Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Akhirnya, Mobil Rolls-Royce Kemensos Laku Dilelang Rp 2,5 M

    Akhirnya, Mobil Rolls-Royce Kemensos Laku Dilelang Rp 2,5 M

    Foto Oto

    Grandyos Zafna – detikOto

    Selasa, 24 Jun 2025 17:31 WIB

    Jakarta – Kementerian Sosial berhasil melelang Mobil mewah Rolls-Royce yang terpakir di Gudang Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Mobil itu laku Rp 2,5 M.

  • Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang Nasional 24 Juni 2025

    Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang Nasional 24 Juni 2025

    Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf mengatakan, penyaluran
    bantuan sosial
    atau bansos terhadap
    Keluarga Penerima Manfaat
    (KPM) terus meningkat, jumlah KPM yang gagal salur pun berkurang.
    “Hasilnya hingga hari ini, dari 768.000 KPM yang gagal salur, sebanyak 405.000 lebih KPM berhasil diproses salur,” ujar
    Gus Ipul
    di kantornya, Selasa (24/6/2025).
    Sementara itu, sekitar 363.000 KPM lainnya masih dalam proses perbaikan, terutama terkait kendala administrasi.
    Semua penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
    “Gagal transfer ini banyak sebabnya, mulai dari perubahan nama, NIK, hingga ketidaksesuaian administrasi. Ini semua sedang diperbaiki bersama perbankan,” jelasnya.
    Penyaluran bansos tahap II mencakup program reguler dan penebalan bansos, yang dikombinasikan dengan jumlah penerima yang sama.
    Dia menegaskan bahwa setiap KPM BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) akan menerima Rp 1 juta yang terdiri dari Rp 600.000 bantuan reguler dan Rp 400.000 penebalan (Rp 200.000 masing-masing untuk Juni dan Juli).
    “Total lebih dari 14 juta KPM telah menerima BPNT reguler. Untuk PKH, penyaluran telah mencapai 80,43 persen, sementara BPNT 82,95 persen,” ujar Gus Ipul.
    Sementara itu, proses pembukaan rekening baru masih berjalan.
    Saat ini, 1.945.399 KPM PKH (19,4 persen) dalam proses pembukaan rekening.
    Kemudian, sebanyak 2.723.515 KPM sembako (14,9 persen) dalam proses serupa.
    Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.705 KPM PKH dan 3.502 KPM sembako telah memiliki rekening aktif.
    “Kami terus berkoordinasi agar proses ini berjalan cepat dan akurat. Setiap ada
    feedback
    dari bank, kami langsung tindak lanjuti dengan penyaluran atau perbaikan data,” kata Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Tahun Ajaran Baru, Prabowo Matangkan Peluncuran Sekolah Rakyat

    Jelang Tahun Ajaran Baru, Prabowo Matangkan Peluncuran Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk membahas secara menyeluruh tentang kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026. 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu melangsungkan rapat terbatas ini usai rapat terbatas mengenai Sekolah Garudapada di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

    “Selain rapat terbatas untuk membahas percepatan pembangunan Sekolah Garuda, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas bersama Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, beserta jajaran terkait untuk membahas perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari gagasan Presiden Prabowo dalam menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pun terus mematangkan berbagai aspek pendukung guna memastikan program ini berjalan efektif.

    “Pemerintah makin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026,” sambung Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa berbagai elemen penting turut menjadi pokok pembahasan dalam rapat terbatas tersebut. Presiden Prabowo ingin memastikan setiap aspek pendukung telah dirancang dengan matang dan dapat segera diimplementasikan secara terpadu.

    “Dalam ratas ini juga dibahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa,” pungkas Teddy.

  • BPJS Kesehatan Rilis Sederet Ketentuan Aktifkan Kembali Status Peserta PBI JK

    BPJS Kesehatan Rilis Sederet Ketentuan Aktifkan Kembali Status Peserta PBI JK

    Jakarta –

    Ramai kabar 7,3 juta peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan. Kementerian Sosial sebelumnya mengungkap hal ini dilandasi peserta tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Walhasil, dinilai sudah sejahtera dan keluar dari ketentuan PBI. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menekankan peserta yang masuk dalam penonaktifan tersebut bisa kembali mengurus PBI JK dengan sejumlah kriteria baru.

    Berikut ketentuannya:

    Masuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Mei 2025Mengikuti verifikasi di lapangan dan dinyatakan termasuk kategori miskin dan rentan miskinMemiliki kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa

    Peserta diimbau Rizzky untuk melapor ke Dinas Sosial dengan membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan. Setelah melewati tahap tersebut, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta ke Kementerian Sosial, untuk melakukan verifikasi status peserta.

    “Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,” kata Rizzky dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (23/6/2025).

    Dia menjelaskan penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Mengacu pada regulasi tersebut, katanya, mulai bulan Mei 2025 penetapan peserta PBI akan menggunakan basis data DTSEN.

    “Dengan berubahnya acuan penetapan peserta PBI JK dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi DTSEN sebagai landasannya, maka tak heran jika ada sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan status JKN-nya karena nama-namanya tidak ada dalam DTSEN,” ucapnya.

    Untuk mengecek apakah status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, kata Rizzky, peserta yang bersangkutan dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

    “Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, jika perlu informasi atau butuh bantuan, kami juga siapkan petugas BPJS SATU untuk membantu,” katanya.

    (naf/naf)

  • Risma dorong perempuan Banten berdaya untuk atasi kemiskinan daerah

    Risma dorong perempuan Banten berdaya untuk atasi kemiskinan daerah

    Akan tetapi, mereka tetap miskin. Kenapa? Karena peran ibu dalam ekonomi keluarga belum dimaksimalkan.

    Serang (ANTARA) – Mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

    Dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Perempuan Berdaya, Indonesia Raya di Kantor DPD PDI Perjuangan Banten, Kota Serang, Minggu, Risma mengatakan, “Saya lihat yang miskin itu suaminya kerja, ada tukang becak, buruh, dan sopir.”

    Mantan Wali Kota Surabaya ini lantas melanjutkan, “Akan tetapi, mereka tetap miskin. Kenapa? Karena peran ibu dalam ekonomi keluarga belum dimaksimalkan.”

    Menurut Risma, strategi pengentasan masyarakat dari kemiskinan tidak cukup hanya menyasar kepala keluarga laki-laki, tetapi juga harus memberdayakan ibu-ibu rumah tangga.

    Ketua DPP PDI Perjuangan ini lantas mencontohkan pengalamannya membina UMKM rumahan saat memimpin Kota Surabaya.

    Ditegaskan pula bahwa perempuan bisa menjadi pelopor ekonomi kerakyatan jika dibekali kemampuan kewirausahaan serta pemasaran yang adaptif.

    “Ibu-ibu Banten bisa berubah. Jangan jualan pakai model lama. Bungkusnya harus rapi, tampilan menarik. Orang akan menilai produk itu enak, sehat, dan layak beli,” katanya.

    Ia juga menyerukan pentingnya militansi perempuan dalam membangun pasar sendiri.

    “Kalau tidak menciptakan pasar, pasar itu akan diambil orang lain. Ini saatnya perempuan bangkit,” ucapnya.

    Dalam paparannya, Risma juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Banten. Kondisi tersebut ironis mengingat letak geografis Banten sangat strategis dan dekat dengan Jakarta, pusat ekonomi nasional.

    “Saya dari Jakarta ke sini tidak sampai 2 jam. Potensi geografis ini seharusnya menjadi kekuatan ekonomi kita, bukan justru sebaliknya,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi menjelaskan bahwa sarasehan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga.

    “Melalui sarasehan ini, ibu-ibu dibekali ilmu dan inspirasi agar UMKM mereka bisa naik kelas, maju, dan berkontribusi nyata bagi perekonomian rakyat,” katanya.

    Dalam rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno, kata dia, juga diisi dengan istigasah dan refleksi nilai-nilai kebangsaan, termasuk penguatan ekonomi berbasis rakyat.

    “Ini saatnya perempuan-perempuan hebat dari DPP seperti Bu Risma berbagi ilmu. Harapannya setelah pulang dari sini, ibu-ibu punya bekal untuk mengembangkan ide-ide mereka dalam bidang ekonomi,” kata Ade Sumardi.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Café More Wyata masuk 70 terbaik Program Perintis Berdaya

    Café More Wyata masuk 70 terbaik Program Perintis Berdaya

    n kegiatan Bootcamp Berdaya Bersama Bandung yang berlangsung pada 18–20 Juni 2025 di Hotel Mercure, di Kota Kembang. Foto: Rizky Rian Saputra

    Café More Wyata masuk 70 terbaik Program Perintis Berdaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 22 Juni 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Cafe More Wyata Guna terpilih sebagai salah satu dari 70 peserta terbaik dalam Program Perintis Berdaya yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dari total 1.736 pendaftar yang terdiri atas pelaku UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga Pekerja Migran Indonesia (PMI), terpilihnya Cafe More menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi besar dalam membangun usaha yang mandiri dan inklusif.

    Barista disabilitas netra, Robi Fadillah, mewakili Cafe More dalam rangkaian kegiatan Bootcamp Berdaya Bersama Bandung yang berlangsung pada 18–20 Juni 2025 di Hotel Mercure, di Kota Kembang. Puncak acara ditandai dengan Bazar Berdaya Bersama di Jalan Braga pada 21 Juni 2025, tempat Cafe More menampilkan beragam produk unggulan.

    Produk yang dipamerkan meliputi minuman kemasan siap konsumsi dan siap seduh berbasis kopi, teh, dan coklat, serta berbagai camilan hasil kreasi penerima manfaat Sentra Wyata Guna Bandung. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator PMK, Muhaimin Iskandar, dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

    Kepala Sentra Wyata Guna, Sri Harijati, menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Cafe More dalam program ini. “Ini adalah bukti bahwa penyandang disabilitas mampu berkontribusi secara konkret dalam ekonomi kreatif. Kami di Sentra Wyata Guna selalu mendorong mereka untuk mandiri dan kompetitif,” katanya.

    Ia menambahkan, program seperti Perintis Berdaya membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha disabilitas untuk berkembang dan menunjukkan kemampuannya secara setara. “Melalui dukungan Kemensos, Cafe More bukan hanya tempat pelatihan, tapi menjadi model nyata pemberdayaan. Mereka tidak sekadar dilatih, tetapi diposisikan sebagai pelaku usaha yang sejajar,” ujarnya.

    Keterlibatan Cafe More dalam program ini memperkuat peran Sentra Wyata Guna sebagai ruang pembinaan yang aktif membangun kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, dengan pendekatan berbasis potensi dan kesempatan yang setara.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemensos Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bandang Pohuwato

    Kemensos Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bandang Pohuwato

    Jakarta –

    Kementerian Sosial Republik Indonesia mengirimkan bantuan untuk korban banjir bandang di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Bencana alam itu terjadi pada Jumat, 20 Juni 2025, sekitar pukul 22.00 WITA.

    Banjir bandang terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak sore hingga malam hari. Sungai yang melintasi beberapa kecamatan di Pohuwato meluap sangat cepat, membawa material lumpur, kayu, serta puing bangunan, dan menerjang permukiman warga.

    Dalam peristiwa ini, dua warga Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, meninggal dunia akibat terseret arus banjir. Korban yang berhasil diidentifikasi adalah Yance Munu (36) dan Larastiari Lakoro (14). Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dalam musibah ini.

    “Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas korban meninggalnya akibat banjir bandang ini,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/6/2025).

    Dia mengatakan banjir bandang juga berdampak pada 2.542 kepala keluarga atau sekitar 8.468 jiwa yang tersebar di sepuluh desa di lima kecamatan meliputi Kecamatan Paguat, Lemito, Randangan, Wonggarasi, dan Taluditi.

    Desa Lemito menjadi salah satu wilayah dengan jumlah korban terbesar sebanyak 848 KK atau 2.713 jiwa. Selain itu, beberapa desa seperti Wonggarasi Tengah, Wonggarasi Barat, dan Desa Tuweya juga mengalami dampak cukup signifikan.

    Hal itu mengakibatkan aktivitas warga sehari-hari seperti memasak, mandi, dan mencuci belum dapat dilakukan secara mandiri. Saifullah menegaskan perintah Presiden Prabowo Subianto jelas bahwa negara harus hadir membantu.

    “Kami berkomitmen terus mendampingi proses evakuasi dan pemulihan, memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, serta berkoordinasi intensif dengan semua unsur terkait agar penanganan berjalan optimal,” ungkapnya.

    “Bantuan yang disalurkan terdiri atas makanan anak sebanyak 614 paket, kidswear sebanyak 150 paket, 500 lembar selimut, 51 paket peralatan dapur keluarga, 300 lembar tenda gulung, serta dua unit tenda serbaguna, dengan total nilai bantuan mencapai Rp 312.273.900,” ungkapnya.

    Saifullah mengatakan bantuan akan digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, tim Kemensos juga melakukan kaji cepat di lokasi kejadian, mengevakuasi warga ke lokasi lebih aman, memantau debit air, dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait.

    Dalam penanganan bencana ini, Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai unsur, mulai dari BNPB, Sentra Tumou Tou Manado, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, TAGANA, BPBD, TNI, Polri, aparat kecamatan dan desa setempat, hingga berbagai unsur relawan lainnya. Seluruh kekuatan dikerahkan agar proses evakuasi, pembersihan, dan pemulihan bisa berjalan dengan cepat.

    Lebih lanjut, Saifullah mengajak masyarakat terus mengedepankan semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.

    Kementerian Sosial akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi dan siap memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak di Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya.

    “Kami mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan, mulai dari relawan, aparat pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri, hingga masyarakat yang bahu membahu membantu sesama. Dengan kerja sama yang kuat, kita yakin pemulihan akan berjalan lebih cepat,” tutup Saifullah.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda

    Prabowo Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025.

    Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kemnaker maupun Pemda di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.

    Mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025.

    “Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan di-support oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Robben di Hotel Grand Mercure, Jumat, 20 Juni 2025.

    Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah. Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekira 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah.

    Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya. “Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico di Hotel Grand Mercure, Jumat, 20 Juni 2025.

    Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.

    Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.

    “Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” ujarnya.

    Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.

    Sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus. “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” tuturnya.

    Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

    “Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini akan kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” katanya.

    Presiden juga menginstruksikan langsung dari Rusia untuk tambahan 100 sekolah rintisan baru menggunakan BLK yang berada di seluruh Indonesia. Sehingga total nanti ada 200 sekolah rakyat.

    “Kami izin untuk bisa dibantu para Sekda Provinsi menyampaikan kepada para Sekda di Kabupaten, Kota untuk lokasi yang sudah terpilih nanti ada sekira 100 untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat rintisan ke-101-200, tahun ajar 2025-2026 nanti,” katanya.

    Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Siswa akan menjalani pendidikan formal nasional dan penguatan karakter serta literasi digital. Sekolah Rakyat juga diberikan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.

    “Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045 target Indonesia emas tercapai,” ujarnya.

    Tak hanya pendidikan, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orangtuanya juga diberdayakan dengan program pemberdayaan. Selain itu rumah tidak layak huni milik orangtua siswa akan diperbaiki.

    Dukungan dari pemerintah daerah menjadi krusial, sudah ada 357 provinsi, kabupaten, kota yang ikut bergabung dalam program Sekolah Rakyat. Namun beberapa pemda belum ikut serta.

    “Kami mengharapkan kepada bapak-Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung,” ujarnya.***

  • Data Terbaru Kemensos Setelah Atasi Kendala Penyaluran Bansos

    Data Terbaru Kemensos Setelah Atasi Kendala Penyaluran Bansos

    Saifullah Yusuf selaku Menteri Sosial sempat mengatakan ada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima atau gagal mendapatkan transfer bantuan sosial (bansos). Kini hal tersebut sedang ditangani oleh Kemensos.

    Update terbaru pada hari Rabu (18/6), dari 1,3 juta, sebanyak lebih dari 580 ribu KPM di antaranya sudah menerima bansos. Sejumlah 700 ribu lebih KPM kini dalam proses perbaikan.

    Tonton video-video menarik lainnya di 20detik.

  • Titik Sekolah Rakyat Ditambah, Kemensos-Kemnaker Kolaborasi Manfaatkan BLK

    Titik Sekolah Rakyat Ditambah, Kemensos-Kemnaker Kolaborasi Manfaatkan BLK

    PIKIRAN RAKYAT – Penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran pertama 2025/2026 akan ditambah, tidak hanya di 100 titik. Untuk itu, Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki Kemnaker.

    “Alhamdulillah yang 100 titik tuntas mulai rekruitmen siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kita melangkah lagi untuk merencanakan 100 lagi titik di tahun ini,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat mengunjungi Kantor Kemnaker di Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025.

    “Sesuai arahan Presiden Kemensos berkolaborasi dengan Kemnaker memanfaatkan BLK. Ada 41 BLK yang dimiliki Kemnaker, dan banyak lainnya milik pemerintah daerah. Agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.

    Kolaborasi Kemensos dan Kemnaker ini juga mencakup penyusunan kurikulum keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

    “Harapan kita, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki keterampilan yang bisa langsung digunakan,” katanya.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat mengunjungi Kantor Kemnaker di Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025.

    Gus Ipul juga menyebut bahwa kesiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat termasuk yang di BLK akan dinilai lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

    Dengan kolaborasi ini, Kemensos menargetkan perluasan jangkauan Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan memanfaatkan fasilitas pelatihan yang sudah ada, sehingga efisien dan tepat sasaran.***