Kementrian Lembaga: Kemensos

9 Mensos Kaget Ada Kandang Ayam Petelur Saat Kunjungi SR di Kabupaten Ponorogo Surabaya

Mensos Kaget Ada Kandang Ayam Petelur Saat Kunjungi SR di Kabupaten Ponorogo
Tim Redaksi
PONOROGO, KOMPAS.com
– Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengunjungi Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (4/8/2025).
Dalam kunjungannya, ia melihat langsung kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan memberikan apresiasi terhadap langkah vokasi yang diambil pemerintah daerah.
Di hadapan 125 orang tua siswa, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi anak-anak yang telah putus harapan akibat kondisi perekonomian orang tua mereka.
“Anak-anak yang sudah putus harapan, karena mereka menyadari orang tua mereka tidak mampu. Mimpi mereka tidak tinggi, mungkin mereka sudah putus asa. Tapi lewat sekolah rakyat ini kita ingin membuka kemungkinan yang tidak mungkin,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa program pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini memiliki tiga pilar dasar.
Tiga pilar tersebut adalah memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin, yang merupakan bentuk konkret komitmen negara dalam menjamin hak pendidikan bagi kalangan kurang mampu.
“Ini memang sekolah untuk memuliakan wong cilik. Yang sekolah di sini adalah keluarga yang tidak mampu, namun fasilitas sekolah unggulan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa di Sekolah Rakyat tidak boleh ada kekerasan, bullying, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun intoleransi.
Ia juga mengapresiasi rencana Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang akan berkantor di Sekolah Rakyat.
“Saya senang tadi Pak Bupati bisikan saya, saya akan berkantor di sini untuk memastikan bahwa sekolah rakyat ini berjalan dengan baik,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga meninjau gedung sementara Sekolah Rakyat yang terletak di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo.
Ia mengapresiasi adanya kandang ayam petelur yang terletak di bagian belakang bangunan sekolah, yang merupakan inisiatif Bupati Ponorogo.
“Saya kaget, mungkin ini bisa menjadi contoh ketahanan pangan sekolah rakyat. Kebutuhan telur bisa disediakan secara mandiri. Bisa ditiru di sekolah rakyat lain,” katanya.
Sugiri Sancoko menjelaskan bahwa keberadaan ayam petelur merupakan bagian dari vokasi, mengingat sekolah tidak hanya mengaji dan menuntut ilmu, tetapi juga belajar hidup mandiri.
“Ini memberikan tambahan ada vokasi kecil. Sekolah rakyat tidak hanya ngaji ilmu pengetahuan, ada juga sekolah kehidupan,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/08/2025 21:57
Gus Ipul Tegaskan Bansos Bukan Seumur Hidup, Akan Dievaluasi Tiap 5 Tahun

Jakarta –

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah program seumur hidup. Bansos hanya bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum penerima diarahkan menuju program pemberdayaan.

“Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu, mereka harus berdaya. Bagi usia produktif, kita akan evaluasi setiap lima tahun sekali. Kalau layak naik kelas, pindah ke program pemberdayaan. Kalau tidak, tetap diberikan bansos,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

Pesan tersebut ia sampaikan saat dialog bersama pilar-pilar sosial dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti 435 peserta, terdiri dari 199 pilar sosial Ponorogo, 107 pilar sosial Pacitan, dan 129 pilar sosial Trenggalek.

Para peserta berasal dari berbagai unsur pilar sosial, meliputi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pordam), serta pendamping rehabilitasi sosial (Rehsos).

Menurut Gus Ipul, di era Presiden Prabowo Subianto, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus penting. Pemerintah bahkan membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk memperkuat program ini.

“Pendamping memiliki tugas membina keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Gus Ipul juga menyoroti temuan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online, di mana sekitar 300 ribu di antaranya adalah penerima PKH.

Evaluasi dan pemutakhiran data bansos dilakukan secara berkala bersama BPS, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Data terbaru BPS menjadi acuan penyaluran bansos setiap triwulan.

“Data itu sangat dinamis, setiap hari ada yang meninggal, lahir, pindah, atau menikah. Kalau kita konsisten memperbarui data, penyaluran bansos akan makin akurat,” ucap Gus Ipul.

Dalam forum tersebut, pendamping PKH menyampaikan masukan terkait beban kerja di lapangan. Seorang pendamping dari Ponorogo mengatakan tugas mereka kerap menumpuk pada waktu bersamaan, mulai dari pendampingan Sekolah Rakyat, pemeriksaan pertumbuhan anak, monitoring sosial, hingga penanganan kasus.

“Kami tetap kuat, tetapi berharap ada penjadwalan yang lebih terstruktur agar bisa menjalankan tugas dengan lebih optimal,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan pendamping PKH dari Pacitan menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk bupati dan pemerintah pusat, yang telah memberikan perlengkapan kerja seperti seragam pelindung.

“Kami siap untuk program nasional selanjutnya dan berharap dukungan seperti ini semakin banyak di seluruh Indonesia,” katanya.

Menanggapi hal itu, Gus Ipul mengakui beratnya beban kerja para pendamping dan mengapresiasi dedikasi mereka.

“Saya terima kasih kepada teman-teman pendamping. Memang cukup berat, tapi arahan saya jelas ya, Kemensos ini arahnya ke mana. Kita sama-sama konsolidasi agar ke depan lebih baik,” tegasnya.

Gus Ipul menutup dialog dengan ajakan agar seluruh pilar sosial menjaga integritas, bekerja sesuai aturan, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“Kalau kita konsisten, data makin akurat, penyaluran bansos tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya.

(akn/ega)

04/08/2025 19:42
Komdigi Mulai Proses Penyediaan Internet 100 Mbps untuk 200 Sekolah Rakyat Nasional 4 Agustus 2025

Komdigi Mulai Proses Penyediaan Internet 100 Mbps untuk 200 Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur
internet
berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di 200
Sekolah Rakyat
.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi Digital (
Komdigi
), Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pemasangan jaringan tersebut sudah mulai berjalan.
“Sudah berproses sekarang. Teman-teman itu sudah berproses. Bahkan teman-teman dari Balmon (Balai Monitoring) sudah meninjau langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar Sekolah Rakyat,” ujar Toni usai meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CGK) di SMPK Penabur Gading Serpong Tangerang, Senin (4/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa penyediaan akses internet ini bertujuan agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih lancar dan terjangkau.
“
Internet
100 Mbps ini kapasitas yang diharapkan untuk menunjang pembelajaran,” kata dia.
“Tujuannya agar internet bisa lebih terjangkau,
affordable
dari sisi tarif, dan kapasitasnya memadai,” jelasnya.
Menurut Toni, tidak menutup kemungkinan bahwa kapasitas internet bisa ditingkatkan lebih dari 100 Mbps, tergantung pada kebutuhan masing-masing sekolah dan masyarakat sekitarnya.
Pada tahap awal hingga Juli 2025, proyek pengadaan infrastruktur ini akan mencakup 100 Sekolah Rakyat.
Toni bilang, Balai Monitor (Balmon) telah melakukan pemetaan infrastruktur di lapangan, dan sebagian besar lokasi sekolah sudah berdekatan dengan
Optical Distribution Point
(ODP).
“Paling jauh jaraknya hanya sekitar 400 meter dari titik sekolah ke ODP,” jelasnya.
Sebagian besar ODP tersebut dimiliki oleh operator telekomunikasi tetap (
fixed broadband
), termasuk Telkom dan operator lainnya, terutama di wilayah perkotaan.
Toni menambahkan bahwa pembiayaan infrastruktur telah disepakati bersama Kementerian Sosial (Kemensos).
“Nanti tinggal Kemensos datang dan koordinasi dengan operator, dan juga dengan Komdigi, lalu akan dipasang,” katanya.
Untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik, pemerintah menyiapkan solusi melalui teknologi satelit.
Ia juga memastikan bahwa secara umum, kapasitas dan
bandwidth
internet di wilayah perkotaan sudah cukup memadai dan tidak akan menjadi kendala dalam implementasi program ini.
“Kalau daerah-daerah seperti sekarang perkotaan itu semuanya aman, bagi kapasitas internet dan juga kapasitas bandwidth yang disiapkan oleh para operator,” kata dia.
“Kalau diukur dari sisi kapasitas, artinya disini sudah mencukupi. Jadi tidak ada isulah untuk internet,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/08/2025 18:58
Dua Guru Sekolah Rakyat di Makassar Mundur, Ternyata Ini Alasannya

Dikabarkan ada ratusan guru Sekolah Rakyat yang mundur di berbagai daerah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, pengunduran diri ratusan guru itu bukan karena masalah upah atau insentif melainkan alasan domisili yang terlalu jauh.

“Kalau kemarin yang disampaikan itu sebagian karena domisilinya jauh. Kemudian yang kedua, ya mungkin ada alasan-alasan lain yang membuat mereka mengundurkan diri,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam satu kesempatan di hadapan wartawan beberapa waktu lalu.

Mu’ti menyebutkan, pihaknya juga sudah melaporkan perihal pengunduran diri para guru Sekolah Rakyat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menjelaskan bahwa masalah pengunduran diri tersebut sudah terselesaikan dan dia memastikan sudah ada penggantinya.

“Soal guru itu kemarin sudah dilaporkan ke Pak Presiden. Soal guru yang mengundurkan diri disampaikan ke kami juga, sudah ada penggantinya, dan sudah dilaporkan Pak Menteri Sosial kepada Pak Presiden. Insya Allah tidak ada masalah,” ungkap Mu’ti.

Apalagi ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan.

Berdasarkan data terakhir yang diterimanya, sebanyak 140 guru Sekolah Rakyat tercatat mengundurkan diri setelah melalui proses seleksi dan penempatan di berbagai titik.

Dia menjelaskan, dari total lebih dari 1.500 guru yang telah ditempatkan di Sekolah Rakyat, sebanyak 140 di antaranya memilih mengundurkan diri dengan alasan utama jarak lokasi tugas yang terlalu jauh dari domisili. Pihaknya telah menyiapkan pengganti dari kalangan guru yang belum mendapatkan penempatan.

04/08/2025 16:58
Komdigi Ungkap Progres Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap perkembangan terbaru terkait kesiapan infrastruktur jaringan internet untuk Sekolah Rakyat (SR).

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan saat ini proses penyambungan internet berbasis fiber optik (FO) di sekolah-sekolah sudah mulai berjalan.

“Sudah berproses sekarang. Bahkan kami, teman-teman Balmon [Balai Monitoring] sudah meninjau juga langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sekitaran sekolah rakyat,” kata Wayan disela acara Menkomdigi menghadiri Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025).

Wayan mengatakan hingga Juli 2025, sebanyak 100 Sekolah Rakyat menjadi prioritas awal penyambungan internet. Dia menyebut timnya telah melakukan pemantauan lapangan, dan menemukan bahwa jarak terjauh antara titik sekolah ke Optical Distribution Point (ODP) hanya sekitar 400 meter.

Wayan melanjutkan sebagian besar titik ODP tersebut dimiliki oleh PT Telkom Indonesia, meskipun di kota-kota besar juga terdapat banyak operator fixed broadband lainnya yang telah siap secara infrastruktur. Dia menyebutkan pembiayaan penyambungan jaringan telah disepakati dan akan dikoordinasikan bersama Kementerian Sosial (Kemensos) serta para operator.

“Jadi tinggal Kemensos datang dengan koordinasi dengan operator dengan kita, nanti beliau akan pasang,” tuturnya.

Wayan juga menyoroti koneksi internet 100 Mbps bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga untuk memastikan akses internet yang terjangkau dan mendukung kebutuhan pembelajaran digital.

“Ya ini tujuannya salah satunya internet terjangkau, affordable dari sisi tarif, kapasitasnya di up to 100 Mbps. Kalau bisa malah lebih dari itu. Tergantung nanti kebutuhan daripada sekolah rakyat dan lain-lainnya, dan masyarakat juga,” jelasnya.

Sebelumnya, Komdigi memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik dengan kecepatan minimal 100 Mbps. Penugasan ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden tentang Sekolah Rakyat (Inpres SR), sebagai bagian dari strategi transformasi pendidikan digital nasional.

“Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025).

Dia menambahkan, jika di lokasi sekolah belum tersedia jaringan FO, maka Komdigi akan bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun infrastruktur hingga ke titik sekolah.

Hingga saat ini, dua sekolah percontohan telah berhasil terhubung dengan jaringan internet berbasis FO. Sekolah tersebut yakni SR Menengah Atas 19 Bantul yang menikmati layanan internet hingga 200 Mbps dan SR Menengah Atas 20 Sleman dengan kecepatan 100 Mbps. Infrastruktur tersebut telah mendukung kegiatan belajar mengajar lebih dari 275 siswa.

Menteri Komdigi Meutya Hafid juga menekankan penyediaan internet di SR menjadi bagian integral dari konsep smart school yang tengah digagas pemerintah.

“Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

04/08/2025 16:22
Komdigi Pastikan Internet Cepat 100 Mbps Tersedia di Sekolah Rakyat

Tangerang –

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan internet cepat hingga 100 Mbps tersedia di Sekolah Rakyat. Sejauh ini tidak ada kendala dalam persiapannya.

“Untuk kesiapan internet di Sekolah Rakyat, kita sudah meninjau semua lokasinya, untuk fixed broadband aman. Jadi, tidak ada kendala,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto di sela-sela peninjauan program Cek Kesehatan Gratis Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Senin (4/8/2025).

Wayan mengatakan menghadirkan internet cepat 100 Mbps di Sekolah Rakyat dinilai tidak ada kendala karena lokasinya tidak jauh dari wilayah perkotaan. Infrastruktur telekomunikasi sudah tergelar secara matang. Sehingga, Komdigi berkoordinasi dengan operator untuk meningkatkan kecepatan internet di lokasi yang dipakai untuk Sekolah Rakyat.

“Teman-teman itu sudah berproses. Bahkan kami, teman-teman Balmon (Balai Monitor) sudah meninjau juga langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Sekolah Rakyat,” kata Wayan.

Dalam penyediaan akses internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat ini, Wayan menegaskan itu bukan berasal dari anggaran Komdigi. Anggaran sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Adapun, dalam program ini, Komdigi berperan menggelarkan infrastruktur internetnya.

“Nanti pembiayaannya kan sudah disepakati oleh Kemensos. Jadi, tinggal Kemensos datang dengan koordinasi dengan operator dengan kita, nanti mereka akan pasang. Sudah berproses sekarang,” tuturnya.

Kemensos mengungkapkan 100 titik Sekolah Rakyat tahap pertama di berbagai daerah siap beroperasi secara penuh pada pertengahan Agustus 2025. Seluruh persiapan sarana dan prasarana sekolah tersebut telah rampung.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, melalui keterangan resmi, Kamis (31/7) mengatakan, dari total 100 titik, 63 diantaranya telah mulai beroperasi pada Juli, sementara 37 lainnya akan menyusul pada awal dan pertengahan Agustus.

Tiga titik akan mulai beroperasi pada 1 Agustus yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Pasuruan, disusul lima titik lagi pada 5 Agustus dan 29 titik sisanya akan aktif pada 15 Agustus.

Program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan. Sekolah Rakyat dihadirkan pemerintah secara gratis dan berkonsep asrama.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga diklaim untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

(agt/fay)

04/08/2025 15:34
Bantuan Insentif Rp1,2 Juta untuk Guru Non ASN Bakal Meluncur, Simak Syaratnya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyalurkan bantuan insentif sebesar Rp1,2 juta per penerima per tahun kepada 341.248 guru non aparatur sipil negara (ASN). Pencairan bantuan akan dilakukan sekaligus mulai Agustus-September 2025.

Subkordinator Aneka Tunjangan Puslapdik Kemendikdasmen Sri Lestariningsih menyampaikan, bantuan insentif ini ditujukan untuk guru non ASN di semua jenjang, yakni guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Guru non ASN harus memenuhi sejumlah syarat untuk dapat menerima insentif sebesar Rp1,2 juta. Persyaratan itu yakni belum memiliki sertifikat pendidik, memenuhi kualifikasi D4 atau S1, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), memenuhi beban kerja sesuai aturan, terdata dalam Dapodik, dan tidak berstatus sebagai ASN.

Selain itu, calon penerima bantuan bukan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos), tidak menerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerjasama dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri.

Terkait mekanisme penyaluran bantuan, Lestariningsih menuturkan bahwa Dinas Pendidikan tidak lagi mengusulkan guru sebagai calon penerima bantuan insentif melalui aplikasi SIM-ANTUN.

“Pada petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif tahun 2025 ini, Puslapdik bersama-sama dengan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru melakukan sinkronisasi dan verifikasi data guru melalui Dapodik,” jelas Lestariningsih, mengutip laman resmi Puslapdik Kemendikdasmen, Minggu (3/8/2025).

Kemudian, pemerintah dalam petunjuk teknis terbaru mengatur bahwa Puslapdik membukakan Nomor Rekening bagi seluruh Guru Formal calon penerima bantuan insentif.

Dia mengatakan, guru penerima bantuan insentif diberikan kesempatan hingga 30 Januari 2025 untuk melakukan aktivasi rekening.

“Kalau lewat dari waktu itu, uangnya akan dikembalikan ke kas negara,” ungkapnya.

Proses belajar mengajar di salah satu sekolah

Sementara itu, tidak ada perubahan persyaratan penerima bantuan bagi pendidik PAUD non-formal. Dia mengatakan, persyaratannya masih sama yakni harus memiliki masa kerja sedikitnya 13 tahun secara terus menerus pada Januari 2025.

Selain itu, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat, bertugas pada KB/TPA di bawah pembinaan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, terdata dalam Dapodik, dan tidak berstatus sebagai ASN.

Khusus untuk pendidik PAUD non-formal, besaran insentif yang diberikan pemerintah yakni Rp2,4 juta per penerima per tahun dan dibayar sekaligus.

“Nominasi penerima bantuan insentif bagi Pendidik PAUD Non-Formal ada di SIM ANTUN, dan harus diusulkan oleh Dinas Pendidikan,” pungkasnya.

Berikut syarat lengkap penerima bantuan insentif untuk Guru Formal Non-ASN dan pendidik PAUD Non-Formal:
Syarat penerima untuk Guru Formal Non-ASN:

1.Belum memiliki sertifikat pendidik

2.Memenuhi kualifikasi D4 atau S1

3.Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

4.Memenuhi beban kerja sesuai aturan

5.Terdata dalam Dapodik

6.Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

7.Bukan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial

8. Bukan penerima bantuan dari BPJS ketenagakerjaan

9.Tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerjasama dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri

Syarat penerima untuk pendidik PAUD Non-Formal:

1.Memiliki masa kerja sedikitnya 13 tahun secara terus menerus pada Januari 2025

2.Memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat

3.Bertugas pada KB/TPA di bawah pembinaan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya

4.Terdata dalam Dapodik

5.Tidak berstatus sebagai ASN

03/08/2025 13:28
Fatma Saifullah Tegaskan Taman Anak Sejahtera Harus Jadi Ruang Ramah Anak – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial telah menghadirkan Taman Anak Sejahtera (TAS) Harapan Ibu sebagai bentuk nyata pemenuhan hak-hak anak dan kesejahteraan keluarga dalam rangkaian acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 yang digelar di Kantor Kemensos, Senin 28 Juli 2025.

Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos Fatma Saifullah Yusuf berharap Taman Anak Sejahtera dapat menjadi ruang aman dan penuh kasih sayang untuk anak-anak Indonesia.

“Taman Anak Sejahtera yang kita resmikan hari ini sejatinya adalah tempat penitipan anak di kantor Kemensos, sebuah ruangan yang di tata dengan sangat apik, nyaman, bersih, dan aman. Di siapkan pula beberapa orang pendamping atau pengasuh yang memiliki jiwa penuh kasih terhadap anak balita khususnya anak-anak dari para pegawai Kementerian Sosial yang masih bekerja aktif,” kata Fatma yang didampingi direktur Rehabilitasi Sosial Anak Agung Suhartoyo lewat keterangan resminya di Jakarta, Minggu (3/8).

Acara peresmian Taman Anak Sejahtera digelar pada Senin 28 Juli 2025 bersamaan dengan puncak peringatan HAN 2025. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Fatma Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Penasihat I DWP Intan Jabo Priyono.

Tercatat hingga tahun ini, terdapat 252 Taman Anak Sejahtera di bawah naungan Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 125 di antaranya telah terakreditasi.

Setelah resmi diluncurkan, Fatma berharap Taman Anak Sejahtera dapat melayani dengan baik anak-anak yang dititipkan, sehingga mereka bisa belajar, bermain, dan tumbuh dengan baik. Sementara, orang tua mereka dapat bekerja dengan tenang dan produktif.

Ruangan di dalam TAS Harapan Ibu ini dilengkapi dengan berbagai alat permainan edukatif, seperti boneka, mobil-mobilan, masak-masakan sampai buku bacaan anak-anak. Ada 26 anak balita baik laki maupun perempuan yang saat ini menjadi murid TAS. Tersedia pula ruangan laktasi dan dua kamar tidur untuk mereka bisa tidur siang. Penitipan anak di buka mulai pukul tujuh pagi hingga empat sore setiap senin sampai jumat.

“Saya senang karena TAS ini sudah dapat di hadirkan kembali, karena beberapa tahun lalu sempat vakum ketika Indonesia di landa Covid19. Awalnya saya mendapatkan DM dari seorang karyawan, yang mengeluh betapa susahnya mendapatkan pembantu untuk menjaga anak bayinya. Dia berharap TAS di kantor Kemensos ini di hidupkan kembali supaya ia dapat bekerja dengan tenang dan bisa memberi ASI pada anaknya saat jam istirahat, alhamdulillah sekarang TAS sudah diwujudkan kembali, untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada Reshsos Anak atas perhatian dan kerjasamanya yang baik selama ini,” imbuh Fatma yang juga didampingi penasehat II DWP Intan Agus Jabo dan Veronika Robben Rico selaku Ketua DWP Kemensos

Fatma menekankan pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tugas orang tua, tapi juga tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Sebab, tiap anak memiliki hak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal.

“Meskipun layanan di TAS ini tidak berbayar, akan tetapi kepada seluruh pengelola TAS, saya titipkan 26 anak kita ini, bahkan kalau nanti akan ada lagi nanti yang datang, tolong mereka dijaga dengan baik, rawat dan asuhlah mereka dengan kasih sayang dan tanggung jawab penuh, agar ibunya dapat bekerja dengan tenang, dan insya Allah dari tangan-tangan kita ini, kelak masa depan bangsa ini dibentuk,” ujar Fatma mengakhiri rangkaian acara.

03/08/2025 11:43
Sekolah Rakyat Lebak dibuka, tandai MPLS di 37 titik tambahan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat membuka MPLS di SRMA 34 Kabupaten Lebak, Banten, Jum\\\\\\\\\\\\\\\’at (1/8/2025). Foto: Kemensos

Sekolah Rakyat Lebak dibuka, tandai MPLS di 37 titik tambahan
Dalam Negeri
Editor: Nandang Karyadi
Sabtu, 02 Agustus 2025 – 04:59 WIB

Elshinta.com – Sekolah Rakyat rintisan tahap 1b memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 34 Kabupaten Lebak, Banten menjadi titik awal dimulainya MPLS di 37 titik tambahan seluruh Indonesia setelah sebelumnya sekolah rakyat telah dimulai di 63 titik, demikian keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

Para siswa dan guru tampak semangat dan bahagia mengikuti kegiatan pembukaan MPLS yang dilaksanakan di Aula SRMA 34 Lebak. Sebanyak 100 siswa yang terbagi dalam 4 Rombongan Belajar (Rombel) hadir dalam kegiatan ini.

“Hari ini kita memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 37 titik, ini bisa dikatakan tahap berikutnya dari 14 Juli yang lalu, 14 Juli lalu kita memulai 63 titik, sekarang kita memulai di 37 titik di bulan Agustus ini,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat membuka MPLS di SRMA 34 Kabupaten Lebak, Banten, Jum’at (1/8/2025).

Selain di Kabupaten Lebak, dua Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo dan Kota Pasuruan juga memulai MPLS hari ini. Rencananya minggu depan akan dilanjutkan 5 titik lainnya dan pada tanggal 15 Agustus di 29 titik, sehingga total ada 37 titik.

Tak hanya berhenti pada 100 Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan pada bulan Juli dan Agustus, pada bulan September mendatang 59 titik lain juga akan diluncurkan, sehingga total terdapat 159 sekolah rakyat yang sudah dan akan berjalan pada tahun ajaran 2025/2026.

“Jadi ini (Sekolah Rakyat) adalah gagasan dan program prioritas dari Presiden Prabowo, ini asli dari Pak Presiden, saya hanya pembantunya, kami menteri-menteri ini hanya membantu Presiden melaksanakan apa yang menjadi gagasannya,” ujar Gus Ipul yang didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Di hadapan Gubernur Banten Andra Soni dan Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, Gus Ipul menekankan tiga kunci memahami gagasan Presiden Prabowo terkait Sekolah Rakyat.

“Kunci pertama adalah memuliakan wong cilik, memuliakan kaum dhuafa, memuliakan mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan, dan mereka yang kurang mampu, mereka yang dalam statistik disebut miskin dan miskin ekstrem,” jelasnya.

Lewat Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo ingin memuliakan wong cilik agar siap menjadi Generasi Emas Indonesia 2045. Sekolah Rakyat merupakan upaya memberikan jalan cepat kepada keluarga yang kurang mampu agar bisa menjadi generasi tangguh lewat pendidikan.

Kunci kedua memahami gagasan Presiden Prabowo terkait Sekolah Rakyat yaitu menjangkau yang belum terjangkau. “Banyak saudara-saudara kita di usia sekolah baik SD, SMP, atau SMA yang putus sekolah, belum sekolah atau tidak sekolah, maupun berpotensi putus sekolah, maka itu Sekolah Rakyat ingin menjangkau yang belum terjangkau,” urainya.

Terakhir adalah memungkinkan yang tidak mungkin, memberikan kesempatan untuk anak-anak yang ingin sekolah namun menyadari orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin.

“Inilah kunci memahami Sekolah Rakyat, jadi jangan business as usual, jangan disamakan dengan sekolah-sekolah umum, kalau di tempat lain mungkin pendekatannya adalah tes akademik, tapi di sini pendekatannya adalah mereka dari keluarga yang tidak mampu, kalau dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional itu desil 1 dan 2, miskin dan miskin ekstrem,” jelasnya.

Gus Ipul menyampaikan setelah lulus dari Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak menjadi terdidik, berkarakter, dan terampil. Pintar atau terdidik yang dimaksud di sini adalah mampu menggunakan akalnya dengan baik. Lalu berkarakter adalah punya jati diri, bangga dengan orang tua, dan cinta terhadap tanah air. “Itulah anak-anak kita yang berkarakter, dia pintar dan cerdas tapi juga bisa mencintai keluarganya, mencintai orang lain, dan juga mencintai negeri ini,” tuturnya.

Selanjutnya anak-anak diharapkan mempunyai keterampilan setelah lulus dari Sekolah Rakyat. Anak-anak akan dibimbing untuk bisa mewujudkan cita-cita sesuai keterampilan yang mereka pilih. “Itu target saya pak, saya ingin lulusan Sekolah Rakyat, ada yang kuliah di luar negeri, tapi juga saya ingin lulusan Sekolah Rakyat ada yang bisa menjadi pengusaha sukses, dengan merintis usaha,” kata Gus Ipul.

Di sela-sela sambutannya, Gus Ipul juga menyapa siswa Sekolah Rakyat. Salah satunya Komalasari yang berasal dari Desa Pagelaran, Kecamatan Melimping, Kabupaten Lebak. Ia merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Orang tuanya bekerja keras menghidupi keluarga dengan bekerja sebagai buruh bangunan.

Komala, panggilan akrabnya, tinggal di rumah berdinding triplek dan dibangun di atas lahan orang lain. Ia terpaksa putus sekolah selama satu tahun karena keterbatasan ekonomi orang tuanya.

“Kenapa bisa putus sekolah nak?” Tanya Gus Ipul.

“Karena adanya ketidakmampuan ekonomi dalam rumah tanggak orang tua pak,” jawab Komala.

Mendengar jawaban tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa Komala merupakan salah satu contoh profil anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat.

“Inilah bapak Presiden Prabowo kita yang luar biasa ingin mengajak kita menoleh kepada saudara-saudara kita yang seperti ini,” ujarnya.

Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi Komala untuk mencapai cita-cita demi membahagiakan kedua orang tuanya. “Contoh orang semangat ini, luar biasa kayak gini, Istimewa sekali, saya bangga dengan kamu Komala, saya ingin kamu sukses beserta yang lain,” tutup Gus Ipul.

Penulis: Hutomo Budi/Ter

Sumber : Radio Elshinta

03/08/2025 01:06
Mensos Ingatkan Gubernur hingga Polisi Tak Boleh "Titip" Siswa Sekolah Rakyat Nasional 1 Agustus 2025

Mensos Ingatkan Gubernur hingga Polisi Tak Boleh “Titip” Siswa Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
BANTEN, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
Gus Ipul
menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa
Sekolah Rakyat
harus bersih dari praktik kecurangan, termasuk yang dilakukan oleh pejabat publik seperti menteri, kepala daerah, hingga aparat kepolisian.
“Rekrutmen siswa Sekolah Rakyat ini penting. Tidak boleh ada titipan,” kata Gus Ipul.
Peringatan itu disampaikan Gus Ipul dalam acara pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 di Lebak, Banten, Jumat (1/8/2025).
“Titipan dari Menteri enggak boleh. Titipan dari Gubernur enggak boleh. Titipan dari Bupati enggak boleh. Titipan dari Kapolsek enggak boleh,” tegasnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses seleksi peserta Sekolah Rakyat dilakukan secara tertutup dan berbasis data dari
Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN).
Siswa tidak bisa mendaftar sendiri, karena seleksi dilakukan secara ketat oleh pendamping PKH, dilanjutkan dengan verifikasi, dan cek lokasi tempat tinggal.
“Yang ada adalah mereka yang ada di DTSEN. Perekrutan dilakukan oleh Pendamping PKH, kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat,” ungkap dia.
“Lalu, diverifikasi oleh BPS, disahkan oleh Bupati dan Gubernur, kemudian dikirim ke saya untuk ditandatangani,” jelasnya.
Gus Ipul memastikan bahwa proses ini tidak membuka peluang untuk siswa titipan.
“(Perekrutan siswa Sekolah Rakyat) ini penting karena Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” katanya.
Ia pun memperingatkan bahwa setiap kesalahan dalam proses rekrutmen akan berdampak sanksi bagi semua pihak yang terlibat.
“Kalau ada kesalahan, sanksinya bersama. Pertama pendamping PKH, lalu Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan setempat. Kemudian Bupati dan Gubernur, dan kalau mereka kena, Menterinya juga bisa kena,” ujar Gus Ipul.

Ia juga menyebut bahwa Presiden telah menginstruksikan agar program Sekolah Rakyat berjalan bersih dan bebas dari praktik curang.
“Perintah Presiden tegas, tidak boleh ada kongkalikong, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Kalau masih ada yang main-main begitu, tolong dilaporkan, nanti akan diberi tindakan yang sesuai,” ungkapnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya sistemik pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kondisi hidup.
“Ini kerja bersama. Bukan hanya Kementerian Sosial. Ada peran Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan berbagai kementerian lainnya seperti Dikdasmen, PAN-RB, Kementerian PU, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenag, Mensesneg, dan Kominfo. Kita semua terlibat,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 19:36