Kementrian Lembaga: Kemensos

  • 54 Ribu Keluarga di Jakbar Dapat Beras 20 Kg Juli Ini, Begini Cara Ceknya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 Juli 2025

    54 Ribu Keluarga di Jakbar Dapat Beras 20 Kg Juli Ini, Begini Cara Ceknya Megapolitan 14 Juli 2025

    54 Ribu Keluarga di Jakbar Dapat Beras 20 Kg Juli Ini, Begini Cara Ceknya
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 54.545 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah
    Jakarta Barat
    (Jakbar) dipastikan menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kilogram dari pemerintah melalui Perum
    Bulog
    untuk periode Juni dan Juli 2025.
    Bantuan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang tertuang dalam Surat Penugasan Bapanas Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Beras oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
    Bantuan beras
    diberikan kepada keluarga yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).
    Koordinator Pembagian Pangan Bulog Wilayah Jakarta Barat, Zakaria Putra, mengatakan bahwa penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan alokasi.
    “Penyaluran akan dilakukan satu kali pengiriman untuk alokasi dua bulan sekaligus, Juni dan Juli 2025,” ujar Zakaria di Jakarta, Senin (14/7/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Dari total 18,27 juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Indonesia, Jakarta Barat menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penerima cukup besar.
    “Untuk wilayah Jakarta Barat, bantuan akan diberikan kepada 54.545 KPM. Setiap KPM menerima 10 kg beras per bulan, sehingga totalnya 20 kg,” tambahnya.
    Zakaria juga memastikan kualitas beras yang disalurkan telah melalui pengecekan ketat antara Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.
    “Beras yang diberikan ke warga dipastikan berkualitas baik karena telah dicek langsung di gudang Bulog,” tegasnya.
    Menurut Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Jakarta Barat, Amin Haji, skema penyaluran bantuan pangan tahun ini berbeda dibanding tahun lalu.
    “Tahun lalu distribusi masih dikoordinasi oleh kantor Pos Indonesia. Tapi sekarang, Bulog langsung yang menyalurkannya,” jelas Amin.
    Ia berharap proses distribusi dapat berjalan lancar melalui kerja sama antara Bulog, Pemkot Jakarta Barat, dan pengurus lingkungan setempat (RT/RW).
    Selain
    bantuan beras
    , pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) penebalan senilai Rp 400.000 kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar di DTSEN Kemensos.
    Bantuan uang tunai ini merupakan alokasi Rp 200.000 per bulan yang disalurkan sekaligus untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025.
    Masyarakat bisa mengecek secara
    online
    apakah terdaftar sebagai penerima bantuan melalui laman resmi Kemensos dengan cara berikut:
    Jika nama yang dicari terdaftar sebagai penerima bantuan, maka sistem akan menampilkan informasi sebagai berikut Nama penerima (KPM), umur, jenis bansos, status penyaluran, periode penyaluran.
    Bantuan uang tunai akan disalurkan melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN), atau Kantor Pos Indonesia (bagi KPM yang belum memiliki rekening).
    Sedangkan
    bantuan beras 20 kg
    juga akan disalurkan langsung ke rumah KPM atau melalui titik distribusi di lingkungan RT/RW masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah Rakyat di Banyuwangi Dimulai, Bupati: Semoga Nyaman bagi Anak-anak

    Sekolah Rakyat di Banyuwangi Dimulai, Bupati: Semoga Nyaman bagi Anak-anak

    Jakarta

    Kabupaten Banyuwangi resmi memulai pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun ajaran baru 2025/2026. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama perwakilan Kementerian Sosial pun me-launching langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat.

    “Mohon doa dan dukungannya semoga Sekolah Rakyat ini menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Semoga mereka senang, sehat, dan bisa belajar dan tumbuh dengan baik,” ucap Ipuk dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025).

    Bupati Ipuk menyapa langsung para siswa dan orang tua yang hadir mengantar anak-anaknya pada acara yang digelar di Gedung Balai Diklat PNS, di Desa Licin, Kecamatan Banyuwangi, hari ini. Ipuk juga mengecek fasilitas, seperti ruang asrama dan ruang kelas yang sudah siap difungsikan.

    Adapun sekolah Rakyat Banyuwangi diikuti 125 siswa yang terdiri dari 50 siswa SMA, 50 SMP, dan 25 siswa SD. Khusus jenjang SD, sekolah hanya menerima siswa kelas 4, 5, dan 6.

    “Awal masuk sekolah anak-anak masih menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Tadi para siswa juga dilakukan pengecekan kesehatan, untuk memastikan kesiapan mental dan fisik mereka mengikuti proses belajar mengajar,” ujar Ipuk.

    Sejak hari pertama ini, lanjut Ipuk, para siswa sudah mulai tinggal di asrama. Ipuk meminta pihak sekolah agar melakukan pengawasan, karena siswa berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, serta terdiri dari putra dan putri.

    Sementara itu, Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Afrizon Tanjung, mengapresiasi kesiapan Banyuwangi dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Banyuwangi menjadi satu dari 63 titik peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional pada 14 Juli 2025.

    “Tahun ini Kemensos menargetkan 200 Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di berbagai daerah. Banyuwangi menjadi salah satu yang telah memenuhi syarat kelayakan,” ujarnya.

    Untuk media pembelajaran, sekolah ini dilengkapi sistem pembelajaran berbasis digital melalui Learning Management System (LMS) yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial.

    “Perangkat media pembelajaran seperti laptop, dan lainnya, akan segera didistribusikan guna mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat ini,” ucap Afrizon.

    Kepala Sekolah Rakyat Banyuwangi, Chitra Arti Maharani, menjelaskan, sekolah memiliki lima ruang kelas dan empat unit asrama dengan total kapasitas 126 siswa. Terdapat 21 tenaga pengajar dan 12 wali asrama yang mendampingi siswa selama 24 jam.

    “Dua bulan awal ini siswa menjalani masa adaptasi. Bagaimana beradaptasi dengan lingkungan dan teman baru, kebiasaan baru, serta kehidupan berasrama. Pembelajaran akademik baru akan dimulai pada September,” katanya.

    Sekolah Rakyat merupakan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan pendidikan berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cara Cek Bansos PKH BPNT Juli 2025: Panduan Lengkap dan Terbaru – Page 3

    Cara Cek Bansos PKH BPNT Juli 2025: Panduan Lengkap dan Terbaru – Page 3

    Selain melalui situs web, Anda juga dapat cek bansos PKH BPNT Juli 2025 melalui aplikasi Cek Bansos. Berikut langkah-langkahnya:

    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store (untuk Android) atau App Store (untuk iOS).
    Setelah mengunduh dan menginstal aplikasi, buat akun dengan melengkapi data diri Anda.
    Unggah foto KTP dan swafoto sesuai dengan instruksi.
    Setelah berhasil membuat akun, Anda dapat mengecek status bansos Anda.

    Aplikasi ini juga memiliki fitur untuk mengusulkan diri sendiri atau orang lain sebagai penerima bantuan jika Anda merasa berhak menerimanya. Jika Anda mengalami kesulitan login, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar dan coba ulangi proses login. Anda juga dapat menghubungi layanan dukungan aplikasi melalui email developer@kemensos.go.id jika masalah berlanjut.

  • Mensos: Semua Serba Baru, Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari – Page 3

    Mensos: Semua Serba Baru, Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengemukakan, masa pengenalan atau orientasi siswa Sekolah Rakyat membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Waktu tersebut lebih lama dari sekolah-sekolah umum karena seluruh tenaga kependidikan dan siswa benar-benar baru.

    “Kalau di sekolah umum yang melakukan pengenalan itu kan hanya murid baru, kalau ini semua baru. Kepala sekolahnya baru, gurunya baru, kemudian juga siswanya baru, tenaga kependidikan yang lain juga baru. Oleh karena itu, waktu kita lebih lama. Mungkin kalau yang umum itu hanya lima hari, kita bisa 15 hari atau dua minggu,” kata Saifullah Yusuf di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Ia menjelaskan, setelah orientasi, siswa baru akan memasuki masa matrikulasi karena tidak ada tes akademik. Pada tahap ini, para siswa akan mendapatkan sosialisasi tentang proses pembelajaran.

    “Karena tidak ada tes akademik, anak-anak nanti akan melakukan sosialisasi dan adaptasi proses pembelajaran. Setelah nanti pemahamannya semua sama, maka proses belajar-mengajarnya dimulai. Kurikulumnya sama seperti kurikulum formal, ada pendidikan karakter, ada juga keterampilan, dan lain-lainnya sama,” ujar dia.

    Mensos juga menegaskan, untuk memastikan tidak ada perundungan atau bullying, Kemensos telah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

    “Tidak ada bullying. Harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi. Nah dalam keperluannya, kita kerja sama dengan Kementerian PPPA juga dengan KPAI, kemudian juga dengan beberapa lagi lembaga untuk memitigasi agar itu tidak terjadi dengan mekanisme, prosedur, dan mungkin nanti juga dengan teknologi,” tuturnya.

  • Kelakar Cak Imin, Mensos Bakal Diberi Bintang Penghargaan jika Berhasil Bangun 100 Sekolah Rakyat

    Kelakar Cak Imin, Mensos Bakal Diberi Bintang Penghargaan jika Berhasil Bangun 100 Sekolah Rakyat

    Kelakar Cak Imin, Mensos Bakal Diberi Bintang Penghargaan jika Berhasil Bangun 100 Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    atau Cak Imin berkelakar bahwa Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    akan mendapatkan bintang penghargaan dari Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    Mulanya, Cak Imin menceritakan bahwa Prabowo meminta Saifullah untuk membangun 100
    Sekolah Rakyat
    Tahun Ajaran 2025/2026.
    “Presiden bilang 100 untuk angkatan belajar semester untuk 2025, harus bisa. Pak Saifullah (bilang) ‘ya sanggup lah, kita kira 50-an pak’. ‘Harus sanggup! Nanti kalau sanggup saya kasih bintang penghargaan kamu’, katanya (Prabowo) begitu,” cerita Cak Imin dalam Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).
    Cak Imin melanjutkan, dengan keyakinan penuh, Saifullah berhasil menyanggupi keinginan Prabowo untuk menjalankan 100 Sekolah Rakyat.
    “Insya Allah yakin, Agustus kita menyaksikan 100 Sekolah Rakyat diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata dia.
    Bahkan, kata Cak Imin, pemerintah merencanakan akan ada lebih dari 100 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di Indonesia.
    “Bahkan, bisik-bisik tetangga, Insya Allah awal Agustus lebih dari 100, amin,” tambah Cak Imin.
    Menurut Cak Imin, Sekolah Rakyat adalah gagasan strategis dari pemerintah untuk memutus mata rantai pengentasan kemiskinan.
    “Ini langkah cepat yang luar biasa dan terbukti. Semua bisa kita lakukan, semua kementerian terlibat, semua bergerak cepat,” kata dia.
    Sebelumnya, Mensos Saifullah Yusuf menyebut bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
    Sekolah Rakyat bukan hanya untuk memperluas akses pendidikan, tetapi juga menghentikan siklus kemiskinan antargenerasi.
    “Sekolah Rakyat adalah strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan,” kata Saifullah.
    Ia yakin, Sekolah Rakyat dapat menghasilkan anak-anak cerdas yang tidak kalah hebatnya dengan anak-anak dari sekolah umum.
    “Sekolah Rakyat memberikan harapan, menumbuhkan asa, mengubah mimpi yang tidak mungkin menjadi mungkin,” ucapnya.                     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Pertama Sekolah Rakyat di Bandung, Siswa Bakal Jalani Pemeriksaan Kesehatan

    Hari Pertama Sekolah Rakyat di Bandung, Siswa Bakal Jalani Pemeriksaan Kesehatan

    Sebanyak 13 Sekolah Rakyat rintisan di Jawa Barat siap beroperasi mulai Senin, 14 Juli 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkap Sekolah Rakyat itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

    Di antaranya Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng dan Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong di Kabupaten Bogor, Sentra Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi, Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos di Kabupaten Bandung Barat.

    Selain itu, Kompleks Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Pokteksos dan Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, BLK di Kabupaten Sumedang, SMPN 18 di Kota Cirebon, serta Sentra Abiyoso dan Dinsos Jawa Barat di Kota Cimahi.

    “Pemda Jabar sinergi dengan Kemensos menyiapkan 13 titik Sekolah Rakyat rintisan,” ujar Herman Suryatman di Bandung pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Angkatan pertama Sekolah Rakyat di Jawa Barat terdiri dari 75 siswa SD, 675 siswa SMP, dan 640 siswa SMA. Adapun tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan akan menjadi kewenangan Kemensos.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Pertengahan Juli 2025, Sekolah Rakyat Dimulai di Banyuwangi

    Pertengahan Juli 2025, Sekolah Rakyat Dimulai di Banyuwangi

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kementerian Sosial menyatakan Kabupaten Banyuwangi telah siap menggelar Sekolah Rakyat dan mulai dilaksanakan, Senin (14/7/2025). Ini ditandai dengan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Kesepakatan itu berisi kerja sama teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, Banyuwangi termasuk daerah yang awal menggelar Sekolah Rakyat karena telah memenuhi seluruh kelayakan, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan siswa, maupun tenaga pendidik. “Dari hasil asesmen Kementerian PU, Banyuwangi dinyatakan layak sebagai Sekolah Rakyat rintisan,” kata Gus Ipul.

    Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menjelaskan, ada dua jenis Sekolah Rakyat yang didirikan Kemensos, yakni Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen. Sekolah Rakyat rintisan merupakan sekolah yang menggunakan aset yang dinyatakan layak oleh Kementerian PU. Seperti menggunakan gedung Kemensos, atau menggunakan gedung kementerian/lembaga lain yang dinyatakan layak. “Termasuk gedung-gedung atas usulan dari pemerintah daerah, universitas, atau lainnya yang kemudian dinyatakan layak oleh Kementerian PU,” terangnya.

    Gus Ipul menjelaskan selain di Banyuwangi, Sekolah Rakyat rintisan akan dimulai di 63 daerah serentak 14 Juli 2025. Sementara 37 daerah lainnya menyusul pada akhir Juli karena menunggu penyelesaian sarana dan prasarana. Total dari Sekolah Rakyat rintisan diikuti 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.390 tenaga pendidik. “Alat belajar sudah kita coba simulasi. Secepatnya kita didistribusikan ke masing-masing titik (Sekolah Rakyat),” kata dia.

    Sementara Sekolah Rakyat permanen, Kemensos bersama Kemen PU akan membangun sekitar 100 sekolah rakyat permanen, yang rencananya akan dimulai September 2025. Gedung tersebut nantinya berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

  • 9
                    
                        Sekolah Rakyat Dimulai Hari Ini, Apa Bedanya dengan Sekolah Umum?
                        Nasional

    9 Sekolah Rakyat Dimulai Hari Ini, Apa Bedanya dengan Sekolah Umum? Nasional

    Sekolah Rakyat Dimulai Hari Ini, Apa Bedanya dengan Sekolah Umum?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hari pertama operasional program
    Sekolah
    Rakyat tahun ajaran 2025/2026 berlangsung pada Senin (14/7/2025).
    Total ada 63 titik
    Sekolah Rakyat
    yang akan mulai masa pembelajaran pada hari ini.
    Sedangkan 37 titik lainnya akan menyusul pada akhir bulan.
    Menteri Sosial
    (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, lebih dari 9.700 siswa akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat yang akan dimulai hari ini.
    Sekolah Rakyat merupakan bentuk afirmasi dari pemerintah untuk anak-anak dari kelompok miskin dan miskin ekstrem, tanpa seleksi akademik ketat.
    Penyaringan calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diikuti dengan survei langsung ke lapangan.
    “Kalau untuk Sekolah Rakyat itu enggak pakai tes akademik. Yang penting mereka dari desil satu, artinya kelompok miskin dan miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul, di kantornya, Selasa (20/5/2025).
    Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menambahkan, bahwa meskipun tanpa tes akademik, Sekolah Rakyat ini tetap menggunakan
    academic mapping
    .
    “Berapa pun nilainya, sepanjang dia itu miskin desil satu, masuk. Tapi,
    sekolah
    tahu persis posisi akademik anak itu saat awal masuk,” ujar Nuh.
    Mapping ini bukan hanya untuk mengetahui kemampuan akademik, tetapi juga melibatkan pemetaan kesehatan fisik dan kondisi psikologis.
    “Kalau dia punya penyakit pun, tidak ditolak. Tapi, diobati dan tetap sekolah. Kita ingin tahu perubahan anak sebelum dan sesudah sekolah,” kata dia.
     
    Kurikulum di Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat juga menggunakan kurikulum nasional.
    Bedanya, Sekolah Rakyat juga memperkenalkan kurikulum baru yang disebut
    Multi Entry-Multi Exit
    .
    Kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan mereka.
    Kurikulum
    Multi Entry-Multi Exit
    mencakup tiga aspek penting, yaitu fisik, psikologis, dan akademik, yang akan membantu menyetarakan kesiapan siswa dari berbagai latar belakang sebelum memulai pendidikan formal.
    Untuk memastikan kualitas pembelajaran yang terjaga, Sekolah Rakyat juga menerapkan sistem
    Learning Management System
    (LMS) berbasis digital.
    Dengan sistem ini, seluruh kegiatan pembelajaran dan administrasi pendidikan akan termonitor secara
    real-time
    dari pusat.
    “Nanti di meja Pak Menteri akan tersedia
    dashboard
    . Dari sana bisa langsung dilihat berapa siswa yang hadir, mata pelajaran yang diajarkan, hingga siapa guru yang mengajar. Semua termonitor secara
    online
    ,” ungkap Nuh.
    Penggunaan kurikulum nasional menyisakan pertanyaan terkait perbedaan antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum.
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Toni Toharudin menegaskan, kualitas dari Sekolah Rakyat akan sama bagusnya dengan sekolah lainnya.
    “Tapi mungkin kualitas sarana dan prasarana (Sekolah Rakyat), kualitas gurunya itu akan lebih baik. Kita akan memilih guru-gurunya,” ujar Toni, di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    Perbedaan yang mencolok lainnya antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum adalah bentuk sekolah.
    Sekolah Rakyat direncanakan berbentuk asrama atau
    boarding school
    .
    Selain pendidikan berkualitas, sekolah ini diharapkan dapat memastikan asupan gizi yang memadai bagi peserta didik.
    Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beroperasi Mulai Hari Ini 14 Juli 2025, Mensos Tinjau Sekolah Rakyat di Kota Cimahi

    Beroperasi Mulai Hari Ini 14 Juli 2025, Mensos Tinjau Sekolah Rakyat di Kota Cimahi

    Liputan6.com, Bandung – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf meninjau langsung persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 8 Abiyoso, Kota Cimahi, Jawa Barat.

    Diketahui, MPLS sekaligus operasional Sekolah Rakyat akan dimulai secara serentak di 63 titik. Sementara 37 titik lainnya menyusul pada akhir Juli 2025.

    “Ada 63 titik yang sudah siap, salah satunya di Sentra Abiyoso,” kata Saifullah Yusuf di Sentra Abiyoso Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Untuk tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat Sentra Abiyoso memiliki jumlah siswa sebanyak 100 anak atau 4 rombongan belajar. Rinciannya terdiri dari 50 anak laki dan 50 anak perempuan.

    Saifullah menuturkan, kegiatan belajar mengajar pun hanya sementara di bangunan tersebut. Sebab, gedung sekolah permanen akan segera dibangun. 

    “Ini gedung sementara hanya sampai 1 tahun, setelah itu Presiden akan bangun di Kabupaten Cimahi gedung Sekolah Rakyat yang permanen,” ucap dia.

    Dalam kesempatan itu, Saifullah turut berdialog dengan para orangtua dan siswa. Dia juga memastikan kepala sekolah, guru, hingga siswa telah siap.  

    “Kami datang ke sini untuk bicara dari hati ke hati. Karena ini penting. Kalau kita mulai dengan kejujuran, berikut akan enak dan lancar,” imbunya.

    Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat hadir untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang putus atau bahkan belum pernah besekolah. 

    “Presiden Prabowo ingin agar anak-anak kita memiliki pendidikan yang baik sehingga ke depan lebih baik dari orangtuanya,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sentra Abiyoso, Muhammad Ikhsan Ramadhan mempersilakan para orangtua untuk menjenguk anaknya. Jadwal jenguk pun akan diatur sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. 

    “Alhamdulillah bapak ibu didukung sepenuhnya oleh pemerintah dari mulai sepatu, pakaian, pakaian tidur, sampai juga alat makannya,” ujarnya.

     

    Viral! Banjir Luapan di Objek Wisata Curug Bayan Baturraden Banyumas

  • Pemuda dan mahasiswa Papua harus miliki ideologi dan pro rakyat

    Pemuda dan mahasiswa Papua harus miliki ideologi dan pro rakyat

    Foto : Humas Kemensos RI

    Wamensos: Pemuda dan mahasiswa Papua harus miliki ideologi dan pro rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Sosial (Wamen) sekaligus Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, kembali menegaskan pentingnya membangun kepemimpinan muda Papua yang berideologi dan berpihak pada rakyat. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Pendidikan Politik Pemuda dan Mahasiswa Papua yang berlangsung selama tiga hari di Nirwana Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan diikuti oleh 53 peserta mahasiswa Papua dari berbagai perguruan tinggi di Bandung.

    Dalam sambutannya, Agus Jabo menekankan bahwa masa depan Papua sangat ditentukan oleh generasi mudanya sendiri. Ia mengajak para mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual, tapi juga memiliki ideologi dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat.

    “Papua bisa berubah jika dipimpin oleh orang Papua sendiri yang punya konsep dan ideologi. Karena untuk menjadi pemimpin yang benar, sekarang ini harus punya ideologi,” tegas Agus Jabo, Sabtu (12/7/2025).

    Agus Jabo juga mengusulkan gagasan strategis tentang pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai bentuk representasi politik alternatif bagi masyarakat Papua. Ia menilai struktur legislatif daerah seperti DPRD seharusnya tidak hanya diisi oleh partai politik, melainkan juga unsur masyarakat adat, perempuan, dan pemuda, demi menjamin keputusan-keputusan politik yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Kita ingin keputusan ekonomi, sosial, politik yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua,” ujarnya.

    Ketua Penyelenggara, Alfons R. Tuliahanuk, menyebut bahwa kegiatan ini bukanlah yang pertama. Program pendidikan politik mahasiswa Papua telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan 2019, dan kini dilanjutkan kembali oleh Partai Prima di tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap kaderisasi politik mahasiswa Papua.

    “Kegiatan ini penting untuk mahasiswa Papua sebagai agen perubahan. Melalui politik, kita bisa memahami persoalan ketidakadilan dan membawa solusi ke tengah masyarakat,” ujar Alfons.

    Alfons menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan respons terhadap minimnya ruang pendidikan politik yang inklusif bagi mahasiswa Papua. Dalam tiga hari kegiatan, peserta dibekali pemahaman tentang sistem politik, isu keadilan sosial, strategi advokasi kebijakan, serta pentingnya representasi politik yang otentik.

    Meski banyak program pemerintah pusat ditujukan untuk Papua, Alfons menilai realisasinya belum merata dan kerap tidak menjangkau masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, ia berharap mahasiswa dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat di Papua.

    “Kami ingin Papua maju dan makmur. Dan itu hanya mungkin jika dipimpin oleh putra-putri terbaiknya sendiri,” tandasnya.

    Peserta seminar yang juga merupakan aktivis muda dari Bandung menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah yang sangat penting untuk memahami politik secara kritis. Ia mengungkapkan bahwa mahasiswa Papua memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu politik, namun belum banyak mendapat ruang edukasi seperti ini.

    “Melalui kegiatan ini kami bisa memahami bagaimana peran kami dalam perubahan sosial dan politik di Papua. Mahasiswa adalah agen perubahan, dan kami siap mengisi ruang-ruang strategis demi keadilan sosial,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti persoalan ketimpangan sosial, minimnya distribusi kesejahteraan, dan lemahnya implementasi program pemerintah di Papua. Ia menilai bahwa selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial.

    “Kami juga menyampaikan kepada Wakil Menteri Sosial agar lebih memperhatikan kondisi riil di Papua. Karena masih banyak ketimpangan yang belum teratasi.”

    Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengkaderan politik PRIMA yang sudah berjalan sejak tahun 2018, dengan lebih dari 300 kader muda tercatat aktif hingga kini. Pendidikan politik dijadikan strategi utama dalam membangun kapasitas kepemimpinan muda Papua.

    Dengan materi yang disesuaikan dengan realitas sosial-politik Papua, para peserta berharap kegiatan semacam ini bisa dilanjutkan di masa depan dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas.

    “Pendidikan politik seperti ini harus terus dilakukan. Karena dari sinilah kami belajar memahami realitas dan menemukan peran kami untuk membangun tanah kelahiran kami sendiri,” pungkas Alfons.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta