Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Kenapa BSU Rp600 Ribu Belum Cair Padahal Lolos Verifikasi?

    Kenapa BSU Rp600 Ribu Belum Cair Padahal Lolos Verifikasi?

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu telah menjadi angin segar bagi jutaan pekerja di Indonesia.

    Namun, di tengah euforia sebagian penerima yang dananya sudah masuk rekening, masih banyak pertanyaan yang menggantung:, “Mengapa BSU saya belum cair, padahal sudah dinyatakan lolos verifikasi?” Kekhawatiran ini tentu wajar, mengingat bantuan ini sangat dinantikan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.

    Proses penyaluran bantuan sosial berskala besar seperti BSU memang tidak sesederhana transfer dana biasa. Ada serangkaian tahapan dan validasi yang harus dilalui, yang tak jarang menjadi penyebab keterlambatan.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memberikan penjelasan komprehensif mengenai kendala-kendala ini, sekaligus panduan bagi para pekerja yang masih menanti.

    4 Alasan BSU 2025 Belum Cair

    Jika Anda sudah dinyatakan lolos verifikasi namun dana BSU belum kunjung masuk rekening, ada beberapa faktor krusial yang mungkin menjadi penyebabnya. Pahami poin-poin ini agar Anda dapat melakukan pengecekan yang tepat:

    1. Proses Validasi oleh Kemnaker Belum Selesai

    Meskipun data Anda sudah diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dinyatakan sebagai calon penerima, proses ini belum final. Data tersebut harus melalui verifikasi ulang dan pemadanan data oleh Kemnaker.

    Ini adalah tahapan krusial untuk memastikan tidak ada penerima ganda atau individu yang tidak sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Permenaker.

    Pemerintah harus memastikan bahwa dana bantuan tersalurkan tepat sasaran dan akuntabel. Proses validasi berlapis ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan setiap penerima memenuhi semua persyaratan yang ada. Ini melibatkan pencocokan data NIK, status kepesertaan BPJS, hingga status penerimaan bantuan sosial lainnya.

    Jika data Anda berada dalam gelombang validasi yang lebih baru atau sedang dalam antrean verifikasi ulang, maka pencairan dana akan membutuhkan waktu lebih lama. Bersabar adalah kunci di tahap ini.

    2. Data Tidak Sinkron

    Salah satu penyebab paling umum yang menghambat pencairan BSU adalah ketidaksesuaian data pribadi antara yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan data di rekening bank Anda. Ini termasuk:

    – NIK Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan harus sama persis dengan yang terdaftar di bank.

    – Perbedaan satu huruf saja pada nama lengkap (misalnya nama panggilan atau singkatan yang tidak sesuai dengan nama di KTP dan rekening) bisa menjadi masalah.

    – Tanggal lahir atau alamat berbeda, meskipun jarang, ketidaksesuaian detail ini juga bisa memicu penundaan.

    Penting untuk memastikan semua data pribadi Anda sinkron di kedua sistem (BPJS Ketenagakerjaan dan bank). Jika ada perbedaan, segera lakukan perbaikan data melalui perusahaan Anda, atau kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

    Ini Solusi Gagal Cair BSU 2025 Karena Rekening Dinonaktifkan, 1.247.768 Penerima Segera Cair Termasuk Kamu

    3. Rekening Tidak Aktif atau Tidak Terdaftar di Bank Penyalur

    BSU 2025 disalurkan secara eksklusif ke rekening bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) atau Bank Syariah Indonesia (BSI). Jika Anda memiliki rekening di bank lain, atau rekening Himbara/BSI Anda tidak memenuhi syarat, dana tidak akan dapat ditransfer. Lebih jauh lagi:

    – Jika rekening bank Anda sudah lama tidak digunakan atau terblokir, otomatis bantuan akan gagal ditransfer.

    – Memiliki lebih dari satu rekening yang terdaftar di sistem dapat menyebabkan kebingungan dalam penyaluran.

    – Kesalahan satu digit saja bisa membuat dana tersasar atau gagal transfer.

    Pastikan rekening Himbara atau BSI Anda aktif dan valid. Jika Anda tidak memiliki rekening di bank tersebut atau rekening Anda tidak aktif, Anda mungkin perlu melakukan konfirmasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan atau Kemnaker mengenai prosedur pembukaan rekening kolektif jika ada, atau cara lain penyaluran. Memantau mutasi rekening secara berkala juga penting.

    4. Sudah Pernah Menerima PKH

    Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur BSU, salah satu kriteria utama adalah penerima tidak sedang menerima bantuan sosial lain dari pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau bantuan produktif usaha mikro (BPUM) pada tahun anggaran berjalan.

    Aturan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan bantuan dan mencegah tumpang tindih. Pemerintah ingin memastikan bantuan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat yang membutuhkan, bukan menumpuk pada satu individu.

    Jika Anda terdeteksi sebagai penerima PKH pada tahun 2025, maka secara otomatis Anda gugur sebagai penerima BSU, meskipun data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda memenuhi syarat. Anda bisa mengecek status penerima bansos lain melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi terkait.

    Proses pencairan BSU 2025 memang memerlukan kesabaran dan ketelitian data. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bantuan ini tersalurkan secara adil dan akuntabel.

    Dengan memahami alasan-alasan di balik keterlambatan dan melakukan langkah-langkah pengecekan yang tepat, Anda akan selangkah lebih dekat untuk menerima Bantuan Subsidi Upah yang Anda nantikan. Semoga dana BSU Anda segera cair dan membawa manfaat bagi keluarga Anda!***

  • Temui Luhut, Gus Ipul Bahas Pengembangan Digitalisasi Penyaluran Bansos

    Temui Luhut, Gus Ipul Bahas Pengembangan Digitalisasi Penyaluran Bansos

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memenuhi undangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN, Kamis (26/6) siang. Pertemuan tersebut membahas pengembangan sistem digital penyaluran bantuan sosial.

    Gus Ipul menyampaikan digitalisasi menjadi keniscayaan dalam sistem pemerintahan, terlebih dalam upaya memastikan bansos yang tepat sasaran.

    “Kita akan menuju pemerintahan yang berbasis digital, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi perlindungan sosial. Ini dilakukan agar bansos tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata pada kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

    Gus Ipul mengungkapkan Kemensos akan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk berkolaborasi dengan DEN yang tengah mengembangkan kerangka e-government nasional.

    Ia pun menyampaikan permohonan maaf jika saat ini terdapat pengalihan bansos ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbeda dari sebelumnya.

    Gus Ipul menegaskan penyaluran bansos saat ini sepenuhnya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga ada yang layak atau tidak berhak menerima. Adapun KPM yang tidak berhak menerima akan dialihkan ke KPM yang berhak menerima.

    Gus Ipul berharap langkah ini dapat memperkuat tata kelola bansos yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Adapun nantinya pematangan digitalisasi bansos juga segera dilakukan dengan melibatkan Kementerian Bappenas, BPS, Kemendagri, Komdigi serta beberapa instansi terkait.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bansos Dicabut Mendadak? Ini Penyebab dan Solusinya

    Bansos Dicabut Mendadak? Ini Penyebab dan Solusinya

    Jakarta –

    Kementerian sosial mencabut sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini. Apa alasannya bansos dicabut?

    Keputusan itu diambil setelah Kemensos bersama BPS (Badan Pusat Statistik) dan BKPM (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan verifikasi ulang dan ground check pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memaparkan dari 1,9 juta KPM yang namanya dicabut dari daftar penerima bansos triwulan II 2025 ini, 616.367 KPM di antaranya adalah penerima PKH. Kemudian 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT.

    “Dari hasil ground check kita, bisa kita ketahui di sana ada 1,9 juta lebih yang disebut inclusion error. Mereka semestinya tidak dapat, tapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga kelompok yang exclusion error, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” terang Gus Ipul dalam konferensi pers Menteri Usai Ratas Terkait Stimulus Ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025) lalu.

    Penyebab Pencabutan Bansos

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan penyebab pencabutan bansos untuk 1,9 juta KPM dari daftar penerima bansos dilakukan setelah karena yang bersangkutan diduga tidak lagi berhak mendapatkan bantuan.

    “Kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error, dari 6,9 juta keluarga yang kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan. Sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional,” paparnya.

    “Dengan demikian dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” ucap Amalia lagi.

    Sehingga untuk penyaluran bansos pada triwulan II 2025 ini seluruh mengacu pada DTSEN yang sudah diverifikasi pihaknya. Di mana jumlah penerima manfaat PKH dan BPNT saat ini berada di kisaran 16,5 juta KPM.

    Solusi Mendapatkan Bansos

    Sementara bagi masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan ini namun tidak terdaftar, segera daftarkan diri di cek bansos PKH. Berikut ini adalah cara daftar PKH yang bisa kamu lakukan menggunakan HP:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di HP seperti yang dilakukan pada tahap 1 cara cek bansos PKH
    2. Masuk ke “Daftar usulan”
    3. Klik “Tambah Usulan”
    4. Isi data diri yang ingin diusulkan PKH, kemudian pilih jenis bansos PKH
    5. Setelah langkah-langkah di atas, tunggu proses verifikasi dan validasi

    Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang bersangkutan sudah benar berhak mendapatkan bansos, ke depan penerima akan menerima pencairan bantuan.

    Bansos Sempat Gagal Salur

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan dari 768.381 KPM yang sempat mengalami gagal salur Bansos karena ada kendala rekening. Dari jumlah itu, sebanyak 405.232 KPM kini sudah berhasil menerima bantuan.

    Ia mengatakan gagal salur bansos ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi yang yang perlu diperbaiki, sehingga perbaikan membutuhkan konsolidasi dengan banyak pihak.

    “Minggu lalu kami sampaikan gagal salur dan proses Burekol, hasilnya hingga hari ini dari 768.381 yang gagal salur, sebanyak 405.232 KPM berhasil diproses salur. Sedangkan 363.149 KPM yang semua penyalurannya melalui Himbara, masih akan terus diperbaiki,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (24/6/2025) kemarin.

    Sementara untuk penebalan bansos sebesar Rp 200 ribu untuk bulan Juni dan Juli bagi 18,3 juta KPM, ia menjelaskan diproses bersamaan dengan penyaluran bansos sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga progresnya sama.

    “Jadi kalau sekarang ini kita sudah lebih dari 14 juta salur regular untuk BPNT atau sembako sebesar Rp600 ribu, ditambah dengan penebalan bansos sebanyak Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, Juni dan Juli, maka setiap KPM BPNT atau sembako menerima Rp1 juta,” paparnya.

    Daftar bansos yang sudah tersalurkan:

    – 8.042.979 KPM PKH (80,43%).
    – 15.159.958 KPM Sembako (82,95%).

    Daftar bansos yang belum tersalurkan:

    – 1.945.399 KPM PKH (19,4%) masih dalam proses buka rekening.
    – 2.723.515 KPM Sembako (14,9%) masih dalam proses buka rekening.
    – 11.622 KPM PKH (0,12%) dan 393.610 KPM Sembako (2,2%) masih dalam proses perbaikan data.

    (igo/fdl)

  • Bantuan Bahan Baku Batik Dorong Kreativitas Perajin Disabilitas di Blitar

    Bantuan Bahan Baku Batik Dorong Kreativitas Perajin Disabilitas di Blitar

    JAKARTA – Kain batik bukan sekadar warisan budaya, tapi juga jendela harapan bagi para penyandang disabilitas di Blitar, Jawa Timur. Dengan dukungan bahan baku membatik, para perajin di Rumah Kinasih menunjukkan keterbatasan fisik atau mental tidak menghalangi mereka untuk berkarya dan mandiri secara ekonomi.

    Bahan pewarna, canting, kain mori, hingga peralatan penunjang lainnya menjadi modal penting yang tidak hanya membangkitkan semangat, tapi juga membuka jalan bagi kemandirian hidup.

    Mengutip ANTARA, sebanyak 25 perajin disabilitas yang tergabung dalam Rumah Kinasih menerima bantuan bahan baku membatik senilai lebih dari Rp37 juta. Bantuan ini disalurkan melalui program rehabilitasi sosial oleh lembaga pemerintah dan diserahkan langsung oleh perwakilan organisasi wanita kementerian serta lembaga sosial terkait.

    Bantuan tersebut tidak hanya sekadar dukungan material, tetapi juga menjadi simbol keberpihakan terhadap kelompok rentan yang kerap terpinggirkan. Dengan adanya akses terhadap alat produksi, para perajin batik disabilitas didorong untuk terus produktif dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

    “Ini dapat menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung keberlangsungan hidup dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan, termasuk para penyandang disabilitas,” kata Penasihat I DWP Kemensos Fatma Saifullah Yusuf, seperti dikutip ANTARA.

    Rumah Kinasih, yang berdiri sejak 2017, berfungsi sebagai ruang pelatihan sekaligus tempat tinggal bagi para penyandang disabilitas dari berbagai daerah seperti Blitar, Jombang, Surabaya, hingga Kalimantan. Fokus utamanya adalah membatik ciprat teknik membatik yang memungkinkan ekspresi bebas dan spontan, serta dapat diakses oleh siapa pun tanpa batasan fisik.

    Edi Cahyono, pendiri Rumah Kinasih, menyampaikan lebih dari 50 penghuni aktif mengikuti pelatihan rutin di bidang membatik, kebersihan lingkungan, ibadah, dan pengembangan diri. Sekitar 20 orang di antaranya tinggal penuh waktu karena tidak memiliki keluarga atau tempat kembali.

    “Lebih dari 20 orang tinggal menetap di Rumah Kinasih karena tidak memiliki keluarga yang merawat,” ujarnya.

    Dalam sehari, setiap perajin mampu menghasilkan lima hingga enam lembar kain batik ciprat. Meski penghasilan tidak tetap, banyak dari mereka telah mencapai kemandirian finansial. Beberapa bahkan mampu menabung, membeli kendaraan pribadi, dan berkontribusi terhadap kebutuhan keluarga.

    Salah satu contoh adalah Yuni, penyandang disabilitas daksa, yang berhasil membeli sepeda motor secara tunai dan memiliki simpanan pribadi. Sementara itu, Harianto, perajin lainnya, mampu membantu merenovasi rumah keluarganya berkat penghasilan dari membatik.

    Menurut Edi, transformasi ini sangat berarti, terutama karena banyak dari penghuni sebelumnya dianggap sebagai beban oleh keluarganya. Kini, mereka menunjukkan mereka mampu menjadi pribadi yang produktif dan berharga.

    Produk batik ciprat dari Rumah Kinasih mencakup kain, busana, dompet, hingga tas, dan telah dipasarkan ke berbagai daerah. Edi menekankan masyarakat diharapkan membeli produk ini bukan karena empati semata, melainkan karena kualitas dan keunikan karya tersebut.

    Sebagai bentuk pengakuan terhadap karya para perajin, sebuah kebijakan juga telah diberlakukan di lingkungan lembaga sosial untuk mengenakan batik ciprat pada hari tertentu. Langkah ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat mengenal dan mengapresiasi hasil karya penyandang disabilitas.

    Dalam kunjungan lapangan, para pengurus organisasi wanita dan lembaga sosial juga meninjau langsung proses pembuatan batik. Mereka memberikan apresiasi terhadap ketekunan para perajin, termasuk yang menyandang disabilitas mental, yang berhasil menghasilkan karya seni bernilai tinggi.

  • Wamensos Ungkap Seluk-beluk Sekolah Rakyat: Target hingga Harapan

    Wamensos Ungkap Seluk-beluk Sekolah Rakyat: Target hingga Harapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) menggenjot pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Targetnya, tahun ini Sekolah Rakyat dapat menampung total 20.000 siswa.

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus menciptakan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.

    Agus menjelaskan, sejak perintah turun pada Januari lalu, Kemensos berupaya keras mewujudkan 100 Sekolah Rakyat. 

    “Kami membentuk tim formatur yang diketuai Prof. M. Nur, mantan Menteri Pendidikan, serta satgas-satgas lintas kementerian untuk memastikan seluruh aspek berjalan baik, mulai dari guru, sarana prasarana, hingga anggaran,” ujar Agus dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Kemensos menargetkan pada tahap 1 akan Sekolah Rakyat akan dibangun di 100 lokasi dengan total siswa yang dapat ditampung sebanyak 9.755 siswa. Kemudian untuk jumlah guru dan tenaga pendidik masing-masing berjumlah 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. 

    Jika tahap I berjalan baik, akan dilanjutkan  tahap II dengan potensi lokasi sebanyak 167 lokasi.

    Pada tahap ini jumlah siswa yang ditampung targetnya sebanyak 10.600 siswa. Alhasil, total siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat lebih dari 20.000 siswa.

    Kemudian pada tahap II, jumlah guru dan tenaga pendidik terlibat masing-masing sebanyak 2.180 guru dan 4.069 tenaga pendidik. 

    Lokasi 100 titik Sekolah Rakyat

    Agus menjelaskan dalam mewujudkan target tersebut, Kemensos berperan sebagai penyedia data siswa calon peserta didik, sedangkan kementerian lain seperti Kemendikbud, Kemenkeu, dan KemenPUPR terlibat dalam penyediaan guru, fasilitas, dan pendanaan. 

    “Kami juga menginventarisasi aset Kemensos, mengirim surat ke gubernur, bupati, dan walikota untuk dukungan aset daerah, serta memanfaatkan sentra-sentra rehabilitasi sosial untuk direvitalisasi menjadi sekolah,” tambahnya.

    Konsep Boarding School untuk Anak Miskin

    Dia menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan jenjang dari SD hingga SMA. Fasilitas yang disediakan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, dapur, ruang makan, lapangan olahraga, tempat ibadah, hingga perpustakaan. 

    “Walaupun siswanya dari keluarga miskin, fasilitas yang diberikan setara dengan sekolah unggulan. Ini sesuai perintah Presiden,” tegas Agus.

    Benchmark sekolah ini adalah sekolah unggulan milik CT Arsa Sukoharjo dan MAN Insan Cendikia Serpong, yang terbukti mampu melahirkan lulusan berkualitas dan berkarakter. 

    Dia menekankan ada tiga hal penting yang harus didapatkan anak-anak miskin saat bersekolah di Sekolah Rakyat. 

    “Ilmu pengetahuan, karakter kebangsaan dan agama, serta keterampilan hidup,” jelasnya.

    Agus mengatakan selain membangun sekolah dan karakter anak, program ini juga menyasar perbaikan rumah dan pemberdayaan ekonomi 500.000 kepala keluarga miskin. 

    Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan menjadi landasan kuat program ini. Dia berharap Sekolah Rakyat menciptakan harapan dan kebahagiaan baru bagi orang miskin. 

    “Mayoritas mereka adalah buruh informal di sektor pertanian, dengan penghasilan rata-rata Rp900.000–Rp2 juta. Program ini tidak hanya memutus rantai kemiskinan, tapi juga memuliakan dan memberdayakan orang miskin,” tegas Agus.

  • 8 Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP Nasional

    8 Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP Nasional

    Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Bernard Tambunan mengungkapkan bahwa anak-anak yang menjadi siswa
    Sekolah Rakyat
    tidak akan mendapatkan bantuan lewat
    Kartu Jakarta Pintar
    (KJP).
    Bernard mengaku sering mendapatkan pertanyaan dari para orangtua calon murid Sekolah Rakyat mengenai kelanjutan bantuan KJP bila anak-anak mereka masuk Sekolah Rakyat.
    “Beberapa (orangtua) menanyakan ke kami, apakah KJP-nya tidak ada,” kata Bernard dalam acara dialog di Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprof) Kemensos Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2026).
    “Otomatis, karena Bapak-Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Jadi, itu mungkin akan ditiadakan,” ujar dia melanjutkan.
    Bernard menuturkan, segala kebutuhan itu bakal ditanggung karena Sekolah Rakyat merupakan sekolah yang menerapkan sistem asrama atau 
    boarding school
    .
    Kebutuhan itu mencakup seragam, buku, hingga tempat tinggal dan makan sehari-hari yang membuat orangtua
    siswa Sekolah Rakyat
    tidak perlu mengeluarkan biaya.
    “Sudah tidak ada lagi yang dipikirkan untuk keperluan pendidikan,” ujar Bernard melanjutkan.
    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    menambahkan, peserta Sekolah Rakyat juga akan dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan sosial
    Program Keluarga Harapan
    (PKH).
    “Semua yang memang bantuan untuk pendidikan (dicabut). Misalnya, bantuan yang untuk SD-SMP kan ada dari PKH itu Rp225.000 per 3 bulan untuk anak SD, untuk ongkos sekolah,” ujar Saifullah.
    “Untuk bantuan-bantuan yang lain ya memang harusnya begitu. Nanti sistem yang akan menghentikan,” kata dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos Nasional 25 Juni 2025

    Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos Nasional 25 Juni 2025

    Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, para guru
    Sekolah Rakyat
    nantinya akan diangkat menjadi pegawai
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) dan bakal mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan tersebut.
    “Nanti ada SK dari Kementerian Sosial. Mereka akan menjadi
    pegawai Kemensos
    , dan itu ada masa transisinya,” kata Saifullah di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa para
    guru Sekolah Rakyat
    nantinya akan mendapatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
    Sementara, mereka yang menjabat sebagai kepala sekolah Sekolah Rakyat bakal berstatus aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
    Menurut dia, pemberian status tersebut sudah dibicarakan dengan matang bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
    Gus Ipul melanjutkan, sudah ada 1.500 calon guru Sekolah Rakyat yang terjaring dalam proses seleksi.
    Selama tahap seleksi tersebut, para calon guru juga diberikan informasi mengenai status dan lokasi penempatan mereka bila resmi menjadi guru Sekolah Rakyat.
    Gus Ipul pun tidak masalah ketika ada sekitar 100 orang calon guru Sekolah Rakyat yang memilih mundur karena merasa ditempatkan terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.
    “Kalau mereka yakin, silakan lanjut. Kalau masih ragu, boleh mundur. Kita tidak mau memaksa sebelum ada SK,” ujar Gus Ipul.
    Kemensos menargetkan merekrut 1.544 guru yang bakal mengajar di Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2025-2026 mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur Nasional 25 Juni 2025

    Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur Nasional 25 Juni 2025

    Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Meski
    Sekolah Rakyat
    disebut-sebut diminati banyak calon siswa, ternyata ada juga peserta yang memilih mengundurkan diri di awal proses pendaftaran.
    Hal itu disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan,
    Bernard Tambunan
    , di hadapan
    Menteri Sosial
    (Mensos) Saifullah Yusuf di acara Dialog Menteri Sosial dengan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
    “Awal kami pendataan, ada saja yang mengundurkan diri. Mungkin mereka belum tahu, atau ada alasan lainnya,” ujar Bernard.
    Meski demikian, Bernard menekankan bahwa para orang tua dan siswa yang kini telah bergabung merupakan bagian dari kelompok yang beruntung karena mendapatkan kesempatan belajar di sekolah yang didesain khusus untuk keluarga kurang mampu.
    “Yang kami harapkan, yang sekarang sudah ada di ruangan ini tidak ada lagi yang mengundurkan diri. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung, yang dapat kesempatan,” tambahnya.
    Terkait pertanyaan orang tua mengenai bantuan pendidikan seperti
    Kartu Jakarta Pintar
    (KJP), Bernard menjelaskan bahwa karena seluruh kebutuhan pendidikan sudah ditanggung oleh Sekolah Rakyat, maka kemungkinan besar bantuan tersebut tidak akan diberikan secara terpisah.
    “Beberapa menanyakan ke kami, apakah KJP-nya tetap ada? Tidak, karena Bapak Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Itu mungkin akan ditiadakan karena tidak ada lagi yang perlu dipikirkan untuk keperluan pendidikan,” jelasnya.

    Sekolah Rakyat, menurut Bernard, dirancang untuk memberi solusi menyeluruh, tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga pendekatan pendidikan yang membentuk karakter dan disiplin siswa.
    Dia menegaskan bahwa salah satu harapan besar dari hadirnya Sekolah Rakyat adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menjauhkan siswa dari aktivitas negatif seperti tawuran.
    “Minimal, Pak Menteri, anak-anak kami ini sudah tidak ada lagi yang mengajak tawuran. Karena kami percaya, di Sekolah Rakyat ini mereka akan diajari, termasuk soal bela negara,” tegas Bernard.
    Ia juga mengajak para siswa untuk mengikuti proses belajar dengan semangat hingga selesai, demi masa depan yang lebih cerah dan untuk bisa membantu keluarga mereka kelak.
    “Anak-anak kami ini harus semangat sampai selesai. Ke depannya, mereka bisa membantu orang tua dan menuju masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
    Sebelumnya, Mensos menyebut bahwa Sekolah Rakyat ramai peminat.
    Mengutip keterangan resmi Kemensos, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program berkelanjutan yang menjadi komitmen negara.
    “Melihat besarnya minat masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah, ini akan menjadi salah satu percontohan nasional dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan,” ujarnya.
    “Orang tua umumnya sangat mendukung. Setelah dijelaskan, mereka bahkan mengajak keluarga dan tetangga lainnya untuk ikut daftar,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jamsos Institute ingatkan Presiden aktifkan 7.3 juta peserta PBI JKN

    Jamsos Institute ingatkan Presiden aktifkan 7.3 juta peserta PBI JKN

    Direktur Eksekutif Jaminan Sosial Institute Andy William Sinaga (Istimewa)

    Jamsos Institute ingatkan Presiden aktifkan 7.3 juta peserta PBI JKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 20:19 WIB

    Elshinta.com – Jamsos Institute atau Jaminan Sosial Institute mengingatkan Presiden  Prabowo agar segera menyelamatkan 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan yang hilang dari segmen Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dikarenakan transisi pendataan dari Data Terpadu  Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal  Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

    “Segera aktifkan peserta PBI JKN, karena mereka berasal dari kluster masyarakat miskin atau kurang mampu,” ungkap Direktur Eksekutif Jaminan Sosial Institute Andy William Sinaga melalui keterangan tertulis.

    Menurut Andy William Sinaga, hilangnya data PBI JKN  tersebut akibat transisi pendataan sehingga   7.397.277 peserta PBI – JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dinonaktifkan kepesertaannya oleh Menteri Sosial berdasarkan surat no.S-445/MS/DI.01/6/2025 tgl 3 Juni 2025. 

    Jamsos Institute mencatat bahwa 7.397.277 orang tsb sebelumnya sudah terdaftar sebagai masyarakat miskin dan tidak mampu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yg sebelumnya dikelola Kemensos, namun karena ada Inpres 4/2025 yang melahirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mereka tidak diakui lagi sebagai masyarakat miskin yang terdaftar di DTSEN sehingga kepesertaan PBI nya dicabut.

    “Ada hak asasi warga negara yang dilanggar yaitu Pasal 28 dan Pasal 34 UUD 1945 yaitu hak warga negara  atas jaminan sosial dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat,” tambahnya.

    Selain itu, Hak warga negara atas Jaminan Kesehatan juga telah dilindungi dalam UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    Ditambahkan Andy, Jamsos Institute memprediksi hilangnya Hak Jaminan Kesehatan warga negara khususnya warga miskin yang mendapatkan hak Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN akan bertambah.

    Oleh karena itu Jamsos Institute  mengusulkan peserta PBI memeriksa  kepesertaannya segera sebelum sakit. Kalau dinonaktifkan segera minta reaktivasi,ujar Andy William Sinaga.

    “Jangan sampai pas sakit baru tahu kartu non aktif, sehingga tidak mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” pungkas Andy. (*/Vivi Trisnavia)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rolls-Royce Dilelang 3 Kali Akhirnya Laku Rp 2,5 Miliar, Ini Pembelinya

    Rolls-Royce Dilelang 3 Kali Akhirnya Laku Rp 2,5 Miliar, Ini Pembelinya

    Jakarta –

    Setelah tiga kali dilelang Kementerian Sosial, Rolls-Royce Ghost akhirnya laku Rp 2,5 miliar. Ini pembelinya.

    Kementerian Sosial melelang Rolls-Royce Ghost grand prize program undian Batik Air bertajuk ‘Pergi dengan Batik Air, Pulang Bawa Rolls-Royce’. Program tersebut sejatinya berlangsung pada Agustus 2015 hingga Januari 2016. Pemenang undian tak bisa dihubungi. Batik Air pun menyerahkan hadiah Rolls-Royce ke Kementerian Sosial.

    Kemensos kemudian melelang Rolls-Royce Ghost sebanyak tiga kali namun tidak laku-laku. Hingga akhirnya dilelang lagi tahun 2025 dan laku Rp 2,5 miliar. Pemenang lelang itu adalah Khoirul Umam Mussofa yang merupakan pengusaha pupuk di Sidoarjo. Dia juga diketahui kolektor mobil dan sudah memiliki empat mobil mewah yang tak dijelaskan modelnya secara detail. Penyerahan mobil dilakukan kepada staf Khoirul Umam bernama Riyana. Mobil itu pun diserahkan langsung ke pemenang dan dilakukan di Gedung Konvensi, TMPNU Kalibata.

    “Akhirnya lelang itu berjalan dengan baik dan ada pemenangnya. Pemenangnya kebetulan warga Sidoarjo, Jawa Timur. Luar biasa Pak Mussofa ini, ternyata beliau seorang kolektor juga,” kata Menteri Sosial Saifulah Yusuf dilansir detikNews.

    Riyana mengungkap Mussofa memang merupakan kolektor mobil. Adapun Mussofa berminat ikut lelang karena hasilnya akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

    “Keseharian Bapak (Mussofa) masih aktif, usianya masih produktif, usia di bawah 40. Jadi sebelumnya Bapak nggak terinfo soal lelang ini, baru kali ini. Iya, niat mau ikut bantu juga, karena dia tahu hasilnya buat bantuan di Makassar ya,” kata Riyana.

    Rolls-Royce Ghost memang merupakan salah satu jajaran mobil mewah. Bicara fitur, Rolls-Royce Ghost sudah dilengkapi sistem ABS, driveline traction control, navigation system, dan parking assist. Beberapa fitur lainnya meliputi front air conditioning, dual zone automatic, rear air conditioning with separate controls, SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan Radio, 1st row LCD monitor, keyfob (all doors) remote keyless entry, heated mirrors, dan windshield wipers – rain sensing.

    Urusuan jantung pacu, Rolls-Royce Ghost ini menggendong mesin 6.600 cc, V12, dikombinasi sistem transmisi otomatis 8 percepatan dan sistem penggerak roda belakang.

    Soal performa, mesin itu mampu menghasilkan tenaga puncak 562 dk di 5.250 rpm dan torsi 780 Nm pada 1.500 rpm. Dengan tenaga sebesar itu, Rolls-Royce Ghost Series bisa berakselerasi dari 0-100 km hanya dalam 5 detik.

    (dry/din)