Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Kolaborasi Kemnaker dan Kemensos Optimalkan BLK untuk Kesuksesan Sekolah Rakyat – Page 3

    Kolaborasi Kemnaker dan Kemensos Optimalkan BLK untuk Kesuksesan Sekolah Rakyat – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan Pemerintah Prefektur Mie, Jepang resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk meningkatkan pengiriman dan penerimaan peserta pemagangan teknis (PPT) Indonesia ke Jepang.

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menuturkan, kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk memperluas akses kerja luar negeri melalui jalur pemagangan yang terstruktur dan berkualitas.

    “Kerja sama ini tidak hanya membuka akses pemagangan ke Jepang, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam mencetak SDM Indonesia yang unggul dan siap bersaing secara global,” ujar Menaker, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

    Melalui MoU ini, kedua pihak sepakat memberikan dukungan dalam proses pengembangan, pengiriman, dan penerimaan PPT Indonesia di Prefektur Mie.

    Selain itu, ruang lingkup kerja sama juga meliputi promosi pengiriman dan penerimaan PPT Indonesia melalui pertukaran internasional, bursa kerja, konferensi, dan metode lainnya; serta mengadakan konsultasi untuk membentuk mekanisme berbagi informasi yang relevan guna memfasilitasi pemberdayaan kembali alumni PPT secara lancar.

    Menaker berharap, langkah ini tidak hanya mempererat hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang, tetapi juga menjadi model kolaborasi internasional yang fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja secara nyata dan terukur.

    “Kami percaya bahwa kerja sama ini akan membuka lebih banyak peluang bagi angkatan kerja Indonesia untuk memperoleh pengalaman berharga yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global,” ucapnya.

    Adapun MoU ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Agung Nur Rohmad, dan Gubernur Prefektur Mie, Ichimi Katsuyuki. Penandatanganan berlangsung di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025 dan disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

  • Dampak Letusan Gunung Lewotobi, Transportasi Laut Jadi Alternatif

    Dampak Letusan Gunung Lewotobi, Transportasi Laut Jadi Alternatif

    Jakarta

    Letusan Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyebarkan abu vulkanik ke berbagai wilayah menyebabkan terganggunya sejumlah aktivitas penerbangan. Sejumlah bandara ditutup, rute pesawat dialihkan, dan para penumpang pun mencari alternatif transportasi.

    Di tengah situasi ini, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) memastikan kesiapan penuh armada kapal penyeberangan di lintasan strategis nasional.

    Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo menyatakan bahwa konektivitas antarpulau harus tetap terjaga, apalagi momentum ini bertepatan dengan libur sekolah yang membuat arus wisatawan meningkat. Menurutnya, distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan keberlanjutan sektor pariwisata tetap harus didukung secara maksimal.

    “Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen kami terhadap konektivitas nasional, GAPASDAP telah menyiagakan dan memastikan operasional penuh seluruh armada kapal penyeberangan di lintasan strategis nasional tetap berjalan 24 jam, 7 hari dalam seminggu,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

    Beberapa lintasan utama yang siap melayani masyarakat antara lain Ketapang-Gilimanuk dengan 54 kapal, Padangbai-Lembar dengan 26 kapal, Kayangan-Pototano dengan 28 kapal, serta Sape-Labuan Bajo dengan 2 kapal. Seluruh lintasan lainnya juga disebut tetap beroperasi normal, siap menampung lonjakan penumpang maupun kendaraan selama masa darurat berlangsung.

    GAPASDAP memastikan bahwa semua armada anggota telah memenuhi standar keselamatan pelayaran dan menjalankan layanan sesuai minimum service level yang terus ditingkatkan demi kenyamanan penumpang.

    Khoiri juga mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mempertimbangkan kapal penyeberangan sebagai moda transportasi alternatif yang aman dan terhubung selama penutupan bandara masih berlangsung. Tiket kapal bisa dipesan secara online lewat aplikasi Ferizy, atau dibeli langsung di pelabuhan-pelabuhan yang belum terintegrasi dengan sistem digital.

    GAPASDAP juga terus berkoordinasi dengan operator pelabuhan, pemerintah daerah, dan instansi keselamatan pelayaran untuk memastikan kelancaran operasional serta pelayanan selama masa darurat ini.

    “Atas nama seluruh anggota GAPASDAP, kami turut mendoakan keselamatan masyarakat yang terdampak dan mengajak semua pihak untuk tetap tenang, waspada, serta memanfaatkan moda transportasi laut sebagai solusi efektif dan aman dalam menjaga mobilitas antarpulau,” tutupnya.

    Tonton juga “Upaya Kemensos Salurkan Bansos Korban Erupsi Gunung Lewotobi Tepat Sasaran” di sini:

    (rrd/rir)

  • Kemnaker-Kemensos mengoptimalkan BLK untuk Sekolah Rakyat

    Kemnaker-Kemensos mengoptimalkan BLK untuk Sekolah Rakyat

    Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat yang menjadi gagasan Presiden Prabowo Subianto.

    Kolaborasi tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kemnaker maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah.

    “Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun oleh UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menaker menyatakan pihaknya menyambut baik program Sekolah Rakyat yang dinilai sebagai inisiatif dalam upaya meningkatkan derajat masyarakat yang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

    Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap.

    Saat ini, tahap awal telah ditetapkan di 100 titik dengan alokasi hampir 10.000 siswa. Seluruh elemen pendukung, seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sudah direkrut dan siap menjalankan program.

    “Sekarang berjalan setahap lagi, di mana atas arahan Presiden kami berdua akan bekerja sama dalam rangka menambah Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja,” kata Mensos.

    “Alhamdulillah, kami tadi sudah berdiskusi dan mengidentifikasi balai-balai yang sebagian besar memang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahap pertama,” katanya lagi.

    Menurut Saifullah, dalam tahap awal ini telah diidentifikasi 41 BLK di bawah naungan Kemnaker yang siap dimanfaatkan.

    Selain itu, ia mengatakan sejumlah balai milik UPTD juga akan disinergikan dalam waktu dekat untuk ditindaklanjuti dengan beberapa agenda.

    Pertama, sarana dan prasarana akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menilai kelayakan balai-balai yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

    Kedua, Kemnaker dan Kemensos akan segera menyusun kurikulum yang berkaitan dengan keterampilan siswa.

    “Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker,” kata Mensos.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kisah Laili, Calon Siswi Sekolah Rakyat di Kota Malang yang Bercita-cita Jadi Pramugari
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        20 Juni 2025

    Kisah Laili, Calon Siswi Sekolah Rakyat di Kota Malang yang Bercita-cita Jadi Pramugari Surabaya 20 Juni 2025

    Kisah Laili, Calon Siswi Sekolah Rakyat di Kota Malang yang Bercita-cita Jadi Pramugari
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Rahmatil Laili Rahmadani (12), atau akrab disapa Laili, menyimpan asa besar. Di balik dinding rumahnya yang sederhana berukuran sekitar 5×6 meter di Jalan Kresno, Polehan, Kota
    Malang
    , ia bersiap menapaki jalan baru di
    Sekolah Rakyat
    (SR).
    Laili kedatangan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Anto Mukti Putranto pada Jumat (20/6/2025).
    Ia yang kini duduk di kelas 6 SDN Polehan 5, adalah salah satu dari 100 pelajar kurang mampu yang akan menerima pendidikan gratis penuh dari pemerintah melalui program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
    Laili, putri pertama dari tiga bersaudara pasangan Suliswanto (39), seorang kuli bangunan, dan Ilmiatul Qoiroh (33), mengungkapkan kesiapannya.
    “Siap, tadi disampaikan sama bapaknya (KSP) kalau masuk asramanya tanggal 7 Juli, tapi dibukanya tanggal 14 Juli 2025,” kata Laili pada Jumat (20/6/2025).
    Perempuan yang masih gadis dengan tinggi 145 sentimeter ini memiliki cita-cita menjadi pramugari.
    “Tahunya ikut terdaftar Sekolah Rakyat setelah orangtua dapat surat dari Dinsos P3AP2KB Kota Malang, dapat surat itu antara bulan Maret atau April,” katanya.
    Keluarga Laili merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bapaknya berpenghasilan sekitar Rp 2 juta setiap bulannya. Keluarga Laili mengontrak tanah untuk tempat tinggal. Nilai sewa tanah itu sekitar Rp 700.000 setiap tahun.
    “Rumahnya punya orangtua sendiri tapi tanahnya ngontrak punya saudara, sudah tinggal di sini 10 tahun di sini,” katanya.
    Ibu Laili, Ilmiatul Qoiroh mengatakan, awalnya Laili sempat enggan bersekolah di SR karena dengan sistem asrama.
    “Awalnya, ingin bersekolah di SMPN 28, tapi saya rayu akhirnya mau. Tidak apa-apa asrama, yang penting ke depan anak saya ini sekolahnya benar, tidak terganggu apa pun, dan harapannya cita-citanya tercapai,” katanya.
    Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI, Anto Mukti Putranto mengatakan, kedatangannya ke kediaman Laili untuk memberi semangat.
    “Adik Laili juga tadi menyampaikan kesiapannya. Jadi nanti dia sudah tidak lagi mikir biaya sekolah, buku, pakaian,” jelas Anto Mukti Putranto.
    Ia juga menyampaikan kepada Laili bahwa pentingnya pendidikan SR ini sebagai jembatan untuk mengangkat derajat orangtuanya.
    “Saya sampaikan untuk menggapai cita-citanya menjadi pramugari itu ada tesnya sehingga harus sekolah yang pintar,” katanya.
    Anto, orangtua siswa SR juga akan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
    Selain itu, program SR di gedung Poltekom Malang nantinya akan menampung 100 pelajar kurang mampu dengan 4 rombongan belajar (rombel) SMP.
    Pendataan siswa dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data akurat di lapangan, memastikan hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang terpilih.
    “Mereka adalah anak-anak yang kurang mampu, dengan kondisi di lapangan yang memang layak untuk mendapatkan perhatian pendidikan,” ujarnya.
    Ia juga pada hari ini bersama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat meninjau gedung tersebut untuk melihat langsung progres kesiapan yang ada. Pembenahan gedung ini untuk pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan diawasi Kemensos.
    Realisasi pelaksanaan yang ada mencapai 40,04 persen, dan sisanya tinggal pengerjaan CCTV serta pengadaan meubeler.
    “Sudah cukup cepat progresnya, tinggal merapikan beberapa tempat, dan ada beberapa kursi juga,” katanya.
    Anto menegaskan, tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan dengan memberikan peluang pendidikan yang setara. Ia juga menjamin pengawasan ketat terhadap proses belajar mengajar yang ada.
    “Modulnya sama dengan sekolah yang lain, makanya kalau di sini
    sekolah rakyat
    ini itu dibikin asrama, ada labnya juga, kemudian masing-masing sekolah dilengkapi semua CCTV,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        KPK Panggil Direktur Sritex Jadi Saksi Kasus Korupsi Bansos Presiden 
                        Nasional

    9 KPK Panggil Direktur Sritex Jadi Saksi Kasus Korupsi Bansos Presiden Nasional

    KPK Panggil Direktur Sritex Jadi Saksi Kasus Korupsi Bansos Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memanggil Direktur Keuangan PT Sritex
    Supartodi
    sebagai saksi terkait kasus dugaan suap berkaitan dengan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020, pada Jumat (20/6/2025).
    KPK juga memanggil Allan Moran selaku eks Direktur Keuangan PT Sritex dan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial tahun 2017-2020 Adi Wahyono untuk diperiksa dalam perkara yang sama.
    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Jumat.
    Budi belum menjelaskan lebih jauh soal materi pemeriksaan yang akan digali penyidik terhadap para saksi.
    Namun, diketahui bahwa dalam perkara ini KPK menduga ada korupsi pengadaan 6 juta paket bansos yang akrab disebut sebagai bansos presiden ini.
    KPK menaksir kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 125 miliar.
    Kasus
    korupsi bansos presiden
    ini merupakan satu dari tiga kasus terkait bansos yang ditangani KPK.
    Dua kasus lainnnya adalah, kasus menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan
    Bansos Covid-19
    yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
    Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retreat Kepala Sekolah Rakyat Tahap Dua Bakal Dimulai pada 30 Juni

    Retreat Kepala Sekolah Rakyat Tahap Dua Bakal Dimulai pada 30 Juni

    Retreat Kepala Sekolah Rakyat Tahap Dua Bakal Dimulai pada 30 Juni
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sosial (Wamensos)
    Agus Jabo Priyono
    mengatakan, retreat
    kepala sekolah rakyat
    tahap dua akan dilaksanakan akhir bulan ini.
    “Rencananya, tahap selanjutnya akan dimulai kembali pada 30 Juni 2025, untuk menyelesaikan proses rekrutmen tahap pertama,” kata Agus Jabo, di Batalyon Arhanud 10/ABC, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/6/2025).
    Retreat
    Kepala Sekolah Rakyat
    tahap pertama resmi ditutup hari ini.\
    Retreat ini merupakan bagian dari rangkaian rekrutmen Kepala Sekolah Rakyat yang berlangsung selama lima hari.
    Retreat tersebut dimulai sejak Senin (16/6/2025), di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos di Margaguna, dan dilanjutkan dengan pelatihan bela negara di Batalyon Arhanud sejak Rabu (18/6/2025).
    “Materi-materi yang diberikan kepada para calon Kepala Sekolah Rakyat meliputi pengenalan konsep Sekolah Rakyat, penguatan karakter, dan pelatihan kedisiplinan,” ujar Agus.
    Agus menyampaikan bahwa peran penting Kepala Sekolah Rakyat adalah sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia.
    “Dalam visi besar ini, Kepala Sekolah Rakyat berperan sebagai perpanjangan tangan dari niat mulia Presiden Prabowo Subianto, yang tidak hanya mengutamakan pengajaran, tetapi juga membentuk karakter dan masa depan yang lebih baik bagi generasi Indonesia,” kata Agus.
    Menurut dia, pembangunan Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya membangun peradaban yang lebih maju dan manusiawi.
    Ia menyebut, kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi tantangan peradaban yang harus diubah melalui pendidikan.
    “Membangun Sekolah Rakyat adalah membangun peradaban. Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan,” tegas Agus.
    Dalam arahannya, Agus juga menekankan pentingnya empati dan peran holistik para Kepala Sekolah Rakyat.
    Mereka dituntut hadir bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pendamping yang memahami dan mengobati luka sosial anak-anak.
    “Hadirlah di tengah anak-anak bukan hanya sebagai kepala sekolah, tetapi sebagai figur ayah, ibu, dan pemimpin yang membangkitkan harapan,” kata dia.
    “Anda bukan hanya mendidik dengan pengetahuan, tetapi juga merawat, mendampingi, dan membebaskan mereka dari trauma sosial yang mungkin mereka alami,” tegas dia.
    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan sebanyak 47 Kepala Sekolah Rakyat akan menjalani retret pada awal Juli 2025 mendatang.
    “Ya, mudah-mudahan di awal Juli nanti, sudah bisa melakukan retret seperti kepala sekolah sebelumnya. Termasuk juga para guru nanti akan ada pembekalan-pembekalan tambahan,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Catat Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi NTT Capai 4.954 Jiwa

    Kemensos Catat Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi NTT Capai 4.954 Jiwa

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, NTT tercatat sebanyak 4.954 warga atau 1.140 KK. Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia.

    “Jumlah warga terdampak sebanyak 1.140 KK atau 4.954 jiwa, korban luka nihil dan korban meninggal dunia nihil,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

    Upaya yang telah dilakukan Kemensos dalam penanggulangan korban akibat bencana tersebut yaitu pendirian shelter dan pendistribusian logistik. Gus Ipul menyampaikan pihaknya melakukan respons cepat pengerahan Taruna Umum Siaga Bencana (Tagana) untuk melakukan asesmen korban, membantu evakuasi ke tempat aman khusus kelompok rentan, dan layanan dapur umum di beberapa desa, berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial Kabupaten/Provinsi, TNI/Polri.

    Tenda pengungsian didirikan untuk tempat berlindung sementara bagi korban yang kehilangan rumah akibat bencana erupsi merapi Gunung Lewotobi, laki-laki. Jumlah pengungsi di pos Lapangan di Kecamatan Titehena sebanyak 2.359 jiwa.

    Sementara untuk pengungsi di pos mandiri didirikan di sejumlah kecamatan yaitu Kecamatan Wulanggitang 31 jiwa, Kecamatan Ilebura 73 jiwa, Kecamatan Titehena 1.650 jiwa, Kecamatan Demon Pagong 186 jiwa, Kecamatan Larantuka 414 jiwa, Kecamatan Ile Mandiri 67 jiwa, Kecamatan Lelewona 73 jiwa, Kecamatan Tanjung Bunga 6 jiwa, Pulau Adonara 40 jiwa, Pulau Solor 23 jiwa.

    Sementara dapur umum lapangan yang didirikan Kemensos berada di tujuh titik, antara lain dapur umum Brimob di Desa Konga, Dapur Umum Tagana Desa Kongan, Dapur Umum Desa Bokang, Dapur Umum Desa Lowolaga, Dapur Umum Desa Ile Gerong, Dapur Umum Desa Kanada atau Kobasoma, dan Dapur Umum Desa Eputobi.

    Mensos menyebut total bantuan yang disalurkan untuk warga terdampak senilai RpRp5.325.000.000. Dia menyampaikan pada saat bencana serupa yang terjadi pada November tahun 2024 silam, dukungan bantuan yang diberikan lebih dari Rp6 miliar. Sehingga total bantuan yang telah diberikan sampai saat ini mencapai Rp11 miliar.

    Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi pada Selasa, 17 Juni 2025 pukul 17.35 WIB. Peristiwa ini terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi lebih kurang 6 menit 53 detik.

    Erupsi menciptakan kolom abu setinggi 10.000 meter atau 10 kilometer dari atas puncak kawah.***

  • Rombel SD Belum Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Tetap Siap Operasi Juli 2025

    Rombel SD Belum Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Tetap Siap Operasi Juli 2025

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Program Sekolah Rakyat di Banyuwangi dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni pertengahan Juli 2025. Persiapan pelaksanaan, mulai dari sarana prasarana, tenaga pendidik, hingga calon peserta didik tingkat SMP dan SMA telah rampung. Namun, rombongan belajar (rombel) tingkat SD masih belum terpenuhi karena kendala pada izin orang tua.

    Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, menyatakan bahwa proses belajar di sekolah yang seluruhnya gratis itu direncanakan mulai 14 Juli 2025. “Rencana pelaksanaan 14 Juli kita gak ngerti maju mundurnya. Tidak tahu nanti ada perubahan apa tidak, menunggu dari Kemensos,” jelasnya, Kamis (19/6/2025).

    Ia menjelaskan bahwa seluruh rombel tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi, masing-masing dua rombel dengan jumlah maksimal 25 siswa per rombel. Sementara rombel SD belum mencapai kuota minimum karena rendahnya kesediaan orang tua untuk mengizinkan anak mereka mengikuti sistem boarding.

    “Memang orang tua sangat tidak ikhlas sepertinya. Jadi kita kesulitan mencari keikhlasan orang tua untuk melepas anaknya di boarding,” tegas Henik.

    Menurutnya, siswa SD yang diterima tidak harus duduk di kelas satu, tetapi bisa dari kelas III atau IV dan akan digabung dalam satu rombel. Dari 17 anak yang sempat mendaftar, kini hanya tersisa dua siswa yang dipastikan akan tinggal di asrama. “Sampai saat ini tinggal dua yang orang tuanya ikhlas untuk boarding,” ungkapnya.

    Upaya terus dilakukan oleh tim Dinas Pendidikan Banyuwangi dan para pendamping PKH untuk mengejar kuota minimal 25 siswa. Henik menyebut, kesulitan ini tidak hanya terjadi di Banyuwangi, melainkan juga menjadi kendala nasional. Beberapa daerah bahkan membatalkan pembukaan rombel SD karena minimnya siswa.

    “Jadi kami berupaya terus, kami optimislah di usia jenjang kelas berapa pun, kan campuran kalau SD. Kalau pada akhirnya cuma 2 siswa, kita tunggu keputusan Kemensos,” tambahnya.

    Sementara itu, pembenahan sarana prasarana di Gedung Diklat Licin yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat terus dipacu. Henik memastikan gedung akan siap 100 persen saat waktu pelaksanaan tiba. “Pada prinsipnya Gedung Diklat Licin ready, tinggal moles sedikit,” bebernya.

    Untuk tenaga pengajar, proses rekrutmen telah rampung. Hanya posisi juru masak dan wali asrama yang belum terisi karena keterbatasan ASN di Banyuwangi. “Itu kita serahkan ke Kemensos, Kemensos yang akan mengisi,” pungkas Henik. [alr/beq]

  • Wamensos salurkan 10.000 paket seragam sekolah

    Wamensos salurkan 10.000 paket seragam sekolah

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo di SDS Kresna Cililitan Jakarta Timur, Rabu (18/6/2025) saat menyalurkan 10.000 paket bantuan seragam karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos.

    Wamensos salurkan 10.000 paket seragam sekolah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 19 Juni 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo menyalurkan sebanyak 10.000 paket bantuan seragam sekolah karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    “Hari ini kita datang ke SDS Kresna Cililitan, secara simbolik memberikan bantuan -seragam- untuk anak-anak sekolah yang keluarganya kurang mampu,” kata Wamensos Agus Jabo di Jakarta, Kamis.

    Program bantuan seragam bertajuk “Satu Seragam Sejuta Harapan” itu diinisiasi oleh PT Alamtri Resources Indonesia diwakili oleh Yayasan Amanah Bangun Negeri bekerja sama dengan Forum CSR Indonesia.Sejumlah 10.000 paket seragam dengan total nilai bantuan Rp12 miliar yang berisi seragam putih merah, seragam pramuka, sepatu, tas, serta alat tulis akan disalurkan ke seluruh Indonesia.

    Adapun sebanyak 200 paket seragam disalurkan di empat sekolah di Jakarta.

    “Bantuan itu diorganisasikan oleh kawan-kawan Forum CSR Indonesia yang didukung oleh Alamtri, nilai bantuannya per item itu 1,2 juta rupiah untuk 10 ribu siswa,” imbuhnya.

    Ia menyebutkan, program itu merupakan contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan swasta dalam rangka mendukung pendidikan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

    “Kita berharap ke depan di bawah Pak Prabowo dan Pak Gibran, tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah, yang kaya, yang kurang mampu, yang tidak mampu, semua harus sekolah,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Amanah Bangun Negeri Zuraida Murdia Hamdie menjelaskan, paket bantuan seragam ini dibagikan ke berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah operasional PT Alamtri di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jakarta.

    “Jadi isinya itu Insya Allah cukup untuk satu tahun anak-anak kita sekolah, harapan kami ini menjadi daya ungkit, pemantik semangat dan harapan adik-adik SD di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, seragam merupakan hal yang mendasar dalam proses pendidikan sehingga membutuhkan perhatian khusus.

    “Kami dari swasta senang sekali bisa berkontribusi melalui bantuan seragam, dan mudah-mudahan langkah ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain di sektor swasta,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan

    Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan

    Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    memastikan akan menyetop
    bansos
    jika rekening
    penerima bansos
    terbukti ada penyimpangan, termasuk indikasi penyalahgunaan seperti transaksi mencurigakan.
    “Ya, jika memang tidak sesuai dengan data, ya pasti akan kita cabut,” ujar Gus Ipul di kantornya, Rabu (18/6/2025).
    Untuk itu, pihaknya melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diperlukan untuk memastikan keabsahan rekening-rekening yang tercatat sebagai penerima bansos.
    “Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima bantuan sosial. Atau mungkin ada hal-hal yang aneh yang perlu ditindaklanjuti,” ungkapnya.
    Ketika ditanya, apabila rekening tersebut terindikasi memiliki keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti judi online (judol), maka pihaknya akan mencabut bansos di periode berikutnya.
    “Kalau misal ada terindikasi seperti judol, kita akan tindaklanjuti dalam proses berikutnya. Tapi nanti kita lihat lebih jauh. Semua kemungkinan bisa kami tindaklanjuti,” tegasnya.
    Mensos juga mengingatkan masyarakat bahwa saat ini merupakan masa transisi penyaluran bansos tahap kedua.
    Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan melapor jika belum menerima bantuan.
    “Sering sekali ada yang bilang, ‘saya belum terima bansosnya’. Itu banyak sekali. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini masa transisi,” tegasnya.
    Sebagai informasi, sebanyak 1.323.459 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami gagal salur dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua.
    Beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran bansos tidak berhasil adalah rekening penerima tidak aktif, hingga ketidaksesuaian antara nama dan nomor rekening calon penerima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.