Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli 2025

    Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli 2025

    Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    (Cak Imin) memastikan Presiden
    Prabowo Subianto
    akan meresmikan
    Sekolah Rakyat
    pada pertengahan Juli 2025.
    Ia pun menepis kabar bahwa peresmian Sekolah Rakyat diundur.
    “Engga engga, jalan terus. Kita akan resmikan pertengahan bulan ini di seluruh Indonesia. Iya (oleh) Pak Prabowo,” kata Muhaimin di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
    Cak Imin meyakini program
    sekolah rakyat
    tersebut akan menjadi langkah awal pemerintah memutuskan rantai kemiskinan, lewat jaminan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
    “Ya insya Allah sekolah rakyat akan diresmikan pada pertengahan bulan ini ya, sebagai langkah yang amat strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan asrama yang masyarakat anak-anak di desil 1 yang paling miskin ekstrem 3 juta orang anak-anaknya harus bersekolah dengan fasilitas yang bagus,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan program Sekolah Rakyat mulai beroperasi secara resmi pada 14 Juli 2025 di 100 titik pertama.
    Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Idit Supriadi Priatna, menegaskan Poltekesos di Bandung ini akan menjadi tempat sementara yang digunakan untuk pembelajaran Sekolah Rakyat.
    “Ya, mulai semester sekarang, ini di bulan Juli, kita mulai beroperasi. Nah kemudian nanti setelah satu tahun, pemerintah juga sedang menyiapkan bangunan baru yang permanen. Tadi yang luasnya sekitar 6-7 hektar,” ungkapnya.
    Dia memastikan kurikulum Sekolah Rakyat akan sama seperti
    kurikulum nasional
    .
    Di Sekolah Rakyat akan ada sejumlah ekstrakurikuler, termasuk di bidang digital.
    “Ya, untuk sekolah rakyat ini, di samping tadi ada kurikulum nasional, ada ekstrakurikulernya, karena ini kan boarding 24 jam,” kata Idit.
    “Untuk apa? Mereka untuk dibangun karakternya, kedisiplinannya, sehingga lulus SR (Sekolah Rakyat) itu tidak sekadar hanya pintar, tapi juga bagaimana etikanya, bagaimana mentalnya, termasuk spiritualnya,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 571.410 Penerima Bansos Terindikasi Bermain Judi Online

    571.410 Penerima Bansos Terindikasi Bermain Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan teradapat 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terindikasi sebagai penerima bantuan sosial (bansos), sekaligus pemain judi online (judol). 

    Data tersebut diperoleh dengan menyamakan laporan tahun 2024 dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol. 

    Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari Kementerian Sosial dan ditemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran dan lebih dari ratusan ribu penerima bansos terkait judi online. 

    “Data tahun 2024, dari 9,7 juta NIK pemain judi online, terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online,” kata Natsir dalam keterangan resminya, dikutip Senin (7/7/2025). 

    Dia menegaskan bahwa temuan tersebut menunjukkan bahwa hal ini bukan lagi penyimpangan administratif, melainkan termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.

    “Tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi dengan total deposit mencapai Rp957 miliar, dan itu baru dari satu bank saja. Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar,” tuturnya.

    Sebagai respons, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa rekening penerima bansos yang terbukti digunakan untuk judi online akan dilakukan edukasi dan evaluasi dan tidak boleh lagi menerima dana bantuan tersebut. 

    “Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan yang ada,” terangnya. 

    Pihaknya juga menyebutkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo agar bansos tepat sasaran. Untuk itu, Kemensos berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pengecekan rekening terhadap penerima bansos yang lebih dari 10 bahkan 15 tahun.

    “Kami sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh. Penerima-penerima bansos itu tentu melalui rekening, dan saat yang sama PPATK juga sedang mempelajari rekening-rekening penerima bansos. Maka itu kami meminta izin kepada Presiden untuk berkoordinasi,” ujar Gus Ipul. 

    Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos kemudian menyerahkan nomor-nomor rekening tersebut kepada PPATK. Dia juga membuka partisipasi masyarakat untuk ikut mengoreksi penyalahgunaan bansos. 

    “Bisa melalui jalur formal dengan lapor mulai dari RT/RW sampai Bupati. Bisa lewat aplikasi atau call center kami,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul juga mengaku menerima laporan dari PPATK terkait rekening penerima bansos yang memiliki saldo di rekening lebih dari Rp1juta hingga Rp2 juta. 

    “Ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut karena pada umumnya, yang namanya bansos langsung dipergunakan. Prinsipnya ini harus diedukasi dulu kalau memang pelanggarannya berat pasti bansosnya akan dievaluasi,” pungkasnya.

  • Video: Gus Ipul & Cara Kemensos Pastikan Bansos Tepat Sasaran

    Video: Gus Ipul & Cara Kemensos Pastikan Bansos Tepat Sasaran

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Sosial RI terus mendukung pemaksimalan penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah 2025 kepada masyarakat penerima manfaat.

    Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menyebutkan Bansos dari Kemensos meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga, Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang menyasar 18,3 juta keluarga hingga lebih dari 100 ribu penerima bantuan makanan bagi Lansia serta Bansos kepada 300 ribu anak yatim piatu sebesar Rp200 ribu per bulan.

    Pada tahun 2025, Pemerintah melakukan Pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) lewat Inpres No.4 tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran.

    Seperti apa strategi penyaluran bansos pemerintah? Selengkapnya simak dialog Serliana Salsabila dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum’at, 04/07/2025)

  • Beda Bansos PKH dan BPNT, Mana yang Lebih Besar?

    Beda Bansos PKH dan BPNT, Mana yang Lebih Besar?

    Jakarta –

    Pemerintah secara berkala melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Bantuan tersebut berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT).

    Meski bantuan ini diberikan oleh pemerintah, namun bantuan ini tidak sama besarannya. Berikut perbedaan antara bansos PKH dan BPNT.

    Bansos PKH

    Berdasarkan catatan detikcom, saat ini bansos PKH masuk dalam tahap ketiga untuk periode Juli, Agustus, dan September. Penerima bantuan dapat melakukan cek bansos PKH 2025 tahap 2 di link https://cekbansos.kemensos.go.id/

    Melansir data Kemensos, PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam setahun, penerima akan mendapatkan dana bantuan sebanyak empat kali.

    Untuk nominalnya berbeda-beda. Terdapat delapan kategori penerima bansos PKH dengan besaran dana sesuai kebutuhan masing-masing. Berikut ini rincian nominal bantuan PKH:

    1. Ibu hamil: Rp 3 juta/tahun (Rp 750.000/tahap)

    2. Anak usia dini: Rp 3 juta/tahun (Rp 750.000/tahap)

    3. Siswa SD: Rp 900.000/tahun (Rp 225.000/tahap)

    4. Siswa SMP: Rp 1,5 juta/tahun (Rp 375.000/tahap)

    5. Siswa SMA: Rp 2 juta/tahun (Rp 500.000/tahap)

    6. Disabilitas berat: Rp 2,4 juta (Rp 600.000/tahap)

    7. Lanjut usia 60+: Rp 2,4 juta/tahun (Rp 600.000/tahap)

    8. Korban pelanggaran HAM berat: Rp 10,8 juta/tahun (Rp 2,7 juta/tahap)

    Bansos BPNT

    BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah salah satu program bansos unggulan Kemensos yang menyasar keluarga miskin atau rentan miskin. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang bisa digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras, telur, tempe, tahu, dan lainnya.

    Tujuan utama BPNT adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini dirancang agar penerima manfaat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam hal konsumsi pangan yang layak dan bergizi.

    Melalui BPNT, pemerintah berupaya meringankan beban pengeluaran rumah tangga dengan memberikan bantuan secara rutin dalam bentuk non-tunai. Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok, sehingga keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya besar dari pendapatan mereka.

    Selain itu, BPNT juga bertujuan memberikan akses terhadap pangan bergizi secara teratur. Dengan mekanisme penyaluran yang terencana, masyarakat miskin bisa mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi tanpa harus bergantung pada kondisi ekonomi yang fluktuatif.

    Yang tak kalah penting, program ini juga ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, agar mereka tetap mampu membeli kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga atau tekanan ekonomi. Setiap penerima BPNT mendapatkan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan, yang disalurkan secara triwulan atau tiga bulan sekali.

    (hns/hns)

  • Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus

    Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus

    Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos
    Idit Supriadi Priatna
    menyebut, fasilitas di
    Sekolah Rakyat
    adalah unggulan.
    Bahkan, ia mengeklaim fasilitas di Sekolah Rakyat sama dengan sekolah
    Taruna Nusantara
    (Tarnus).
    “Adik-adik ini oleh Pak Prabowo beserta jajarannya ingin dimuliakan, ingin dimuliakan,” kata Idit, saat berdialog dengan para calon siswa Sekolah Rakyat di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025).
    “Makanya fasilitasnya tadi fasilitas unggul. Kita ini sama dengan sekolah Taruna Nusantara fasilitasnya, sama,” tambah dia.
    Meski fasilitasnya unggulan, ia menyebut Sekolah Rakyat tidak menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan akademik.
    Sekolah Rakyat menyasar anak dari kelompok desil 1 dan desil 2.
    Desil 1 mencakup 10 persen rumah tangga termiskin secara nasional, sedangkan desil 2 mencakup 11–20 persen terendah.
    “Adik-adik kalau mau, orangtuanya mengizinkan, insya Allah nanti bergabung dengan Sekolah Rakyat,” kata Idit.
    Dia memastikan semua
    fasilitas Sekolah Rakyat
    tidak dipungut biaya kepada orangtua atau wali murid.
    “Jadi, semuanya difasilitasi, tidak ada iuran ini itu, tidak ada biaya ini itu,” ujar dia.
    Di sekolah asrama ini, orangtua murid juga tetap bisa menengok anaknya selama tidak mengganggu proses pembelajaran.
    Dia berharap para orangtua murid tenang karena anaknya akan dirawat dan dijamin mendapat pendidikan Sekolah Rakyat oleh pemerintah.
    “Insya Allah aman. Yang jamin pemerintah. Sekali lagi yang menjamin ini pemerintah. Pemerintah itu kayaknya kalau sampai bangkrut enggak mungkin ya,” tutur dia.
    Saat ditanya lebih jauh soal
    fasilitas unggulan
    di Sekolah Rakyat, Idit menjelaskan para siswa akan mendapat pakaian seragam, makanan, alat tulis, hingga makan tiga kali sehari secara gratis.
    “Bahkan akan disiapkan juga laptop untuk masing-masing siswa, makan, minum 3 kali sehari, diasramakan dengan fasilitas yang serba unggul, berstandar,” ucap dia.
    Fasilitas Sekolah Rakyat
    , kata dia, juga akan mempunyai laboratorium komputer, bahasa, biologi, hingga fisika.
    “Sudah pasti itu. Lab komputer disiapkan. Ada lab komputer, ada lab, kalau untuk SMA ada lab bahasanya, ada lab biologi, kimia, fisika, untuk SMA yang IPA,” beber dia.
    Diketahui, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat seluruh Indonesia akan beroperasi pada Senin (14/7/2025) mendatang.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pun telah resmi menutup retreat kepala
    sekolah rakyat
    tahap yang diikuti 47 kepala sekolah di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).
    “Jadi, untuk 14 Juli yang akan datang akan dimulai proses pembelajaran di 100 titik,” ujar Gus Ipul,  saat ditemui usai acara di Pusdiklatbangprof, Sabtu.
    Ipul mengatakan, pada hari-hari awal sekolah, akan ada matrikulasi.
    Para siswa akan diberikan kesempatan untuk mengenal guru-guru mereka.
    Lalu, para siswa dan guru akan menjalani masa orientasi, dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan.
    “Jadi, nanti kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan melakukan cek kesehatan bersama untuk guru, untuk tenaga pendidik, dan untuk para siswa,” lanjut dia.
    Kemudian, kegiatan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh satgas Sekolah Rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantuan Sembako Rp 200 Ribu Masih Lanjut? Ini Jawabannya

    Bantuan Sembako Rp 200 Ribu Masih Lanjut? Ini Jawabannya

    Jakarta –

    Pemerintah memberikan sejumlah paket stimulus kepada masyarakat untuk kuartal II 2025. Salah satu paket yang diberikan ialah kartu sembako Rp 200 ribu per bulan untuk Juni-Juli 2025. Paket ini ditujukan untuk menjaga daya beli dan stabilisasi ekonomi.

    Rencananya pemerintah akan menggelontorkan bantuan tersebut kepada 18,3 juta rakyat miskin yang sudah mulai dilakukan pada 5 Juni lalu. Lantas apakah program ini masih berlanjut?

    Mengutip keterangan dari situs Kementerian Sosial, Jumat (4/7/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa per 1 Juli 2025, bantuan tersebut telah disalurkan kepada 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp6,19 triliun.

    Sementara sisa 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos. Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penyaluran tersebut belum terlaksana.

    Pertama, adanya ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (Himbara), sehingga penyaluran yang selama ini dilakukan lewat PT Pos dialihkan.

    Beleid ini hanya memberikan pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

    Selain karena proses peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara, faktor kedua penyebab keterlambatan pencairan bansos juga karena adanya 629.513 KPM penerima baru yang belum memiliki rekening.

    Para KPM baru berhak menerima bansos karena tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang menggantikan DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan.

    Selanjutnya, keterlambatan pencairan ke beberapa KPM juga terjadi akibat adanya sejumlah rekening yang masih dianalisis PPATK untuk memastikan bansos tepat sasaran.

    Sementara itu, secara keseluruhan sudah lebih dari Rp 20 triliun bansos triwulan II telah tersalur ke belasan juta KPM). Rinciannya, Bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp 5,8 triliun. Sementara untuk bansos Sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp 9,2 triliun.

    (hns/hns)

  • Kemensos Perkuat Kepala Sekolah Rakyat Lewat DNA ESQ

    Kemensos Perkuat Kepala Sekolah Rakyat Lewat DNA ESQ

    Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) mengisi retreat Kepala Sekolah Rakyat dengan Talent DNA. Tujuannya, membekali para pemimpin sekolah dengan wawasan dan teknologi terkini dalam pengembangan potensi peserta didik.

    Dalam kegiatan ini, pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar Agustian memberikan pembekalan tentang pentingnya manajemen talenta berbasis Artificial Intelligence (AI).

    Menurut Ary, pendekatan pendidikan di Indonesia harus bergeser dari sekadar pengukuran IQ dan nilai akademis, menuju pemahaman mendalam terhadap potensi unik setiap anak.

    “Selama ini kita hanya mengukur IQ-nya berapa, sekolahnya bagaimana. Tapi dengan pendekatan ini, kita bisa menemukan siapa saja yang jenius di bidang apa,” kata Ary Ginanjar.

    Ary mengapresiasi Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo, yang diimplementasikan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan tokoh pendidikan nasional  Moh. Nuh selaku Ketua Tim Formatur.

    “Sekolah Rakyat mengangkat derajat ekonomi, mental dan karakter serta daya saing. Melalui talent DNA ESQ, para kepala sekolah dapat memetakan talent peserta didik dengan baik sejak awal hingga mereka dewasa dan berkarya kelak,” kata Ary Ginanjar. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pembelajaran Sekolah Rakyat di 100 titik pertama dimulai pada 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai instrumen yang diperlukan termasuk pemetaan calon siswa.

    “Pak Nuh mengajak sahabatnya Pak Ary Ginanjar bertemu dengan untuk mendiskusikan beberapa hal,” kata Saifullah.

    Kemensos menggunakan aplikasi Manajemen Talenta untuk memetakan siswa berdasarkan potensi dan gaya belajar, karier dan jurusan, interaksi social, ekstrakurikuler, dukungan emosional, dan roadmap pembangunan.

    “Hari ini kita diskusi, dan alhamdulillah banyak sekali dari berbagai kalangan memberikan masukan,” jelas dia.

    Untuk itu, kata Ary Ginanjar para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat dibekali dengan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Talent DNA, sebuah tools berbasis kecerdasan buatan yang dapat memetakan gaya belajar, potensi alami, kecenderungan karier, hingga kebutuhan dukungan emosional tiap anak.

    “Setiap anak itu jenius. Kita sebagai pendidik adalah menemukannya dan menumbuhkannya. Langkah ini bagian dari ikhtiar besar menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ary Ginanjar.

    Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) mengisi retreat Kepala Sekolah Rakyat dengan Talent DNA. Tujuannya, membekali para pemimpin sekolah dengan wawasan dan teknologi terkini dalam pengembangan potensi peserta didik.
     
    Dalam kegiatan ini, pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar Agustian memberikan pembekalan tentang pentingnya manajemen talenta berbasis Artificial Intelligence (AI).
     
    Menurut Ary, pendekatan pendidikan di Indonesia harus bergeser dari sekadar pengukuran IQ dan nilai akademis, menuju pemahaman mendalam terhadap potensi unik setiap anak.

    “Selama ini kita hanya mengukur IQ-nya berapa, sekolahnya bagaimana. Tapi dengan pendekatan ini, kita bisa menemukan siapa saja yang jenius di bidang apa,” kata Ary Ginanjar.
     
    Ary mengapresiasi Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo, yang diimplementasikan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan tokoh pendidikan nasional  Moh. Nuh selaku Ketua Tim Formatur.
     
    “Sekolah Rakyat mengangkat derajat ekonomi, mental dan karakter serta daya saing. Melalui talent DNA ESQ, para kepala sekolah dapat memetakan talent peserta didik dengan baik sejak awal hingga mereka dewasa dan berkarya kelak,” kata Ary Ginanjar. 
     
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pembelajaran Sekolah Rakyat di 100 titik pertama dimulai pada 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai instrumen yang diperlukan termasuk pemetaan calon siswa.
     
    “Pak Nuh mengajak sahabatnya Pak Ary Ginanjar bertemu dengan untuk mendiskusikan beberapa hal,” kata Saifullah.
     
    Kemensos menggunakan aplikasi Manajemen Talenta untuk memetakan siswa berdasarkan potensi dan gaya belajar, karier dan jurusan, interaksi social, ekstrakurikuler, dukungan emosional, dan roadmap pembangunan.
     
    “Hari ini kita diskusi, dan alhamdulillah banyak sekali dari berbagai kalangan memberikan masukan,” jelas dia.
     
    Untuk itu, kata Ary Ginanjar para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat dibekali dengan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Talent DNA, sebuah tools berbasis kecerdasan buatan yang dapat memetakan gaya belajar, potensi alami, kecenderungan karier, hingga kebutuhan dukungan emosional tiap anak.
     
    “Setiap anak itu jenius. Kita sebagai pendidik adalah menemukannya dan menumbuhkannya. Langkah ini bagian dari ikhtiar besar menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ary Ginanjar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • 8 Kisah Samuel Yawan, Tinggalkan Jabatan Kepala Sekolah Negeri demi Mengabdi di Sekolah Rakyat Nasional

    8 Kisah Samuel Yawan, Tinggalkan Jabatan Kepala Sekolah Negeri demi Mengabdi di Sekolah Rakyat Nasional

    Kisah Samuel Yawan, Tinggalkan Jabatan Kepala Sekolah Negeri demi Mengabdi di Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Samuel Franklin Yawan
    (45) memilih mundur dari kursi kepala sekolah negeri untuk mengabdi di
    sekolah rakyat
    . Samuel telah menjadi kepala sekolah negeri di Biak, Papua, selama hampir satu dekade. 
    Samuel mengaku ingin menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga yang tak mampu. 
    “Jadi, saya meninggalkan jabatan kepala sekolah saya, saya masuk (sekolah rakyat),” ujar Samuel saat acara penutupan retret di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).
     
    Baginya,
    Sekolah Rakyat
    adalah ruang harapan baru. Sebab, anak-anak dari keluarga tak mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. 
    “Anak-anak didik kita yang selama berada pada garis kemiskinan, pada ekonomi lemah, (melalui sekolah rakyat) mereka boleh dapat pendidikan yang layak,” tutur Samuel.
    Samuel telah mengikuti retret kepala sekolah rakyat tahap dua yang diadakan
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) pada tanggal 2-5 Juli 2025.
    Di akhir kegiatan, Samuel menyampaikan kesan yang kuat saat berbicara langsung kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
    “Saya pikir saya datang dari Papua, sendiri. Tapi ternyata, hati kami sama, Pak. Sama-sama ingin membantu,” ucapnya, lirih.
    Dia yakin dengan berbekal materi yang didapatnya bisa membawa ilmu ke daerah masing-masing.
    “Semoga sepulangnya kami dari tempat ini, kami dapat menjadi kepala-kepala sekolah yang berguna bagi anak-anak didik kita yang selama ini belum tersentuh (pendidikan),” kata Samuel lagi.
    Sekolah rakyat
    tahap 1 akan dimulai pada Senin (14/7/2025) mendatang. Pada hari-hari awal sekolah, akan ada matrikulasi.
    Para siswa akan diberikan kesempatan untuk mengenal guru-guru mereka.
    Lalu, para siswa dan guru akan menjalani masa orientasi, dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan.
    “Jadi, nanti kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan melakukan cek kesehatan bersama untuk guru, untuk tenaga pendidik, dan untuk para siswa,” lanjutnya.
    Kemudian, kegiatan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh satgas sekolah rakyat.
    Sekolah rakyat tahap 1 akan diikuti oleh lebih dari 9.700 siswa dan ada 1.469 guru yang mendaftar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus

    Kemensos Buka Peluang Pelajaran AI dan Coding di Sekolah Rakyat

    Kemensos Buka Peluang Pelajaran AI dan Coding di Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (Kemensos) RI membuka peluang bahwa pelajaran soal
    kecerdasan buatan
    atau Artificial Intelligence (
    AI
    ) dan
    coding
    akan masuk dalam
    Sekolah Rakyat
    (SR).
    Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos,
    Idit Supriadi
    Priatna, menyebut hal ini akan menjadi salah satu rancangan untuk masa depan.
    “Kemungkinan (AI dan coding masuk SR), jadi dirancang untuk ke depan ya ini. Bukan hanya kekinian, tapi ini dipersiapkan anak-anak untuk ke depannya,” tegas Idit di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Sabtu (5/7/2025).
    Idit menjelaskan Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 mendatang akan menggunakan
    kurikulum nasional
    .
    Menurutnya, Sekolah Rakyat juga akan memuat beragam ekstrakurikuler, termasuk di bidang digital.
    “Kalau kurikulum secara mayor, kurikulum nasional tentunya nanti ada muatan-muatan tambahan di ekstrakurikuler, tentunya termasuk di bidang digital,” ungkapnya.
    Idit menegaskan persiapan terkait kurikulum Sekolah Rakyat sudah selesai.
    Pemerintah berharap Sekolah Rakyat menghasilkan siswa dengan kepintaran, etika, karakter, kedisiplinan, serta spiritualitas yang baik.
    “Tentunya Kemensos tidak sendirian, lebih ditopang oleh Kemendikdasmen di antaranya, dan kementerian-kementerian lain, serta Kemenag, jadi kita melibatkan semua pihak stakeholder yang berkaitan,” imbuhnya.
    Diketahui, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia akan beroperasi pada Senin (14/7/2025) mendatang.
    “Jadi, untuk 14 Juli yang akan datang, akan dimulai proses pembelajaran di 100 titik,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai acara di Pusdiklatbangprof, Sabtu (5/7/2025)
    Ipul mengatakan, pada hari-hari awal sekolah, akan ada matrikulasi. Para siswa akan diberikan kesempatan untuk mengenal guru-guru mereka.
    Lalu, para siswa dan guru akan menjalani masa orientasi, dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan.
    “Jadi, nanti kita kerja sama dengan Kementerian Kesehatan melakukan cek kesehatan bersama untuk guru, untuk tenaga pendidik, dan untuk para siswa,” lanjutnya.
    Kemudian, kegiatan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh satgas Sekolah Rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1,9 Juta Data Penerima Bansos Dikoreksi, Mensos Gus Ipul Minta Maaf

    1,9 Juta Data Penerima Bansos Dikoreksi, Mensos Gus Ipul Minta Maaf

    1,9 Juta Data Penerima Bansos Dikoreksi, Mensos Gus Ipul Minta Maaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Sosial
    (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan, ada 1,9 juta
    data penerima

    bantuan sosial
    (bansos) yang dikoreksi dalam proses penyaluran paling terbaru.
    “Kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi, sebagian besar ya masih menerima bansos. Tapi, sebagian lagi sekitar 1,9 juta itu terkoreksi,” ujar
    Gus Ipul
    ditemui usai acara di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).
    Menurut dia, dalam
    penyaluran bansos
    triwulan kedua ini, ada penerima yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan pada triwulan pertama.
    Namun, ada pula yang menerima bansos di awal tahun tetapi tidak lagi tercatat sebagai penerima saat ini.
    “Maka itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin tidak menerima bansos lagi, saya ingin sampaikan mohon maaf. Ini bukan maunya Menteri, bukan maunya Kementerian Sosial, tapi ini adalah memang sesuai data yang diberikan kepada kami,” lanjutnya.
    Ipul menegaskan bahwa bansos harus disalurkan secara tepat sasaran. Penyesuaian data dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang berhak.
    Perubahan ini terjadi karena pemerintah secara berkala mencocokkan data di lapangan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Selain itu, Kemensos juga tengah mengevaluasi mekanisme penyaluran bansos. Beberapa bantuan yang sebelumnya disalurkan melalui PT Pos Indonesia kini dialihkan ke sistem Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui rekening kolektif di bank.
    “Selama ini, hampir 5 juta keluarga penerima manfaat yang kita salurkan lewat PT Pos. Hasil data terbaru, setelah dikoreksi, ternyata sebagian besar itu seharusnya cukup lewat Himbara,” jelasnya.
    Ipul berharap, masyarakat bisa memahami penyaluran bansos yang mungkin mengalami keterlambatan selama masa transisi dan penyesuaian ini.
    Diberitakan, realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai lebih dari 8,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 1 Juli 2025.
    Ipul mengatakan jumlah tersebut setara dengan 80,49 persen dari total kuota penerima, dengan nilai bantuan yang telah digelontorkan mencapai Rp 5,8 triliun.
    Tak hanya PKH, bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako telah disalurkan kepada lebih dari 15,4 juta KPM, atau sekitar 84,71 persen dari total kuota, dengan total nilai mencapai Rp 9,2 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.