing Rp2 juta, dan zakat produktif untuk 60 lansia produktif masing-masing Rp500 ribu.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengajak semua pihak untuk peduli terhadap kelompok rentan, dan ikut serta menciptakan ruang nyaman bagi lanjut usia (Lansia) di Jawa Timur.

    “Tanggal 29 Mei itu hari lansia. Tema hari ini adalah bahagiakan lansia, Indonesia sejahtera. Intinya, ayo lindungi dan bahagiakan lansia,” kata Khofifah.

    “Ada banyak lansia yang bisa tenang di masa tuanya, tetapi ada pula yang mengalami kesulitan karena kekurangan atau hidup sendiri. Untuk itulah, Pemprov Jatim hadir untuk menyentuh, merangkul dan menyapa melalui program PKH Plus bagi lansia yang merupakan kelompok rentan. Sekaligus menciptakan ruang nyaman untuk Lansia di Jatim,” imbuhnya.

    Selain bantuan panti, Khofifah juga membagikan bantuan bedah kamar dari BUMD Provinsi Jawa Timur kepada lansia lanjut usia senilai Rp2 juta per kamar, dengan total bantuan untuk 32 kamar.

    Fokus utama bantuan ini adalah memperbaiki kamar mandi, khususnya lantai yang rawan licin dan membahayakan keselamatan lansia.

    “Kamar mandi adalah area paling berisiko bagi lansia. Lantai licin bisa menyebabkan jatuh dan berujung cedera serius. Karena itu, perbaikan kamar mandi menjadi prioritas agar para lansia merasa lebih aman dan nyaman di panti,” ujar Khofifah.

    Penyerahan Bantuan Modal Usaha dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur kepada lansia produktif senilai Rp500 ribu per orang juga dibagikan dengan total bantuan untuk 60 orang.

    Bantuan kepada para lansia di hari lansia sebelumya telah dilakukan oleh Pemprov Jatim. Melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyiapkan berbagai rangkaian program kado lansia, yang digelar mulai 26-29 Mei 2025.

    Rangkaian kegiatan itu mulai dari sambang lansia, bedah kamar lansia, bantuan sosial, screening katarak, pijat refleksi, berbagi ratusan souvenir, bantuan modal usaha bagi pedagang lansia, hingga tiket gratis wisata pemandian air panas.

    “Untuk bedah kamar Lansia, kita siapkan 33 kamar di 14 kabupaten/kota, juga ada berbagi paket sembako. Jadi semuanya dirancang agar para lansia merasa dihargai, diperhatikan, dan tetap menjadi bagian penting dalam masyarakat,” kata Khofifah.

    Bahkan, bantuan bedah kamar lansia juga mendapat dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim senilai Rp32.000.000. Anggaran tersebut nantinya bakal diberikan kepada 16 lansia, masing-masing mendapat Rp2.000.000 untuk program bedah kamar lansia.

    “Kita ingin menyampaikan pesan kepada kita semua, bahwa menciptakan ruang nyaman untuk lansia tidak selalu memerlukan renovasi seluruh rumah dengan biaya besar. Cukup dengan memperbaiki kamar tidurnya, kita bisa memberikan ruang untuk mendukung pola hidup yang layak bagi lansia,” ungkap Khofifah.

    Perhatian Pemprov Jatim kepada Lansia juga dapat terlihat dari berbagai variasi Program Peduli Lansia di Jawa Timur. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, yang ditujukan bagi 50 ribu lansia tersebar di seluruh Jatim.

    Selain itu, terdapat pula program permakanan bagi lansia yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU), serta bantuan alat bantu mobilitas untuk mendukung aktivitas harian para lansia.

    Secara rinci, untuk tahun 2025, total anggaran yang dialokasikan untuk menjamin perlindungan sosial bagi para lansia di Jatim mencapai Rp128.798.025.664. Jumlah itu dibagi menjadi tiga, Rp100.000.000.000 untuk program PKH Plus, Rp27.940.275.664 untuk tujuh UPT PSTW dan Rp857.750.000 untuk LKSLU.

    “Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah UPT lansia terbanyak di Indonesia. Ada tujuh UPT yang aktif memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi hampir 1.000 lansia terlantar,” beber Khofifah.

    Tidak hanya dengan Dinsos Jatim, Khofifah juga menggandeng elemen lainnya untuk memberikan pelayanan khusus kepada lansia. Salah satunya dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim. Para lansia akan mendapatkan tarif gratis berlaku untuk semua trayek Bus Trans Jatim pada Kamis (29/5/2025) melalui kegiatan Trans Jatim untuk Lansia Unggul dan Sejahtera (Tulus).

    “Selain Dinsos, kita juga ada program bersama Dishub Jatim, RSMM, BUMD Jatim, Baznas Jatim hingga stakeholder lainnya. Kita ingin mengajak seluruh pihak untuk bersama peduli dan menyayangi lansia-lansia kita,” jelasnya.

    “Bukan hanya yang bersifat CSR, kita bahkan bisa memberikan bantuan pemberdayaan bagi lansia yang ternyata masih berdaya dan semangat berkarya,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani mengatakan, bahwa semua kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian tulus dan komitmen untuk terus melibatkan lansia dalam pembangunan sosial.

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi pengingat bahwa para lansia tetap memiliki tempat terhormat dan peran penting dalam masyarakat kita,” katanya.

    Menambah kemeriahan, Jawa Timur tahun ini juga dipercaya sebagai tuan rumah HLUN 2025 tingkat nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Puncak acara nasional digelar di Kabupaten Jember pada Sabtu (31/5/2025), dengan berbagai kegiatan seru dan bermanfaat.

    “Hari Lansia bukan soal usia, tapi soal penghargaan. Jawa Timur telah membuktikan bahwa menjadi tua bukan berarti dilupakan, justru semakin dihargai,” pungkasnya. [tok/beq]