Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Penuhi Syarat Kelayakan! Banyuwangi Siap Gelar Sekolah Rakyat 14 Juli 2025 – Page 3

    Penuhi Syarat Kelayakan! Banyuwangi Siap Gelar Sekolah Rakyat 14 Juli 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial mengumumkan Kabupaten Banyuwangi telah siap menggelar Sekolah Rakyat dan mulai dilaksanakan pada Senin (14/7/2025).

    Kesiapan Banyuwangi ditandai dengan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Kesepakatan itu berisi kerja sama teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat.

    Mensos mengatakan, Banyuwangi termasuk daerah yang awal menggelar Sekolah Rakyat karena telah memenuhi seluruh kelayakan, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan siswa, maupun tenaga pendidik. 

    “Dari hasil asesmen Kementerian PU, Banyuwangi dinyatakan layak sebagai Sekolah Rakyat rintisan,” kata Menteri yang akrab dipanggil Gus Ipul.

    Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menjelaskan, ada dua jenis Sekolah Rakyat yang didirikan Kemensos, yakni Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen. Sekolah Rakyat rintisan merupakan sekolah yang menggunakan aset yang dinyatakan layak oleh Kementerian PU. Seperti menggunakan gedung Kemensos, atau menggunakan gedung kementerian/lembaga lain yang dinyatakan layak.

    “Termasuk gedung-gedung atas usulan dari pemerintah daerah, universitas, atau lainnya yang kemudian dinyatakan layak oleh Kementerian PU,” terangnya.

    Sementara Sekolah Rakyat permanen, Kemensos bersama Kemen PU akan membangun sekitar 100 sekolah rakyat permanen, yang rencananya akan dimulai September 2025. Gedung tersebut nantinya berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

  • Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak

    Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak

    Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Banten,
    Dimyati Natakusumah
    menyampaikan bahwa ada dua titik lokasi yang dipinjamkan Pemprov Banten untuk gedung
    Sekolah Rakyat
    .
    Dimyati tidak menutup kemungkinan adanya penambahan lokasi lain sebagai bentuk dukungan terhadap program yang digagas Presiden
    Prabowo Subianto
    ini.
    “Yang dipinjam pakai baru dua, yaitu yang di Tangsel dan di Kabupaten Lebak. Insya Allah nanti ada di Pandeglang, Kabupaten Serang, dan juga di Kota Tangerang,” kata Dimyati usai Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai BMD Milik Pemda bersama Mensos Saifullah Yusuf, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2035).
    Menurut Dimyati, Sekolah Rakyat merupakan bentuk kepedulian Prabowo dan Mensos Saifullah Yusuf agar seluruh anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan tanpa memikirkan biaya.
    “Program ini adalah (bentuk) kepedulian sosial yang sangat tinggi dari Bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Pak Menteri Sosial dan ini akan membantu rakyat, terutama gap antara orang yang ada dan orang yang tidak berada,” kata dia.
    Dimyati melanjutkan, dana yang digelontorkan untuk Sekolah Rakyat juga tidak main-main, yakni Rp 48 juta untuk setiap siswa per tahun.
    “Kami sangat mendukung program ini, apalagi pembiayaan yang cukup besar per orang itu kurang lebih Rp 48 juta per tahun. Ini kan besar sekali,” ucapnya.
    Sebab itu, Dimyati menilai bahwa segenap elemen pemerintahan termasuk Pemprov Banten, perlu mendukung program ini.
    “Saya berharap program ini harus sukses dan harus didukung oleh segenap elemen termasuk pemerintah, kabupaten, kota dan juga para stakeholder,” tandas Dimyati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025 Nasional 10 Juli 2025

    Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025 Nasional 10 Juli 2025

    Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Sosial
    (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    mengatakan, 100 titik
    Sekolah Rakyat
    telah dimatangkan dan siap untuk beroperasi pada Juli 2025.
    Saifullah menuturkan, pada tahap pertama sebanyak 63 dari 100 sekolah akan dibuka pada 14 Juli 2025, sisanya menyusul di akhir bulan.
    “Yang siap untuk tanggal 14 Juli, itu baru di 63 titik. Yang 37 titik lagi, Insya Allah di akhir Juli,” ujar Saifullah usai agenda Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai BMD Milik Pemda dan Universitas, di Kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
    Total akan ada lebih dari 9.700 siswa yang mengikuti pendidikan Sekolah Rakyat, dengan dukungan sekitar 1.500 guru.
    “Untuk yang 100 titik sebenarnya sudah tuntas. Kepala sekolah dan gurunya sudah selesai diseleksi. Tinggal memasuki proses pembelajaran di 100 titik. Gurunya 1.500an lebih sedikit,” jelasnya.
    Saifullah memastikan, calon siswa Sekolah Rakyat dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) yang telah disurvei sebelumnya.
    “Benar-benar berdasarkan data atau berbasis data, yang semuanya disurvei, dan setelah itu ditandatangani. Inilah perkembangan Sekolah Rakyat,” ucapnya.
    Saifullah menegaskan, calon siswa Sekolah Rakyat tidak boleh berdasarkan rekomendasi titipan pejabat atau hasil suap.
    “Masyarakat mendukung hadirnya Sekolah Rakyat ini dengan catatan harus dilaksanakan benar-benar sesuai maksud dan tujuannya. Jangan sampai misalnya rekomendasi siswa itu titipan, apalagi hasil suap, dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” tuturnya.
    Dalam penyaringan calon siswa Sekolah Rakyat, Kemensos berpatokan kepada DTSEN.
    Dua kriteria utama calon siswa Sekolah Rakyat adalah masuk dalam Desil 1, yaitu 10 persen keluarga termiskin menurut DTSEN.
    Lalu, masuk dalam Desil 2, yaitu 11–20 persen keluarga termiskin dalam DTSEN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Pinjam Lahan dari 44 Pemda dan 3 Universitas untuk Gelar Sekolah Rakyat Rintisan Nasional 10 Juli 2025

    Kemensos Pinjam Lahan dari 44 Pemda dan 3 Universitas untuk Gelar Sekolah Rakyat Rintisan Nasional 10 Juli 2025

    Kemensos Pinjam Lahan dari 44 Pemda dan 3 Universitas untuk Gelar Sekolah Rakyat Rintisan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 44 pemerintah daerah dan tiga universitas untuk peminjaman lahan dalam penyelenggaraan program
    Sekolah Rakyat
    Rintisan.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menuturkan, pinjam pakai lahan atau gedung ini akan digunakan untuk penyelenggaraan
    Sekolah Rakyat Rintisan
    tahun 2025/2026.
    “Ada 44 (pemda terdiri dari) provinsi, kabupaten, kota, dan 3 universitas. Sebagian besar di Jawa, sebagian. Tapi hampir merata,” kata Saifullah usai agenda penandatanganan perjanjian pinjam pakai BMD milik pemda dan universitas, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
    Gus Ipul
    menegaskan bahwa pinjam pakai gedung ini hanya bersifat sementara selama proses pembangunan Sekolah Rakyat berlangsung.
    Nantinya, setelah pembangunan gedung permanen rampung, aset akan dikembalikan ke pemilik masing-masing.
    “Di bulan September rencananya (pembangunan permanen) yang direncanakan oleh Kementerian PU, rencananya nanti di bulan September,” ucapnya.
    Gus Ipul, panggilan karibnya, mengatakan bahwa pihaknya sedang memenuhi seluruh syarat untuk memulai pembangunan.
    “Artinya akan dibangun saat lahannya sudah
    clear and clean
    , kalau sekarang masih ada yang kurang ini, kurang itu. Tapi kalau sudah
    clear and clean
    , baru nanti ditetapkan sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat permanen,” jelas dia.
    Tenggat waktu peminjaman ini, kata Gus Ipul, akan berlangsung selama setahun.
    “Ya sifatnya sementara. Setahun ke depan minimal. Nanti kalau habis ya bisa kita perpanjang,” ucapnya.
    Ia memastikan, 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Total akan ada lebih dari 9.700 siswa.
    Tahap pertama sebanyak 63 sekolah akan dibuka pada 14 Juli 2025, sisanya menyusul di akhir bulan.
    Sementara, lebih dari 4.000 orang yang akan terlibat dalam Sekolah Rakyat, terdiri atas 1.554 guru, 53 kepala sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya seperti kepala asrama dan pamong.
    Sebanyak 600 guru akan ditugaskan khusus untuk bidang pendidikan agama, baik Islam, Kristen, maupun agama lainnya.
    Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal di berbagai daerah, Kementerian Sosial telah menyiapkan sistem koordinasi berbasis wilayah, dengan penanggung jawab dan koordinator regional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha Nasional 10 Juli 2025

    Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha Nasional 10 Juli 2025

    Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, lulusan
    Sekolah Rakyat
    tidak akan dipaksa untuk menempuh pendidikan tinggi jika memang tidak memilih jalur tersebut.
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa
    lulusan Sekolah Rakyat
    juga dipersilakan jika ingin langsung bekerja atau berbisnis dan pemerintah akan memfasilitasinya.
    “Bagi yang memang memilih jalur akademik, ya, masalahnya memilih jalur untuk bisa melanjutkan kuliah. Tapi bagi mereka yang ingin kerja, yang ingin usaha, ya difasilitasi ke sana,” kata Gus Ipul di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).
    Ia menegaskan, Sekolah Rakyat tidak akan mewajibkan satu jalur tunggal bagi para siswanya, melainkan akan mendampingi mereka sesuai bakat, minat, dan pilihan karier masing-masing.
    “Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk harus kuliah,” ujar Gus Ipul.
    Sementara itu, Wakil Kepala Kantor Staf Presiden M Qodari berpesan soal pentingnya membuka jalur pendidikan lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat.
    Menurut dia, hal tersebut penting agar lulusan Sekolah Rakyat  memiliki kesempatan yang setara dengan anak-anak dari keluarga mampu dalam meraih cita-cita.
    “Mudah-mudahan nanti dibuatkan jalan lagi supaya mereka bisa melanjutkan sekolah dan cita-cita mereka itu tidak berbeda dengan anak-anak yang lain yang mampu,” kata Qodari.
    “Ada yang mau jadi polwan, guru, dokter, semua cita-cita yang mulia,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Ketua Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh mengatakan bahwa lulusan Sekolah Rakyat dipastikan memiliki kebebasan penuh untuk menentukan masa depannya setelah menyelesaikan pendidikan.
    Mereka dapat memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau langsung bekerja, tanpa adanya ikatan kewajiban dengan pemerintah atau lembaga tertentu.
    Dia menjelaskan bahwa tujuan utama sekolah ini adalah memutus mata rantai kemiskinan, bukan sekadar mencetak tenaga kerja untuk program strategis pemerintah.
    “Saya kira orientasinya bukan untuk lapangan kerja, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bisa keluar dari kemiskinan,” tegas Nuh, di Kementerian Sosial, 19 Maret 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bansos Dipake Judol, Puan: Harus Telusuri Tuntas – Page 3

    Bansos Dipake Judol, Puan: Harus Telusuri Tuntas – Page 3

    Puan juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan pihak yang berhak menerimanya. Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin data-data kependudukan masyarakat.

    “Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” jelas Puan.

    “Di sisi lain, Pemerintah bersama stakeholder terkait juga harus memastikan adanya penegakan hukum apabila data penerima bansos disalahgunakan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

    Diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut sekitar 571 ribu orang penerima bantuan sosial (bansos) diduga ikut main judol dengan nilai transaksi ratusan miliar. Data ini ditemukan ketika Kemensos menyandingkan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Kemensos mencocokkan sebanyak 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos dengan data 9,7 juta orang pemain judol milik PPATK. Penerima bansos itu diduga terlibat dalam 7,5 juta transaksi terkait judol dengan angka transaksi menembus Rp 957 miliar.

    Meski begitu, Kemensos belum bisa memastikan apakah 571 ribu orang itu benar-benar bermain judol secara sadar. Kemensos masih akan menelusuri lebih lanjut bersama PPATK.

  • Siswa Sekolah Rakyat Akan Dibekali Kartu Akses, Bisa Lacak Lokasi dan Aktivitas Sehari-hari

    Siswa Sekolah Rakyat Akan Dibekali Kartu Akses, Bisa Lacak Lokasi dan Aktivitas Sehari-hari

    Siswa Sekolah Rakyat Akan Dibekali Kartu Akses, Bisa Lacak Lokasi dan Aktivitas Sehari-hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para siswa
    Sekolah Rakyat
    nantinya akan dibekali
    kartu akses pintar
    yang berfungsi lebih dari sekadar alat absensi.
    Menteri Sosial
    (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa kartu ini akan digunakan untuk memantau aktivitas dan keberadaan siswa selama berada di lingkungan sekolah.
    “Ya, untuk absen. Untuk mengikuti aktivitas siswa. Dia lagi di kelas, dia lagi di kamar, dia lagi makan, dia lagi shalat mungkin. Dia lagi di mana bisa kita ketahui keberadaannya,” ujar Gus Ipul usai meninjau simulasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).
    Kartu akses ini menggunakan sistem tap-in saat siswa masuk ke setiap ruangan atau mengikuti kegiatan tertentu.
    Dengan teknologi tersebut, pihak sekolah dapat melihat jadwal, keaktifan, dan pola harian siswa secara digital.
    “Misalnya ada yang makan cuma dua kali, ya. Kemana ini, kok enggak tiga kali? Apa sedang sakit atau ada hal lain? Jadi bisa diketahui dengan itu,” jelasnya.
    Untuk memastikan sistem ini berjalan optimal, setiap ruangan di lingkungan Sekolah Rakyat akan dipasangi alat pemindai kartu (tap).
    Dengan begitu, setiap kali siswa berpindah tempat atau mengikuti kegiatan, data kehadiran dan lokasinya akan otomatis tercatat.
    “Ya, setiap masuk ke ruangan ya, ada tap-nya,” jelasnya.
    Sebagai informasi, hari ini Mensos meninjau kegiatan simulasi Sekolah Rakyat di dua lokasi yakni di Sentra Handayani, Jakarta Timur, dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat.
    Simulasi ini digelar sebelum kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Rakyat dimulai pada Senin (14/7/2025) pekan depan.
    Simulasi dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada 9-10 Juli 2025 di mana para siswa akan menginap di asrama yang telah disediakan.
    Di Sentra Handayani, terdapat total 75 siswa yang akan bersekolah di tempat tersebut, terdiri dari 35 laki-laki dan 40 perempuan yang terbagi dalam 3 rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SMP.
    Sementara itu, di STPL, total ada 180 siswa dari 9 Rombongan Belajar (Rombel) dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MenPANRB pastikan Sekolah Rakyat berkelanjutan dan profesional

    MenPANRB pastikan Sekolah Rakyat berkelanjutan dan profesional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Kementeriannya akan mengawal program Sekolah Rakyat agar bisa berjalan secara berkelanjutan dan profesional demi keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan berkualitas.

    “Peran Kementerian PANRB ini harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung operasional sekolah rakyat agar benar-benar bisa dijalankan secara berkelanjutan dan profesional,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Tingkat Menteri terkait pembahasan Inpres No.8/2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Jakarta, Selasa (8/7).

    Dukungan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yaitu turut mengambil peran dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru pada Sekolah Rakyat.

    Rini menyampaikan pada Inpres tersebut telah ditetapkan peran dan tanggung jawab lintas kementerian, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PANRB, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama.

    Kementerian PANRB berperan sebagai instansi pendukung dalam dua hal, yaitu pada aspek kelembagaan dan SDM melalui penguatan organisasi yang dikoordinasikan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kemensos serta fasilitasi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan.

    Menurutnya, sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, bersama dengan Balai Diklat dan Politeknik Kesejahteraan Sosial yang sudah ada saat ini.

    “Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kementerian Sosial yang sudah memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional,” jelasnya.

    Sebagai penguatan kelembagaan, Sekolah Rakyat dirancang mengacu pada Permendikbud No. 6/2019, dengan mempertimbangkan lokasi dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.

    “Sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 8/2025, saat ini telah diusulkan 200 Sekolah Rakyat dengan jenjang Pendidikan SMP, SMA, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi,” kata Rini.

    Sementara itu untuk pemenuhan kebutuhan guru, Kementerian PANRB bersama Kemendikdasmen berkolaborasi dalam pemenuhan Kebutuhan Guru pada Sekolah Rakyat.

    “Dengan demikian, peran Kementerian PANRB tidak hanya menfasilitasi pemenuhan guru, tetapi juga mengawal proses seleksi yang adil, terukur, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi. Ini penting agar sekolah rakyat tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi juga memiliki guru yang kompeten dan sesuai kebutuhan lapangan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Simulasi Sekolah Rakyat, Siswa Jalani Tes DNA

    Simulasi Sekolah Rakyat, Siswa Jalani Tes DNA

    Simulasi Sekolah Rakyat, Siswa Jalani Tes DNA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Sosial
    memulai simulasi perdana penyelenggaraan
    Sekolah Rakyat
    rintisan yang akan berlangsung selama dua hari penuh.
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, ada sejumlah kegiatan yang dilakoni siswa Sekolah Rakyat dalam simulasi ini, termasuk pemeriksaan kesehatan dan tes DNA.
    “Mulai hari ini, tadi pagi diawali dengan cek kesehatan, lalu kemudian juga ada tes DNA,” ujar Saifullah di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa tes DNA yang digunakan merupakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang telah dilatih untuk memetakan minat dan potensi siswa.
    Teknologi ini diberikan secara gratis oleh pengembangnya, Ary Ginanjar Agustian, yang dikenal sebagai pelopor konsep ESQ.
    “Dengan perangkat ini, kita bisa lebih cepat mengetahui minat dan bakat siswa. Dengan begitu, guru akan lebih mudah mengarahkan mereka,” kata dia.
    Sementara itu, pemeriksaan kesehatan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
    Jika ditemukan siswa dengan indikasi penyakit menular, mereka akan mendapatkan perawatan terlebih dahulu.
    “Setelah sembuh, mereka bisa kembali kapan pun ke Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
    Simulasi ini menjadi bagian dari persiapan menuju peluncuran resmi Sekolah Rakyat tahap pertama yang dijadwalkan dimulai pada Senin (14/7/2025) mendatang.
    Gus Ipul menyatakan, sudah ada 63 titik Sekolah Rakyat sudah siap sarana dan prasarananya sedangkan 37 titik lainnya akan menyusul pada akhir Juli 2025.
    Ia memastikan bahwa seluruh kepala sekolah telah mengikuti pembekalan, dan dalam dua hari ke depan, para guru juga akan menjalani orientasi intensif.
    “Ini kali pertama. Yang perlu orientasi bukan cuma siswa, tapi juga guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, bahkan saya sendiri sebagai menteri,” katanya.
    Mensos juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan memberi masukan selama proses berlangsung.
    Ia mengakui, sebagai program rintisan, Sekolah Rakyat masih akan terus disempurnakan.
    “Kalau ada kekurangan atau hal-hal yang belum sesuai harapan, kami mohon itu disampaikan. Ini demi memperbaiki terus penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Layanan Internet Gratis dari Pemerintah Akan Diluncurkan, Ini Bentuknya

    Layanan Internet Gratis dari Pemerintah Akan Diluncurkan, Ini Bentuknya

    Jakarta –

    Pemerintah mau memberikan layanan internet gratis untuk masyarakat. Bentuknya akan hadir sebagai penunjang dari Program Sekolah Rakyat.

    Layanan internet gratis ini akan hadir dalam bagian dari Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah. Program ini tak hanya untuk memperkuat kualitas pendidikan dalam negeri, namun juga turut beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kecepatan internet hingga 100 Mbps akan tersedia di seluruh Sekolah Rakyat tersebut.

    Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sebagai komitmen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan Sekolah Rakyat akan mendapatkan kecepatan internet 100 Mbps. Sebagai langkah awal, dua Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman akan menerima koneksi internet ngebut.

    “Kewajiban Komdigi adalah pertama, memastikan infrastruktur digital. Jadi, bahwa Sekolah Rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik,” ujar Menkomdigi Meutya pada akhir Juni lalu.

    Dua unit Sekolah Rakyat di Yogyakarta itu diklaim kini tersambung dengan internet kecepatan tinggi untuk kegiatan belajar-mengajar. SR Kabupaten Bantul menerima layanan internet 100 Mbps untuk mendukung 75 siswa dari tiga rombongan belajar, sementara SR Kabupaten Sleman mendapat dukungan 200 Mbps yang akan digunakan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.

    Komdigi menyebutkan menjadikan internet cepat sebagai fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 200 Sekolah Rakyat akan mendapatkan akses koneksi internet ngebut.

    Langkah ini disebut bagian dari komitmen Komdigi untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, terutama dari kelompok rentan, memiliki akses ke pendidikan berbasis teknologi, sejalan dengan agenda besar transformasi digital nasional.

    Adapun pengadaan layanan internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat itu pembiayaannya bersumber dari Kementerian Sosial, sedangkan Komdigi sebagai penyedia layanan di lokasi.

    Direncanakan Sekolah Rakyat akan mulai dibuka Agustus hingga September 2025. Kemensos mengatakan fasilitas pendidikan tersebut memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap program prioritas Prabowo.

    “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico.

    Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

    (agt/fay)