Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Agustus 2025

    Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat Nasional 10 Agustus 2025

    Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Para menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat lain kompak mengenakan seragam loreng militer berwarna hijau ketika menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklat Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Presiden RI Prabowo Subianto selaku inspektur upacara mengatakan, seragam yang dikenakan para tokoh tersebut menandakan bahwa mereka ingin mempertaruhkan diri kepada rakyat Indonesia.
    ” Banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam, mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Minggu.
    Prabowo lalu menyinggung sistem pertahanan rakyat semesta yang dianut oleh Indonesia di mana perlu keterlibatan semua pihak untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.
    “Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta, kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia,” imbuhnya.
    Adapun seragam loreng yang dikenakan para pejabat sama persis dengan tamu-tamu lain yang berasal dari TNI, meski para pejabat itu berstatus warga sipil.
    Para pejabat tersebut, antara lain, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian, Menag Nasaruddin Umar, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid,
    Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, Mensos Saifullah Yusuf, Menko PMK Pratikno, dan masih banyak lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 3: 143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri – Page 3

    Top 3: 143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ratusan guru Sekolah Rakyat (SR) mengundurkan diri. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan.

    Pertama, adanya pertimbangan jarak dari lokasi mengajar dengan domisili guru. Kedua, telah mendapat penempatan di lokasi lain, sebab statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Meski ada ratusan guru Sekolah Rakyat yang mundur, pemerintah memastikan sudah ada pengganti untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Misalnya, mata pelajaran diampu oleh guru lain hingga kepala sekolah.

    Artikel 143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Minggu, (10/8/2025):

    1. 143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Ini Gara-garanya

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara mengenai jumlah guru Sekolah Rakyat (SR) yang mengundurkan diri. Tercatat ada 143 guru yang tidak memenuhi panggilan meski telah diterima.

    “Yang mundur 143 (orang), tidak memenuhi panggilan ya. Sebenarnya mereka ini kan sudah memulai proses seleksi ya, mereka sudah diterima. Tapi ketika disampaikan undangan mereka tidak memenuhi panggilan,” ungkap Gus Ipul, di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

    Terkait alasannya, dia menjelaskan beberapa faktornya. Pertama, adanya pertimbangan jarak dari lokasi mengajar dengan domisili guru. Kedua, telah mendapat penempatan di lokasi lain, sebab statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Pemerintah siapkan 15 ribu laptop untuk siswa Sekolah Rakyat

    Pemerintah siapkan 15 ribu laptop untuk siswa Sekolah Rakyat

    Menso Saifullah Yusuf (kedua kanan) dan Menkeu Sri Mulyani (tengah) berfoto bersama siswa ketika meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) ANTARA/Prisca Triferna

    Pemerintah siapkan 15 ribu laptop untuk siswa Sekolah Rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 14:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta memastikan operasional dan kelengkapan sarana yang digunakan siswa, termasuk akan disiapkan 15 ribu laptop.

    Mensos dalam peninjauan di Jakarta Selatan, Sabtu, menyampaikan bahwa direncanakan penyaluran 15 ribu lebih laptop untuk para siswa di Sekolah Rakyat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di masing-masing sekolah.

    “Untuk tahap pertama ini baru yang 9.700 lebih,” kata Mensos Saifullah Yusuf, seraya mengatakan  rencananya laptop diberikan akhir Agustus atau awal September ini.

    Mensos memastikan pengadaan akan dilakukan secara transparan dan memenuhi ketentuan, agar tidak terjadi penyimpangan. Rencananya setiap siswa akan mendapatkan satu perangkat laptop untuk mendukung pembelajaran.

    Dalam kesempatan peninjauan itu Mensos dan Menkeu melihat setiap fasilitas yang berada di Sekolah Rakyat, termasuk kamar asrama dan tempat berolahraga.

    Menkeu Sri Mulyani, yang pertama kali meninjau Sekolah Rakyat, juga berdialog dengan para siswa menanyakan kegiatan dan rutinitas yang mereka lakukan di Sekolah Rakyat, dibandingkan dengan kegiatan sebelum bersekolah di sana.

    Dia menyebut Sekolah Rakyat itu merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin demi memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

    Penggunaan APBN terlihat dalam fasilitas yang dimanfaatkan oleh para siswa mulai dari biaya listrik dan air asrama sampai dengan peralatan yang digunakan, termasuk laptop. Total anggaran Rp7 triliun digunakan untuk program tersebut yang terbagi tidak hanya di Kemensos tapi juga kementerian lain yang berkontribusi dalam program tersebut.

    “Tahun depan akan ada lagi mencapai 200 (sekolah), jadi kita sudah mulai dianggarkan. Bapak Presiden nanti tanggal 15 (Agustus) menyampaikan APBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR,” kata Menkeu Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Mensos Siapkan 15 Ribu Laptop untuk Siswa Sekolah Rakyat

    Mensos Siapkan 15 Ribu Laptop untuk Siswa Sekolah Rakyat

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan tengah menyiapkan 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat. Pengadaan itu direncanakan pada akhir Agustus atau awal September untuk proses belajar mengajar.

    Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Ratu Mulyanengsih mengungkapkan, selagi belum ada laptop, untuk saat para siswa masih diizinkan menggunakan handphone. Meski demikian, penggunaan handphone di SR diatur agar digunakan secara bijak.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • Menkeu pastikan penambahan anggaran cukup besar untuk Sekolah Rakyat

    Menkeu pastikan penambahan anggaran cukup besar untuk Sekolah Rakyat

    Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Mensos Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan wartawan ketika meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) ANTARA/Prisca Triferna

    Menkeu pastikan penambahan anggaran cukup besar untuk Sekolah Rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 18:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya  penambahan anggaran yang cukup besar untuk Sekolah Rakyat pada tahun 2026.

    Anggaran untuk Sekolah Rakyat pada tahun ini sebesar Rp7 triliun, tambahan anggaran untuk tahun 2026 akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Bapak Presiden nanti tanggal 15 Agustus menyampaikan RAPBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR termasuk Sekolah Rakyat itu, anggarannya meningkat cukup besar,” kata Menkeu Sri Mulyani usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu.

    Dia menjelaskan bahwa anggaran untuk Program Sekolah Rakyat tahun ini mencapai Rp7 triliun yang terbagi tidak hanya di Kementerian Sosial tapi juga sejumlah kementerian/lembaga lain termasuk Kementerian Pekerjaan Umum.

    Penambahan itu juga penting mengingat jumlah Sekolah Rakyat akan bertambah lebih lebih dari 100. Dengan Kementerian Sosial menyatakan pada 15-16 Agustus akan beroperasi 100 titik Sekolah Rakyat dan bertambah 59 titik pada September.

    Total ada 159 titik Sekolah Rakyat yang akan menampung lebih dari 15 ribu siswa di seluruh Indonesia.

    “Tahun depan akan meningkat jauh lebih besar karena tadi operating-nya satu tahun untuk 200 sekolah yang diperkirakan akan berjalan, jadi kita menyediakan anggaran cukup besar,” jelasnya.

    Selain operasi fasilitas sekolah dan biaya pengajar, anggaran itu juga akan termasuk biaya pembangunan jika suatu daerah belum memiliki fasilitas mumpuni.

    Tidak hanya itu, pemerintah berencana menyediakan laptop untuk digunakan masing-masing siswa ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, termasuk 15 ribu lebih unit untuk tahun ini.

    Pemberian unit laptop itu juga dikonfirmasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengatakan bahwa 15 ribu laptop itu untuk memenuhi kebutuhan para pelajar di total 159 sekolah yang sudah dan akan beroperasi tahun ini.

    “Untuk tahap pertama ini baru yang 9.700 lebih,” kata Mensos Saifullah Yusuf, menjelaskan rencananya diberikan akhir Agustus atau awal September 2025 ini.

    Sumber : Antara

  • Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun di 2025, Menkeu: Tahun Depan Lebih Besar

    Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun di 2025, Menkeu: Tahun Depan Lebih Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang cukup besar untuk Sekolah Rakyat pada tahun 2026.

    Anggaran untuk sekolah rakyat pada tahun ini sebesar Rp7 triliun, tambahan anggaran untuk tahun 2026 akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Bapak Presiden nanti tanggal 15 Agustus menyampaikan RAPBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR termasuk Sekolah Rakyat itu, anggarannya meningkat cukup besar,” kata Menkeu Sri Mulyani usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

    Dia menjelaskan bahwa anggaran untuk Program Sekolah Rakyat tahun ini mencapai Rp7 triliun yang terbagi tidak hanya di Kementerian Sosial tapi juga sejumlah kementerian/lembaga lain termasuk Kementerian Pekerjaan Umum.

    Penambahan itu juga penting mengingat jumlah Sekolah Rakyat akan bertambah lebih lebih dari 100. Dengan Kementerian Sosial menyatakan pada 15-16 Agustus akan beroperasi 100 titik Sekolah Rakyat dan bertambah 59 titik pada September.

    Total ada 159 titik Sekolah Rakyat yang akan menampung lebih dari 15.000 siswa di seluruh Indonesia.

    “Tahun depan akan meningkat jauh lebih besar karena tadi operating-nya satu tahun untuk 200 sekolah yang diperkirakan akan berjalan, jadi kita menyediakan anggaran cukup besar,” jelasnya.

    Selain operasi fasilitas sekolah dan biaya pengajar, anggaran itu juga akan termasuk biaya pembangunan jika suatu daerah belum memiliki fasilitas mumpuni.

    Tidak hanya itu, pemerintah berencana menyediakan laptop untuk digunakan masing-masing siswa ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, termasuk 15 ribu lebih unit untuk tahun ini.

    Pemberian unit laptop itu juga dikonfirmasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengatakan bahwa 15 ribu laptop itu untuk memenuhi kebutuhan para pelajar di total 159 sekolah yang sudah dan akan beroperasi tahun ini.

    “Untuk tahap pertama ini baru yang 9.700 lebih,” kata Mensos Saifullah Yusuf, menjelaskan rencananya diberikan akhir Agustus atau awal September 2025 ini.

  • Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Tak Terganggu meski 143 Guru Mundur
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 Agustus 2025

    Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Tak Terganggu meski 143 Guru Mundur Nasional 9 Agustus 2025

    Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Tak Terganggu meski 143 Guru Mundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan mundurnya 143 guru tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
    Pasalnya, mundurnya para guru terjadi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
    Pemerintah pun sudah menyiapkan guru pengganti untuk guru-guru yang mundur tersebut.
    “Ada 143 guru (yang mengundurkan diri). Memang sekolahnya belum beroperasi, sehingga tidak mengganggu. Jadi dia belum pernah mengajar sama sekali,” kata Saifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025).
    Pria yang karib disapa Gus Ipul ini mengaku tidak mempersoalkan 143 guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri.
    Dirinya menghormati sepenuhnya keputusan guru-guru tersebut.
    Secara umum, kata Gus Ipul, hal itu terjadi karena penempatan jauh dari domisili sang guru.
    “Yang kedua, mungkin sudah mendapatkan penempatan di daerah, kan dia PPPK, ya, kita hormati. Jadi kami tidak mempersoalkan jika ada yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi panggilan. Tentu kami sangat menghormati, kami persilakan,” ucap Gus Ipul.
    Lebih lanjut, ia memastikan ketersediaan guru sekolah rakyat mencukupi.
    Pasalnya, terdapat lebih dari 50.000 guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru, namun belum mendapat penempatan.
    “Untuk ketersediaan guru, Alhamdulillah. Semua sudah sampai hari ini proses belajar mengajar tidak terganggu. Iya (guru-guru), di daerah lain semua. Kan tiap hari juga dimonitor, kita punya grup WA juga, secara keseluruhan jalan,” jelas Gus Ipul.
    Di sisi lain, jika masih terjadi kekurangan, sekolah akan mencari cara dengan melakukan backup sementara waktu.
    “Sampai sekarang kalau memang ada kekurangan biasanya di-
    backup
    oleh kepala sekolah atau juga guru-guru yang lain,” tandasnya.
    Sebagai informasi, kini sudah ada sekitar 1.400 lebih guru yang ditempatkan di 67 titik sekolah rakyat tahap awal dan 37 titik yang akan beroperasi pada Agustus 2025.
    Jika 50 titik tambahan sudah beroperasi pada September 2025, maka total gurunya mencapai 800 guru.
    Status guru tersebut adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Tak Terganggu meski 143 Guru Mundur
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 Agustus 2025

    Gus Ipul Sambangi Sekolah Rakyat di Jaksel, Dengarkan Cerita Rutinitas Siswa Nasional 9 Agustus 2025

    Gus Ipul Sambangi Sekolah Rakyat di Jaksel, Dengarkan Cerita Rutinitas Siswa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambangi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan di Gandaria Selatan pada Sabtu (9/8/2025) pagi.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Gus Ipul tiba sekitar pukul 10.30 WIB.
    Ia terlihat mengenakan baju dinas berwarna putih, beserta rompi merah bertuliskan “Sekolah Rakyat”.
    Setibanya di lokasi, Gus Ipul menyapa para murid berseragam biru yang telah menunggunya sejak tadi.
    Saat itu, Gus Ipul menyempatkan diri untuk berbincang bersama para murid Sekolah Rakyat yang tengah duduk berbaris.
    “Selamat pagi,” sapa Gus Ipul saat menemui para siswa.
    “Pagi, Pak,” kata mereka singkat.
    Gus Ipul juga menanyakan kabar dan kegiatan apa yang dilakukan para siswa saat hari libur.
    Para siswa menyatakan, kegiatannya di hari libur diisi dengan shalat subuh, pengajian, olahraga, hingga membersihkan kamar.
    “(Olahraga jam) Setengah 6 ba’da shalat subuh. (Bangun) Jam 04.00 WIB, (setelah itu) shalat subuh, ngaji, senam, setelah senam makan. Beres-beres kamar,” ucap siswa bergiliran.
    Tak hanya itu, kegiatan para siswa juga diisi dengan mencuci baju dan berbagai kegiatan lain.
    Lalu, para siswa menunjukkan yel-yel kepada Gus Ipul yang sudah disiapkan.
    Gus Ipul kemudian mendengarkan secara saksama sebelum keliling meninjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 ini.
    “Selamat datang, Bapak, selamat datang, Bapak, selamat datang kami ucapkan. Aku anak hebat Sekolah Rakyat setiap hari rajin ibadah, maju berprestasi, membanggakan bangsa, semangat belajar, jadi juara,” begitu siswa meneriakkan yel-yel.
    Sebagai informasi, program Sekolah Rakyat dimulai pada 14 Juli 2025 di 63 titik di seluruh Indonesia.
    Sejauh ini, Gus Ipul menyatakan, sarana dan prasarana untuk Sekolah Rakyat telah dikawal dengan baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Sarana prasarananya telah dikawal dengan baik oleh PU, standarnya seperti ini semua. Kadang memang ada perbedaan sedikit, tapi secara umum standarnya merata,” tandas Gus Ipul di kesempatan yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gandeng DPR-Pemkab Temanggung, BNPT Ajak Warga Perkuat Moderasi Beragama

    Gandeng DPR-Pemkab Temanggung, BNPT Ajak Warga Perkuat Moderasi Beragama

    Jakarta

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR dan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengajak masyarakat Temanggung untuk memperkuat moderasi beragama dan setia pada Pancasila. Kolaborasi ini dikemas melalui Dialog Kebangsaan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

    “Alhamdulillah kita dengan Komisi XIII DPR RI dan Pemkab Temanggung hari ini melakukan Dialog Kebangsaan sebagai bagian dari langkah – langkah kita yang sistematis berkesinambungan dan berkelanjutan dalam memperkuat moderasi beragama, dimana salah satu prinsipnya adalah komitmen kebangsaan yakni setia pada ideologi Pancasila,” kata Kepala BNPT, Eddy Hartono dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    Hal ini disampaikannya saat membuka Dialog Kebangsaan yang berlangsung di Pendopo Pengayoman Temanggung pada Kamis (7/8).

    Eddy menjelaskan ada tiga faktor yang andil pada penyebaran intoleransi yakni ajaran keluarga, lembaga pendidikan, dan media sosial. Mengantisipasi hal ini, BNPT telah berkolaborasi dengan beragam elemen untuk meminimalisir penyebaran intoleransi.

    “Pertama, keluarga. Ini penting karena keluarga adalah pranata sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga ini tempat mendidik anak – anak agar nilai keagamaan dan toleransi dapat berkembang. Kedua, lembaga Pendidikan dimana kami sudah menggandeng Mendikti, Mendikdasmen, Kemenag, dan Kemensos untuk memasukkan kurikulum yang berkaitan dengan dialog kebangsaan. Ketiga, media sosial dimana generasi muda saat ini dekat dengan gadget,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Temanggung, Nadia Muna mengajak masyarakat Temanggung memperkuat moderasi beragama melalui tagline ‘Temanggung untuk semua’. Tagline ini selaras dengan tujuan BNPT, yakni mewujudkan NKRI yang aman dan inklusif.

    Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina mengajak daerah lain mencontoh budaya toleransi di Temanggung. Toleransi tersebut salah satunya terimplementasi melalui keberadaan Kampung Moderasi. Salah satu contohnya berada di Desa Getas.

    Desa Getas dikenal dengan pluralisme agama melalui 33 tempat ibadah lintas agama, kegiatan gotong royong, pendidikan moderasi beragama hingga tradisi Nyadran. Masyarakat desanya pun kerap menggelar doa Bersama untuk para leluhur berdasarkan agama masing-masing warga.

    (anl/ega)

  • Jabar tertinggi dalam penerima bansos bertransaksi judol

    Jabar tertinggi dalam penerima bansos bertransaksi judol

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemensos: Jabar tertinggi dalam penerima bansos bertransaksi judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi yang teridentifikasi penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) selama semester pertama 2025.

    “Jawa Barat ada 49.431 orang pemain judi oniline dengan transaksi senilai Rp199 miliar,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan terbatas dengan Ketua PPATK di Jakarta, Kamis.

    Mensos Saifullah Yusuf memaparkan setelah Jawa Barat, juga ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 18.363 penerima bansos menjadi pemain judol senilai Rp83 miliar, serta Jawa Timur dengan 9.771 penerima bansos main judol dengan nilai transaksi Rp53 miliar.

    Provinsi Jakarta sebanyak 7.717 orang dengan nilai Rp36 miliar, Banten sebanyak 5.317 orang dengan nilai Rp25 miliar, dan Lampung sebanyak 5.039 orang dengan nilai Rp18 miliar.

    Sementara pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah tertinggi dengan 5.497 orang dengan nilai transaksi Rp22 miliar, diikuti oleh Kota Surabaya sebanyak 1.816 orang dengan nilai transaksi Rp9 miliar, dan Jakarta Pusat sebanyak 1.754 orang dengan nilai transaksi Rp9 miliar.

    Secara keseluruhan, kata dia, dari hasil penelusuran rekening penerima bansos oleh PPATK terdapat 132.557 yang teridentifikasi melakukan transaksi judi online selama semester pertama 2025 dengan total nominal transaksi mencapai Rp542,5 miliar.

    Adapun transaksi terbanyak dilakukan melalui dompet digital Dana sebanyak 303.124 kali, disusul BCA (52.727), BRI (12.993), BNI (4.320), dan Mandiri (2.788).

    “Ini menunjukkan pola yang perlu kita waspadai. Kita ingin bantuannya tepat sasaran, bukan diselewengkan untuk judi,” kata Mensos Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo.

    Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini sedang melakukan verifikasi dan pemadanan data lanjutan rekening penerima manfaat agar bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako ini tidak hanya sampai ke tangan yang berhak dan digunakan sesuai tujuan pengentasan kemiskinan.

    “Sisa ada 375 ribu-an, ya, mereka masih menerima bansos triwulan pertama dan kedua, tetapi dengan adanya temuan PPATK maka akan kita evaluasi apakah mereka masih layak untuk penyaluran triwulan ketiga nanti,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

    Sumber : Antara