Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Kemensos dan Komdigi Siapkan Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat

    Kemensos dan Komdigi Siapkan Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Kemensos berkolaborasi dengan Komdigi menghadirkan internet cepat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat. Hal ini ditandai dengan penyerahan bantuan infrastruktur jaringan internet untuk Sekolah Rakyat SMA 19 dan 20 yang berada di UPT Kementerian Sosial.

    Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri Komdigi, Meutya Hafid kepada Kementerian Sosial yang diwakili Sekjen Kemensos, Robben Rico di Sekolah Rakyat SMA 20 BBPPKS Yogyakarta, hari ini.

    “Terima kasih Bu Menteri atas support-nya yang luar biasa kepada Sekolah Rakyat. Kita tahu bahwa Sekolah Rakyat ini adalah program Bapak Presiden yang diamanahkan kepada kita semua,” ujar Robben dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).

    Dia menjelaskan, salah satu titik yang paling krusial pada Sekolah Rakyat adalah jaringan internet. Karena sesuai arahan Presiden, Sekolah Rakyat didesain sebagai smartschool.

    “Dan itu tergantung dari layanan internet yang diberikan teman-teman Komdigi,” tambahnya.

    Sekolah Rakyat juga akan menggunakan pembelajaran dengan learning management system (LMS). Sehingga membutuhkan akses internet memadai.

    Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Komdigi, Meutya Hafid menyatakan pihaknya menyokong dua hal untuk Sekolah Rakyat, yaitu infrastruktur digital dan komunikasi publik.

    “Jadi Sekolah Rakyat ini juga terkoneksi dengan internet yang baik dan cepat,” kata Meutya.

    Usai proses serah terima bantuan, Meutya juga menyempatkan meninjau sarana dan prasarana Sekolah Rakyat SMA 20 BBPPKS Yogyakarta yang berkapasitas 75 siswa/siswi. Dia mengecek langsung kondisi asrama putra/putri, asrama untuk wali asrama, ruang makan, dan ruang kelas.

    Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berkonsep asrama yang digagas Presiden Prabowo khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tujuan dari program ini adalah memberikan akses pendidikan berkualitas dan berkarakter untuk memutus mata rantai kemiskinan.

    Dalam skema pengentasan kemiskinan ini, orangtua siswa juga dilibatkan. Mereka akan mendapat program pemberdayaan dan rumahnya yang tak layak huni bakal diperbaiki.

    Proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat dan melibatkan berbagai pihak, dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial daerah, dinas pendidikan, hingga BPS. Seluruh data diverifikasi untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang bisa masuk, yaitu anak-anak dari keluarga miskin yang berada di Desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

    Untuk tahap pertama, Sekolah Rakyat di 100 titik dijadwalkan diluncurkan pada tahun ajaran baru mendatang, dengan 9.755 siswa. Selanjutnya, dengan tambahan 100 titik baru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemensos menargetkan total siswa yang belajar di Sekolah Rakyat tahun ini mencapai lebih dari 20 ribu orang, didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ibu Rumah Tangga Bisa Dapat BLT? Cek Syaratnya

    Ibu Rumah Tangga Bisa Dapat BLT? Cek Syaratnya

    Jakarta –

    Pemerintah menyediakan Bantuan langsung tunai (BLT) melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima manfaat program ini mencakup sejumlah ketegori, salah satunya ibu rumah tangga.

    Mengutip laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat delapan kategori penerima manfaat PKH, yakni ibu hamil, anak usia 0-6 tahun, anak sekolah, anak sekolah SLTP, anak sekolah SLTA, disabilitas berat, hingga lanjut usia 60 tahun.

    Untuk kategoti ibu hamil, BLT yang diterima sebesar Rp 3 juta per tahun yang dibagikan tiap tiga bulan sekali sebesar Rp 750 ribu. Bantuan ini akan disalurkan oleh Himpunan Milik Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

    Adapun program PKH ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan juga kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal.

    Mengutip situs resmi Sahabat Pegadaian, pencairan bantuan PKH dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun 2025, yakni pada Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.

    Sementara untuk mengecek penerima PKH dapat dilakukan dengan mengunjungi situs ekbansos.kemensos.go.id. Kemudian masukan data wilayah seusai dengan KTP, isi nama lengkap sesuai KTP, masukan kode captcha, dan klik “cari data”. Jika terdaftar, sistem akan otomatis menunjukkan informasi nama hingga jenis bantuan.

    Syarat Ibu Rumah Tangga untuk Menerima BLT

    1. Calon penerima wajib Warga Negara Indonesia (WNI), yang dibuktikan dengan e-KTP.

    2. Calon penerima wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pendaftaran untuk memastikan bahwa keluarga tersebut benar-benar membutuhkan bantuan.

    3. Calon penerima harus berasal dari keluarga yang termasuk dalam kategori miskin atau rentan, yang umumnya ditentukan melalui musyawarah di tingkat desa atau kelurahan.

    4. Calon penerima tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lainnya, seperti BLT UMKM, BLT subsidi, atau Kartu Prakerja.

    (fdl/fdl)

  • Begini Cara Daftar Bantuan PIP Secara Online

    Begini Cara Daftar Bantuan PIP Secara Online

    Jakarta –

    Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu bantuan yang diberikan untuk membiayai pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Namun bagaimana cara untuk bisa mendapatkan bantuan ini?

    Untuk diketahui, program ini memberikan bantuan berupa uang tunai yang dikirimkan melalui tabungan rekening terdaftar milik siswa sekolah dasar hingga menengah atas, termasuk mereka yang bersekolah di madrasah atau mengikuti program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C.

    Dana bantuan PIP diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria tertentu, seperti berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, atau memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga menjadi prioritas penerima program ini.

    Dengan bantuan biaya pendidikan ini, para pelajar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan mereka masing-masing seperti bayar biaya sekolah, membeli buku, seragam sekolah, dan lain sebagainya. Sehingga anak dapat menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

    Cara Daftar Bantuan PIP

    Dalam catatan detikcom, pendaftaran PIP Kemendikbud melalui pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Peserta didik yang ingin mendaftar harus memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    Namun apabila tidak punya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan siswa supaya menjadi bagian dari penerima PIP. Berikut adalah langkah-langkah daftar PIP Kemendikbud yang dikutip detikEdu.

    1. Jika tidak punya KIP, calon peserta harus memiliki KKS dan mengajukannya kepada satuan pendidikan.

    2. Jika tidak memiliki KKS, orang tua siswa harus meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT, RW, kelurahan, atau desa.

    3. Kemudian ajukan KKS milik orang tua siswa untuk verifikasi data.

    Proses Pemadanan Penerima PIP

    Prioritas Penerima PIP adalah peserta didik yang tercatat pada DTKS Kemensos. Begini cara mengetahui mekanismenya:

    1. Seluruh data siswa di Dapodik dipadankan dengan anak-anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di DTKS sebagai penerima bantuan sosial

    2. Hasil pemadanan dimaksud divalidasi kembali berdasarkan kelengkapan data, kevalidan NIK, kelogisan keseluruhan data dan status rekening Simpanan Pelajar

    3. Untuk mengetahui status keluarga penerima bantuan sosial dapat dicek melalui alamat cekbansos.kemensos.go.id.

    Syarat/Kriteria Penerima PIP

    Dana PIP tidak diberikan kepada seluruh siswa sekolah di Tanah Air. Dalam situs resmi Kemendikbud disampaikan hanya mereka yang masuk dalam kriteria tertentu yang berhak mendapatkan bantuan PIP, yakni:

    1. Peserta Didik pemegang KIP

    2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
    – Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan
    – Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
    – Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
    – Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
    – Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah
    – Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah
    – Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

    Sehingga bagi masyarakat atau pelajar yang merasa masuk dalam kriteria ini dapat menggunakan cara cek PIP lewat HP di atas untuk melihat status kepesertaan.

    Cara Cek Penerima PIP Lewat HP

    Cara cek status penerima PIP bisa dilakukan secara online. Sehingga masyarakat atau pelajar dapat menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet seperti handphone (HP), laptop, hingga tablet.

    Mengutip laman PIP Kemdikbud, berikut cara mengecek apakah detikers termasuk penerima dana PIP atau bukan:

    – Buka laman PIP Kemdikbud atau SIPINTAR Enterprise di browser HP
    – Gulir dan temukan bagian “Cari Penerima PIP”
    – Masukkan NISN dan NIK pada kolom
    – Ketik hasil perhitungan pada kolom sebagai kode keamanan
    – Klik “Cari Penerima PIP”
    – Nama siswa akan muncul apabila termasuk sebagai penerima PIP.

    Besaran Dana PIP

    Besaran dana penerima PIP disesuaikan dengan jenjang pendidikan pelajar. Berikut adalah rincian lengkap besaran dana yang diterima berdasarkan jenjang pendidikannya:

    – Siswa SD/SDLB/Program Paket A: Rp450.000 per tahun untuk kelas I, II, III, IV, dan V.
    – Siswa SD/SDLB/Program Paket A Rp225.000 per tahun untuk kelas VI
    – Siswa SMP/SMPLB/Program Paket B: Rp750.000 per tahun untuk kelas VII dan VIII.
    – Siswa SMP/SMPLB/Program Paket B: Rp375.000 per tahun untuk kelas IX
    – Siswa SMA/SMK/SMALB/Program Paket C: Rp1.800.000 per tahun untuk kelas X dan XI.
    – Siswa SMA/SMK/SMALB/Program Paket C: Rp900.000 per tahun untuk kelas XII

    (igo/fdl)

  • Cara Cek Penerima Bansos Lewat HP Tanpa Aplikasi

    Cara Cek Penerima Bansos Lewat HP Tanpa Aplikasi

    Jakarta –

    Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua 2025 dan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Dalam situs resmi Kemensos dijelaskan pencairan bansos PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan. Untuk tahap pertama dilakukan pada Januari-Maret, lalu tahap pada April-Juni, tahap ke tiga pada Juli-September, dan terakhir tahap keempat pada Oktober-Desember.

    Prosedur pemberian bansos ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Pasalnya, penerima bansos ini harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos yang sekarang juga sudah diverifikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk mengetahui siapa saja yang terdaftar dalam DTKS Kemensos, masyarakat bisa memeriksanya melalui aplikasi ataupun laman web resmi Kemensos melalui HP. Dengan begitu yang bersangkutan dapat mengetahui apakah dirinya merupakan penerima bansos atau bukan.

    Cara Cek Penerima Bansos

    1. Buka browser di smartphone, kemudian kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Masukkan data-data terkait dengan wilayah tempat tinggal individu yang ingin diperiksa. Data ini terdiri dari provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa/kelurahan.

    3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan ejaan di KTP.

    4. Masukkan kode captcha yang tertera.
    Klik tombol “Cari Data”.

    5. Tunggu hingga aplikasi menampilkan informasi terkait dengan penerima bantuan PKH.

    Sebagai catatan, sistem Cek Bansos Kemensos ini akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diisi. Karenanya pengisian sendiri harus sesuai dengan KTP dan lokasi penerima.

    Besaran Bansos yang Dicairkan

    Besaran dana bansos program PKH yang diterima sesuai dengan komponen yang terdaftar. Misalkan saja pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp 750.000 per tahap pencairan atau per tiga bulan.

    Kemudian pada komponen pendidikan, bansos PKH untuk anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp 225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp 375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp 500.000.

    Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp 600.000 per tahap.

    Sementara nilai Bantuan program sembako atau BPNT diberikan sebesar Rp 200.000,00 per KPM per bulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang disalurkan secara tunai dan/atau non tunai oleh Bank/Pos Penyalur.

    KPM Program Sembako dapat diberikan Bantuan Sosial lainnya di Kementerian Sosial. Waktu penyaluran Program Sembako dilaksanakan setiap periode atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Penyaluran Program Sembako dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran Bantuan Sosial lainnya di Kementerian Sosial.

    Kendala Penyaluran Bansos

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan salah satu kendala atau penyebab gagal salur bansos sekarang di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi yang yang perlu diperbaiki, sehingga perbaikan membutuhkan konsolidasi dengan banyak pihak.

    “Alhamdulillah ini terus diperbaiki, dan hasilnya ada tambahan berhasil salur dari yang sebelumnya gagal salur,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (24/6) kemarin.

    Beberapa hal yang masih dalam proses perbaikan antara lain, rekening pasif, rekening tidak ditemukan, rekening beda nama, rekening beda nama dan pasif, kartu tidak aktif, nomor kartu salah, dan kartu belum terbit. Hal-hal tersebut yang menyebabkan terjadinya gagal transfer.

    Kemensos terus berupaya melakukan perbaikan data dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). Hasilnya untuk kartu-kartu yang bermasalah, Bank Himbara dalam hal ini BRI, Mandiri dan BSI sudah melakukan konfirmasi nomor kartu yang aktif.

    Selanjutnya untuk perecepatan pembukaan rekening baru, bank akan melakukan identifikasi KPM yang sudah mempunyai rekening. Untuk rekening yang tidak ditemukan, bank akan mengkonfirmasi alasannya, dan untuk rekening yang namanya berbeda akan dilakukan penggantian nama sesuai nama rekening.

    Daftar bansos yang sudah tersalurkan

    – 8.042.979 KPM PKH (80,43%).
    – 15.159.958 KPM Sembako (82,95%).

    Daftar bansos yang belum tersalurkan

    – 1.945.399 KPM PKH (19,4%) masih dalam proses buka rekening.
    – 2.723.515 KPM Sembako (14,9%) masih dalam proses buka rekening.
    – 11.622 KPM PKH (0,12%) dan 393.610 KPM Sembako (2,2%) masih dalam proses perbaikan data.

    (igo/fdl)

  • Wamensos Agus Jabo tekankan bansos tak boleh jadi alat politik

    Wamensos Agus Jabo tekankan bansos tak boleh jadi alat politik

    Wamensos Agus Jabo Priyono saat berbincang di Podcast Akbar Faizal Uncensored di Jakarta, Kamis (26/6/2025). ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos

    Wamensos Agus Jabo tekankan bansos tak boleh jadi alat politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 19:00 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono menekankan bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik. Ia juga menyatakan komitmennya untuk tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongan.

    “Saya berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa. Persoalan dalam perjuangan itu ada keuntungan politik yaitu dikenal oleh masyarakat. Tapi kalau diminta menggunakan jabatan untuk kepentingan partai, tidak,” tegas Agus Jabo dalam sebuah siniar di Jakarta, Jumat.

    Wamensos menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dikelola oleh Kemensos diberikan melalui transfer yang langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sehingga peluang menjadikan bansos sebagai alat politik otomatis tertutup.

    “Kepentingan bangsa, kepentingan negara harus kita tempatkan lebih tinggi dari kepentingan partai dan golongan,” tegasnya.

    Agus Jabo juga berkomitmen hanya mengurus program-program yang memperjuangkan rakyat, bukan untuk urusan lain. Komitmen untuk menjaga integritas ini, kata Agus Jabo, selaras dengan pesan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

    Selain pesan untuk tidak korupsi, Agus Jabo juga menyampaikan pesan lain dari Prabowo Subianto kepadanya saat dilantik, yaitu untuk bekerja dengan data sehingga bansos dan program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran.

    “Di sini saya ingin mengajak sesuai perintah Presiden untuk menjadikan Negara yang gemah ripah loh jinawi, semua harus tersenyum, rakyat harus gemuyu,” ujarnya.

    Merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), jelas Agus, saat ini masih terdapat 3 juta masyarakat yang miskin ekstrem. Untuk mewujudkan negara yang gemah ripah loh jinawi, Presiden Prabowo meminta pada 2026 kemiskinan ekstrim menjadi nol persen. Ia juga menjelaskan apa yang dilakukan negara untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya melalui Sekolah Rakyat.

    Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, menurutnya, memberikan harapan dan kesempatan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkarakter, dengan konsep boarding school secara gratis.

    “Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena terhambat biaya. Orang tua siswa Sekolah Rakyat juga akan diberdayakan melalui program-program pengentasan kemiskinan dan rumahnya diperbaiki. Singkat kata, negara hadir untuk rakyat,” kata Agus Jabo.

    Sumber : Antara

  • BPNT Segera Cair, Ini Cara Pastikan Dana Cair ke Tangan Anda!

    BPNT Segera Cair, Ini Cara Pastikan Dana Cair ke Tangan Anda!

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar gembira bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia! Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah memulai penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode triwulan II, yakni April hingga Juni 2025.

    Penyaluran ini, yang sudah dimulai sejak akhir Mei lalu, ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir Juni ini. Namun, muncul pertanyaan penting, bagaimana memastikan bahwa dana bantuan yang sangat dinanti ini benar-benar telah disetujui dan siap untuk dicairkan ke tangan Anda?

    Verifikasi dan Pemadanan Data

    Penyaluran BPNT, bersama dengan Program Keluarga Harapan (PKH), kini semakin ditingkatkan akurasinya melalui penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Sistem ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lama, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, menghindari potensi penyimpangan dan tumpang tindih data.

    Proses verifikasi dan pemadanan data yang ketat ini merupakan tahapan krusial sebelum dana bisa dicairkan.

    Setiap KPM yang memenuhi syarat berhak menerima bantuan sebesar Rp600 ribu untuk kebutuhan pangan pokok selama tiga bulan (April-Juni).

    Tak hanya itu, ada juga informasi mengenai bantuan penebalan senilai Rp400 ribu untuk periode Juni-Juli 2025, yang berarti total dana yang diterima KPM bisa mencapai Rp1 juta untuk dua bulan tersebut. Jumlah ini tentu sangat berarti dalam menopang kebutuhan ekonomi keluarga.

    Tanda Pasti BPNT Anda Siap Cair

    Kemensos telah menyediakan portal online yang transparan dan mudah diakses untuk mengecek status penerima BPNT. Ini adalah langkah pertama dan terpenting yang harus Anda lakukan untuk memastikan apakah bantuan Anda sudah disetujui.

    Langkah-langkah untuk mengecek status penerima BPNT:

    1. Buka peramban (browser) Anda (misalnya Google Chrome, Mozilla Firefox) dan ketik alamat situs resmi pengecekan bansos Kemensos: https://cekbansos.kemensos.go.id. Pastikan alamat yang Anda masukkan benar untuk menghindari situs palsu atau penipuan.

    2. Pada halaman situs, Anda akan diminta untuk memasukkan informasi mengenai wilayah tempat tinggal Anda. Pilih secara berurutan, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

    Pastikan setiap pilihan sesuai dengan data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda. Kesalahan kecil pun bisa membuat data tidak ditemukan.

    3. Setelah memilih wilayah, ketikkan nama lengkap Anda sesuai dengan yang tertera di KTP. Perhatikan detail penulisan, termasuk tanda baca atau spasi jika ada.

    4. Di layar akan muncul serangkaian karakter (huruf dan/atau angka) yang disebut captcha. Ketik ulang karakter tersebut dengan benar di kolom yang disediakan. Ini adalah langkah keamanan untuk memastikan bahwa yang mengakses situs adalah manusia, bukan sistem otomatis (robot).

    5. Setelah semua kolom terisi dengan benar dan captcha dimasukkan, klik tombol “CARI DATA”.

    Jika Anda terdaftar sebagai penerima BPNT, maka di layar akan muncul informasi detail yang menunjukkan status Anda. Perhatikan pada kolom BPNT, jika di sana tertulis “YA” dengan keterangan “APR–JUN 2025”, ini adalah indikator pasti bahwa bantuan Anda untuk periode triwulan II telah disetujui dan siap untuk dicairkan.

    Berikut cara pastikan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode triwulan II cair ke tangan Anda.* Antara/Yusuf Nugroho

    Setelah Status “YA” Terlihat

    Melihat status “YA” adalah kabar baik. Namun, kapan tepatnya dana tersebut akan masuk ke rekening Anda atau bisa diambil di kantor pos? Untuk informasi tanggal pencairan yang lebih pasti dan spesifik di wilayah Anda, ada beberapa langkah proaktif yang sangat disarankan:

    1. Hubungi Kantor Desa/Kelurahan Setempat

    Petugas di kantor desa atau kelurahan adalah garda terdepan dalam penyaluran bansos di tingkat lokal. Mereka biasanya memiliki informasi terbaru mengenai jadwal pencairan, prosedur yang berlaku di wilayah tersebut, dan daftar KPM yang akan menerima bantuan. Jangan ragu untuk mendatangi atau menghubungi mereka.

    2. Hubungi Pendamping Bansos Setempat

    Setiap wilayah memiliki pendamping bansos yang bertugas membimbing dan membantu KPM. Para pendamping ini memiliki akses ke informasi detail terkait status pencairan dan dapat memberikan panduan langsung jika Anda menghadapi kendala. Mereka juga seringkali menjadi sumber informasi tercepat mengenai update pencairan di area dampingan mereka.

    Jalur Penyaluran Dana BPNT

    Kemensos memastikan aksesibilitas penyaluran dana BPNT dengan menggunakan dua jalur utama:

    1. Melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)

    Bank yang Berpartisipasi adalah BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Dana BPNT akan langsung ditransfer ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM. KKS ini berfungsi ganda, tidak hanya sebagai kartu identitas KPM, tetapi juga sebagai kartu debit yang bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan pangan pokok di agen-agen yang bekerja sama (e-Warong) atau menarik tunai di mesin ATM.

    Pastikan KKS Anda aktif dan tidak terblokir. Jika ada masalah dengan KKS, segera hubungi bank penerbit atau pendamping bansos Anda.

    2. Melalui PT Pos Indonesia

    Jalur ini khusus diperuntukkan bagi KPM yang berada di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan atau memiliki keterbatasan akses ke kantor Bank Himbara. Ini adalah upaya untuk memastikan tidak ada KPM yang terlewatkan.

    KPM akan menerima surat undangan pencairan dari PT Pos Indonesia. Dengan membawa surat undangan tersebut, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, dan dokumen pendukung lainnya (misalnya Kartu Keluarga), KPM dapat mengambil dana BPNT secara tunai di kantor pos terdekat.

    Terkadang, PT Pos Indonesia juga melakukan penyaluran secara langsung (door-to-door) atau di lokasi komunitas jika terdapat banyak KPM di area terpencil.

    Pastikan Anda menerima surat undangan resmi dari PT Pos Indonesia dan membawa dokumen identitas yang sah saat pengambilan dana.

    Pencairan BPNT ini adalah anugerah yang patut disyukuri. Penting bagi setiap KPM untuk menggunakan dana bantuan ini secara bijak, memprioritaskan kebutuhan pangan pokok keluarga. Dana ini dirancang untuk meringankan beban dalam memenuhi gizi dan stabilitas pangan rumah tangga.

    Dengan informasi yang akurat dan langkah-langkah yang jelas, diharapkan tidak ada lagi KPM yang kebingungan dalam mengakses hak mereka. Mari bersama-sama memastikan program BPNT berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.***

  • BPNT Juni 2025 Sudah Cair? Ini Panduan Lengkap Cek Status Penerima

    BPNT Juni 2025 Sudah Cair? Ini Panduan Lengkap Cek Status Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Angin segar kembali berhembus bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pemerintah telah secara resmi memulai penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode triwulan II, yaitu April hingga Juni 2025, sejak tanggal 28 Mei 2025 lalu.

    Penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua ini dilakukan secara bertahap, dengan proses verifikasi dan pemadanan data yang ketat demi memastikan bansos tepat sasaran.

    Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

    Penyaluran BPNT, bersama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) periode April-Juni 2025, kini menggunakan sistem yang lebih terintegrasi, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem baru ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi basis data utama.

    Perubahan ini adalah langkah pemerintah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penyaluran bansos, menghindari duplikasi data, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

    Meskipun ada perubahan sistem data, masyarakat tidak perlu khawatir. Kementerian Sosial (Kemensos) tetap menyediakan jalur resmi bagi Anda untuk memeriksa status penerima dan jadwal pencairan bansos secara online. Transparansi ini menjadi kunci agar setiap KPM dapat memantau hak mereka.

    BPNT Juni 2025

    Penyaluran bansos BPNT tahap kedua tahun ini telah dimulai sejak akhir Mei 2025. Kabar baiknya, pemerintah menargetkan proses ini selesai sepenuhnya pada akhir Juni 2025. Artinya, dalam beberapa hari ke depan, semakin banyak KPM yang akan menerima dana bantuan ini.

    Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat berhak menerima bantuan sebesar Rp600 ribu. Dana ini dialokasikan untuk kebutuhan pangan pokok selama tiga bulan (April, Mei, dan Juni). Bantuan ini diharapkan dapat menjadi penopang yang signifikan bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar.

    Tak hanya itu, sebagai bentuk perhatian lebih, pemerintah juga menyalurkan bantuan penebalan senilai Rp400 ribu khusus untuk bulan Juni hingga Juli 2025.

    Ini berarti, jika Anda termasuk KPM yang menerima bantuan penebalan ini, total dana yang Anda terima bisa mencapai Rp1 juta untuk dua bulan tersebut (Rp600 ribu untuk BPNT triwulan dan Rp400 ribu bantuan penebalan). Ini adalah tambahan yang sangat berarti bagi keluarga yang membutuhkan.

    Cara Cek Status Penerima BPNT Juni 2025

    Berikut cara cek status penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode triwulan II untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).* Antara/Sigid Kurniawan

    Untuk memastikan apakah Anda termasuk dalam daftar penerima BPNT tahap 2 dan memantau status pencairannya, Anda bisa melakukan pengecekan secara online dengan sangat mudah. Ikuti langkah-langkah berikut:

    – Buka browser di ponsel atau komputer Anda, lalu ketik alamat situs resmi pengecekan bansos Kemensos: https://cekbansos.kemensos.go.id. Pastikan Anda mengakses situs yang benar untuk menghindari penipuan atau informasi palsu.

    – Pada halaman yang terbuka, Anda akan menemukan kolom untuk mengisi data wilayah domisili Anda. Pilih secara berurutan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Isi sesuai dengan alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.

    – Setelah mengisi data wilayah, ketikkan nama lengkap Anda sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pastikan tidak ada kesalahan penulisan, bahkan satu huruf pun, karena sistem akan mencocokkan data ini dengan sangat presisi.

    – Di layar akan muncul kode captcha berupa kombinasi huruf dan/atau angka. Ketik ulang kode tersebut pada kolom yang disediakan. Kode ini berfungsi untuk memastikan bahwa yang mengakses situs adalah manusia, bukan robot.

    – Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol “CARI DATA”. Sistem akan memproses permintaan Anda.

    Jika Anda terdaftar sebagai penerima, informasi lengkap akan muncul di layar. Informasi tersebut meliputi nama lengkap,
    umur, jenis bantuan yang diterima (misalnya BPNT), periode pencairan (misalnya APR–JUN 2025), dan status pencairan (misalnya “YA” dengan keterangan periode).

    Penyaluran BPNT dan PKH merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam membangun jaring pengaman sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan adanya sistem DTSEN yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyaluran menjadi lebih efektif dan efisien.

    Bantuan ini bukan sekadar uang tunai, melainkan bentuk nyata kehadiran negara untuk membantu rakyatnya. Semoga dengan pencairan BPNT dan bantuan penebalan ini, setiap KPM dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dan menjaga kesejahteraan keluarga.

    Tetap pantau informasi dari sumber resmi dan jangan mudah percaya informasi hoaks yang beredar. Mari bersama-sama pastikan bantuan ini sampai ke tangan yang berhak!***

  • Bantuan Pangan Beras untuk 18,2 Juta Keluarga Siap Meluncur Awal Juli 2025

    Bantuan Pangan Beras untuk 18,2 Juta Keluarga Siap Meluncur Awal Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) berencana menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada awal Juli 2025. Program ini merupakan salah satu stimulus dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal II/2025.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, penyaluran bantuan akan dilakukan satu kali untuk alokasi dua bulan sekaligus, yakni pada Juni dan Juli 2025.

    “Bantuan menyasar 18.277.083 KPM, masing-masing akan menerima 10 kilogram beras per bulan,” ujarnya dalam keterangan dikutip Jumat (27/6/2025).

    Ketut menyebut, data penerima bantuan bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos), yang juga digunakan dalam program Kartu Sembako.

    Total beras yang akan disalurkan selama dua bulan mencapai 365.000 ton. Bantuan beras ini berasal dari cadangan pangan pemerintah (CPP) dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas No.593/2024 dan No.206/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025. Adapun penyaluran beras akan dilakukan oleh Perum Bulog yang menyalurkan beras dari gudang ke titik pembagian di tingkat desa atau kelurahan. 

    Proses ini didukung aplikasi Banpang milik Bulog dan dokumentasi berupa Berita Acara Serah Terima (BAST), berita acara pemeriksaan, dan foto geo-tagging sebagai bukti distribusi.

    Bagi KPM yang tidak dapat hadir secara langsung, bantuan dapat diambil oleh anggota keluarga satu Kartu Keluarga (KK) dengan membawa identitas diri. Jika pengambilan dilakukan oleh pihak luar keluarga, diperlukan tambahan dokumen berupa Berita Acara Perwakilan dan dokumentasi foto geo-tagged.

    Untuk penerima yang tidak ditemukan, seperti karena pindah domisili atau meninggal dunia, akan dilakukan penggantian dari data cadangan DTSEN dengan disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan dokumen pengganti lainnya.

    Sementara itu, untuk wilayah dengan akses geografis sulit, penyaluran dilakukan secara kolektif oleh aparat desa atau RT/RW dan disaksikan minimal dua petugas TNI atau Polri. Proses ini tetap didokumentasikan lengkap dalam bentuk dokumen pertanggungjawaban kolektif dan rekaman visual.

  • Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025, Kemensos Ajak Dunia Usaha Berkontribusi Atasi Kemiskinan – Page 3

    Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025, Kemensos Ajak Dunia Usaha Berkontribusi Atasi Kemiskinan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat, akan segera diluncurkan pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2025. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta memberdayakan orang tua dan memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka.

    Peluncuran ini juga diiringi dengan ajakan kolaborasi kepada berbagai pihak, terutama dari kalangan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Kalau bisa kita kolaborasikan antara negara dan sektor swasta, sekecil apapun kontribusinya, dampaknya akan luar biasa,” ujar Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Ketua Yayasan Amanah Bangun Negeri Zuraida Hamdie dan Ketua Umum Forum CSR Indonesia Mahir Bayasut di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya program pendidikan, tetapi merupakan solusi menyeluruh dalam mengatasi kemiskinan melalui tiga pendekatan: pendidikan anak, pemberdayaan orang tua, dan perbaikan hunian.

    ”Kita berangkat dari data orang tua siswa yang sudah pasti teridentifikasi di DTSEN. Anaknya disekolahkan, orangtua diberdayakan, dan rumahnya kita benahi. Kehidupannya kita perbaiki,” jelasnya.

    Saat ini, sebanyak 100 titik lokasi Sekolah Rakyat tengah dipersiapkan menggunakan aset milik Kemensos. Target awalnya menyasar 9.755 siswa yang akan langsung tinggal di asrama dengan fasilitas lengkap mulai 14 Juli 2025, saat masa orientasi dimulai.

    Selain 100 titik awal, Kemensos tengah mematangkan tambahan 100 titik baru sesuai arahan Presiden Prabowo. Dengan ekspansi ini, total siswa yang ditargetkan belajar di Sekolah Rakyat tahun ini mencapai lebih dari 20 ribu orang.

    Program ini juga akan didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan, guna menjamin proses belajar mengajar berjalan optimal.

  • Wamensos Ajak Pelaku Usaha Kucurkan CSR untuk Program Sekolah Rakyat Nasional 27 Juni 2025

    Wamensos Ajak Pelaku Usaha Kucurkan CSR untuk Program Sekolah Rakyat Nasional 27 Juni 2025

    Wamensos Ajak Pelaku Usaha Kucurkan CSR untuk Program Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Sosial (Wamensos)
    Agus Jabo Priyono
    mengajak partisipasi semua pihak, termasuk dunia usaha, untuk terliat dalam program
    Sekolah Rakyat
    yang ditujukan untuk mengentaskan
    kemiskinan
    .
    Menurut dia, dunia usaha dpat terlibat dalam program Sekolah Rakyat lewat tanggung jawab sosial perusahaan atau
    corporate social responsibility
    (CSR).
    “Kalau bisa kita kolaborasikan antara negara dan sektor swasta, sekecil apapun kontribusinya, dampaknya akan luar biasa,” ujar Agus dalam keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).
    Agus menyatakan, program Sekolah Rakyat tak hanya membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
    Ia juga memastikan bahwa penerima manfaat Sekolah Rakyat adalah benar-benar orang yang membutuhkan merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    ”Kita berangkat dari data orang tua siswa yang sudah pasti teridentifikasi di DTSEN. Anaknya disekolahkan, orangtua diberdayakan, dan rumahnya kita benahi. Kehidupannya kita perbaiki,” kata Agus.
    Ia menyampaikan, saat ini lokasi 100 titik Sekolah Rakyat sedang difokuskan pada pemanfaatan aset milik Kemensos, dengan target penerima manfaat tahap awal sekitar 9.755 siswa, yang akan terus ditingkatkan secara bertahap.
    Dia mengatakan, seluruh siswa Sekolah Rakyat tahap pertama memulai masa orientasi pada 14 Juli 2025 dan langsung tinggal di asrama yang sudah dilengkapi fasilitas mumpuni.
    Sementara itu, 100 titik baru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto masih terus dimatangkan.
    Dengan tambahan ini, Kemensos menargetkan total siswa yang belajar di Sekolah Rakyat pada tahun ini mencapai lebih dari 20.000 orang, didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan.
    Agus Jabo berharap ke depan akan terbentuk ekosistem kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas lokal dalam memberdayakan masyarakat miskin.
    “Kita tidak bisa kerja sendiri. Harus bareng-bareng, saling isi. Karena yang kita kejar bukan hanya target, tapi masa depan mereka,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.