Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja Nasional 31 Mei 2025

    Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja Nasional 31 Mei 2025

    Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ), Usman M Tokan mengungkapkan tidak ingin ada banyak nama eksternal yang diusulkan, tetapi tidak pernah berkomunikasi pada internal partai.
    Sebab, bisa saja pihak yang diusulkan tidak siap setelah namanya santer dibicarakan. Hal ini menanggapi adanya usulan kader DPW DKI Jakarta yang memandang positif bergabungnya Anies untuk menakhodai partai.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” kata Usman M Tokan kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Oleh karenanya, ia berharap kandidat yang diusulkan bisa melakukan komunikasi politik dengan PPP.
    Menurutnya, masih ada waktu bagi pada kandidat untuk berkomunikasi, mengingat Muktamar akan diadakan sekitar bulan Agustus atau September 2025.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat muktamar yang akan datang. Apalagi kalau ada info usulan kader atau pengurus DPW DKI Jakarta, silakan saja disosialisasikan,” ucap dia.
    Lebih lanjut ia mengungkapkan, kader PPP siap mendorong jika mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    bersedia menjadi calon ketua umum (Ketum) partai berlambang ka’bah tersebut.
    Namun ia berharap, Anies tetap bersama PPP mesti nantinya tidak terpilih menjadi Ketum.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama sama membangun PPP,” tandas Usman.
    Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
    ketum PPP
    menjelang muktamar.
    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi
    Amran Sulaiman
    , dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Terbaru, nama Anies Baswedan disebut oleh DPW DKI Jakarta. DPW menyebut bahwa para kader melakukan pembicaraan positif tentang Anies.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos: Jatim Provinsi dengan Populasi Lansia Terbanyak di Indonesia

    Mensos: Jatim Provinsi dengan Populasi Lansia Terbanyak di Indonesia

    Jember, Beritasatu.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Jawa Timur merupakan provinsi dengan populasi warga lanjut usia (lansia) terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 6 juta jiwa.

    Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri peringatan Hari Lansia Nasional 2025 bersama dengan 4.000 warga lansia di Alun-alun Jember Nusantara, Jember, Jawa Timur, Sabtu (31/5/2025). 

    Didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait, Gus Ipul menegaskan pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lansia. 

    Salah satunya lewat peringatan Hari Lansia yang difokuskan untuk membangun kebahagiaan dan kesehatan bersama, sekaligus menyukseskan berbagai program kesejahteraan khusus bagi lansia. Program-program ini mencakup rehabilitasi sosial dan medis yang sangat dibutuhkan.

    Gus Ipul mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan lansia terbanyak di Indonesia dan Kabupaten Jember menyumbang angka tertinggi lansia di Jawa Timur dengan jumlah 415.000 lansia.

    “Sesuai data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Jember memiliki persentase penduduk miskin 9,39% dari lebih dari 2,5 juta jiwa penduduknya. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk menekan angka kemiskinan,” ujarnya.

    Gus Ipul menyalurkan bantuan sosial senilai Rp 21 miliar untuk berbagai kebutuhan lansia di Jember, meliputi sembako, pelayanan kesehatan, serta sarana, dan prasarana kewirausahaan guna mendukung kemandirian ekonomi mereka.

    Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan penting adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup lansia.

    “Kami harap dan optimistis 5 tahun ke depan insyaallah angka kemiskinan ekstrem di Jember kami tekan sehingga bisa berkurang signifikan,” ujarnya.

  • Demokrat Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Program Sosial Prabowo: SR, MBG, hingga Cek Kesehatan Gratis

    Demokrat Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Program Sosial Prabowo: SR, MBG, hingga Cek Kesehatan Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki fokus utama dalam masa pemerintahannya, yakni bekerja demi kepentingan rakyat.

    “Bagi beliau, yang menjadi fokus utama adalah bekerja. Bagaimana apa yang menjadi visi-misi dan program beliau itu benar-benar bisa terwujud,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Kinerja Pemerintah dan Optimisme Publik” yang disiarkan secara daring di YouTube Trijaya FM, Sabtu (Jakarta, 31/5).

    Herzaky menjelaskan, kebijakan-kebijakan yang dirancang Prabowo bersifat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Beberapa program unggulan seperti Sekolah Rakyat (SR), cek kesehatan gratis, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai contoh konkret dari komitmen tersebut.

    Program Sekolah Rakyat, kata Herzaky, bertujuan memutus rantai kemiskinan ekstrem dengan memberikan akses pendidikan dari jenjang SD hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin.

    “Target kami adalah di tahun ini, 65 sekolah rakyat sudah siap. Dalam waktu dekat, sudah dirapikan bersama dengan teman-teman dari Kemensos (Kementerian Sosial),”
    jelasnya.

    Lebih lanjut, Herzaky menyatakan bahwa program ini bukan hanya mendorong pemerataan pendidikan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional di masa depan.

    Partai Demokrat, di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh seluruh kebijakan dan program prioritas Presiden Prabowo.

    “Bagaimana agar amanah yang telah diberikan oleh rakyat bisa benar-benar kembali lagi kepada rakyat dengan manfaat yang semaksimal mungkin,” tegas Herzaky. (*/ant)

  • Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja Nasional 31 Mei 2025

    Pengamat Nilai PPP Butuh Logistik Besar Jika Ingin Kembali ke DPR Nasional 31 Mei 2025

    Pengamat Nilai PPP Butuh Logistik Besar Jika Ingin Kembali ke DPR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) membutuhkan logistik yang besar untuk kembali ke DPR pada 2029.
    Logistik tersebut tentu akan berkaitan dengan tugas ketua umum PPP, yang memiliki tanggung jawab untuk membangun branding partai dan mempererat soliditas kader PPP.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ujar Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Tanggung jawab yang berat tersebut dinilainya menjadi pertimbangan seorang tokoh untuk menerima tawaran memimpin PPP.
    Terbukti dari mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
    Dudung Abdurachman
    dan Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    yang menolak tawaran tersebut.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi
    ketum PPP
    untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” ujar Adi.
    Di samping itu, ia menilai Dudung dan Gus Ipul lebih memilih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis pro rakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” kata Adi.
    Diketahui, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” kata Dudung kepada awak media di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk dalam bursa calon ketua umum partai berlambang Ka’bah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Ia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP, karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak, oleh karena itu saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Menurutnya, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum Nasional 31 Mei 2025

    PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum Nasional 31 Mei 2025

    PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Nama mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    dan Menteri Pertanian (Mentan)
    Amran Sulaiman
    mencuat dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) menjelang muktamar yang bakal terlaksana sekitar Agustus-September 2025.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, dua nama itu sering menjadi perbincangan positif dari kader partai berlambang Ka’bah itu.
    “Nama
    caketum PPP
    dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam dalam siaran pers, Sabtu (31/5/2025).
    Belly menuturkan, sosok ketua umum mendatang harus mampu menimbulkan efek kejut positif di mata masyarakat Indonesia.
    PPP membutuhkan sosok ketua umum paket komplit, yakni religius yang dekat dengan ulama dan santri, serta diterima oleh semua kalangan termasuk kaum muda.
    Kemudian, kreatif merangkul dan membuka diri kepada seluruh komponen internal maupun eksternal PPP.
    “Dan tentu harus kuat plus loyal secara finansial untuk mendukung program-program perjuangan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
    Ia berpendapat, membuka diri dan merangkul semua pihak sudah sewajarnya dilakukan jika ingin PPP kembali eksis.
    “Dan jadikan PPP menjadi partai yang lebih terbuka, namun tetap berpegang teguh kepada khittoh perjuangan dan jati diri partai,” ucapnya.
    Pengurus DPW PPP Jakarta, Dedy Kurnyawan juga menambahkan, partai seharusnya sudah tidak perlu lagi berdebat tentang kegagalan melampaui ambang batas parlemen yang membuat mereka tak meraih kursi di DPR pada 2024.
    Dia bilang, saat ini yang terpenting adalah kembali merebut suara rakyat.
    “Oleh karena itu, maka fokusnya adalah mencari pemimpin yang punya figur kuat, juga amunisi yang kuat untuk menyongsong Pemilu tahun 2029,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
    ketum PPP
    menjelang muktamar.
    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat: Prabowo Fokus Bekerja untuk Rakyat, Bukan Gimik Politik

    Demokrat: Prabowo Fokus Bekerja untuk Rakyat, Bukan Gimik Politik

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto disebut fokus total dalam menjalankan pemerintahan dengan orientasi utama pada kesejahteraan rakyat. Bukan sekadar janji atau gimik politik.

    Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan hal itu dalam diskusi publik bertajuk “Kinerja Pemerintah dan Optimisme Publik” di Jakarta, Sabtu (31/5/2025). “Bagi beliau, yang menjadi fokus utama adalah bekerja. Bagaimana visi dan misi dan program beliau benar-benar bisa terwujud,” ujar Herzaky.

    Herzaky menyebut beberapa program unggulan Presiden Prabowo yang saat ini menjadi prioritas dan menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Program-program tersebut di antaranya:
    1. Sekolah rakyat (SR): Menyediakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin.
    2. Cek kesehatan gratis: Memberikan layanan preventif di bidang kesehatan secara merata.
    3. Makan Bergizi Gratis (MBG): Memberikan asupan bergizi kepada anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal.

    “Sekolah rakyat bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga cara memutus kemiskinan ekstrem dan menjaga fondasi ekonomi Indonesia,” jelas Herzaky.

    Pemerintah menargetkan 65 unit sekolah rakyat siap beroperasi tahun ini. Penggarapannya saat ini tengah dirampungkan bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Lebih lanjut, Herzaky memastikan, Partai Demokrat, termasuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan seluruh kader partai, berkomitmen mendukung setiap kebijakan yang bertujuan mengembalikan kesejahteraan kepada rakyat.

    “Amanah dari rakyat harus benar-benar kembali kepada rakyat, dengan manfaat yang semaksimal mungkin,” tegasnya.

    Dengan pendekatan yang langsung menyasar kebutuhan dasar masyarakat, Herzaky menilai kepemimpinan Prabowo bukanlah sekadar pencitraan, tetapi kerja nyata yang menjawab tantangan bangsa.

  • Kita Ingin Mereka Tersenyum Bukan Tersingkir

    Kita Ingin Mereka Tersenyum Bukan Tersingkir

    Jakarta –

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan negara akan selalu hadir untuk lansia. Dia menjelaskan dengan berbasis data tunggal, intervensi yang diberikan akan tepat sasaran.

    Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2025 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Lansia bukan beban bangsa, kita ingin lansia menua dengan bahagia bukan air mata, kita ingin mereka tersenyum bukan tersingkirkan,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).

    Gus Ipul menegaskan negara yang besar adalah negara yang menghormati mereka yang berusia lanjut. Perhatian negara kepada lansia tergambar nyata dari program-program yang telah dilaksanakan oleh Kemensos. Di antaranya program PKH menjangkau lebih dari 5 juta lansia, program BPNT menjangkau 8 juta lebih lansia, program bantuan ATENSI lansia yang telah disalurkan kepada 156.042 lansia, serta beberapa program lainnya.

    “Tentunya program-program ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” ujarnya.

    Ia mengatakan sesuai Inpres 4/2025, semua bantuan sosial mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program dapat terukur dan terarah.

    “Tentu sesuai arahan Presiden, kita terus tingkatkan program-program untuk lansia, terutama yang memerlukan bantuan dan dukungan kita seperti lansia yang kurang mampu, lansia terlantar,” katanya.

    Kabupaten Jember dipilih menjadi lokasi peringatan puncak HLUN 2025 karena merupakan wilayah prioritas dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), jumlah lansia di Jember mencapai 415.353 jiwa, dan sebanyak 1.723 tercatat sebagai penerima program permakanan lansia per April 2025.

    Kegiatan puncak HLUN di Alun-alun Kabupaten Jember dimulai sejak pagi hari, meliputi gerak jalan lansia, senam massal, dan pelayanan kesehatan terpadu. Gus Ipul meninjau langsung berbagai layanan, salah satunya layanan administrasi kependudukan dan pameran kreativitas lansia. Hadir pula pada acara ini Bupati Jember, Muhammad Fawait.

    “Hari ini jember dengan jumlah kemiskinan kedua terbanyak di Jawa Timur, tapi pak Menteri datang ke sini, diperintahkan pak Presiden Prabowo, untuk bersinergi mengentaskan kemiskinan, memastikan warga Indonesia yang ada di Jember bisa sejahtera, termasuk lansia,” kata Fawait.

    Dia mengatakan pihaknya bakal serius untuk menekan angka kemiskinan di Jember dalam 5 tahun mendatang.

    “Kita ketahui Jember mempunyai angka kemiskinan kedua tertinggi di Jawa Timur, dengan sinergi antara Kemensos dan Pemerintah Jember, kita sama-sama entaskan kemiskinan di Jember,” tutupnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemensos dan Kemen PU Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat Banyuwangi

    Kemensos dan Kemen PU Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) meninjau langsung kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Banyuwangi, Sabtu (31/5/2025). Sekolah berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin ini dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026, Juli mendatang.

    Lokasi Sekolah Rakyat berada di gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, yang kini tengah direnovasi. Tim dari dua kementerian tersebut mengecek kondisi sarana dan prasarana, mulai dari infrastruktur bangunan, ruang kelas, penginapan, jaringan internet, hingga fasilitas pendukung lainnya.

    “Banyuwangi merupakan salah satu daerah siap memulai pelaksanaan tahun ajaran baru 2025/2026. Kami sudah meninjau proses renovasinya,” ujar Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Jawa Timur Kementerian PU, I Gusti Agung Ari Wibawa.

    Tim Kemensos juga turut memantau kesiapan gedung serta sarana penunjang proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Banyuwangi. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap inisiatif daerah dalam menghadirkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, secara fungsi dan fasilitas, Balai Diklat sudah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan berasrama. Renovasi dilakukan agar bangunan bisa mendukung kegiatan belajar-mengajar dengan optimal.

    “Tim dari Kemensos dan Kemen PU telah datang langsung dan meninjau sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat. Alhamdulilah, Banyuwangi dinyatakan siap untuk menggelar Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru ini,” kata Ipuk.

    Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan tenaga pengajar terbaik dari kalangan PNS dan PPPK daerah. Para guru tersebut sudah diusulkan ke pemerintah pusat sesuai arahan dari kementerian.

    “Kami siapkan SDM terbaik, baik guru maupun tenaga kependidikan. Semua berasal dari aparatur daerah dan sudah berpengalaman,” jelas Ipuk.

    Kuota siswa untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Sedangkan pendaftaran untuk jenjang SD masih dibuka.

    Kunjungan Kemensos dan Kemen PU ini menjadi bagian dari tahapan finalisasi peluncuran Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Banyuwangi. [alr/beq]

  • 4.000 Lansia di Jember Senam Sehat Bersama Mensos

    4.000 Lansia di Jember Senam Sehat Bersama Mensos

    Jember (beritajatim.com) – Kurang lebih empat ribu orang lanjut usia (lansia) senam sehat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di Alun-alun Jember Nusantara, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (31/5/2025).

    Saifullah didampingi istrinya Fatma Saifullah Yusuf dan Bupati Jember Muhammad Fawait beserta istri Gyta Eka Puspita dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tersebut.

    “Peringatan HLUN mempertegas komitmen bahwa negara akan tetap hadir di sisi orangtua kita. Dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan data lansia di Indonesia lebih dari 33 juta,” kata Saifullah.

    Selain berfokus pada kuantitas lansia yang terus meningkat, Kementerian Sosial berupaya meningkatkan kualitas mereka.

    “Kemensos akan terus bekerja. Kami akan bergerak dari data ke tindakan dari kebijakan ke pelukan,” kata Saifullah.

    Jejaring Program Keluarga Bahagia (PKH) Kemensos berhasil menjangkau lebih dari lima juta lansia. Sebanyak delapan juta lansia yang teridentifikasi dalam garis kemiskinan mendapat BNPT Sembako. Kemudian ada permakanan sosial, lalu lebih dari 156 ribu lansia menerima bantuan nutrisi dan home care.

    “Semua program ini berbasis pada data. Kita tak ingin ada lansia tersesat dalam sistem tapi disapa dirangkul dan dipeluk negara. Lansia bukan beban bangsa,” jelas Saifullah. [wir/beq]

  • Sebesar Ini Uang Saku PNS saat Dinas ke Dalam dan Luar Negeri

    Sebesar Ini Uang Saku PNS saat Dinas ke Dalam dan Luar Negeri

    Jakarta –

    Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, berhak untuk mendapatkan uang representasi perjalanan dinas. Biaya tersebut diberikan kepada para abdi negara sebagai pengganti ongkos atau biaya lain saat bepergian menjalankan tugas negara.

    Besaran biaya perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri para PNS ini terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Biaya Perjalanan Dinas PNS Dalam Negeri

    Dalam PMK tersebut, besaran biaya perjalanan dinas PNS dalam negeri berbeda di masing-masing provinsi. Tertinggi ada di wilayah Papua yang mendapatkan uang perjalanan dinas dalam negeri paling besar dengan nominal Rp 580.000/orang/hari, disusul ASN di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 530.000/orang/hari.

    Kemudian secara terpisah ada juga besaran uang representasi perjalanan dinas untuk pejabat negara seperti untuk Menteri/Wakil Menteri sebesar Rp 250.000/orang/hari. Kemudian untuk pejabat eselon I mendapat ‘uang saku’ sebesar Rp 200.000/orang/hari, dan ada juga untuk eselon II sebesar Rp 150.000/orang/hari.

    “Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri,” tulis aturan itu, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Provinsi dengan biaya perjalanan dinas PNS dalam negeri tertinggi:

    1. Papua/Papua Tengah/Papua Selatan/Papua Pegunungan
    – Luar kota: Rp 580.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 230.000
    – Diklat: Rp 170.000

    2. DKI Jakarta
    – Luar kota: Rp 530.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 210.000
    – Diklat: Rp 160.000

    3. Bali/Papua Barat/Papua Barat Daya
    – Luar kota: Rp 480.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 190.000
    – Diklat: Rp 140.000

    4. Nusa Tenggara Barat
    – Luar kota: Rp 440.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 180.000
    – Diklat: Rp 130.000

    5. Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara
    – Luar kota: Rp 430.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 170.000.
    – Diklat: Rp 130.000

    Biaya Perjalanan Dinas PNS Luar Negeri

    Jumlah uang harian perjalanan dinas luar negeri berbeda-beda tergantung negara tujuan dan golongan PNS. Besaran ini dihitung berdasarkan nilai US dolar sehingga besarannya terhadap rupiah akan berbeda-beda tergantung pada nilai mata uang RI dan Negeri Paman Sam saat perjalanan dinas dilakukan.

    “Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional, dan biaya penginapan,” tulis PMK 32 Tahun 2025.

    Dalam hal ini biaya uang perjalanan dinas luar negeri PNS yang tertinggi adalah ke Inggris. Untuk golongan A dipatok sebesar US$ 792 per orang/hari atau setara Rp 12.924.648. Sedangkan untuk golongan B sebesar US$ 774 atau Rp 12.630.906, untuk golongan C sebesar US$ 583 atau Rp 9.513.977, dan untuk golongan D sebesar US$ 582 atau Rp 9.497.658.

    Tujuan Italia menjadi negara dengan uang perjalanan dinas tertinggi selanjutnya yakni US$ 702 atau Rp 11.455.938 untuk para PNS golongan A per orang/hari. Kemudian disiapkan juga US$ 637 atau Rp 10.395.203 untuk golongan B, US$ 446 atau Rp 7.278.274 untuk golongan C, dan terakhir US$ 427 atau Rp 6.968.213 untuk golongan D.

    Negara dengan biaya perjalanan dinas tertinggi ketiga yaitu ke Amerika Serikat (AS) US$ 659 atau Rp 10.754.221 per orang/hari untuk golongan A. Kemudian untuk golongan B diberikan US$ 563 atau Rp 9.187.597, untuk PNS golongan C sebesar US$ 505 atau Rp 8.241.095, dan untuk golongan D diberikan US$ 447 atau Rp 7.294.593.

    Untuk diingat besaran uang perjalanan dinas PNS ke luar negeri dalam bentuk rupiah ini dihitung berdasarkan asumsi kurs hari ini, Jumat (30/5/2025) dengan besaran Rp 16.319/dolar AS. Besaran biaya dalam rupiah ini bisa berubah berdasarkan nilai tukar dolar saat perjalanan dinas dilakukan.

    “Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan,” tulis aturan itu lagi.

    Tonton juga “Mensos Ungkap Alasan Guru Sekolah Rakyat Tidak Diambil dari PNS” di sini:

    (igo/fdl)