Kementrian Lembaga: Kemensos

Liputan6.com, Gunungkidul – Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi secercah harapan baru bagi puluhan siswa dari latar belakang ekonomi lemah di Kabupaten Gunungkidul. Namun, seiring dengan diterimanya siswa di sekolah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa mereka tak lagi berhak mendapatkan bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau bentuk bantuan serupa lainnya.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Gunungkidul, Nurudin Aranir, dalam keterangan resmi usai pengumuman hasil seleksi Sekolah Rakyat jenjang SMA/sederajat. Menurut Nurudin, seluruh kebutuhan siswa di Sekolah Rakyat telah dijamin sepenuhnya oleh negara, sehingga tidak lagi diperlukan bantuan tambahan dari program lain. “Karena semua fasilitas pendidikan selama mereka belajar di Sekolah Rakyat sudah full ditanggung pemerintah, maka otomatis bantuan lain seperti PIP tidak diberikan lagi. Ini sudah satu paket bantuan pendidikan penuh dari negara,” jelas Nurudin.

Tidak hanya mencakup pembiayaan pendidikan formal seperti SPP, perlengkapan sekolah, dan buku pelajaran, program Sekolah Rakyat juga menjamin kebutuhan penunjang lainnya. Pemerintah memastikan bahwa seluruh siswa mendapatkan asupan makanan bergizi setiap harinya, akses terhadap layanan kesehatan, hingga kebutuhan dasar harian mereka.

Sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat pun dirancang dengan sistem asrama atau boarding school, yang memungkinkan pembentukan karakter dan kedisiplinan melalui pengawasan penuh selama 24 jam. Semua yang menunjang proses belajar, baik secara akademik maupun non-akademik, akan difasilitasi secara menyeluruh. “Dengan sistem asrama, semua kebutuhan mereka menjadi tanggung jawab negara,” imbuhnya.

Namun demikian, ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya pemberian uang saku kepada para siswa selama menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat, Nurudin menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat. “Kami belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Jika nantinya ada kebijakan tambahan seperti uang saku, tentu akan diumumkan secara resmi,” ujarnya.

Sebelumnya, proses seleksi masuk Sekolah Rakyat ini sempat menjadi perhatian masyarakat Gunungkidul. Dari 76 siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan mendaftar ke jenjang SMA/sederajat, hanya 25 orang yang dinyatakan lolos seleksi. “Dari jumlah tersebut, satu siswa memilih mengundurkan diri karena merasa kecewa teman dekatnya tidak diterima dalam program yang sama,” kata Nurudin.

Ia menegaskan, seluruh proses seleksi dilakukan secara ketat dan profesional oleh Kementerian Sosial (Kemensos), tanpa intervensi dari pemerintah daerah. Proses seleksi menggunakan basis data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta disertai dengan survei lapangan yang dilakukan langsung ke rumah-rumah calon siswa. “Jadi bisa dipastikan, tidak ada titipan, tidak ada intervensi. Semua siswa yang lolos adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria sesuai hasil seleksi yang objektif dan transparan dari pusat,” tegasnya.

Dengan jaminan pendidikan penuh dari negara, mulai dari kebutuhan akademik hingga kehidupan sehari-hari, Sekolah Rakyat hadir sebagai alternatif pendidikan yang solutif dan inklusif bagi anak-anak miskin di Gunungkidul. “Program ini diharapkan mampu membuka jalan bagi generasi muda dari keluarga prasejahtera untuk bangkit, berdaya, dan mengejar masa depan yang lebih baik tanpa harus terbebani oleh kendala ekonomi,” pungkasnya.