Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • 75 Pelajar Bakal Jalani Simulasi Sekolah Rakyat di Jaktim, Bakal Menginap Selama 2 Hari – Page 3

    75 Pelajar Bakal Jalani Simulasi Sekolah Rakyat di Jaktim, Bakal Menginap Selama 2 Hari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) akan melangsungkan simulasi kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat hari ini, Rabu (9/7/2025). Simulasi dilakukan di Sentra Handayani, Jakarta Timur.

    “Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) akan meninjau kegiatan Simulasi Sekolah Rakyat di pada hari ini pukul 09.00 WIB. Simulasi dilakukan sebelum siswa mulai masuk Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2024,” kata pihak Kemensos melalui keterangan tertulis.

    Rencananya, simulasi Sekolah Rakyat dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada 9-10 Juli 2025. Nantinya, para siswa akan menginap di asrama yang telah disediakan.

    Total, ada 75 siswa yang akan bersekolah di Sentra Handayani. Mereka terdiri dari 35 laki-laki, dan 40 perempuan yang terbagi dalam 3 rombongan belajar untuk jenjang SMP. Masing-masing berjumlah 25 siswa.

    “Selama simulasi, para siswa akan mendapat seragam dan keperluan sekolah, cek kesehatan gratis, talent mapping, uji coba pembelajaran akademik dengan memperkenalkan Learning Management System (LMS), hingga pengenalan tata tertib,” jelas Kemensos.

    Sebagai informasi, Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 akan dimulai pada bulan ini. Total, Sekolah Rakyat akan ada di 100 titik lokasi rintisan di seluruh Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, 63 titik akan memulai pembelajaran pada 14 Juli 2025 dan 37 titik akan dimulai di akhir Juli 2025.

    Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 DTSEN.

    Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

  • Infografis 571.410 NIK Penerima Bansos Terlibat Judi Online hingga Langkah Kementerian – Page 3

    Infografis 571.410 NIK Penerima Bansos Terlibat Judi Online hingga Langkah Kementerian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

    Data tersebut disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Senin 7 Juli 2025.

    “Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ujar Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah saat dihubungi Antara, di Jakarta, Senin 7 Juli 2025.

    Natsir menjelaskan PPATK telah melakukan pengujian dengan mengaitkan sebanyak 28,4 juta NIK terdaftar penerima bantuan sosial dengan sebanyak 9,7 juta NIK pemain judi online.

    Seperti apa langkah kementeria terkait? Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), temuan tersebut merupakan hasil pemadanan data antara Kementerian Sosial dan PPATK.

    Dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK yang terlibat judi online, ditemukan lebih dari setengah juta yang identik.

    “Jadi dari penelusuran itu, kita memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya tahu dana yang kita salurkan benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Presiden mengizinkan kita untuk koordinasi dengan PPATK,” ujar Gus Ipul usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, dikutip Selasa (8/7/2025).

    Lantas, seperti apa data NIK penerima bansos terlibat judi online? Apa langkah yang dilakukan kementerian terkait ada 571.410 NIK penerima bansos terlibat menjadi pemain judi online? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • 500 Ribu NIK Penerima Bansos Pakai Duit Buat Judol, Kemensos Tak Akan Langsung Coret

    500 Ribu NIK Penerima Bansos Pakai Duit Buat Judol, Kemensos Tak Akan Langsung Coret

    500 Ribu NIK Penerima Bansos Pakai Duit Buat Judol, Kemensos Tak Akan Langsung Coret
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta mencoret penerima
    bantuan sosial
    (bansos) yang terindikasi menggunakan dananya untuk praktik
    judi online
    (judol).
    Kemensos akan melakukan evaluasi dan edukasi terlebih dahulu kepada pihak yang terindikasi bermain judol menggunakan dana bansos.
    “Tapi kalau yang ini bagian dari jaringan atau apa, ya bisa-bisa ada tindak lanjut dari situ,” kata Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Implementasi Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk
    Bantuan Sosial
    , Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    “Tapi kita kedepankan edukasi lah, kalau ini benar-benar mereka dari keluarga yang miskin atau miskin ekstrem. Jadi kita akan lalui proses itu,” lanjut Gus Ipul.
    Namun demikian, jika dalam proses asesmen ditemukan indikasi kuat bahwa bansos sengaja digunakan untuk judi dan tidak ada iktikad baik dari penerima, maka pencoretan dari daftar bantuan menjadi opsi yang terbuka.
    “Kalau proses itu sudah dilalui dan mereka memang kelihatannya memang niat ya untuk menggunakan bansos untuk judi, maka ada potensi kita coret,” tegasnya.
    Namun demikian, Gus Ipul menyatakan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan final.
    “Nanti kami belum berani berspekulasi. Kita belum berani berspekulasi, ini baru data yang diberikan ke kami, itu pun belum semua,” ujar Gus Ipul.
    Adapun indikasi bansos yang digunakan untuk judol didapat dari koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    Ada 500.000-an NIK yang terdaftar sebagai penerima bansos, yang menggunakan dana bansos untuk judol.
    Ia menyebutkan bahwa setiap kasus akan dianalisis terlebih dahulu dengan mempertimbangkan latar belakang keluarga penerima.
    “Nanti kita akan analisis, kita akan evaluasi. Ini profil keluarganya ini seperti apa? Nanti kan akan ada asesmen. Kita lihat seperti apa? Apa mereka ini gak tahu? Atau gak sadar dia main judol? Kan kita belum tahu persis,” jelasnya.
    Gus Ipul mengungkapkan bahwa data yang digunakan saat ini berasal dari salah satu bank Himbara dan masih dalam tahap awal pelacakan oleh PPATK.
    “Ya, baru satu bank. Nanti (koordinasi lagi dengan) PPATK ya,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,

    Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,

    Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) mengungkapkan sejumlah kategori masyarakat yang dinyatakan tidak lagi layak menerima
    bantuan sosial
    (bansos) setelah dilakukan verifikasi dan validasi melalui
    Data Tunggal Sosial
    dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Hal ini disampaikannya usai acara rakor Implementasi Penggunaan DTSEN untuk
    Bantuan Sosial
    , Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Gus Ipul mengatakan bahwa penerima bansos yang berada dalam kategori tidak layak umumnya berada di Desil 6 sampai 10 dalam pemeringkatan kesejahteraan.
    Bantuan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, yaitu mereka yang masuk dalam Desil 1 hingga 4.
    “Jadi alokasinya tetap. Alokasi untuk penerima bansosnya tetap. Kita alokasikan kepada mereka yang lebih berhak. Yang berada di Desil 1, 2, 3, dan 4,” jelasnya.
    “Sementara yang katakanlah
    inclusion error
    itu tadi, yang 1,9 juta yang kita keluarkan itu berada di Desil 6 sampai 10. Jadi kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” lanjutnya.
    Gus Ipul menegaskan, jumlah penerima tidak dikurangi, hanya disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran data.
    “Jadi alokasi bantuannya tetap tidak berubah. Untuk program PKH, 10 juta keluarga penerima. Untuk bantuan pangan tunai atau sembako, 18,3 juta penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat,” ungkapnya.
    “Dan untuk PBI 96 juta lebih (penerima). Jadi alokasinya enggak berubah. Cuma sasarannya yang berubah, penerima manfaatnya yang berubah. Atas hasil pemutakhiran verifikasi dan validasi,” tambah dia.
    Menurut Gus Ipul, ada berbagai variabel yang digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bansos, mulai dari aspek ekonomi hingga kondisi psikologis.
    “Mulai dari pengeluarannya setiap individu, kondisi rumahnya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan apakah pernah merasa ketakutan, tidak makan esok hari, banyak sekali variable-variablenya,” ujar Gus Ipul.
    Ia menjelaskan bahwa klasifikasi tersebut berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pemutakhiran data berkala.
    “Yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS,” ujarnya.
    “Tetapi kami percaya bahwa data yang disajikan dengan pemutahiran yang berkala itu, Insya Allah nanti pemeringkatan yang dilakukan oleh BPS, bisa kita jadikan juga,” tambah dia.
    Gus Ipul juga menekankan bahwa masyarakat yang telah “graduasi” dari status penerima bansos tidak bisa serta-merta masuk kembali, kecuali ada perubahan signifikan dalam kondisi sosial-ekonomi mereka.
    “Nanti enggak bisa lagi kalau dia sudah misalnya graduasi ya, lalu tiba-tiba dia masuk lagi. Jadi itu paling enggak akan dideteksi oleh sistem kita. Apakah mereka ini usahanya gagal atau apa sehingga dia turun lagi,” jelasnya.
    “Karena kita yakin bahwa dinamis itu tadi, mungkin sekarang orang merasa cukup berdaya atau keluarga mandiri. Bisa jadi tiba-tiba usahanya mungkin mengalami masalah, lalu dia masuk jadi ke desil 2 atau 3 lagi,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.

    Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.

    Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    menyampaikan bahwa hasil pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) menunjukkan indikasi kuat adanya
    ketidaktepatan sasaran
    dalam penyaluran
    bantuan sosial
    (bansos).
    Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Penggunaan DTSEN untuk Bansos dan Kesejahteraan Sosial di Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    “Sekarang kita temukan banyak sekali, paling tidak tanda-tanda adanya ketidaktepatan sasaran itu. Dari 12 juta masyarakat yang kami kunjungi dalam ground checking, 1,9 juta dinyatakan tidak layak lagi menerima bansos,” ujar Gus Ipul.
    Menurutnya, hasil tersebut bukan berasal dari subjektivitas Kementerian Sosial, tetapi merupakan hasil validasi langsung di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendekatan berbasis data dan survei.
    “Yang bicara data. Bukan Menteri Sosial, bukan wakil menteri, bukan pula titipan-titipan. Tapi ini data yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pembentukan dan pemutakhiran data sosial ekonomi secara tunggal dan berkala.
    Tujuannya adalah untuk memastikan semua program sosial, terutama bansos, dapat tepat sasaran.
    “Kita ingin data makin akurat, dan yang melakukan validasi akhir adalah BPS,” ujar dia.
    “Bukan lagi Kemensos atau kementerian lain. Karena tiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah, atau menikah. Data itu sangat dinamis, jadi harus diperbarui terus-menerus,” tambahnya.
    Selain bekerja sama dengan BPS, Kemensos juga menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengevaluasi penerima bansos, termasuk yang telah menerima bantuan lebih dari lima atau sepuluh tahun.
    “Kami evaluasi semua penerima bansos, agar dibimbing oleh DTSEN untuk terus mendekati sasaran yang akurat,” kata Gus Ipul.
    Ia juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) di daerah untuk aktif berkoordinasi dengan BPS jika memiliki data lokal yang valid, agar dapat dimasukkan ke dalam DTSEN.
    “Daerah tidak boleh pasif. Jika punya data sendiri, langsung koordinasikan dengan BPS setempat agar bisa masuk ke DTSEN. Jadi inpres ini benar-benar terlaksana dengan baik di daerah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • XLSMART Sebut Sekolah Rakyat Butuh Ekosistem Digital, Tak Cukup Internet Cepat

    XLSMART Sebut Sekolah Rakyat Butuh Ekosistem Digital, Tak Cukup Internet Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) menyebut program internet cepat 100 Mbps yang digagas pemerintah untuk Sekolah Rakyat (SR) memerlukan kelengkapan ekosistem digital. Perusahaan berkodesaham EXCL itu siap mendukung.

    Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART Andrijanto Muljono menjelaskan kelengkapan ekosistem digital yang dimaksud mulai dari platform e-learning dan konten edukasi digital, hingga sistem dan infrastruktur yang terintegrasi.

    “Kami melihat Sekolah Rakyat membutuhkan lebih dari sekadar internet. Mereka membutuhkan ekosistem digital lengkap,” kata Andrijanto kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Perusahaan, sambungnya, siap mendukung program Internet 100 Mbps untuk 100 Sekolah Rakyat. Sebab, kata dia, program ini sejalan dengan tujuan perseroan, yaitu menghubungkan setiap anggota masyarakat Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik.

    Tidak hanya menyediakan konektivitas, tetapi juga mendorong inklusivitas khususnya untuk kemajuan pendidikan dan literasi digital.

    “XLSMART sangat antusias untuk menjadi bagian integral dari perjalanan digitalisasi pendidikan di Indonesia ini, mengubah tantangan menjadi peluang nyata untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Perusahaan sebelumnya menyoroti pentingnya dukungan regulasi yang berkelanjutan guna mensukseskan program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat.

     Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyediaan layanan internet cepat bagi Sekolah Rakyat (SR) akan sepenuhnya didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan pembiayaan program internet di SR telah ditetapkan oleh Kemensos. Komdigi sendiri akan menyiapkan infrastruktur digital dan berfokus memastikan jaringan sampai ke titik sekolah serta menjaga kualitas layanan.

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayanya oleh Kemensos. Kami, Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga quality of service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta pada Jumat (4/7/2025). 

    Dia menegaskan internet yang disiapkan di SR akan menggunakan jaringan tetap berbasis fiber optik atau fixed broadband, bukan jaringan seluler. Menurutnya, kebutuhan sekolah harus didukung oleh koneksi stabil dan berkecepatan tinggi.

    Wayan juga menyebut kecepatan internet 100 Mbps yang disiapkan tidak hanya ditujukan untuk sekolah, tetapi juga dapat melayani berbagai sektor publik dan rumah tangga.

    “Bisa ke rumah tangga, bisa ke sekolah, bisa ke pesantren, bisa ke layanan-layanan publik seperti puskesmas, kelurahan dan lain sebagainya nanti menjadi pelanggan mereka. Itu semua sasarannya sudah diputuskan,” kata Wayan.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

  • 571.410 Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Ini Langkah Kemensos – Page 3

    571.410 Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Ini Langkah Kemensos – Page 3

    Per 1 Juli 2025, Gus Ipul melaporkan lebih dari Rp20 triliun bantuan sosial telah tersalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan rincian bansos PKH sebanyak 8 juta lebih KPM atau 80,49 persen dari total kuota KPM dengan nilai Rp5,8 triliun.

    Sementara untuk bansos sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun.

    Untuk penebalan bansos, tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp6,19 triliun.

  • 571.410 Rekening Penerima Bansos Main Judol, Duit Isinya Bikin Kaget

    571.410 Rekening Penerima Bansos Main Judol, Duit Isinya Bikin Kaget

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 500 ribu orang penerima bantuan sosial bermain judi online. Laporan tersebut berasal dari data NIK bansos dan NIK pemain judol per 2024.

    Dari data yang didapatkan terdapat 28,4 juta NIK dengan 9,7 juta NIK merupakan data pemain judol tahun 2024. Hasilnya ditemukan 571.410 kesamaan NIK atau 2% dari penerima bansos tahun lalu.

    “Artinya ada sekitar 2% orang dari penerima bansos yang juga sebagai pemain judol tahun 2024,” kata data PPATK tersebut, Senin (7/7/2025).

    Deposit permainan judol yang dilakukan 571.410 orang itu mencapai Rp 957 miliar selama tahun 2024. Transaksinya tercatat sebanyak 7,5 juta kali.

    Total deposit judol dari 571.410 orang penerima bansos pada tahun 2024 sebesar Rp 957 Milyar dalam 7,5 juta kali transaksi

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka suara soal hal ini. Menurutnya akan ada edukasi dan evaluasi bagi penerima bansos yang melakukan aktivitas judi online.

    “Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan yang ada,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis di website Kemensos.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial bersama dengan PPATK melakukan pengecekan rekening pada penerima bansos selama lebih dari 10 tahun bahkan 15 tahun. Ini dalam rangka untuk menindaklajuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar bansos bisa tepat sasaran.

    Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos menyerahkan nomor-nomor rekening pada PPATK. Hasilnya ada jutaan rekening bansos tidak tepat sasaran, termasuk ratusan ribu penerima merupakan pemain judol.

    “Atas dasar pelaporan informasi dari Kementerian Sosial, itu kita menemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran dan lebih dari ratusan ribu penerima bansos terkait judi online,” ujar Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 571 Ribu Penerima Bansos Terciduk Main Judi Online, Transaksi Tembus Rp 957 Miliar – Page 3

    571 Ribu Penerima Bansos Terciduk Main Judi Online, Transaksi Tembus Rp 957 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mencengangkan: sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) diketahui juga aktif bermain judi online selama tahun 2024.

    Jumlah transaksi dari kelompok ini sangat fantastis. Total dana yang disetor ke platform judi online mencapai sekitar Rp 957 miliar, dengan frekuensi transaksi mencapai 7,5 juta kali.

    “Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ungkap Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, dikutip dari Antara, Senin (7/7/2025).

    Natsir menjelaskan, pihaknya melakukan pengujian dengan mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK milik pemain judi online. Hasilnya, ditemukan kesesuaian sebanyak 571.410 NIK, yang berarti penerima bansos tersebut juga terlibat sebagai pemain judi online.

    Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Sosial menggandeng PPATK untuk mendalami data ini demi memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    PPATK pun melakukan analisis terhadap rekening penerima bansos. Tujuannya, untuk mendeteksi rekening yang tidak aktif atau hanya digunakan untuk menerima dana bansos tanpa transaksi lainnya, yang berpotensi tidak tepat sasaran.

    “Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

     

  • Mensos Sebut 100 Sekolah Rakyat Mulai Kegiatan Pembelajaran 14 Juli

    Mensos Sebut 100 Sekolah Rakyat Mulai Kegiatan Pembelajaran 14 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa sebanyak 100 Sekolah Rakyat (SR) siap untuk memulai kegiatan pembelajaran pada 14 Juli 2025.

    Saifullah menjelaskan nantinya 100 Sekolah Rakyat tersebut bakal menampung 256 rombongan belajar (Rombel) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Untuk tahap satu ada 100 lokasi sekolah rakyat yang Insya Allah ini akan mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli yang akan datang,” jelas Mensos dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Adapun, dari total 100 Sekolah Rakyat yang dibidik beroperasi pada tahun ini, total unit yang tersedia baru sebesar 63 titik. Sementara sisanya sebanyak 37 titik masih dalam tahap renovasi dan tetap dibidik rampung pada tahun ini.

    Dalam penjelasan Saifullah, sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat yang telah tersedia bakal menampung 6.130 siswa, sedangkan apabila 37 unit Sekolah Rakyat yang tengah dibangun rampung, maka total siswa yang dapat ditampung mencapai 9.755 siswa.

    “Secara keseluruhan tahap 1 ini akan menampung 9.755 siswa dibutuhkan 1.554 guru dan ada 3.390 tenaga kependidikan. Ini semuanya mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan sudah rampung proses seleksinya. Sementara 37 titik ini masih dalam proses finalisasi renovasi,” tegas Saifullah.

    Sementara pada kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap progres renovasi sekolah rakyat Tahap 1A telah mencapai 90,72%. Di mana, sekolah rakyat perdana tersebut ditargetkan mulai beroperasi bulan ini. 

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan pihaknya menargetkan renovasi Sekolah Rakyat tahap 1A bakal rampung pada lusa, 8 Juli 2025. Nantinya, sekolah itu bakal menampung siswa dan siswi baru tahun ajaran 2025/2026. 

    “Saat ini, pelaksanaan renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1A telah memasuki fase akhir dengan progres fisik mencapai 90,72% dan ditargetkan rampung pada 8 Juli 2025,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (6/7/2025). 

    Dody menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun manusia Indonesia dari hulu ke hilir melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang inklusif, layak, dan berstandar nasional. 

    Dia juga menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian penting dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.