Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • 200 Ribu Penerima Bansos Main Judol Dicoret, Legislator Minta Ada Pendekatan

    200 Ribu Penerima Bansos Main Judol Dicoret, Legislator Minta Ada Pendekatan

    Jakarta –

    Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut sebanyak 200 ribu kepala keluarga (KK) penerima bansos yang terlibat judi online (judol) dicoret sebagai penerima. Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyebut langkah ini perlu ada pendekatan.

    “Penertiban data tentu penting agar bantuan tepat sasaran. Namun langkah seperti pencoretan massal tidak bisa dilakukan secara reaktif. Harus ada pendekatan yang adil dan manusiawi,” kata Selly kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

    Dia meminta pemerintah tetap memberikan edukasi. Meski tak membenarkan, menurutnya, masyarakat terpaksa bermain judol karena ingin keluar dari kemiskinan.

    “Faktanya, banyak warga yang terjebak judi online bukan karena gaya hidup konsumtif, tapi karena desakan ekonomi. Ada yang berjudi demi bisa makan hari itu atau membayar sekolah anak. Ini realitas pahit yang tak bisa diabaikan,” katanya.

    “Karena itu, sebelum mencoret, negara perlu memberi peringatan, edukasi keuangan, dan pembinaan. Jangan langsung diputus tanpa solusi. Masyarakat perlu dibantu keluar dari lingkaran kemiskinan, bukan ditinggalkan begitu saja,” tambahnya.

    “Fraksi PDI Perjuangan selalu berdiri di sisi wong cilik. Kami menolak penyalahgunaan bantuan, tapi kami juga menolak pendekatan yang menghukum tanpa memulihkan. Negara wajib hadir, tidak hanya memutus bantuan, tapi juga membuka harapan,” katanya.

    200 Ribu KK Dicoret karena Main Judol

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mencoret 200 ribu KK dari penerima bansos karena terindikasi bermain judi online (judol). Langkah itu dilakukan berdasarkan hasil pemadanan data penerima bansos dengan rekening terindikasi judol.

    Dari situ, ditemukan data 600 KK penerima bansos yang bermain judol. Sejauh ini, Gus Ipul menyebut ada 200 ribu KK yang dicoret dari penerima bansos.

    “Ditabrakkan dengan 9 juta lebih NIK pemain judol. Ketemulah lebih dari 600 ribu NIK yang ditengarai penerima bansos ini juga ikut bermain judol. Dari 600 ribu itu sudah 200 ribu lebih yang kita tidak beri bansos lagi,” ujarnya.

    (azh/jbr)

  • Video Mensos Pastikan Sistem Gaji Guru Sekolah Rakyat Seperti ASN

    Video Mensos Pastikan Sistem Gaji Guru Sekolah Rakyat Seperti ASN

    Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf pastikan sistem penggajian Guru Sekolah Rakyat akan disamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Guru Sekolah Rakyat akan digaji setiap bulan dan jika ada keterlambatan maka akan dirapel.

    Para guru Sekolah Rakyat juga akan mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin.

    Klik di sini untuk menonton video-video lainnya!

  • 59 Sekolah Rakyat Tambahan Beroperasi September 2025

    59 Sekolah Rakyat Tambahan Beroperasi September 2025

    JAKARTA – Sebanyak 59 Sekolah Rakyat tambahan dijadwalkan akan beroperasi pada September mendatang. Dengan tambahan ini, maka total 159 titik Sekolah Rakyat memulai proses pembelajaran pada tahun ajaran 2025/2026.

    Kepastian mengenai jumlah Sekolah Rakyat yang telah dan akan memulai proses pembelajaran ini diputuskan dalam rapat terbatas para menteri bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, tadi malam.

    “Alhamdulillah, Pak Presiden sudah sepakat 159 (titik Sekolah Rakyat) ini menjadi angka akhir untuk Tahun Ajaran 2025/2026,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico saat menghadiri Rapat Persiapan Serah Terima Aset Sekolah Rakyat Tahap 1 Tahun Ajaran 2025/2026 di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Rabu 30 Juli.

    Dari 159 titik yang dimaksud, sebanyak 63 Sekolah Rakyat rintisan telah mulai melakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 14 Juli 2025 lalu. Kemudian, 37 titik lainnya menyusul pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025. Sementara 59 titik tambahan ditargetkan mulai berjalan pada September 2025 dengan 200 rombongan belajar dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

    Robben menjelaskan, 159 titik Sekolah Rakyat yang ditargetkan berjalan pada tahun 2025 tersebar dari Sumatera hingga Papua. Total terdapat 620 rombongan belajar yang akan menampung 15.370 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Proses pembelajaran akan didukung oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan.

    Sebaran lokasi meliputi 34 titik di Sumatera, 65 di Jawa, 7 di Bali dan Nusa Tenggara, 13 di Kalimantan, 28 di Sulawesi, 7 di Maluku, dan 5 di Papua.

    Kendati target 159 titik pada tahun ajaran 2025/2026 telah terpenuhi, Robben menyebut Kemensos tetap akan menampung usulan baru penyelenggaraan Sekolah Rakyat jika ada pemerintah daerah yang mengusulkan.

    “Tidak apa-apa, tetap akan kita terima (usulannya). Kemudian, nanti kita list untuk yang tahun ajaran baru,” terangnya.

    Dalam kesempatan ini Robben mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis Kementerian PU yang telah bekerja keras merenovasi fasilitas milik Kemensos, mulai dari gedung sentra hingga balai, untuk Sekolah Rakyat. Sehingga seluruh bangunan tersebut bisa digunakan untuk penyelenggaraan sekolah rintisan sebelum nantinya dipindahkan ke lokasi permanen.

    “Kemarin malam juga disampaikan ucapan apresiasi dari Bapak Presiden kepada kita semuanya selaku tim bahwa teman-teman tim ini semuanya, terdiri dari berbagai kementerian/lembaga, Pemda, serta teman-teman dari pihak swasta yang bekerja bersama-sama mewujudkan Sekolah Rakyat ini. Alhamdulillah, bisa menjawab tantangan yang diberikan oleh Bapak Presiden,” ucap Robben.

    Sementara itu, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan pada Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU, Jonny Zainuri Echsan bersyukur karena pengerjaan renovasi dapat diselesaikan dengan baik.

    “Kami bersyukur sesaat setelah selesai hari pertama langsung sudah bisa dimanfaatkan bangunan-bangunan asli renovasi tersebut. Bahkan sudah dikunjungi oleh pejabat-pejabat negara dan menyaksikan bersama bagaimana antusiasnya murid-murid dan orang tua memanfaatkan hasil renovasi kita. Sekali lagi, kami dari Direktorat Prasarana Strategis merasa terhormat mendapatkan penugasan ini, membantu mewujudkan cia-cita dasar negara kita, memajukan kehidupan bangsa melalui penyiapan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

    Ibarat pepatah tak ada gading yang tak retak, Jonny meyakini tak ada yang sempurna di dunia ini. Terlebih proses pengerjaan renovasi berlangsung dalam waktu singkat. Dia menyadari masih ada kekurangan dan akan menyempurnakannya sebaik mungkin.

    “Kami memahami setelah pelaksanaan terdapat kekurangan di sana-sini dalam pelaksanaannya. Namun tentunya di langkah pertama ini akan menjadi best practice kita bersama dalam menyiapkan tahap-tahap berikutnya, khususnya di tahap dua yang sedang kami finalkan desainnya,” pungkasnya.

  • Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan program Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026 dapat menampung 15.000 siswa di 190 seluruh Indonesia.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa Sekolah Rakyat telah resmi berjalan sejak 14 Juli 2025 di 63 titik dan saat ini tengah berada dalam tahap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

    “Alhamdulillah berkat kolaborasi, kerja sama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini,” ujar Gus Ipul.

    Menurutnya, proses pembelajaran akan diperluas lagi ke 37 titik tambahan pada minggu ini atau pekan depan, dan sebanyak 59 titik lainnya akan dimulai pada bulan September. 

    Total, program rintisan Sekolah Rakyat tahun ini ditargetkan berlangsung di 190 titik dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa. Program ini juga melibatkan lebih dari 2.000 guru serta 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama dan wali asuh.

    “Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15 ribu siswa dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan,” tambahnya.

    Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian dalam pelaksanaan program ini, mulai dari rekrutmen tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, hingga penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran. 

    “Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, Insyaallah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat berjalan sesuai rencana dan kurikulum. 

    Dia juga menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk memastikan keberlanjutan program.

    “Pada masa-masa ini MPLS di Sekolah Rakyat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” kata Abdul Mu’ti.

  • Sekolah Rakyat Bikin Resah! Jhon Sitorus: Jangan Korbankan Anak Bangsa demi Ambisi Politik

    Sekolah Rakyat Bikin Resah! Jhon Sitorus: Jangan Korbankan Anak Bangsa demi Ambisi Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Jhon Sitorus, tidak heran melihat banyaknya guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri baru-baru ini.

    Jumlahnya mencapai angka ratusan, namun bagi Jhon itu merupakan sesuatu yang wajar ketika melihat kebijakan tersebut.

    “Wajar jika para guru mengundurkan diri, selain tidak siap dengan sarana pendukungnya bisa diduga para guru tidak yakin dengan road map sekolah rakyat ke depannya bagaimana,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Rabu (30/7/2025).

    Ia merasa gelisah sebab menurutnya belum setahun Prabowo-Gibran memimpin Indonesia, langsung memberikan gebrakan yang sulit dijalankan.

    “Tiba-tiba saja ada sekolah rakyat. Bagaimana konsepnya? Bagaimana outputnya? Apa tujuannya? Apa jaminan mutunya? Sampai sekarang tidak banyak yang tahu,” cetusnya.

    Jhon bilang, penting bagi para guru yang lolos untuk mengetahui kepastian masa depan mereka.

    “Karena guru juga butuh kepastian soal masa depan pribadi. Hati-hati dengan ambisi besar yang tidak terukur, anak-anak bangsa bisa jadi korbannya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah bergerak cepat menyiapkan pengganti bagi 160 guru Sekolah Rakyat yang memilih mundur.

    Langkah ini diambil dengan memanfaatkan tenaga pendidik dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    “Kita sudah proses dan insyaallah penggantinya sudah ada, jadi itu karena sistem yang menempatkan mereka itu,” kata Saifullah Yusuf, dikutip dari Antara.

    Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan, Kemensos tetap menghormati keputusan para guru yang memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya.

  • Gus Ipul Setuju Rencana BPS Ubah Indikator Kemiskinan Indonesia

    Gus Ipul Setuju Rencana BPS Ubah Indikator Kemiskinan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan dukungan terhadap rencana Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui indikator kemiskinan. 

    Dia menilai langkah BPS tersebut sebagai bentuk respons positif terhadap masukan publik dan relevan dengan dinamika sosial ekonomi saat ini.

    “Menurut saya, BPS sendiri kan sudah menyatakan ya akan menerima masukan-masukan untuk memperbaiki indikator. Saya kira itu satu hal yang positif dan kita sambut baik,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

    Meski demikian, dia mengatakan Kementerian Sosial tetap menjadikan data BPS sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan sosial.

    Gus Ipul juga mengapresiasi langkah BPS yang terus melakukan perbaikan indikator secara bertahap.

    Dia mengingatkan bahwa perubahan indikator, khususnya menaikkan ambang batas garis kemiskinan, akan berdampak langsung pada statistik resmi yang menggambarkan kinerja pemerintah. 

    “Contohnya jika selama ini batas ukuran kemiskinan berada pada angka Rp500.000, lalu dinaikkan menjadi Rp700.000 saat proses masih berjalan, maka akan terjadi lonjakan angka kemiskinan secara statistik,” ujarnya. 

    Dia mengaitkan hal ini dengan pengalaman sebelumnya, di mana perubahan batas kemiskinan ekstrem dari 300.000 keluarga menjadi 400.000 keluarga membuat data terlihat meningkat, padahal yang berubah hanyalah indikatornya.

    Untuk mengantisipasi lonjakan statistik yang bisa menimbulkan salah tafsir publik, Gus Ipul mengusulkan agar ke depan dilakukan dua skema pengukuran yakni menggunakan indikator lama dan indikator yang diperbarui.

    Menurutnya, pendekatan ini akan menjaga konsistensi data dan tetap mencerminkan capaian pemerintah secara adil.

    “Maka kalau nanti dinaikkan ukurannya kita harapkan ada dua tetap: ukuran lama dan ukuran baru. Sehingga di sini nanti akan kelihatan kinerja pemerintah itu,” ujarnya.

    Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa perubahan indikator memang menjadi tuntutan yang wajar seiring perkembangan zaman dan tantangan sosial baru.

    Dia optimistis BPS akan mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan kebijakan yang terukur dan transparan.

    “Dengan begitu kinerjanya kita akan tetap terukur dengan baik seiring dengan perkembangan waktu. Menurut saya, harapan itu akan diakomodasi oleh BPS tentunya,” pungkasnya.

  • Menteri Sosial Tentang Data Kemiskinan, Percaya dengan BPS

    Menteri Sosial Tentang Data Kemiskinan, Percaya dengan BPS

    JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul percaya data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini.

    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 29 Juli. Kementerian Sosial memang membutuhkan data kemiskinan, terkait sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin.

  • Pemerintah Siapkan Rp 1,1 T untuk Biayai Sekolah Rakyat Setahun

    Pemerintah Siapkan Rp 1,1 T untuk Biayai Sekolah Rakyat Setahun

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap besar anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program Sekolah Rakyat. Yakni Rp 1,1 triliun buat 159 sekolah rakyat setahun ke depan. Namun tidak menutup kemungkinan ada penambahan dana lagi bila jumlah sekolahnya bertambah ke depan.

    Lebih lanjut, untuk gaji guru, gaji tenaga kependidikan, pengadaan laptop, pengadaan seragam dan lain sebagainya akan dikelola oleh Kementerian Sosial.

    Klik di sini untuk menonton video lainnya…

  • Mudah dan Cepat: Begini Cara Cek Bansos PKH BPNT Lewat HP atau Website Resmi – Page 3

    Mudah dan Cepat: Begini Cara Cek Bansos PKH BPNT Lewat HP atau Website Resmi – Page 3

    Pengecekan status penerima bansos PKH dan BPNT dapat dilakukan dengan mengakses situs web resmi Kementerian Sosial. Metode ini merupakan salah satu cara paling umum dan cepat yang banyak digunakan oleh masyarakat. Pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil untuk kelancaran proses ini.

    Langkah pertama adalah membuka peramban (browser) di perangkat Anda, baik ponsel maupun komputer, lalu kunjungi alamat cekbansos.kemensos.go.id. Setelah halaman terbuka, Anda akan diminta untuk mengisi data wilayah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki. Pilihlah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan secara akurat.

    Selanjutnya, masukkan nama lengkap Anda sesuai dengan KTP pada kolom “NAMA PM (Penerima Manfaat)”. Jangan lupa untuk mengetikkan kode verifikasi atau captcha yang muncul di layar. Jika kode tersebut kurang jelas, Anda dapat mengklik ikon di kotak biru untuk mendapatkan kode baru yang lebih mudah dibaca.

    Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol “CARI DATA”. Sistem akan segera memproses permintaan Anda dan menampilkan hasil pengecekan. Jika Anda terdaftar sebagai penerima, informasi lengkap mengenai bantuan yang akan diterima, termasuk nama, usia, jenis bantuan (PKH/BPNT), status, dan periode pencairan, akan muncul. Namun, jika tidak terdaftar, akan ada keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

  • Kemensos Salurkan 1,6 Juta Bansos yang Tersendat di Triwulan Kedua

    Kemensos Salurkan 1,6 Juta Bansos yang Tersendat di Triwulan Kedua

    Kementerian Sosial (Kemensos) salurkan bantuan sosial (bansos) kepada 1,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari sekitar 3,6 juta KPM yang sempat gagal salur karena terkendala rekening bank di triwulan kedua.

    Mensos Gus Ipul mengatakan 2 juta KPM saat ini sedang dalam proses buka rekening kolektif (burekol). Gus Ipul menambahkan, saat ini Kemensos sedang mendalami 300 ribu rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online (judol)